Oleh : Kanya Saphira )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja yang mempermudah masuknya investor. Dengan adanya investasi yang masuk, maka program pembangunan akan bisa berjalan dan membuat lapangan kerja baru.

Pemerintah berusaha keras agar negara terselamatkan dari resesi dan krisis ekonomi akibat serangan pandemi. Memang gara-gara corona semua sektor jadi kacau-balau, terutama ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat membuat sektor finansial jadi menurun juga.

Untuk menyelamatkan keadaan ini maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Pada UU ini ada sektor investasi dan kemudahan berusaha, yang akan memudahkan pada investor untuk masuk ke Indonesia. Sehingga proyek-proyek infrastruktur akan berjalan dengan lancar tanpa harus menambah hutang negara.

Sri Adiningsih, ekonom senior UGM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang red carpet bagi para investor untuk dunia usaha Indonesia, termasuk pula aturan turunannya. Namun dengan syarat, kebijakan fiskal tidak membuatnya menjadi berat. Reformasi perpajakan diharap membuat semua jadi lebih baik.

Sri menambahkan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kerja sama ekonomi yang sudah dilakukan dengan berbagai negara. Hal itu merupakan salah satu pintu masuk investor datang ke Indonesia. Dalam artian, sebenarnya sudah banyak penanam modal asing yang akan masuk ke negeri kita dan langkah mereka makin dimudahkan dengan aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja.

Kerja sama ekonomi memang sudah terjalin antara Indonesia dengan negara lain, seperti RRC. Mereka bahkan menyiapkan dana hingga 20 trilyun rupiah untuk membangun pabrik furnitur. Kerja sama ini jelas menguntungkan karena akan menambah lowongan kerja baru. Apalagi banyak WNI yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka bisa melamar kerja di sana.

Selain itu, Swiss dan Singapura juga akan menambah investasinya di Indonesia. Penyebabnya karena di negeri kita ada banyak potensi SDA yang bisa digali, dan SDM-nya juga berkualitas tinggi. Sehingga akan tercapai kerja sama yang saling menguntungkan.

Sudah jelas bahwa UU Cipta Kerja akan memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia, karena aturan akan dipermudah. Misalnya untuk masalah perizinan, jika dulu haus menunggu sampai berbulan-bulan, sekarang hanya 7 hari kerja. Pengurusan juga bisa via online sehingga sangat praktis, hemat waktu, biaya, dan juga ongkos transportasi. Juga bisa diurus jarak jauh ketika investor masih ada di negerinya sendiri.

Masyarakat tidak perlu khawatir akan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia dan berpikiran macam-macam, karena akan diatur oleh Badan Pengelola Investasi, sehingga akan lebih memiliki manajemen yang baik dan terstruktur. Badan yang dikepalai oleh Menteri Luhut B Pandjaitan juga bertugas untuk mengawasi investasi, sehingga tidak ada kebocoran atau hal-hal buruk lainnya.

Dengan adanya badan pengelola investasi maka akan bisa mengawasi investor lebih ketat. Sehingga kerja sama akan dipastikan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi anggapan bahwa investasi adalah perbudakan modern sangat salah, karena harus menguntungkan satu sama lain. Ketika ada yang mulai error maka akan langsung disemprit oleh badan pengelola investasi.

UU Cipta Kerja sengaja didesain pemerintah untuk mempermudah masuknya para investor ke Indonesia. Ketika UU ini dilaksanakan di lapangan, maka penanam modal asing akan percaya, lalu berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Sehingga proyek baru akan berjalan dengan lancar dan membuka banyak lowongan kerja bagi warga sipil di negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Putu Prawira )*

PPKM darurat membuat masyarakat harus menuruti aturan dan tidak boleh bepergian ke luar kota untuk sementara. Aturan untuk menurunkan mobilitas warga jangan dikeluhkan, karena ini semua demi keselamatan bersama dan menekan laju lonjakan penularan Covid-19.

