Massa yang menuntut dibebaskan Rizieq Shihab telah melakukan aksi pengrusakan mobil polisi dan melempari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dengan batu. Massa merusak tiga mobil dinas Polres Tasikmalaya saat melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Diketahui massa meminta kejaksaan membebaskan Rizieq Shihab yang telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus pemalsuan hasil tes swab di RS UMMI Bogor.

Desakan untuk membebaskan Rizieq Shihab juga datang dari massa eks Front Pembela Islam (FPI), persaudaraan Alumni (PA) 212 dan beberapa kelompok ormas lainnya. Ormas-ormas tersebut telah melakukan aksi 1812 di depan Polda Metro Jaya (PMJ) dan meminta untuk segera membebaskan Rizieq Shihab atau akan melakukan aksi yang lebih massif kedepannya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengeluhkan kelompok-kelompok massa yang mengintervensi kasus hukum supaya Habib Rizieq Shihab dibebaskan dari tahanan. Sebab, menurutnya hukum di negara ini sebisa mungkin harus bebas dari intervensi apapun.

“Saya pikir, tak boleh suatu proses hukum diintervensi atau dipaksakan, sehingga berjalan tidak sesuai dengan aturan hukum. Jalani saja proses hukumnya,” ujar Arteria Dahlan

Ditempat terpisah, peneliti hukum dan kamnas dari MSI Research, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan di negeri ini perlu mewaspadai provokasi simpatisan dan elit eks FPI untuk membebaskan Rizieq Shihab. Lembaga terkait perlu melakukan deteksi dini (Deni) yang diikuti oleh cegah dini (Ceni), sehingga potensi konflik horizontal dapat dihindari.

“Pemangku kepentingan perlu mewaspadai provokasi simpatisan dan elit eks FPI untuk membebaskan Rizieq Shihab. Lembaga terkait perlu melakukan deteksi dini yang diikuti oleh cegah dini, sehingga potensi konflik horizontal dapat dihindari”, ujar Iwan Freddy.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah daerah (Pemda) bertanggungjawab memastikan bantuan sosial (bansos) dapat diterima tepat sasaran sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Muhadjir, Pemda bertanggung jawab penyaluran bansos terkoordinasi dengan baik, sinkron, serta ada titik temu antara bantuan yang berasal dari pusat dan daerah.

Muhadjir mengatakan Pemda harus memastikan tidak ada penyelewengan ataupun penyimpangan di dalam pembagian bansos.

“Itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah di lapangan sehingga nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan kita akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah,” ujar Muhadjir.

Muhadjir mengklaim pemerintah pusat sudah memotong mata rantai kemungkinan terjadinya penyelewengan bansos.

“Itulah cara yang kita lakukan di lapangan untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Akan tetapi, Bapak Presiden juga sudah memberikan amanah, bagaimanapun bagusnya sistem yang kita gunakan masih akan ada juga yang seperti itu,” pungkasnya.

Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan hasil revisi UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua . Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa otonomi khusus di Provinsi Papua telah berjalan selama 20 tahun.

Dia mengatakan selama 20 tersebut memang banyak hal yang telah berhasil dicapai. Namun begitu ada pula yang perlu diperbaiki. Salah satu contoh yang perlu perbaikan, yaitu menyangkut pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Baca juga: Jadi UU, Mahfud Tegaskan Otsus Papua Akan Dikelola Lebih Maksimal

Tito menjelaskan revisi UU Otsus ini merupakan upaya bersama dan wujud komitmen pemerintah, DPR dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. “Dalam pembahasannya, kita berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat Orang Asli Papua dan melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya, Jumat (16/7/2021).

Sehingga menurutnya berbagai perubahan yang ada di dalam UU tersebut merupakan cermintan kebijakan afirmasi untuk orang asli Papua (OAP). “Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan kebijakan afirmasi yang kuat terhadap Orang Asli Papua sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen bangsa,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyampaikan, dana otonomi khusus (Otsus) Papua kini akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Pengelolaannya akan didampingi oleh pemerintah pusat sehingga tak lagi berjalan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

“Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas tetapi akan didampingi oleh pusat dananya dinaikkan dari dua persen menjadi dua seperempat persen dari DAU nasional,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengapresiasi upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Dirinya berharap seluruh penduduk Indonesia atau minimal 80% harus segera mendapatkan vaksin Covid-19.

”Alhamdulillah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Paling pokok saat ini adalah tersedianya vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin Rabu (14/7/2021).

Cak Imin optimis proses vaksinasi dapat segera terwujud dan terpenuhi secara nasional, demi menuju kepada kekebalan kelompok atau herd immunity. Mengingat tidak ada jalan lain penyelamatan dari wabah Covid-19 selain vaksinasi.

