Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Syarief Hasan menerima kedatangan Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Pemerintah Provinsi Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Syarief mendukung usulan para tamunya yang meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua tidak hanya sebatas pada dua pasal.

“Saya sangat setuju bahwa yang namanya revisi undang-undang itu tidak hanya merevisi 1, 2 pasal saja, kita harus merevisi mulai secara keseluruhan bahwa pasal per pasal itu adalah masih bisa dipertahankan ya tentunya harus kita pertahankan,” kata Syarief dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, persoalan di Papua tidak selesai hanya dengan memberikan dana otsus. Ada banyak hal yang dinilai lebih prioritas saat ini. “Pertama menyangkut masalah kalau uang dianggarkan ke provinsi bagaimana dengan pendampingannya, bagaimana transparansinya, bagaimana dengan akuntabilitasnya,” ungkapnya.

Syarief mengapresiasi kedatangan MRP dan DPRP ke MPR. Ia berharap usulan dan masukan lembaga tersebut bisa didengarkan oleh pemerintah dan pansus Papua.

“Mereka mengusulkan supaya mereka betul-betul diterima oleh Pansus karena mereka wakil rakyat Papua. Saya pikir harus dipikirkan pansus, apa aspirasi mereka,” terangnya.

Syarief meyakini jika penyerapan aspirasi dilakukan secara bottom up, maka semua permasalahan di Papua akan selesai. “Sebagai negara kesatuan tentu yang kita inginkan, pertama tujuan negara itu hadir adalah masyarakat yang sejahtera aman,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, MRP mendesak agar pembahasan revisi UU tentang Otsus Papua tidak hanya dilakukan terhadap Pasal 34 tentang dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. Ketua MRP, Timotius Murib meminta agar DPR dan Pemerintah merevisi UU Otsus Papua secara menyeluruh.

“Menurut rakyat Papua implementasi UU Otsus selama 20 tahun semua pasal itu perlu dievaluasi sesuai dengan arahan pak Presiden Jokowi pada 11 Februari 2020 bahwa evaluasi UU Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Tapi yang terjadi hanya dua pasal,” kata Timotius.

Desakan serupa juga disuarakan Ketua Pansus Otsus Papua DPRP, Thomas Sondegau. Thomas menilai dua pasal yang hendak direvisi saat ini bukan atas kehendak rakyat Papua, melainkan agenda pemerintah pusat. Padahal, menurut Pasal 77 UU Otsus Papua telah disebutkan usul perubahan atas Undang-undang Otsus Papua hanya dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk yang kesekian kalinya kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (10/5/2021). Kali ini, KPK menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait jual beli kursi jabatan.

“Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk. Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan,” ujar Wakil Ketua KPK, Nuruf Ghufron.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos di Kementerian Sosial. PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Diketahui upaya KPK melakukan OTT tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Setidaknya ada 7 kali OTT dilakukan pada era kepemimpinan Firli Bahuri.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa berbagai operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh KPK sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021 menunjukkan bahwa komitmen pemerintah didalam menciptakan iklim bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi dan pungli semakin menguat. Para pelaku bisnis akan merasa nhyama dengan environment yang sehat untuk kegiatan bisnis, sehingga target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah bukan tidak mungkin akan terlampaui. Bravo KPK.

“Berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021 menunjukkan komitmen pemerintah didalam menciptakan iklim bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi dan pungli. Para pelaku bisnis merasa nyaman dengan environment yang sehat untuk kegiatan bisnis, sehingga target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah bukan tidak mungkin akan terlampaui, Bravo KPK”, ujar Tulus J. Maha.

Varian baru covid-19 telah menimbulkan permasalahan baru didalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tim satgas Cov-19 telah berhasil mengidentifikasi munculnya varian Delta ditengan masyarakat.

Sesditjen & Plt. Dirjen P2P Kemenkes RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu menuturkan, meskipun ada varian baru Covid-19, apabila masyarakat mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobiltas, dan menjaga kebersihan, maka pandemi ini dapat dikendalikan.

“Kita perlu mengingatkan terus kepada masyarakat bahwa kerugiannya sangat luar biasa apabila kita jatuh sakit karena COVID-19″, ujarnya.

Selain dipengaruhi oleh varian Delta yang pertama kali muncul di India, kondisi ini utamanya disebabkan melemahnya protokol kesehatan 3M di kalangan masyarakat. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam menimbulkan kembali kesadaran masyarakat agar lebih bersabar menjalankan prokes.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dan keamanan Lesperssi, Jim Peterson, menghimbau agar para politisi untuk berhenti sejenak berpolitik praktis serta synergis untuk menyelesaikan permasalahan pandemi. Sebaiknya polar-polar politik di negeri ini mengesampingkan kepentingan politiknya sejenak dan melakukan konsolidasi guna kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, pengamat yang pernah mengenyam pendidikan politik di Macquaire University dan Hubungan Internasional UI tersebut meminta segenap kelompok kepentingan maupun kelompok oposisi untuk ikut menghimbau para pengikutnya untuk taat kepada prokes dan berkontribusi selama masa pandemi cov-19.

