Rabu. 14 Juli 2021

Pada hari Rabu 14 Juli 2021 diselenggarakan kegiatan vaksinasi massal Covid- 19 kepada para pelajar SMP-SMA dan peserta vaksinasi door to door di 14 Provinsi secara serentak yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara.

Kegaiatan tersebut ditinjau langsung oleh Presiden RI Bp Ir Joko Widodo secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta.

Kepala BIN Prof Dr Jenderal (P) Budi Gunawan yang didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara secara live zoom melaporkan kegiatan vaksinasi lewat kunjungannya secara langsung ke SMPN 103 Cijantung Jakarta dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Presiden yang sangat peduli dan memberikan perhatian luar biasa terhadap penanggulangan wabah Covid-19 & perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi dimana Presiden hadir secara virtual untuk menyapa anak- anak pelajar SMP-SMA dan peserta vaksinasi door to door di 14 provinsi.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BIN melaporkan kepada Presiden bahwa kegiatan hari ini dilakukan secara serentak di 14 Provinsi epicentrum, 15 Kab/Kota pada 32 titik di DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Kaltim, Sulsel dan Papua, dengan jumlah peserta vaksinasi sebanyak 49.000 orang, terdiri dari 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA dan 19.000 masyarakat yang diadakan dengan memenuhi standar protokol kesehatan.

BIN sangat memberi perhatian pada program Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-18 tahun terutama pelajar SMP-SMA yang merupakan generasi penerus dan menjadi tulang punggung kemajuan bangsa dan negara RI pasca pandemi Covid-19.

Metode vaksinasi door to door dilaksanakan dengan mengadopsi metode yang digunakan oleh
Beberapa negara yg terbukti mampu meningkatkan partisipasi, menjangkau keluarga yg belum memiliki akses, takut keluar rumah untuk menghindari kerumunan dan penularan covid 19.

Kepala BIN berharap agar segala upaya dan ikhtiar hari ini akan dapat mengejar target herd immunity guna mewujudkan Indonesia sehat untuk Indonesia hebat dalam mengatasi wabah pandemi Covid-19

Dalam kesempatan tersebut presiden menyapa dan berdialog langsung dengan para peserta vaksinasi pelajar SMP-SMA dan peserta vaksinasi door to door.

Menurut Kepala BIN Budi Gunawan kegiatan vaksinasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus berjuang mencapai target vaksinasi 3 juta dosis perhari dan mencapai herd immunity pada akhir tahun 2021.

Semoga bangsa Indonesia memiliki energi positif dan melimpah keberanian serta kepedulian sesama untuk melewati pandemi ini, bersama-sama dan hidup bukan dari ketakutan tetapi dengan semangat juang.

Semoga Indonesia dapat segera melalui wabah pandemi Covid-19 ini sehingga program pemulihan ekonomi dapat berjalan demi keberlanjutan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri diminta oleh Jaksa penuntut umum (JPU) umtuk turut memeriksa eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam kasus dugaan terorisme Munarman. Berkas perkara yang sempat dikirim penyidik pun telah dikembalikan oleh jaksa.

“Tanggal 7 Juni 2021 yang lalu, kasus M (Munarman) telah dilaksanakan pelimpahan tahap 1 kepada JPU. Dan penyidik telah menerima pengembalian berkas perkara atas nama tersangka M untuk dilengkapi atau P-19,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Diketahui sebelumnya, Munarman sendiri mendekam di Rutan Polda Metro Jaya lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme. Kuasa hukumnya, Sugito Atmoprawiro, berharap kasusnya itu dapat segera disidangkan.

Ditempat terpisah, pengamat hukum Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa proses hukum yang sedang dilakukan terhadap para elit eks ormas FPI yang terlibat jaringan terorisme merupakan langkah positif bagi supremasi hukum. Trust masyarakat terhadap jalannya supremasi hukum merupakan sesuatu yang sangat bernilai, sebab trust terhadap supremasi hukum merupakan salah satu determinan terhadap tercapainya nilai-nilai demokrasi.

“Proses hukum terhadap para elit eks ormas FPI yang terlibat terorisme merupakan langkah positif bagi supremasi hukum. Trust masyarakat terhadap supremasi hukum merupakan sesuatu yang sangat bernilai, sebab merupakan salah satu determinan terhadap tercapainya nilai-nilai demokrasi”, ujar Iwan Freddy.