“Kita sangat optimis vaksinasi ini stoknya tersedia dari target penduduk kita sebesar 181,5 juta. InsyaAllah stock akan terpenuhi dan segera terlaksana vaksinasi secara nasional,” katanya.

Menurut Cak Imin, vaksinasi ini sangat penting sebagai upaya menangkal serangan virus, tetapi masyarakat juga harus disiplin protokol kesehatan.

”Ini tindak lanjutnya adalah warga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan tradisi baru, kebiasaan baru untuk hidup sehat, melaksanakan 5 M. Pola hidup sehat harus bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Cak Imin mengajak seluruh pihak agar bergerak bersama menyukseskan vaksinasi nasional. Menurutnya penyelamatan yang bisa dilakukan saat ini terkait Covid-19 adalah vaksinasi, dan vaksin yang bagus adalah vaksin yang terbukti memiliki tingkat efikasi yang tinggi.

“Terbukti hanya vaksin yang memiliki kemampuan penangkal. Kalau toh terkena (terpapar Covid-19) juga dampaknya lebih ringan. Saya Optimis, kita harus optimis, kita harus bertekad, semuanya harus tekad untuk terlibat dalam proses vaksinasi ini,”.

Lebih lanjut Cak Imin menjelaskan bahwa upaya DPR RI dalam mendukung proses vaksinasi ini sangat optimal, mulai dari dukungan anggaran hingga pengawasan. Mengingat, konsentrasi DPR RI saat ini juga fokus terhadap penanganan pandemi, sehingga fokus anggaran pun ditujukan kepada penanganan Covid,19.

“DPR tentu sangat mendukung dari segala kebutuhan penganggaran, penganggaran kita dukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah langkah-langkah semua pihak karena memang kita akan konsentrasi penanganan pandemi ini total, jadi anggarannya kita arahkan ke sana,” jelasnya.

Terakhir, Cak Imin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti semua prosedur protokol kesehatan secara disiplin, baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin. Semua tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang disiplin, mengingat pangkal masalah dari proses penanganan Covid-19 adalah prokes dan vaksinasi.

“Persoalannya di situ pertama, yang kedua vaksinasi, maka mari kita percepat. Ayo berduyun-duyun kita vaksinasi, ayo kita tunjukkan bahwa kita bisa memiliki daya tahan dan daya tangkal yang kuat, dengan prokes ini di semua negara yang sukses menangani itu adalah karena protokol kesehatannya berhasil,”.

Sebagai diketahui Pemerintah kini tengah mengupayakan percepatan penanganan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Pemerintah bahkan telah memutuskan untuk menambah target minimal vaksinasi Covid-19 dari sebelumnya 181,5 juta orang menjadi 208,2 juta orang.

Jumlah tersebut seiiring dengan adanya kebijakan perluasan kelompok penerima vaksin kepada anak-anak dan remaja usia 12-17 tahun. (**)

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat merupakan kebijakan yang terlambat.

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat seharusnya sudah diterapkan oleh pemerintah sejak awal lonjakan kasus penularan Covid-19.

“Seharusnya kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya,” kata Netty.

Meski begitu, ia meminta pemerintah melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah.

Menurut Netty, sinkronisasi dan koordinasi penting dilakukan agar PPKM Darurat tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.

“Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat-daerah,” katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada saat ini. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan yang ada, kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar masyarakat tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ia pun berharap masyarakat mendukung kerja Pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani persoalan virus corona saat ini.

Kasus infeksi virus corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sudah lebih dari dua juta kasus Covid-19 yang didata pemerintah Indonesia sejak Jokowi mengumumkan pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Terbaru, sejak 24 Juni lalu kasus positif terbaru yang terdata saban harinya tembus di angka 20ribuan. Dan, pada hari ini, Rabu (30/6), tercipta rekor harian positif yakni tambahan 21.807 kasus baru Covid-19.

Dengan demikian total positif Covid-19 di Indonesia kini menjadi 2.178.272 orang. Dari jumlah akumulatif per hari ini total yang telah dinyatakan sembuh ada 1.880.413 atau tambah 10.807 dan meninggal 58.491 atau tambah 467.

Dengan demikian total kasus aktif Covid RI di Indonesia per hari ini adalah 239.368 orang, baik yang dirawat maupun isolasi mandiri.

Selain itu, Penambahan kasus positif harian ini menjadi rekor baru selama pandemi, di mana lonjakan harian tertinggi sebelumnya adalah pada 27 Juni lalu sebanyak 21.342 orang sekarang 15 Juli 2021 menjadi 56.757. (*)