Oleh : Zulkarnain )*

Pemberian obat Covid untuk warga yang kurang mampu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Selain meringankan beban rakyat, paket obat Covid-19 gratis diharapkan mampu mempercepat kesembuhan rakyat yang terpapar virus Corona.

Pandemi menghantam semua sisi, terutama ekonomi. Rakyat yang sudah pusing memikirkan biaya sehari-hari, jika terkena Corona akan lemas seketika. Penyebabnya karena hanya yang memiliki kartu BPJS yang biaya RS-nya ditanggung oleh pemerintah. Sementara ada yang tidak mampu membayar iurannya, dan ketika harus isiolasi mandiri karena obatnya dirasa mahal untuk beberapa kalangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah memberikan paket obat Corona kepada mereka yang tidak mampu, dan gratis 100%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Kemenkes yang bekerja sama dengan 11 platform telemedicine, akan memberikan konsultasi gratis, plus obat-obatan serta vitamin yang gratis juga. Paket ini khusus untuk pasien Corona yang sedang isolasi mandiri.

Cara mendapatkan konsultasi dan obat juga mudah, tinggal meng-install aplikasi telemedicine lalu membuat akun baru. Ada 11 aplikasi yang bisa dipilih. Lantas, konsultasi akan dilakukan via online dan dilakukan dengan dokter yang valid dan berpengalaman.

Sementara untuk mendapatkan obat gratis, syaratnya harus pasien yang terdaftar di Kemenkes. Mereka akan mendapat paket berupa obat dan multivitamin, dan dilayani oleh apotek juga via online. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah apotek sehingga memudahkan masyarakat.

Diharap, konsultasi online akan memudahkan baik pasien maupun dokter, karena menghindarkan kontak antara penderita dengan nakes. Selain itu, konsultasi online juga menghemat waktu untuk mengantri, tidak seperti di klinik. Obat yang diurus secara online juga memudahkan, karena pasien yang isolasi mandiri juga tak mungkin keluar rumah untuk membelinya.

Masyarakat sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan paket obat dan vitamin bagi penderita Corona secara gratis. Pertama, tempat tidur di RS sering penuh dan pasien yang menunjukkan gejala ringan hanya disuruh untuk isolasi mandiri. Namun kelemahannya yang isolasi tentu susah jika tidak ada yang memberikan obat, sehingga paket obat akan memudahkan mereka.

Pemberian paket obat yang gratis tentu sangat meringankan para pasien, apalagi banyak yang kondisi ekonominya oleng saat pandemi ini. Sehingga diharap mereka tak lagi kesusahan saat harus menebus obat di apotek. Pemerintah sangat perhatian kepada rakyatnya dan ingin agar semua pasien sembuh, lalu pandemi akan berakhir secara berangsur-angsur.

Apalagi paket obat juga diantar ke tempat pasien yang sedang isolasi mandiri, sehingga mereka tak bingung bagaimana cara mendapatkannya. Untuk pergi ke apotek tentu tak mungkin karena khawatir akan menularkan Corona pada banyak orang. Sehingga dapat menggunakan kurir yang mengantar paket ke pagar rumah.

Pemberian obat Corona secara gratis diharap bisa menaikkan angka kesembuhan pasien. Karena tak semua yang isolasi mandiri mendapatkan perhatian dari keluarganya berupa makanan dan obat-obatan. Ketika ada yang sengsara sendirian dan keluarganya jauh di sebrang, akan sangat berterima kasih karena dikirimi obat dan vitamin dari apotek yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerintah ingin agar pandemi cepat berlalu. Oleh karena itu, masyarakat yang sedang isolasi mandiri diberi obat dan multivitamin gratis. Sehingga diharapkan mereka lekas sembuh dan tidak bingung karena harga obatnya cukup menguras kantong. Juga, tak semua orang sanggup membayar BPJS-yang menanggung biaya pasien Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh : Muhammad Yasin )*

Tingginya kasus Corona membuat Kementrian agama menghimbau masyarakat di wilayah zona PPKM darurat untuk Salat Idul Adha dan takbiran di rumah saja. Keputusan ini diambil untuk mencegah terbentuknya klaster Corona baru dan Sholat Ied di rumah tidak mengurangi sedikit pun esensi ibadah.