Aksi KST di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua belakangan ini kian sering terjadi. Terakhir mereka membakar sekolah dan puskemas. Berdasar data Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, kelompok tersebut melakukan itu lantaran sudah semakin tersudut. Mereka tidak beraksi di wilayah lain lantaran ruang geraknya semakin sempit.

Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czi I. G. N. Suriastawa menyatakan, KST tidak hanya tersudutkan karena tindakan yang sudah dilakukan aparat keamanan. Melainkan juga karena tidak lagi mendapat dukungan masyarakat. “Di tempat lain tidak dapat dukungan,” imbuhnya. Di Puncak pun, Suriastawa menyatakan bahwa KST sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Sebabnya mereka berulang kali menebar teror.

Saat ini, Suriastawa menuturkan, KST tengah mencari tempat yang bisa mereka jadikan area berlindung. “Untuk mempertahankan diri,” ungkap perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu. Dia memastikan, aparat keamanan dari TNI dan Polri tidak akan berhenti mengejar kelompok itu. Dia pun membenarkan informasi terkait dengan persiapan sejumlah pasukan yang akan dikirim Mabes TNI. Setidaknya tiga kodam sudah siap mengerahkan pasukan ke Papua.

Yakni Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, dan Kodam V/Brawijaya. Mereka dipersiapkan jauh hari untuk mengisi pos-pos di perbatasan Papua – Papua Nugini. “Kami akan mengejar, menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” terang Suriastawa. Dia pun menegaskan kembali bahwa keputusan pemerintah menjadikan KKB sebagai organisasi teroris sudah tepat.

Menurut dia, ulah kelompok tersebut memang sangat kejam. “Karena selalu melakukan teror baik melalui pembunuhan, kekerasan bersenjata yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, serta juga melakukan perusakan sarana umum dengan membakar sekolah, puskesmas, dan lain-lain,” jelasnya. Data yang dibeberkan pemerintah membuktikan hal itu. Sebanyak 120 korban luka-luka dari akasi KST tiga tahun belakangan didominasi masyarakat sipil.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan latar belakang dari kebijakan pemerintah untuk membuka program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu. Alasannya karena program vaksinasi gotong royong oleh perusahaan swasta berjalan lamban.

Ia menjelaskan, pada 26 Juni 2021, dilakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) untuk membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya sangat perlu ditingkatkan.

“Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis, baru 300.000. Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong,” ungkap Budi.

Ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar. Di antaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

Senada, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim vaksin berbayar atau vaksinasi Gotong Royong keinginan rakyat. Moledoko menyebut ada sejumlah elemen masyarakat yang ingin membantu pemerintah. Menurutnya, kelompok masyarakat ini berinisiatif membantu percepatan target vaksinasi Covid-19. Beberapa kelompok masyarakat yang menyampaikan inisiatif itu adalah pengusaha dan korporasi.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat diambil sebagai langkah tegas atas peningkatan kasus positif covid-19. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kebijakan ini diambil menyesuaikan dengan perkembangan kondisi COVID-19 khususnya varian yang muncul pula di beberapa negara.

Penerapan zonasi PPKM Darurat menggunakan zonasi pengendalian dari WHO dan penetapan zonasi ini disesuaikan dengan kondisi terkini dan pelaksanaanya sudah disampaikan ke pemerintah daerah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito sebelum pemberlakuan PPKM (1/7/20210) meminta masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara bijak dengan tetap disiplin Prokes 5M.

“Khususnya saat berencana melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak adanya kepentingan mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah,” kata Wiku.

Masyarakat juga diminta untuk memperhitungkan risiko penularan baik dari titik berangkat sampai ke tempat tujuan dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah maupun kerentanan anggota keluar yang ada di rumah. Jika aktivitas yang dilakukan semakin lama, ramai, dan dilakukan di tempat tertutup maka risiko penularan akan semakin besar.

Diharapkan adanya PPKM tidak membuat masyarakat panik, karena upaya ini adalah bentuk pengorbanan untuk pengendalian COVID-19 agar tidak berlarut-larut dalam krisis.

“Penting untuk diingat bahwa kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini pelaksanaan rapat antar Forkopimda pun akan dikuatkan dengan pelaksanaan berlapis agar pelaksanaanya bisa transparan sampai ke tingkat komunitas,” pungkas Wiku.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani pada (4/7/2021) mengatakan PPKM Darurat merupakan sebuah langkah kebijakan yang diambil pemerintah agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terus meningkat.