Pandemi yang sudah berjalan selama 15 bulan lama-lama dirasa menjadi biasa saja, karena semua orang memakai masker dan patuh pada kewajiban ini. Namun walau sudah mematuhi aturan pakai masker dan rajin cuci tangan, masyarakat jangan lengah, karena ada poin lain dalam protokol kesehatan 5M yakni mengurangi mobilitas. Apalagi selama PPKM darurat diberlakukan.

Mengapa PPKM darurat yang berlaku hingga tanggal 20 juli 2021, menekankan pada aturan untuk mengurangi pergerakan massal warga? Penyebabnya karena mobilitas masyarakat yang dilakukan bersama-sama terbukti menaikkan jumlah pasien Covid-19. Buktinya adalah terjadi lonjakan pasien Corona pasca libur lebaran, dari hanya 8.000 jadi lebih dari 29.000 orang per harinya. Sungguh sebuah fakta yang mengerikan.

Juru Bicara Kementrian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan bahwa tujuan dari PPKM darurat adalah menekan terjadinya pasien baru, yang jumlah totalnya ada lebih dari 34.000 orang. Sedangkan angka kematian mencapai 1.000 orang per harinya. Angka kesembuhan pasien mencapai 14.835 orang per hari.

Dedy menambahkan, masyarakat harus menaati aturan dan bersabar dulu selama 2 minggu ke depan, saat PPKM darurat diberlakukan. Jangan melakukan mobilitas ke luar kota dan jangan keluar rumah kecuali ada keadaan mendesak, serta jangan pula berkumpul. Dalam artian, ketika stay at home tetapi malah mengadakan acara gathering atau arisan keluarga, tetap saja beresiko karena bisa menimbulkan klaster baru.

Klaster keluarga dan klaster kerumunan memang sebuah fenomena baru yang meningkatkan jumlah pasien Covid-19 saat PPKM darurat diberlakukan. Penyebabnya karena ada yang masih kurang disiplin pakai masker atau nekat mengadakan acara kumpul-kumpul, dengan alasan diadakan di dalam rumah dan tidak ada mobilitas yang jauh. Padahal kita tidak tahu siapa di antara tamu yang berstatus OTG.

OTG saat ini ada di mana-mana dan gejalanya betul-betul tidak tampak secara fisik. Jadi harus meningkatkan kewaspadaan karena bisa jadi semua orang di sekitar kita berstatus OTG. Ini bukanlah paranoid, melainkan cara untuk menjaga diri dari bahaya Corona.
Penyebabnya karena seorang OTG tidak tahu bahwa ia terinfeksi virus Covid-19-19, kecuali jika telah melakukan tes rapid atau swab.

Selama PPKM darurat, aparat makin gencar beroperasi di dalam perkotaan maupun desa, untuk mencegah kerumunan. Jika ada keramaian di dalam pasar atau tempat umum lain akan langsung dibubarkan.
Penyebabnya karena sama dengan mobilitas, kerumunan juga bisa menimbulkan klaster Corona baru.
Selain itu, aparat juga berjaga di perbatasan antar kota/kabupaten dan provinsi. Hal ini untuk mencegah pergerakan warga secara massal.
Masyarakat diharap paham karena mobilitas yang tinggi akan menaikkan jumlah pasien Corona. Sehingga mereka harus rela balik kucing, bukannya malah memarahi aparat yang sedang melaksanakan tugasnya.

Selama PPKM darurat maka cara untuk mengurangi mobilitas adalah dengan mengandalkan layanan online. Ketika work from home dan tidak sempat belanja ke pasar maka pesan saja via aplikasi yang sudah banyak tersedia di Playstore. Saat kecapekan dan malas masak maka bisa delivery order via aplikasi. Tentu dengan catatan kurir menaruh pesanan di depan rumah dan tidak ada kontak langsung dengan pemesan.

Pengurangan mobilitas warga selama PPKM darurat tanggal 3-20 juli 2021 jangan dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan, karena aturan ini dibuat demi keselamatan kita bersama. Ketika pergerakan warga berkurang maka otomatis jumlah pasien Covid-19 akan turun. Kita bisa selamat dari bahaya Corona, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa CIkini

Oleh : Taufiq Kausar )*

Dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) lainnya sangat beresiko tinggi tertular Corona dari pasien. Masyarakat mengapresiasi rencana Pemerintah akan menambahkan vaksinasi bagi para Naker agar mereka memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap Corona.