Idul Adha pada tahun 2021 ditetapkan tanggal 20 Juli 2021. Sama seperti tahun 2020, Idul Adha juga dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Pandemi yang belum juga mereda membuat pemerintah menerapkan beberapa peraturan yang sama seperti pada Idul Adha tahun lalu.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa salat Idul Adha dan takbiran pada tahun 2021 dilakukan di rumah saja, utamanya daerah yang terkena PPKM darurat. Hal ini merujuk pada edaran Menag SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, salat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban.

Di wilayah yang terkena PPKM darurat maka salat Idul Adha dilaksanakan di rumah warga masing-masing. Hal ini diperbolehkan karena masih sah secara agama dan berpahala. Jadi jangan termakan hoaks yang mengatakan bahwa pemerintah melarang ibadah rakyatnya, karena saat pandemi peraturan diubah demi keselamatan warga sendiri.

Tidak adanya salat Idul Adha di lapangan atau masjid raya karena mencegah terbentuknya klaster Corona baru. Apalagi jumlah pasien covid makin naik, lebih dari 30.000 orang per hari yang terinfeksi virus ini. Jangan sampai angka ini melonjak pasca Idul Adha, karena umumnya salat dilaksanakan dengan berkerumun lalu ada sesi bersalaman yang bisa menularkan Corona dari OTG.

Untuk mencegah klaster lain maka penyembelihan hewan kurban tidak bisa dilaksanakan di pelataran masjid seperti biasanya. Namun dilaksanakan di RPH (rumah pemotongan hewan). Setelah selesai disembelih, dipotong, dan dimasukkan ke dalam wadah, maka daging kurban akan langsung dikirim ke mereka yang berhak menerimanya. Hal ini juga untuk mengurangi kerumunan akibat antrian dari kaum dhuafa.

Sementara untuk wilayah lain (yang bukan zona merah dan oranye) akan menurut pada edaran Menag nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis tentang penyelenggaraan takbiran, salat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban di luar wilayah PPMK darurat. Salat Idul Adha boleh dilaksanakan di masjid/lapangan seperti biasanya, tetapi harus menaati protokol kesehatan.

Dalam artian, ketika salat ied maka ada jarak antar sajadah, jamaah wajib pakai masker, berwudhu di rumah masing-masing, dan tidak boleh bersalaman langsung. Salaman hanya dengan jarak jauh agar terhindar dari droplet, karena kita tidak tahu siapa di antara jamaah yang berstatus OTG.

Di zona hijau dan kuning juga boleh dilaksanakan takbiran tapi tidak ada takbir keliling dengan truk/berjalan kaki seperti biasanya. Takbiran hanya ada di masjid atau musala dan maksimal dilaksanakan oleh 10 orang. Sehingga tidak membuat kerumunan.

Ketatnya aturan pada Idul Adha tahun 2021 merupakan cara pemerintah untuk mencegah klaster Corona baru. Penyebabnya karena saat ini keadaan sedang genting, saat pasien covid berebut ranjang di Rumah Sakit, bahkan ada yang terpaksa dirawat di selasar atau tempat parkir karena di bagian dalam penuh. Mereka juga berebut tabung oksigen karena sesak nafas.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, mari kita taati aturan saat PPKM darurat. Salat Idul Adha bisa dilaksanakan di rumah saja, bersama anggota keluarga, dan masih tetap berpahala. Jangan takut jika salat di rumah karena Ia maha penyayang dan pemaaf. Sementara penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di RPH dan takbir keliling diliburkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Natalius Maniagasi (Mahasiswa Papua di Kota Kendari)