“PPKM Darurat ini sebagai ihktiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif covid-19, supaya kasus covid di Indonesia tidak meledak seperti India, Afrika, dan negara-negara di Eropa,” ujar Muzani.

Oleh karena itu, Muzani meminta kepada seluruh pihak terutama masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap aturan yang berlaku selama PPKM Darurat diberlakukan.

Muzani berharap jajaran aparat dapat melakukan kontrol yang maksimal sehingga implementasi PPKM Darurat bisa berjalan baik. Menurut Muzani harus ada kepatuhan dari semua pihak baik itu individu, korporasi maupun perkantoran, dan organisasi kemasyarakatan untuk taat terhadap PPKM Darurat. Jangan berkerumun atas nama kegiatan apapun,” ucapnya.

“Termasuk pasar tradisional dan swalayan harus taati protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak, sehingga semangat PPKM Darurat yang diputuskan pemerintah ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan yaitu menurunnya angka kematian dan penularan setiap harinya,” katanya.

Muzani meyakini, jika PPKM Darurat diimplementasikan dengan baik, maka hasilnya akan baik pula.

Lebih lanjut Muzani berharap pemerintah terus meningkatkan jumlah vaksinasi setiap harinya, sehingga Indonesia dapat mencapai herd imunity yakni 75% warganya telah divaksin.

Revisi aturan PPKM Darurat soal Ibadah.

Pemerintah merevisi aturan PPKM Darurat soal peribadatan yang semula ditutup, kemudian dibuka.

Perubahan itu tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Adapun bunyi aturan soal penutupan tempat ibadah pada huruf (g) berbunyi:
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

Kemudian direvisi menjadi:
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

Namun pemerintah tetap meminta masyarakat untuk tidak beribadah secara berjamaah selama PPKM darurat, serta mengutamakan ibadah di rumah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada (10/7/2021) menjelaskan bahwa rumah ibadah dibuka hanya terbatas bagi pengurus.

“Untuk umat Islam, pengurus masjid atau musala tetap dapat mengumandangkan azan sebagai penanda waktu masuk salat. Hal yang sama bisa dilakukan pengurus rumah ibadah lainnya. Selain itu, aktivitas peribadatan tetap dijalankan di rumah masing-masing selama masa PPKM Darurat “ ujar Yaqut. (**)

Pandemi Covid-19 membuat konstelasi politik di Indonesia berubah. Perubahan konstelasi ini membuat pola hubungan antarpartai, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih cair. Nuansa kedaruratan membuat konsensus politik untuk kepentingan penangangan Covid-19 lebih mudah. Hal ini karena dalam situasi pandemi, peran pemerintah dapat diperkuat serta munculnya rasa krisis yang dirasakan pemerintah maupun oposisi.

Krisis yang dialami bangsa ini membuat semua elemen bangsa mau tidak mau harus bersatu mengatasi pandemi yang belum juga berakhir. Kondisi demikian membuat partai-partai yang belum masuk ke dalam pemerintah mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Hal ini tentunya berpotensi menambah dukungan politik bagi pemerintahan Joko Widodo, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19. Dari tiga partai yang belum bergabung, PAN dan Partai Demokrat menjadi dua kandidat serius untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Untuk itu, bagaimana konstelasi politik Indonesia di masa pandemi ini sekaligus melihat potensi dari bertambahnya dukungan politik bagi pemerintah dengan kemungkinan bergabungnya PAN dan Partai Demokrat. Dari hasil temuan penelitian sementara bahwa konstelasi politik di tengah pandemi akan membuat partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah, kecuali PKS, memiliki potensi tinggi untuk bergabung karena ingin membantu mengatasi pandemi secara bersama-sama.

Namun uraian diatas belum sepenuhnya dapat dikatakan benar, karena bila mengacu kepada pernyataan terakhir dari Partai Demokrat sepertinya justru sebaliknya, Demokrat tak henti-hentinya mengkritik pemerintah dengan tanpa memberikan solusinya. Karena sebelum itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, mengingatkan semua pihak agar tak menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Sontok Partai Demokrat (PD) mengkritik balik Moeldoko karena menggaungkan istilah lalat-lalat politik di tengah kondisi masyarakat serba sulit. “Lalat itu berkerumun di tumpukan sampah dan bangkai. Jadi, kalau benar ada lalat politik, Istana perlu introspeksi diri. Siapa yang menjadi sampah dan bangkai di lingkungan Istana, sehingga mengundang datangnya lalat politik?” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra.