Keganasan Corona makin terasa ketika jumlah pasien Covid melonjak jadi lebih dari 34.000 kasus per harinya. Rumah Sakit penuh lagi dan para pasien yang akan dirawat di wisma atlet, yang jadi RS sementara di Jakarta, juga rebutan ranjang. Penyebab dari banyaknya pasien ini karena Corona varian delta yang menyerang 2 kali lebih ganas dan lebih cepat menular.

Pihak yang paling rawan tertular Corona adalah dokter, perawat, dan Nakes lainnya. Meski sudah disuntik vaksin tetapi mereka juga beresiko kena Corona walau gejalanya ringan. Penyebabnya karena jam kerja yang melebihi 1 shift (8 jam) sehingga mereka kelelahan, kurang tidur, dan akhirnya imunitas tubuhnya menurun.

Padahal Nakes adalah ujung tombak untuk memerangi pandemi, sehingga kesehatan mereka harus benar-benar dijaga. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan 1 dosis vaksin Corona lagi untuk para tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa para Nakes mendapat prioritas untuk dilindungi dari virus Covid-19, karena ada varian baru (delta) yang lebih ganas. Sedangkan injeksi ketiga ini akan menggunakan vaksin buatan Moderna. Penggunaan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan ITAGI dan BPOM.

Menteri Budi menambahkan, semoga setelah ada suntikan ketiga, para Nakes akan mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih baik. Mereka harus mendapat perlindungan maksimal agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan vaksin Moderna rencananya akan datang tanggal 11 juli 2021 sehingga vaksinasi bagi Nakes diselenggarakan minggu depan.

Pemberian vaksin lagi untuk para Nakes sangat tepat, karena mereka butuh booster untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pasalnya, mereka sangat beresiko tinggi untuk tertular Corona dari pasien, karena RS selalu penuh. Walau sudah pakai APD tetapi ketika daya tahan tubuhnya lemah, setelah menolong banyak pasien, tetap bisa kena resiko tertular virus Covid-19.

Para Nakes mendapatkan prioritas karena jika mereka sakit dan tidak bisa masuk kerja, bagaimana nasib para pasien? Oleh karena itu, dokter, perawat, dan Nakes lainnya disuntik vaksin lagi, agar tubuhnya lebih kuat dari serangan virus Covid-19.

Pemberian vaksin sampai 3 kali bukanlah pilih kasih, melainkan cara untuk melindungi mereka yang kerjanya beresiko sangat tinggi dan sekaligus untuk sebuah penghormatan pada kinerja mereka, yang rela mempertaruhkan nyawa saat menolong pasien Corona.

Vaksin Moderna dipilih oleh pemerintah karena memiliki efikasi sebesar 94,1%. Tingkat efikasi yang tinggi ini membuat kekebalan tubuh juga meningkat. Apalagi vaksin Moderna terbuat dari molekul RNA, bukan virus yang dilemahkan. Sehingga efektivitasnya lebih tinggi daripada vaksin konvensional.

Warga sipil jangan iri lalu ikut-ikutan mencari vaksin, padahal sudah 2 kali mendapatkan suntikan. Sebenarnya 2 kali injeksi sudah cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari Corona, tetapi suntikan ketiga untuk meproteksi para Nakes yang kerjanya beresiko sangat tinggi, karena tiap hari berkontak dengan pasien Covid. Masyarakat jangan mencari vaksin sendiri, misalnya ke luar negeri seperti Singapura, karena keadaan masih rawan untuk bepergian.

Pemberian vaksin Corona untuk ketiga kalinya pada pada Nakes sangat diapresiasi, karena merupakan bentuk untuk memproteksi sekaligus menghormati mereka yang rela mempertaruhkan nyawa, saat berjibaku dengan virus Covid di Rumah Sakit. Vaksin Moderna amat bagus karena efikasinya tinggi. Para Nakes akan lebih sehat dan tidak mudah kena Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan sebagian oknum masyarakat untuk membuat surat hasil tes dan vaksinasi Covid-19 palsu untuk mencari keuntungan pribadi. Masyarakat pun mendukung pemberantasan sindikat tersebut karena dapat membahayakan nyawa orang lain.