Masyarakat Papua memaknai Otonomi Khusus (Otsus) sebagai upaya membangun Papua karena selain membangun infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) juga ikut dikembangkan. Hal ini tentu secara otomatis akan meningkatkan mutu SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) Papua dengan harapan Bumi Cendrawasih dikenal lebih luas sebagai wilayah andalan Indonesia.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang berbasis kesejahteraan untuk Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan tersebut menunjukkan perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Kebijakan Otsus juga merefleksikan komitmen Presiden Jokowi untuk mempercepat dan mendekatkan rakyat di kedua provinsi (Papua dan Papua Barat) semakin dekat pada kesejahteraan. Peningkatan keadilan dan pemerataan pembangunan sekaligus termasuk upaya pelaksanaan Otsus untuk mempercepat penyelesaian soal–soal substantif yang tertuang dalam pasal 45 dan 46 UU No.21/2001. Semua itu dalam rangka mengakhiri kekerasan dan konflik di tanah Papua sehingga rakyat Papua menjadi percaya dan yakin ada jaminan masa depan mereka dalam bingkai NKRI.

Hal tersebut menunjukan bahwa sejatinya dengan adanya Otsus banyak memberikan hal baik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua. Tanpa adanya dorongan masyarakat Indonesia dan segenap elemen lainnya, Otsus tidak akan berjalan dengan lancar.

Selain Papua, pemerintah pusat kini juga melibatkan masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun bangsa, melalui sejumlah program. Oleh sebab itu, Otsus dilanjutkan untuk memberikan hak penuh kepada orang asli Papua untuk membangun Bumi Cendrawasih tercinta.

Masyakat semakin menaruh kepercayaan terhadap pemerintah bahwa program ini akan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya kecurangan. Terhitung banyaknya warganet yang mendukung dilanjutkannya Otsus atau Otonomi Khusus Jilid 2, Bumi Cenderawasih sudah sepantasnya dijaga oleh setiap elemen bangsa Indonesia.

Oleh : Kelvin Krei )*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan UU Otsus Papua. Regulasi tersebut diyakini menjadi upaya negara untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Pembangunan di Papua adalah hajat pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang Indonesiasentris alias menyeluruh. Wilayah yang terletak di paling timur Indonesia tersebut memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus, karena pembangunan infrastrukturnya yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya khususnya di Pulau Jawa.

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua, Trifena M Tinal berharap agar perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat mendorong pembangunan di Papua. Dirinya ingin agar nantinya UU Otsus yang baru dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Dalam kesempatan Rapat Kerja Pansus Otsus Papua bersama pemerintah, dirinya yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa kebijakan Otsus diharapkan tidak hanya dapat mengatasi keamanan, tetapi juga mempercepat pembangunan di Papua.

Sementara itu, Anggota Pansus Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Guspardi Gaus berharap agar aturan tersebut dapat mengatasi permasalahan konflik dan mempercepat pembangunan di Papua. Dirinya menilai, dengan selesainya revisi UU Otsus Papua, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua. Selain itu dia berharap terwujudnya keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di tanah Papua.

Menurut Guspardi, perjalanan Pansus Otsus Papua sejak dibentuk akhir Maret 2021 sampai pada keputusan disetujui dibawa ke Rapat Paripurna DPR adalah bukti komitmen DPR melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, terutama dalam bidang legislasi. Ia mengatakan, pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal yaitu tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

Guspardi menjelaskan, Pansus RUU Otsus juga telah memperluas jangkauan otonomi khusus agar tidak saja diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga dilaksanakan di kabupaten/kota. Hal tersebut menurutnya sangat penting demi mengakomodir jaminan afirmasi bidang politik bagi orang asli Papua (OAP) sehingga diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam berbagai bidang kehidupan di tanah Papua.

Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan antara Wamena-Jayapura.

Sebelumnya untuk dapat pergi menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses. Pembangunan Jalan Trans-Papua merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, lalu mengejar ketertinggalan dengan membuka akses dari suatu daerah ke daerah lain.

Beberapa masyarakat asli Papua yang penasaran juga mulai nekat melalui jalan ini meski saat itu jalan tersebut belum jadi 100%, seperti yang dilakukan oleh adik Yoni dan kawan-kawan yang menempuh perjalanan Jayapura-Wamena selama 3 hari pada tahun 2018 dan menjadi lebih cepat 2 hari pada tahun 2019 karena jalan sudah mulai selesai.