Sementara itu, Tensi politik nasional sedang menghangat akhir-akhir ini. Salah satunya terkait sikap politik Partai Demokrat yang mengkritik pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini. Apalagi, pandemi sedang tidak baik-baik saja, akan tetapi justru sedang menggila dengan kenaikan angka kasus Covid yang melejit beberapa hari terakhir. Sampai akhirnya diambil kebijakan PPKM Darurat.

Sikap politik menuai reaksi dari pegiat media sosial, Denny Siregar. Ia menyindir sikap-sikap politik Partai Demokrat di masa memburuknya pandemi Covid-19 ini. Omongan Denny bisa dilihat di video berjudul ‘Lihat, Demokrat Menari di Atas Pandemi’ di Cokro TV. Denny menilai para kader Demokrat tidak berupaya membantu negara untuk melewati masa sulit, namun justru memanfaatkan situasi untuk menaikkan nama partai mereka.

“Dan elit politik yang paling kentara memainkan isu di tengah pandemi ini adalah Partai Demokrat,” kata Denny dalam Channel Cokro TV, Jumat 9 Juli 2021. Host Cokro TV itu menyinggung bahwa sejak pandemi gelombang pertama, Partai Demokrat lah yang terus melawan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan lockdown.

Demokrat, kata Denny, bahkan mengarahkan kader-kadernya yang menjadi pimpinan daerah untuk melakukan lockdown menentang kebijakan pusat. Lebih jauh, Denny menyinggung beberapa nama politisi Demokrat, mulai dari Rachland Nashidik, Andi Arief, hingga Annisa Pohan. Menurut Denny, orang-orang ini hanya terus menyerang Pemerintah tanpa memberikan atau melakukan solusi yang nyata.

Yang lebih parah lagi, kata Denny, tiba-tiba Ibas Yudhoyono muncul dari dalam gua dan menyebut Republik Indonesia sebagai negara gagal karena tidak mampu selamatkan rakyatnya.

“Partai Demokrat sekarang ini memang lagi centil kayak banci tampil waktu pandemi lagi gila-gilanya sekarang ini,” kata Denny.

“Mereka memanfaatkan situasi pandemi ini bukan untuk berusaha keras bagaimana negeri ini berhasil melewati masa sulit, tetapi justru untuk menaikkan nama partainya ke permukaan supaya orang tetap ingat namanya dan tetap memilih mereka nanti waktu pemilihan,” ujarnya. (*)

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Otonomi khusus (Otsus) adalah keistimewaan bagi segenap rakyat Papua, karena mereka diberi dana serta kewenangan untuk membangun wilayahnya. Sehingga di Bumi Cendrawasih makin maju dan tidak tertinggal dari kota-kota lain di wilayah Indonesia barat. Para tokoh Papua mendukung Otsus karena mereka merasa banyak kemajuan setelah program ini diberlakukan.

Papua adalah provinsi paling ujung di wilayah timur dan adanya sentralisasi pada masa orde baru membuat ada kesenjangan antara tempat ini dengan kota lain di jawa. Ketika masa reformasi maka diberikan otonomi daerah dan Papua kecipratan berkahnya. Apalagi ketika pemerintah memberlakukan Otsus sejak 2001 dan diperpanjang pada 2021, makin banyak modernitas yang mempercantik wajah Papua.

Saat otonomi khusus akan diperpanjang maka para tokoh Papua langsung menyetujuinya. Mereka merasa program ini membuat Bumi Cendrawasih makin maju dan tidak lagi identik dengan wilayah yang hanya berisi hutan melulu. Apalagi sebagian dana Otsus juga disalurkan untuk beberapa bidang, tak hanya infrastruktur. Misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, dll.

Salah satu tokoh Papua yang mendukung Otsus adalah Benhur Yaboisembut, S.Th menyatakan bahwa Otsus tetap harus dilanjutkan, tetapi harus tepat sasaran. Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Suku Moy menegaskan bahwa Otsus harus memberi kebutuhan masyarakat.

Benhur menambahkan, sebaiknya dana Otsus diterima langsung oleh warga sipil Papua. Jangan melewati tangan-tangan lain. Dalam artian, ia takut jika ada oknum nakal yang menyunat bantuan dana Otsus, sehingga yang diterima oleh masyarakat hanya sedikit, sehingga efek dari program ini kurang efektif.