Pandemi Covid-19 masih belum menemukan titik kapan akan berakhir, banyak masyarakat mulai tidak sabar dengan segala kebijakan yang ada. Bahkan beberapa oknum menawarkan jasa pemalsuan surat hasil tes Covid-19 baik dengan metode PCR maupun antigen serta surat keterangan vaksinasi.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mencokok sindikat pemalsuan surat hasil tes Covid, baik dengan metode PCR maupun antigen serta surat keterangan vaksinasi. Total ada empat tersangka yang ditangkap yakni ESVD, BS, AR dan satu orang yang masih dibawah umur. Selain itu, polisi juga masih memburu satu orang DPO dari sindikat ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, meunuturkan, ada tiga tempat kejadian perkara yang sudah diamankan. Dalam aksinya, para tersangka mempromosikan surat hasil tes dan keterangan vaksinasi itu di media sosial. Mereka juga mematok tarif yang bervariasi untuk setiap surat keterangan.

Yusri mengatakan, untuk surat keterangan swab antigen dijual dengan harga Rp. 60 ribu, surat swab PCR dijual dengan harga Rp. 100 ribu, sedangkan kartu vaksinasi dihargai senilai Rp. 100 ribu.Dirinya mengungkapkan sindikat ini telah melakukan aksinya sejak bulan Maret lalu. Diperkirakan, sudah ratusan orang yang menggunakan jasa para tersangka.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa sindikat ini menyasar orang-orang yang akan melakukan perjalanan, tapi enggan untuk melakukan tes. Seperti yang kita tahu, bahwa sertifikat vaksinasi menjadi syarat penting saat akan melakukan perjalanan selama masa PPKM Darurat. Sayangnya, momentum ini kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tubagus berujar, pelaku menawarkan jasanya melalui media sosial, lalu orang memesan surat yang menyatakan swab antigen ataupun PCR negatif. Menurut Tubagus, aksi pemalsuan yang dilakukan oleh para tersangka ini tentu saja berdampak pada upaya penanggulangan Covid-19. Sebab, surat hasil negatif yang menjadi syarat perjalanan dimaksudkan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 karena pergerakan orang.

Atas perbuatan pemalsuan dokumen tersebut, para tersangka akan dijerat dengan pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP dan Pasal 268 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Perlu diketahui pula bahwa sertifikat vaksin juga telah dikemas sedemikian rupa. Karena di depan sertifikat tersebut terdapat pula barcode, sehingga mirip sekali dengan sertifikat vaksin asli.

Pemalsuan dokumen ini tentu saja merupakan tindakan kontraproduktif terhadap wabah covid-19. Padahal jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona telah terjadi penambahan 35.094 kasus dari sebelumnya 2.455.912 kasus per 10 Juli 2021. Penambahan kasus positif tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, di mana Provinsi DKI Jakarta masih menempati posisi teratas sebagai wilayah di Pulau Jawa dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona. Menurutnya, hal itu lebih penting dilakukan daripada bertanya kapan pandemi akan berakhir. Wiku juga telah memberikan penegasan bahwa virus corona merupakan virus yang ganas dan sangat berbahaya.

Virus ini menyerang tidak memandang usia dan tidak memandang identitas, sehingga bisa menginfeksi siapapun. Ia juga mengingatkan bahwa upaya termudah dan termurah untuk menghindari penularan adalah dengan mengubah perilaku masyarakat. Protokol kesehatan tentu menjadi kunci untuk menghindari penularan.

Segala bentuk kecurangan tentu harus mendapatkan tindakan, apalagi pemerintah juga telah menyediakan vaksin secara gratis sesuai dengan prioritas pemberian. Sehingga pemalsuan dokumen tentang kartu Rapid dan kartu Vaksin Palsu tentu pantas mendapatkan tindakan tegas, apalagi penyebaran virus corona varian baru di Indonesia khususnya di Pulau Jawa sudah sangat mencekam.