Sementara itu, ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menuturkan, dana Otsus yang digelontorkan selama ini telah membantu masyarakat asli Papua dalam membantu membangun Papua, apalagi dari sisi anggaran terus mengalami kenaikan. Abisai mengusulkan, agar semakin optimal dari sisi penggunaan, dibuatkan lembaga khusus yang mengelola dana. Jika pun tidak, pemerintah daerah yang menerima dana diharapkan dapat benar-benar menggunakan sesuai peruntukan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Abisai menjelaskan, apa yang sudah baik dari penerapan Otsus tetap harus dipertahankan. Ia berharap, dana Otsus juga benar-benar bisa diarahkan ke kampung-kampung adat, warga asli Papua.Warga asli Papua yang ingin melanjutkan sekolah baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri, bisa mendapatkan kemudahan, Bahkan jika perlu, dibuat rumah sakit khusus dengan dana Otsus sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya jika hendak berobat.

Papua merupakan wilayah yang mendapatkan prioritas untuk terus dibangun oleh pemerintah, karena dengan pembangunanlah provinsi paling timur di Indonesia tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan memiliki daya saing.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Hadi Utama )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan pada 3-20 juli 2020 adalah salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan jumlah infeksi kasus Covid-19 yang meningkat secara tajam akhir-akhir ini. Dengan adanya instruksi ini, maka setiap instansi dan individu wajib ikut aktif menyukseskan PPKM Darurat ini, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.

Dalam pelaksanaannya, PPKM Darurat mengatur seluruh kegiatan, di antaranya sektor esensial yang meliputi keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonkarantina Covid-19, serta industri ekspor. Semua itu dilakukan dengan sistem 50 persen work from home (WFH) dan 50 persen work from office (WFO), sedangkan untuk sektor nonesensial, pelaksanaannya dilakukan 100 persen WFH. Terkait kegiatan belajar mengajar, pemerintah meminta seluruh satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau online.

Pelaksanaan PPKM sendiri sebenarnya sudah pernah dilaksanaan pada bulan Februari yang lalu. Hasil yang didapat juga positif dengan penurunan jumlah kassus infeksi Covid-19 yang cukup drastis. Per 7 Maret 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 147.7450 kasus, atau turun 9.348 kasus (5,95%) dibandingkan per 21 Februari 2021 yang sebanyak 157.088 kasus.
Persentase kasus aktif kini juga sebesar 10,71% dari sebelumnya yang sebesar 12,29%. Namun kasus tersebut kembali menanjak pada bulan Juni ini. Lonjakan kasus infeksi virus Covid-19 inipun tIDak main-main jumlahnya. Bahkan pada 26 Juni, jumlah infeksinya mencapai angka 21.000 kasus hanya dalam satu hari.

Dampak luar biasa yang dapat kita rasakan saat ini adalah bagaimana kondisi infrastruktur kesehatan yang kita miliki menjadi kalang kabut. Penuhnya rumah sakit hingga langkanya persediaan oksigen. Hal ini tentu sangat berbahaya jika tidak ditanggulangi dengan baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan PPKM Darurat kali ini merupakan hal penting yang harus kita laksanakan bersama.

Kunci utama dari berhasilnya PPKM Darurat kali ini adalah tingkat disiplin yang harus dibangun bersama mulai dari pelaksana aturan yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun daerah hingga lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Semua harus bahu-membahu untuk menyukseskan PPKM kali ini.

Kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam PPKM Darurat kali ini merupakan ujung tombak keberhasilan kita dalam upaya megatasi penyebaran covid-19 ini. Jika masyarakat hari ini sudah sadar akan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan terlebih patuh terhadap protokol kesehatan maka jumlah infeksi covid-19 ini dapat turun secara drastis.

Pelaksanaan PPKM Darurat ini sebenarnya juga melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang secara langsung dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021. Dalam instruksi Mendagri kali ini, gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya instruksi ini, maka setiap instansi dan individu yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah harus ikut aktif menyukseskan PPKM Darurat kali ini. Karena jika ada pelanggaran yang dilakukan, sanksi tegaspun siap menanti bagi pelanggar PPKM Darurat tersebut.