Saat pembagian dana Otsus memang harus diperhatikan alurnya. Jangan sampai ada oknum yang berani korupsi walau hanya 10.000 rupiah. Oleh karena itu, pengawasan dana Otsus harus diperketat. Jika perlu ada pegawai KPK yang diterjunkan untuk meneliti apakah ada kemungkinan oknum yang diam-diam menggerogoti dana Otsus.

Masyarakat juga harus paham bahwa dana Otsus tidak diberikan seperti bansos, tetapi dirupakan bantuan modal kerja, sehingga diharap bisa menjadi awal yang baik untuk berdagang. Umumnya diberikan pada para mama alias sebutan untuk ibu-ibu di Papua. Mereka bisa jadi pengusaha tangguh dan taraf hidupnya naik. Bantuan berupa kail, bukan ikan, sangat penting, karena tidak menyebabkan mereka ketergantungan.

Selain itu, dana Otsus juga dirupakan beasiswa, sehingga para putra putri Papua makin cerdas. Sehingga bantuan yang diberikan akan membangun SDM mereka dan akhirnya memiliki ilmu yang cukup, sebagai modal untuk memajukan daerahnya sendiri. Nanti kelak ketika mereka lulus kuliah, bisa jadi pegawai pemerintahan atau pengusaha, dan semangat untuk membangun Papua.

Boas Asa Enoch, Ondoafi (kepala suku) Sosiri juga mendukung Otsus. Ia mencontohkan sudah banyak hasil keberhasilan program ini, yakni ribuan warga Papua yang dikuliahkan ke luar negeri. Yakni di Universitas di Jerman, Australia, Selandia Baru, hingga Amerika. Dalam artian, Otsus sangat mencerdaskan anak Papua karena pasca belajar di luar negeri, mereka makin bertambah wawasan dan pengetahuannya.

Beasiswa Otsus merupakan salah satu program yang diidamkan oleh banyak putra Papua. Mereka senang karena dengan beasiswa, bisa bersekolah mulai jenjang SD hingga universitas. Kalaupun belum diterima di kampus luar negeri, mereka sudah cukup senang dengan kuliah di Jawa dan mengenal lebih banyak orang saat merantau. Sehingga pemikirannya makin terbuka.

Sudah seharusnya Otsus dilanjutkan, karena semua warga Papua mendukungnya, terutama para tokoh masyarakat di sana. Otsus bukanlah bagi-bagi uang, tetapi progam untuk memajukan Papua melalui pembangunan SDM dan ekonomi. Caranya dengan memberi bantuan modal usaha dan juga beasiswa.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Surakarta

Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Sebagaimana isyarat pemerintah yang berencana ingin memperkuat Otonomi Khusus dengan diberlanjutkannya pada tahap kedua, hal tersebut merupakan sinyal baik bagi warga Papua. Pasalnya, program tersebut memberikan banyak hal positif dan mendorong perubahan signifikan terhadap warga Papua yang kerap kali menjadi korban ketidakadilan.

Di sisi lain, kita pasti telah banyak mendengar hal-hal yang tidak mengenakkan bagi warga Papua melalui media portal online ataupun media sosial, padahal seharusnya perlakuan sesama bangsa Indonesia harus setara karena mereka bagian dari Indonesia juga. Dasar negara kita, Pancasila, juga sudah mengajarkan untuk hidup berbangsa dan bernegara tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya.

Maka dari itu, dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari bangsa, bahasa, suku, agama dan ras tentunya membuat kita semua harus saling menghargai. Dengan adanya program Otonomi Khusus Jilid 2, tentu akan memberikan dampak yang baik, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang mumpuni bagi warga Papua. Hal tersebut mendorong kemajuan sektor Indonesia dengan melahirkan generasi muda yang dapat memajukan negeri ini.

Dampak dari Otonomi Khusus Jilid 1 pun telah terbukti memberikan manfaat kepada rakyat Papua. Sudah sepatutnya warga khususnya milenial peduli terhadap perkembangan isu Otsus yang tengah diperjuangkan demi kehidupan yang lebih sejahtera.

Sementara itu, rencana pelaksanaan Otsus Jilid 2 telah didukung oleh segenap masyarakat Indonesia, karena melalui program yang telah berjalan pada Otsus Jilid 1, masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap pemerintah bahwa program ini akan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya kecurangan.