Saat wabah atau pandemi ini mengakibatkan kelumpuhan di beberapa sektor, hingga rumah sakit yang kolaps karena overkapasitas, tentu saja yang harus kita lakukan adalah mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku pemalsuan sindikat kartu dan vaksinasi palsu tentu saja patut mendapatkan tindakan tegas, apalagi pandemi belum berakhir, tidak ada kata toleran untuk oknum yang kontraproduktif terhadap penanganan pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat Papua antusias menyambut Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua. Selain dapat meningkatkan persaudaraan, PON Papua merupakan ajang untuk mengenalkan talenta muda Papua.

Keberhasilan even Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan harga diri masyarakat Papua. Hal tersebut dikatakan oleh ketua Komita Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman. Marciano juga berujar, Pelaksanaan PON 2021 merupakan harga diri seluruh bangsa Indonesia sebagai tolak ukur negara luar dalam melihat penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KONI saat menghadiri rapat koordinasi persiapan PON XX 2021 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Ruang Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.

Sebagai Informasi, PON XX 2021 akan digelar pada 2-5 Oktober 2021. Terdapat 37 cabang dan 10 cabang ekspedisi yang akan dipertandingkan. Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, Ketua KONI meminta agar semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX 2021 harus sudah divaksin.

Marciano optimis, situasi dan kondisi di lokasi penyelenggaraan PON XX 2021 kan kondusif. Adapun lokasi yang dimaksud meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

Sementara itu, pada 19 Juni 2021 lalu, Panitia PON XX menggelar acara bertajuk Gebyar PON XX. Dalam acara tersebut sejumlah hiburan disajikan seperti, pertunjukkan musik daerah hingga menyediakan stand usaha ekonomi bagi 35 pelaku usaha kecil menengah di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Pelaku UMKM Jayapura juga menjual berbagai macam makanan, kuliner, baju batik Papua, tas noken serta kopi khas Papua.Seorang warga Papua bernama Marthinus mengatakan, bahwa warga Papua sangat mendukung penyelenggaraan PON XX Papua untuk menjadi tuan rumah.

Sementara itu, ketua Panitia pagelara gebyar PON XX Papua Otniel Desa berharap acara gebyar PON XX Papua bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Papua telah siap menggelar penyelenggaraan PON Papua.

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) di Jayapura menuturkan, Tuhan memberikan tanah kita Port Numbay dengan segala keindahan obyek wisata pantainya, sehingga dapat mendatangkan pemasukan untuk kesejahteraan, apalagi saat PON 2021 ini, di mana tentu saja wisatawan akan berbondong-bondong datang ke kota Jayapura. Dirinya mengakui, keindahan objek wisata pantai di Kota Jayapura merupakan peluang yang bagus untuk mendatangkan uang bagi masyarakat pengelola pantai.

Pada kesempatan berbeda, sekretaris komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Kenius Kogoya berharap agar seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua.

Kenius menuturkan, bahwa PON tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pesimis dan harus optimis bahwa PON harus sukses di Papua. Tidak boleh kita menanggapi hal-hal yang membuat kurang bagus di sini, meskipun pihaknya tahu ada yang terjadi di Papua, tetapi dukungan terhadap event ini harus tetap solid.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

Event nasional ini patut didukung karena PON mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung apalagi masyarakat bisa menjual aksesoris khas lokal Papua, juga makanan-makanan khas lokal bisa dijual di tempat wisata. Hal itu tentu saja akan mendongkrak penjualan ekonomi bahkan PAD di setiap daerah yang ditunjuk sebagai cluster PON.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 bagi atlet diprioritaskan bagi mereka yang akan melakukan pertandingan di kancah internasional maupun dalam negeri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menkes Budi Sadikin ketika dirinya meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para atlet, pelatih maupun tenaga pendukung di Istora Senayan.

Dirinya juga berharap, agar vaksinasi yang diberikan kepada para atlet, nantinya akan mendukung para atlet untuk dapat mengibarkan Bendera Merah Putih di Luar Negeri.