Penindakan secara tegas ini penting untuk dilaksanakan mengingat aturan yang ada telah memuat tentang hal-hal tersebut sehingga payung hukum yang ada telah mencukupi untuk melakukan penindakan akan kasus tersebut. Selain itu, penindakan itu sangat penting demi memberikan efek jera bagi pelanggar dalam program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ketika kita mengharapkan masyarakat mampu hidup disiplin demi kemaslahatan masyarakat banyak, maka kedisiplinan ini tentu harus tertanam lebih dulu kepada aparatur negara yang menjadi pelaksana aturan tersebut. Akan terlihat sangat aneh ketika masyarakat yang melanggar diberikan sanksi namun pemerintah yang melanggar tidak. Persamaan kedudukan di depan hukum harus menjadi nilai universal yang selalu menjadi pegangan bersama.

Ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap oknum Pemerintah Daerah yang tidak disipilin menjalankan ketentuan PPKM Darurat kali ini juga akan memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa Pemerintah Pusat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan PPKM Darurat ini.

Dengan kesungguhan yang terlihat ini upaya untuk menertibkan masyarakat pun akan selangkah lebih mudah karena instruksi pembatasan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga masyarakat bisa memhami dan menyadari pentingnya disiplin dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial tinggal di Depok

Aksi unjuk rasa yang dilakukan pendukung Habib Rizieq di Tasikmalaya berujung rusuh. Hal itu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari politisi PSI Mohamad Guntur Romli.

Guntur Romli turut memberi komentar soal demo bela Rizieq Shihab di Tasikmalaya yang berujung rusuh tersebut.

Guntur Romli mengatakan, bahwa memang ada yang merawat Front Pembela Islam (FPI) di kawasan tersebut, yang memang benar-benar simpatisan Habib Rizieq.

“Di kawasan ini, selama ini FPI ada yang rawat, bahkan dijadikan koalisi politik,” katanya melalui akun twitter GunRomli.

Sekarang, lanjut Guntur Romli, FPI yang selama ini dibesarkan dan dijadikan koalisi di daerah itu pun balik menyerang.

Oleh sebab itu, Guntur Romli mengingatkan untuk tidak bermain, apalagi berkoalisi dengan kelompok preman berjubah dan radikal.

“Suatu saat mereka akan menyerang tuannya, sebagaimana Osama Bin Laden, Mujahidin, Al-Qaidah dan ISIS pada akhirnya menyerang tuannya,” ungkap Guntur Romli.

“Iya, awalnya demo itu meminta Kejaksaan untuk membebaskan Rizieq,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna, Muhammad Syarif.

“Tadi, Kejari Singaparna disuruh membuat pernyataan untuk itu, saya enggak mau, mereka yang mau. Dari awal saya sudah suruh masuk 2 orang, tapi mereka enggak mau,” lanjutnya.

Syarif mengungkapkan bahwa dari informasi yang didapatkan, pengunjuk rasa bukan hanya berasal dari Tasikmalaya saja, tapi juga dari Ciamis dan Majalengka.

Beberapa anggota TNI dari Satuan Pamrahwan Yonif RK 751/VJS dilaporkan terluka akibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga, Papua.

Menyikapi hal tersebut, Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Arm Reza Nur Patria, mengatakan bahwa kontak tembak terjadi sekitar Selasa (13/7)pukul 11.00 waktu setempat. Meski begitu Reza memastikan dua prajurit itu selamat dan tidak meninggal dunia.

“Mohon doa dari kita semua agar kedua Prajurit terbaik TNI AD diberikan kesembuhan dan dapat kembali bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI di tanah Papua,”ujar Letkol Arm Reza Nur Patria.

Sebelumnya, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, menyatakan telah terjadi kontak tembak antara pihaknya yang dipimpin Egianus Kogeya dengan pasukan TNI di Lapangan Terbang Mapenduma. Dia mengklaim kawasan itu telah dikuasai pihaknya dari tiga orang anggota TNI gugur dalam kejadian tersebut.