“Kelompok kepentingan maupun kelompok oposisi seyogyanya ikut menghimbau para pengikutnya untuk taat kepada prokes dan berkontribusi selama masa pandemi cov-19”, ujar Jim Peterson.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF), BUMN pelaksana vaksinasi Gotong Royong memutuskan untuk menunda waktu pelaksanaan program vaksinasi berbayar sampai batas waktu yang belum diputuskan. Rencananya, program itu diterapkan mulai Senin 12 Juli 2021.

Corporate Secretary Kimia Farma, Ganti Winarno mengatakan penundaan itu dilakukan untuk memperpanjang proses sosialisasi program tersebut kepada masyarakat.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” kata Ganti kepada wartawan, Senin (12/2021).

Menurut Ganti, besarnya animo dan banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu, termasuk mematangkan pengaturan pendaftaran calon peserta.

“Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” jelasnya.

Vaksin yang akan digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong Mandiri ini adalah Sinopharm. Penggunaan jenis vaksin ini sesuai dengan keputusan pemerintah tentang jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

“Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinopharm sesuai dengan keputusan Pemerintah tentang jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong,” kata Ganti

Vaksinasi mandiri yang disediakan oleh Kimia Farma menjadi salah satu langkah untuk percepatan herd immunity.

Biaya yang dibutuhkan untuk setiap orang menyelesaikan tahapan vaksinasinya sekitar Rp 879.140. Dengan rincian tarif pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis.

Untuk kebutuhan suntikan dua dosis, harga vaksin sebesar Rp 643 ribu. Sementara tarif vaksinasi untuk dua kali Rp 253.820 untuk dua kali vaksinasi.

Tarif vaksin individu ini diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 individu dari Kimia Farma dilakukan untuk mempercepat penerapan vaksinasi Gotong Royong.

Manajemen Kimia Farma menyatakan, penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias tujuan komersial. Melainkan, layanan penyuntikan vaksin yang menyasar individu itu semata dilakukan untuk mendukung program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah. (**)

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta umat Islam tetap beribadah di rumah meski pemerintah tak lagi menutup tempat ibadah saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan potensi penularan masih ada. Ia juga berharap masjid tak menggelar kegiatan peribadatan yang menimbulkan kerumunan. “Salat berjamaah dari fardu sampai Jumat dianjurkan di rumah, termasuk nanti salat Iduladha,” kata Dadang, Minggu (11/7).

Dadang mengimbau masjid tidak mengadakan pengajian sementara waktu. Ia pun meminta masjid menyerahkan penyembelihan hewan kurban saat Iduladha ke rumah pemotongan hewan. Dia menyampaikan pembatasan-pembatasan ini harus dilakukan guna mencegah penularan Covid-19. Dadang meminta umat Islam memahami kondisi saat ini. “Apapun motifnya, mau belanja, mau ibadah, bekerja, sama. Tidak ada orang-orang berkumpul,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Phillip Situmorang juga manyampaikan imbauan serupa kepada umat Kristen Protestan. PGI, kata dia, meminta umat untuk ibadah di rumah. “Meski ada perubahan, kami tetap mengimbau bagi gereja-gereja untuk melakukan peribadatan dengan daring,” ucap Phillip, Minggu (11/7). Phillip meminta gereja untuk tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah tatap muka sementara waktu. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mencegah potensi penularan virus Corona. “Jika memang ada gereja yang melakukan peribadahan tatap muka, maka harus dilakukan dengan ketat protokol kesehatannya,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah merevisi aturan rumah ibadah selama PPKM Darurat. Perubahan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021. Dalam aturan itu, pemerintah tak lagi menggunakan kalimat “menutup rumah ibadah”. Pemerintah hanya meminta rumah ibadah untuk tidak melakukan kegiatan peribadatan.

Disisi lain, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta tokoh agama dan pemimpin rumah ibadah menjadi pelopor dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Mari manfaatkan momentum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini untuk menjaga diri secara lahir dari potensi paparan covid,” ujar Yaqut, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Yaqut juga mengajak masyarakat terus berdoa agar situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air segera membaik. Saat ini pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali yang diharapkan dapat menekan lonjakan penyebaran Covid-19. “Sebagai ikhtiar batin, saya mengajak seluruh umat beragama untuk terus berdoa agar pandemi cepat berlalu,” kata Yaqut. Khusus untuk umat Islam, Yaqut mengajak agar membaca surat Yasin serta Surat Al Ikhlas, sambil memohon agar Allah segera mencabut pandemi Covid-19. (*)