Event PON harus didukung secara maksimal, apalagi event yang mempertandingkan beberapa cabang olahraga tersebut diselenggarakan di Papua, sehingga sudah semestinya event ini menjadi pembuktian bahwa Wilayah Timur Indonesia memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan multievent terbesar di Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako alias bahan pangan pokok, jasa pendidikan serta kesehatan. Namun, Kementerian Keuangan memastikan rencana pengenaan pajak tersebut hanya akan berlaku kepada sembako serta pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan untuk golongan masyarakat menengah ke atas.

Menyikapi hal tersebut, Staf Khusus Menkeu bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan bahwa rencana pengenaan PPN untuk beberapa obyek tertentu akan menonjolkan aspek keadilan dan gotong royong.

“Masyarakat yang mampu dan kontribusi pajaknya belum optimal akan ditingkatkan,” ujar Masyita Senin (14/6).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memberikan fasilitas pengecualian PPN tanpa mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Apapun jenis sembakonya, menurut dia, sama-sama tidak kena pajak. Masyita pun mencontohkan, beras biasa dan beras premium serta daging sapi biasa dan wagyu yang memiliki harga jauh berbeda tetapi sama-sama tidak kena pajak. Hal ini, menurut dia, menciptakan distorsi.

Ditempat terpisah, Analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa wacana terkait pengenaan PPN Sembako pada barang premium konsumsi masyarakat menengah keatas sudah tepat. Sebab sembako dengan harga premium dan kualitas diatas standar bukan hanya tergolong kebutuhan primer, akan tetapi juga termasuk kebutuhan tersier.

Ia menjelaskan bahwa PPN Sembako yang dikenakan tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, sehingga secara tidak langsung masyarakat menengah keatas akan membantuk masyarakat bawah melalui pajak. Wacana kebijakan fiskal tersebut akan membantu pemerintah didalam mengumpulkan pendapatan negara non migas.

“PPN Sembako akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, sehingga secara tidak langsung masyarakat menengah keatas akan membantuk masyarakat bawah. Wacana kebijakan fiskal tersebut akan membantu pemerintah didalam mengumpulkan pendapatan negara non migas”, ujar Tulus J. Maha.

Pengungkapan kasus dugaan terorisme di Front Pembela Islam (FPI) diharapkan tidak berhenti pada penangkapan Munarman. Polisi diminta segera menangkap mantan anggota FPI lain yang diduga terpapar radikalisme.

“Ini adalah yang sangat besar, keberadaan yang sangat besar. Bukan hanya pada titik penangkapan Munarman tapi lebih besar lagi bagaimana hal itu memberikan efek deteren bagi kelompok-kelompok atau simpatisan pada tindakan ekstrimisme, dan itu sebagian ada di FPI,” kata peneliti institute for security and strategic studies (ISESS) Bambang Rukminto.

Bambang mengatakan banyak terduga teroris yang memanfaatkan nama FPI untuk beraksi. Polisi diminta segera mengungkap terduga teroris yang bersembunyi di balik nama FPI.

Senada, Ketua bidang Hukum dan HAM, PP Pemuda Muhammadiyah , Razikin menganggap, langkah pemerintah yang secara resmi membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) diyakini sudah melalui kajian yang komprehensif.

Razikin pun memandang, langkah pemerintah yang melarang seluruh aktivitas FPI merupakan langkah yang tepat. Karena dia melihat, ormas yang didirikan Habib Rizieq Shihab ini sendiri semakin ke sini, semakin memperlihatkan berbagai tindakan yang melanggar hukum. “Saya melihat FPI sendiri menumpang dalam fasilitas demokrasi dengan melabrakan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.

Otonomi Khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah demi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua berdasarkan hak-hak mereka. Keberadaan Otsus dinilai dapat memberikan sebuah kesejahteraan warga Papua, terbukti dengan banyaknya dukungan yang terus digaungkan demi menciptakan Otsus Jilid 2.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) di Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama dengan pemerintah, tengah menjadi sorotan publik. Khususnya mengenai 2 pasal yang akan direvisi.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendukung usulan Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Pemerintah Provinsi Papua yang meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua tidak hanya sebatas pada dua pasal.