“Saya sudah ambil alih lapangan Mapnduma dan 32 Distrik Kabupaten Nduga Papua,” ujar Sebby.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua telah bertindak kejam dan brutal tidak hanya kepada aparat keamanan disana, akan tetapi juga kepada orang asli papua (OAP).

Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM dan patut untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Masyarakat asli papua tidak selayaknya mengalami teror seperti ini. Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum dan penindakan.

“Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua telah kejam dan brutal tidak hanya kepada aparat keamanan, akan tetapi juga kepada orang asli papua (OAP). Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM dan patut untuk ditindaklanjuti. Masyarakat asli papua tidak selayaknya mengalami teror. Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum dan penindakan”, ujar Jim Peterson

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai bahwa kebijakan pemerintah terkait vaksinasi berbayar sksn membantu percepat kekebalan komunal (herd immunity). Hal ini membantu para pengusaha keluar dari tekanan yang sudah terjadi akibat PPKM Darurat.

“Kita ingin kepastian dan jaminan agar cepat keluar dari keadaan ini. Tentunya vaksinasi ini menjadi andalan kita. Jika masyarakat sudah divaksin, tentu akan mempercepat proses pemulihan ekonomi,” ujar Sarman pada hari Rabu (14/7/2021).

Lebih lanjut, Sarman mengatakan bahwa dirinya menyayangkan program vaksinasi berbayar telah disalahartikan oleh msyarakat. Padahal tujuan opsi ini adalah memberi jangkauan kepada masyarakat yang mampu, pengusaha dengan tenaga kerja sedikit, dan orang asing yang tidak bisa mendapat akses vaksin gratis.

Vaksinasi berbayar yang bakal dilaksanakan perusahaan pelat merah ini pun dijamin tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis yang sudah dicanangkan pemerintah.

“Jika ada kelompok masyarakat yang ingin divaksin segera dan memiliki kemampuan untuk membayar, dan pemerintah menyediakan akses itu, sah-sah saja,” ujar Sarman.

Ditempat terpisah, koordinator advokasi Serikat Driver Online Jabodetabek, Frandy J.P., mengatakan bahwa dirinya mendukung kebijakan pemerintah terkait vaksin berbayar. Hal ini sesuai dengan asas keadilan.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa vaksinasi berbayar akan mempercepat keterjangkauan vaksin covid-19 ke masyarakat kaya. Masyarakat yang mumpuni secara penghasilan tidak usah dibiayai oleh pemerintah, sebab beban pemerintah sudah sangat oveloaded.

“Vaksinasi berbayar akan mempercepat keterjangkauan vaksin covid-19 ke masyarakat kaya. Masyarakat yang mumpuni secara penghasilan tidak usah dibiayai oleh pemerintah, sebab beban pemerintah sudah sangat oveloaded”, ujar Frandy J.P.

Badan Intelijen Negara (BIN) turut membantu pemerintah dalam program vaksinasi massal guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. Untuk itu, BIN menyelenggarakan vaksinasi yang menyasar siswa sekolah menengah pertama dan atas (SMP dan SMA) di 14 provinsi secara serentak pada Rabu, (14/7/2021).

Vaksinasi massal itu ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi secara virtual. Kepada Jokowi, Kepala BIN, Budi Gunawan (BG) melaporkan, vaksinasi Covid-19 berlangsung di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

BIN, sangat memberi perhatian pada program vaksinasi untuk anak usia 12-18 tahun. BG berharap agar segala upaya vaksinasi yang dilakukan BIN, dapat mencapai target vaksinasi Covid-19 yang diminta Jokowi untuk mewujudkan herd immunity pada akhir 2021.

“BIN sangat memberikan perhatian serius pada program vaksinasi khusus untuk anak-anak usia 12 hingga 18 tahun, karena pelajar SMP dan SMA merupakan generasi penerus dan menjadi tulang punggung bangsa dan negara,” ucapnya.

Selain menggelar vaksinasi massal terhadap pelajar, BIN juga menggelar vaksinasi kepada warga secara door to door. Menurut BG vaksin dengan metode seperti ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Metode vaksinasi door to door yang kita gunakan mengadopsi dari metode vaksinasi oleh beberapa negara yang telah mampu meningkatkan partisipasi, menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses dan takut keluar rumah untuk menghindari tertularnya pandemi,” ujar BG di Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (14/7/2021).

Lebih lanjut BG mengatakan, pihaknya menargetkan penerima vaksin sebanyak 50.000 orang, terdiri dari 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA, dan 20.000 masyarakat beserta vaksinasi door to door,”

BG mengatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi pandemi Covid-19, karena bangsa Indonesia memiliki energi yang positif energi untuk sehat dan energi untuk menjadi Indonesia yang hebat.

Terkait kegiatan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi BIN. Presiden Jokowi yang memantau langsung kegiatan tersebut secara virtual menyebut proses vaksinasi harus dipercepat agar masyarakat Indonesia mencapai herd immunity.

“Pertama saya apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar SMP dan SMA,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi ingin vaksinasi Covid-19 digencarkan demi mewujudkan kekebalan komunal alias herd immunity. Kepala negara juga mendukung adanya program vaksinasi door to door yang dilakukan BIN.

“Bagus. Door to door ini bagus, artinya kita mendatangi dari rumah ke rumah yang ingin vaksin segera disuntik. Saya kira program dari rumah ke rumah ini bagus sekali. Terima kasih juga untuk Ketua RT yang juga telah ikut berpartisipasi mendorong warganya agar ikut vaksinasi,” kata Presiden (14/7/2021).

BIN mengerahkan tenaga medis dan mendatangi perumahan warga di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Selain program vaksinasi dari rumah ke rumah, BIN juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako dan vitamin secara lengkap. (**)

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta aparat menggunakan pendekatan humanis dalam mengawasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Kita mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat dalam memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Hanya saja saya berpesan kepada seluruh aparat yang terlibat sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengawal serta mengawasi proses berjalannya PPKM harus menggunakan pendekatan yang humanis,” ujar Sultan, Kamis (8/7). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang makin meluas.

Kebijakan tersebut diumumkan pada Kamis (1/7/2021) lalu di Istana Kepresidenan. Sebelumnya pemerintah juga memberlakukan peraturan PPKM yang diterapkan dengan skala mikro pada 1 Juni 2021 lalu. Menurut Sultan, dalam kondisi darurat saat ini kita memang berharap pemerintah tegas dalam memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggar PPKM. Hal itu dilakukan etelah dilakukan tindakan persuasif.

Sanksi pidana penting, tetapi itu jalan yang terakhir. Yang utama tetap harus mengedepankan sikap edukasi dan menggunakan pendekatan sisi kemanusiaan terhadap masyarakat. Jangan sampai langkah menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman Pandemi justru dilaksanakan dengan cara-cara kekerasan yang lepas dari paradigma kemanusiaan,” tegas Sultan.

Sultan membenarkan bahwa hak-hak individu masyarakat dalam situasi darurat bisa dibatasi oleh pemerintah dengan suatu konsekuensi hukum demi kepentingan umum yang lebih besar. Seperti dalam penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini yang sedang dilakukan demi tujuan memberikan jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup dan sehat.

Namun, semua kebijakan harus tetap dalam koridor perlindungan agar negara mempraktikkan kebijakan itu sebagai kewajiban untuk memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat”, tuturnya. Adapun pemerintah bersama kepolisian, TNI, dan kejaksaan memiliki wewenang untuk menindak siapa saja yang tidak bisa melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat.

“Kebijakan Pemerintah dalam keadaan darurat bukan alasan untuk menerapkan hukum secara represif. Poin keberhasilan pemerintah adalah bagaimana agar tumbuh kesadaran bersama di dalam masyarakat untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah dengan rasa nyaman serta bertanggung jawab,” ungkap senator muda asal Bengkulu itu.

Selain itu, Sultan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menjalankan PPKM ini sesuai aturan yang ada di daerah masing-masing. “Saya yakin jika aparat dan masyarakat memiliki cara pandang yang sama akan pentingnya pemberlakuan PPKM ini untuk memutus mata rantai Covid-19. Jadi, kita semua mesti bekerja sama dengan baik,” kata Sultan.(*)