Oleh: Candra Angriawan )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat, mengatur kegiatan seluruh sektor di masyarakat dan mencegah lonjakan Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mendukung kebijakan pemerintah tersebut agar penerapannya dilapangan bisa berjalan lancar dan penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir.

Patuh pada aturan serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam upaya memerangi serta menekan penyebaran virus Covid-19. Selain itu, peran aktif masyarakat agar mematuhi aturan-aturan pelaksanaan PPKM adalah modal utama dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.

PPKM Darurat adalah sebuah solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat banyak. Kebijakan PPKM ini menjadi tidak berguna jika hanya digerakan oleh pemerintah saja. Setiap lapisan masyarakat harus ikut andil dalam menyukseskan PPKM Darurat ini, demi menekan jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia.

Kasus Covid-19 diprediksi masih akan terus naik dalam beberapa hari kedepan. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan kasus virus corona. Salah satunya, dengan menerapkan kebijakan PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Masyarakat diminta untuk membatasi mobilitas selama periode PPKM darurat tersebut.

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang mencapai 21.095 kasus pada 26 Juni 2021 lalu merupakan rekor tertinggi dalam sehari yang pernah dialami Indonesia. Kenaikan ini membuat rumah sakit mulai terisi penuh dan membuat banyak pasien yang tidak mendapat ruang untuk perawatan. Selain itu, kesediaan tabung oksigen tidak mencukupi kebutuhan pasien juga menjadi permasalahan utama dari lonjakan kasus ini.

Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, menjadi pemicu dari lonjakan kasus ini. Selain itu, masuknya varian baru Covid-19 (varian delta) dan lainnya juga mempengaruhi tingginya lonjakan kasus ini. Kondisi ini tentu memprihatinkan bagi kita semua. Demi mengatasi lonjakan kasus yang semakin meningkat pemerintah bergerak cepat untuk menekan Covid-19. Yakni dengan memperketat PPKM Darurat dan disiplin protokol kesehatan.

Masalah lain dalam pelaksanaan PPKM darurat saat ini adalah adanya perilaku masyarakat membeli kebutuhan dalam jumlah banyak karena takut akan suatu hal (panic buying). Fenomena sosial ini sebenarnya adalah suatu yang berulang kali terjadi sepanjang pandemi Covid-19. Padahal jika kita lihat dilapangan, kondisi persediaan kebutuhan pokok masih sangat banyak beredar di pasaran maupun toko-toko yang tersebar diseluruh tempat.

Ketakutan akan kehabisan bahan pokok adalah sebuah ketakutan yang tidak masuk akal. Harusnya kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan ini dengan informasi-informasi yang benar yang bisa kita cari di beberapa media mainstream. Hal Ini penting demi menjaga informasi yang masuk agar kebenarannya teruji sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan tetap dalam koridor benar baik dalam mata hukum dan sosial masyarakat.

Sementara berbagi informasi yang tidak menyesatkan juga sangat penting hari ini. Mengingat tingkat minat baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah, diharapkan kita semua yang sudah mengerti arti penting patuh protokol kesehatan dan dapat mengedukasi kelompok-kelompok yang pemahamannya masih belum mampu memahami kondisi ini.

Pemberlakuan PPKM darurat ini sangat penting demi menekan angka lonjakan Covid-19 di Indonesia. Pembatasan kegiatan ini diharapkan mampu kembali menimbulkan kesadaran masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaan PPKM adalah modal utama dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini.

PPKM Darurat adalah sebuah solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah dalam rangka upaya perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat banyak. Kebijakan PPKM ini menjadi tidak berguna jika hanya digerakan oleh pemerintah saja. Setiap lapisan masyarakat harus ikut andil dalam menyukseskan PPKM Darurat ini, demi menekan jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia. Patuh akan aturan dan pembatasan serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam upaya memerangi dan menekan penyebaran virus Covid-19.

Disiplin terhadap diri sendiri merupakan tonggak awal keberhasilan kita dalam perang melawan Covid-19 ini. Setalah mampu mendisiplinkan diri sendiri barulah kemudian kita bisa mengajak masyarakat sekitar untuk turut serta bersama untuk hidup disiplin dan pada akhirnya diharapkan mampu menang melawan Covid-19 dan hidup normal seperti semula.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor, Jawa Barat

Oleh : Agung Kurniawan )*

Masyarakat menantikan kontribusi nyata para tokoh politik untuk turun bersama rakyat dan Pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19. Mereka diharapkan mampu membuktikan kritiknya selama ini dan memberikan manfaat langsung kepada warga.