“Saya sangat setuju bahwa yang namanya revisi undang-undang itu tidak hanya merevisi 1, 2 pasal saja, kita harus merevisi mulai secara keseluruhan bahwa pasal per pasal itu adalah masih bisa dipertahankan ya tentunya harus kita pertahankan,” kata Syarief.

Upaya dalam melanjutkan Otsus Papua menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, melainkan ke seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan perekonomian menjadi fokus pemerintah di setiap daerah.

Wacana masa jabatan presiden tiga periode belakangan mencuat kembali. Diduga wacana tersebut merupakan manuver orang-orang di lingkaran Istana. Di samping itu, muncul kelompok relawan Jokowi – Prabowo 2024. Mereka mendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi maju kembali di Pemilihan Presiden 2024 berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman telah menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tetap memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan masa jabatan presiden.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Sabtu, (19/6/2021).
Isu ini lantas menuai respons dari tokoh hingga partai politik. Sebagian besar dari mereka menolak adanya wacana itu. Berikut sejumlah sikap tokoh dan partai politik mengenai isu jabatan presiden tiga periode tersebut.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan setidaknya ada tiga bahaya perubahan masa jabatan presiden tiga periode. Pertama, besar potensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dia menyitir pernyataan guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Lord Acton (1834-1902) “power tends to corrupt”.

Bahaya kedua menurut Bivitri adalah tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Padahal, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang potensial di Indonesia.

Dampak dari bahaya pertama dan kedua ialah terhambatnya inovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Ia menyebut tidak adanya pergantian pemimpin bahkan bisa membuat Indonesia tak bisa cepat mengikuti perkembangan pendekatan-pendekatan dalam upaya pemajuan kesejahteraan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md mengatakan aturan yang membatasi jabatan presiden dua periode sudah tepat. Ia menolak masa jabatan Presiden 3 Periode.

“Secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal 2 periode saja. Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya,” kata Mahfud di Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu, (20/6/2021).

Mahfud menulis di twitter setelah dirinya di-mention oleh netizen. Mahfud menilai isu ini tak tepat jika ditanyakan pada dirinya sebagai Menko Polhukam. “Sebab saya bukan anggota Parpol atau MPR. 2 atau 3 periode arenanya ada di parpol dan MPR,” kata Mahfud.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan Indonesia kembali ke masa lalu dalam konteks demokrasi prosedural, termasuk soal masa jabatan presiden.

“Survei ini menegaskan masyarakat tidak mau lihat ke belakang, mereka mau moving forward,” kata Doli menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) seperti dikutip dari kanal Youtube SMRC, Senin, (21/6/2021).

Hasil survei SMRC mencatat 74% responden menghendaki masa jabatan presiden dua periode dipertahankan. Hanya 13% yang ingin masa jabatan diubah, dan 13% lainnya tidak menyatakan sikap.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah juga menegaskan partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode.

“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP,” kata Ahmad Basarah.

Bahkan, kata Basarah, Presiden Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. Jokowi menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka.

“Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja,” ujarnya.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan keberadaan Komunitas Jokowi – Prabowo 2024. Meski menilai hal itu sah-sah saja, namun Dasco menilai hal itu bisa menimbulkan kegaduhan.

Dasco mengatakan gerakan ini adalah sebuah bentuk aspirasi masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa keinginan mereka memajukan kembali Jokowi harus dengan amandemen UUD 1945, dan membuat perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Di sisi lain, dengan situasi sekarang, Dasco melihat gerakan ini cenderung akan mendapat penolakan. Golongan masyarakat yang ingin pemimpin baru, dan pendukung Prabowo, pasti menolak gerakan ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyayangkan adanya wacana masa jabatan Presiden 3 periode.

“Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu, (19/6/2021).

Sejak 2014, Herzaky mengatakan kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat dan memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya.

“Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014,” kata Herzaky.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menentang ide perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia menyebut wacana tersebut bertentangan dengan demokrasi dan tak sesuai amanat reformasi.

Ia mengatakan ada tiga alasan wacana tiga periode jabatan presiden harus ditolak. Pertama, Mardani mengatakan karat kekuasaan berbahaya dan makin lama karatnya berpotensi makin besar.

Alasan kedua kenapa PKS menolak masa jabatan Presiden 3 periode, adalah kekhawatiran sirkulasi kekuasaan akan tidak terjadi. Ia meyakini tak hanya Presiden Jokowi yang mampu memimpin Indonesia. Terakhir, Mardani mengatakan ruang publik akan sangat tak sehat jika wacana ini dilakukan. (**)

Penerapan PPKM Darurat di Jawa- Bali oleh pemerintah merupakan langkah yang baik untuk masyarakat guna menekan angka penularan virus COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia.

“Terus juga masalah protokol kesehatan (Prokes) yang diperketat oleh pemerintah, ini semata-mata untuk kebaikan kita semua, masyarakat Indonesia, karena memang di situasi pandemi saat ini kita juga khawatir karena memang korban begitu banyak,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Meski demikian, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat agar tetap optimistis dan bahu-membahu mengatasi masalah ini.

Untuk itu, Harvick ini juga meminta masyarakat mematuhi seluruh arahan pemerintah agar menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan (prokes) yang sudah disampaikan oleh pemerintah.

“Untuk itu mari bersama-sama kita berdoa juga, karena bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa Allah SWT bisa dengan begitu saja menghilangkan wabah ini di muka bumi,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan PPKM Darurat di sejumlah daerah, khususnya di pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini mulai berlaku sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu beragam tanggapan dari beberapa tokoh dan pakar terkait PPKM darurat antara lain ,

Staf Ahli Menteri BIdang Hukum Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan, ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat. “Mempengaruhi kita dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang non-esensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100%,” tegasnya dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan oleh KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, Rabu (7/7).

Ia menegaskan, PPKM Darurat memang harus dilakukan secara kebersamaan, hal tersebut untuk memutus mata rantai virus. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan. “Kita bisa melihat sekarang semuanya meningkat, bahkan ada rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus COVID-19,” ungkapnya.

Selain itu, Kemendagri secara intensif juga memberikan pemahaman dan melaksanakan Instruksi Mendagri No. 15 dan 17 tahun 2021 sebagai Dasar PPKM Darurat. Isinya antara lain mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS menjelaskan, sosialisasi harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM Darurat. Terutama dari para tokoh masyarakat. “Jadi sosialisasi skala mikro sehingga tujuan dari PPKM darurat ini bisa maksimal,” tegasnya.

Selain itu, ia mengimbau setiap daerah juga sudah harus melakukan tes COVID-19 secara acak di tempat keramaian. Melalui tes acak ini, masyarakat malas atau berpikir dua kali untuk keluar rumah. karena tipikal masyarakat Indonesia sangat malas bila harus dilakukan testing.

Walikota Bogor, Bima Arya menegaskan, PPKM Darurat ini sebenarnya adalah untuk menegaskan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat yang selama ini abai. Abai terhadap protokol tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan lingkungan di sekelilingnya. “Kalau di tempat saya di Bogor, seluruh SKPD dan kepala Dinas kita bagi di berbagai kewilayahan. Pada intinya harus melakukan terobosan, harus aktif untuk bisa mengurangi penyebaran virus ini,” katanya.

Dia menegaskan, pihaknya juga meminta kerja sama masyarakat dalam penerapan PPKM Darurat. Menurutnya, apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat bukan hal lain. Untuk di Kota Bogor, pihaknya melakukan pembatasan dengan memutar balik masyarakat yang tidak memiliki kepentingan. “Awalnya hanya malam, sekarang kita lakukan selama 24 jam,” jelasnya.

Dengan adanya PPKM Darurat ini dia berharap penyebaran COVID-19 bisa berkurang bahkan lenyap selamanya. Selain itu, kesehatan ekonomi juga bisa lebih cepat pulih sehingga masyarakat bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. (*)