Pandemi Covid-19 bukanlah wabah yang bisa ditangani seperti bencana alam, misal seperti bencana gempa bumi, dalam waktu 2 minggu mungkin kondisi pasca gempa dapat berangsur normal. Namun saat ini Pandemi Covid-19 adalah bencana non alam dimana penularan virus adalah ancaman nyata yang bisa menyerang siapa saja.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam cuitannya menuliskan, Idealnya, kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Masalah gentingnya, buukan dimana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari covid?.

Direktur Eksekutif The Yudoyono Institute (TYI) tersebut melanjutkan kicauannya dengan kalimat, hampir sekian menit terdengar sirine dari ambulans dan dalam sekian jam sekali menerima berita duka dari seseorang yang dikenal.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan agar keluarga besar Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak cerewet terkait penanganan pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Poyuono dalam merespon kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dilontarkan oleh AHY. Poyuono menuturkan, lebih baik diam bila tidak bisa melakukan sesuatu untuk rakyat di masa sulit akibat pandemi virus corona.

Saat ini, yang paling dibutuhkan bukan sikap mengkritisi tanpa solusi, tetapi aksi nyata untuk membantu pihak-pihak yang terdapat akibat pandemi. Poyuono juga menegaskan, daripada mengkritisi pemerintah, Poyuono lebih menyarankan agar AHY dan keluarganya untuk turun tangan membantu rakyat selama masa PPKM Darurat.

Ia juga mengatakan agar tidak cerewet dan mengangkat narasi kegagalan negara, apalagi pandemi Covid-19 adalah permasalahan seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya ditangani secara gotong royong. AHY semestinya paham, banyak tenaga kesehatan sudah kewalahan, Banyak Rumah Sakit mengalami kelangkaan oksigen karena konsumsi tidak sebanding dengan supply.

Daripada berkicau tanpa solusi, justru akan lebih baik turun tangan membantu RS mencarikan oksigen yang menjadi barang langka. Kalaupun AHY mengkritisi apakah kita bisa naik kelas, tentu saja kita bisa naik kelas. Apalagi Presiden RI Joko Widodo telah berpengalaman naik kelas dari walikota, gubernur hingga presiden.

Kita harus memaknai bencana non alam ini bukan sebagai ujian bagi petinggi negara, tetapi ujian bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah saling tolong dan saling peduli.

Bukan lantas mencoba menaikkan popularitas dengan mengkritik pemerintah. Pasalnya, saat ini pemerintah juga tengah mencoba menangani masalah pandemi covid-19 yang belum kunjung membaik. Perlu diketahui pula bahwa kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mengalami lonjajan yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang kesulitan mencari tempat tidur di IGD yang overkapasitas. Pemerintah juga telah berikhtiar untuk menekan angka penularan, dengan kebijakan yang sangat mungkin memicu pro kontra pada masyarakat.

Sementara itu, Politisi Nasional Teddy Gusnaidi, menantang pimpinan Partai Demokrat AHY cs untuk turun ke jalan. Ia mengatakan bahwa Partai Demokrat harusnya berani beraksi dan tidak hanya memprovokasi.

Menyadari bahwa PPKM Darurat akan berdampak pada aktiftas ekonomi masyarakat, pemerintah akan memperpanjang Bantuan Sosial Tunai, sementara stimulus program kelistrikan akan diperpanjang selama 3 bulan; percepatan penyaluran BLT Desa; dan percepatan penyaluran PKH triwulan iii pada awal Juli 2021; percepatan penyaluran Kartu Sembako; penambahan target bantuan produktif usaha mikro bagi 3 juta penerima baru; melanjutkan program pra kerja dan insentif usaha.

Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menangani pandemi, saking sibuknya sampai tidak sempat meladeni kicauan dari elit Partai Demokrat. Kita perlu sadar bahwa dengan adanya pandemi, semua sektor terdampak oleh sesuatu yang tak tampak. Mulai dari ekonomi, kesehatan hingga distribusi barang.

Semua dampak tersebut tidak akan tertangani hanya dengan kicauan di sosial media, yang hanya memberikan kritik tanpa solusi alias No Action Talk Only. Lebih baik mari kita bantu yang bisa dibantu, memulai aksi untuk kebaikan di lingkungan sekitar, daripada berkicau di twitter yang justru semakin menunjukkan diri seseorang yang hanya pandai bercakap.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute