Pencanangan vaksinasi khusus untuk anak usia 12-18 Tahun resmi dimulai, Sabtu (17/7).
Di Kota Palangkaraya, pelajar SMP dan SMA menerima vaksin di SMAN 1  Kota Palangkaraya.

Vaksinasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Intelejen Negara ( BIN ) daerah Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Kalteng, Polda dan Korem 102 Panju Panjang.

Sasaran vaksinasi pertama diberikan kepada pelajar SMA 1 dan SMP 3 Kota Palangkaraya dan dalam pelaksanaannya pelajar ini dibantu oleh petugas RS TNI dan Biddokkes Polda Kalimantan Tengah.

Jumlah pelajar yang mendapat suntik vaksin dosis pertama ini sebanyak 160 dosis dengan rincian pelajar SMP 3 sebanyak 50 orang dan siswa SMA 1 sebanyak 110 orang. Vaksinasi bagi pelajar dimulai dari siswa/siswi SMP 3 dan SMA 1 Kota Palangkaraya dan akan berlanjut secara bertahap bagi pelajar di sekolah lainnya.

Kepala BIN daerah (Kabinda) Kalteng, Brigjen TNI Sinyo mengatakan, sesuai arahan dan perintah Presiden Joko Widodo, BIN mengawal pelaksanaan vaksinasi kepada pelajar, sehingga hari ini Binda Kalteng Bekerjasama dengan Forkopimda Kalteng melaksanakan vaksinasi kepada pelajar di SMAN 1 Palangkaraya.

“BIN sangat memberikan perhatian serius pada program vaksinasi khusus untuk anak-anak usia 12 sampai 18 tahun, yaitu para pelajar SMP dan SMA yang merupakan generasi penerus dan menjadi tulang punggung bangsa dan negara,” kata Brigjen TNI Sinyo.

Menurutnya, vaksinasi kepada pelajar bertujuan menciptakan ketahanan Herd Imunity generasi muda. Perlu dicermati bahwa terjadi penigkatan kasus penularan Covid-19 di kalangan millenial. Kalangan muda yang terpapar cenderung mengalami masa rawat yang cukup panjang karena belum divaksin.

Acara ini dhadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Ahmad Syaifudi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Samsul, Kabinda Kalteng, Brigjen TNI Sinyo, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102 Panju Panjang dan Forkopimda Kalteng.

Terkait polemik Otsus, Orang Asli Papua (OAP) meminta dana otsus Papua yang dinaikkan dari 2% menjadi 2,25%. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun. Dia berharap kenaikan dana otsus tersebut benar-benar dialokasikan seluruhnya untuk kesejahteraan warga setempat.

“Dana Otonomi Khusus Papua ini akan diterima pemerintah daerah melalui Penerimaan Umum dan Penerimaan Berbasis Kinerja. Untuk yang berbasis kinerja 30% untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan,” kata Komarudin dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa alokasi dari peningkatan dana otsus Papua tersebut nantinya akan diterima oleh Pemerintah Daerah di Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Pembagian Dana Otsus Papua harus memperhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis, dan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Menyikapi hal tersebut, pengamat Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa Kebijakan Otsus merupakan suatu langkah yang tepat guna menyelesaikan permasalahan Papua. Ia mendukung keberlanjutan Otsus sebagai upaya pemerintah pusat didalam menyelesaikan permasalahan Papua melalui pembangunan. Langkah soft dan smart method yang diambil Pemerintah pusat sudah tepat. Pendekatan hard method sudah tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi global pada saat ini.

“Otsus merupakan suatu langkah yang tepat guna menyelesaikan permasalahan Papua. Ia mendukung keberlanjutan Otsus sebagai upaya pemerintah pusat didalam menyelesaikan permasalahan Papua melalui pembangunan. Langkah soft dan smart method yang diambil Pemerintah pusat sudah tepat. Pendekatan hard method sudah tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi global pada saat ini”, ujar Jim Peterson.

Pada Kamis Malam (15/7), Presiden Joko Widodo melakukan pembagian paket obat dan sembako kepada warga di Jakarta Utara.Tampak Presiden Jokowi mendatangi rumah warga di gang kecil dengan mengenakan masker, sarung tangan hitam, kemeja putih yang dibalut dengan jaket cokelat muda, serta celana hitam. Presiden pun tampak ditemani Paspampres.

“Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang akan diberikan menyeluruh yang sudah disiapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog,” ujar Presiden Jokowi di Kampung Sunter Agung, Jakarta.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat kepada masyarakat.

“Kedua, saya juga membagikan paket obat, baik yang untuk gejala ringan paket 1, paket 2 yang gejala sedang dan paket 3, yang pada awal ini akan membagikan 300.000 paket obat itu,” tambah Jokowi.

Menyikapi fenomena tersebut, analis Kebijakan publik dari Jakarta Investment Center (JIC), Adrianie Bachtiar, SE.,M.Ak., MAP, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cukup bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat kesulitan mengakses obat-obatan yang dibutuhkan, terkait ketersediaan di apotek yang terbatas maupun harga yang mendadak tidak masuk

“bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cukup bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat kesulitan mengakses obat-obatan yang dibutuhkan, terkait ketersediaan di apotek yang terbatas maupun harga yang mendadak tidak masuk”, ujar Adrianie

Pakar komunikasi Ade Armando mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan hakim kepada Rizieq Shihab.

Seperti yang diketahui, Rizieq sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan putusan hakim, mantan Ketua dan Pentolan FPI itu divonis empat tahun penjara dalam kasus swab test di RS Ummi Bogor.

Menurutnya, publik tentu berharap putusan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada dirinya, tetapi juga kepada setiap warga negara Indonesia yang berniat menebar kebencian atas nama agama.

Putusan pengadilan ini dinilai sangat jelas. Agar negara saat ini tidak lagi bermain-main dengan kelompok radikal dan ekstrim.

Karena negara ini sudah terlalu lama diteror oleh kelompok-kelompok yang telah memecah belah bangsa.

Ade Armando mengaku sangat mendukung vonis penjara Habib Rizieq meski hanya divonis 4 tahun penjara.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak mahasiswa dan kaum muda lainnya untuk membantu akselerasi (percepatan) kegiatan vaksinasi nasional untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal masyarakat atau ‘herd immunity’ dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19.

“Terima kasih kepada mahasiswa yang selalu berada di garis terdepan, kami harapkan terus tampil, mari bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksinasi ini, sehingga akselerasi percepatan untuk terbentuk ‘herd immunity’ yang diharapkan dan kembalinya Indonesia menjadi masyarakat yang sehat segera bisa kita wujudkan,” kata Kapolri saat meninjau vaksinasi massal kerja sama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Polri, di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu, (14/7/2021)

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia didominasi usia muda. Jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia.

Sedangkan generasi milenial menjadi jumlah paling dominan kedua, yakni sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87%.

Melihat angka tersebut, peran kaum muda termasuk mahasiswa dalam mendukung terbentuknya kekebalan komunal masyarakat (herd immunity) menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, Kapolri berharap peran aktif mahasiswa dan kaum muda dalam akselerasi vaksinasi nasional.

Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi peran serta mahasiswa melalui organisasi dan aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jabodetabek melaksanakan vaksinasi massal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Tentunya kami yakin dengan terlibatnya rekan-rekan pemuda, untuk membantu akselerasi vaksinasi, maka program dari pemerintah untuk segera mempercepat terbentuknya ‘herd immunity’, kita memiliki optimisme,” kata Kapolri.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menjadi pelopor pelaksanaan vaksinasi nasional. Berharap kegiatan tersebut terus dilaksanakan hingga target terbentuknya ‘herd immunity’ segera terwujud.

“Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi nasional bisa terus dilaksanakan dan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk sama-sama mendukung vaksinasi nasional,” kata Panglima.

Sedangkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa vaksinasi sudah dibuka tidak hanya untuk usia 18 tahun ke atas, tetapi juga menyasar anak-anak usia di bawah 18 tahun sudah bisa divaksin COVID-19.

“Jadi semua pelajar ini yang nantinya menjadi generasi masa depan, mulai dari SMP, SMA, dan mahasiswa kita ingin fokuskan juga,” kata Menkes.

Menkes Budi mengapresiasi kepedulian mahasiswa ikut terlibat mendukung vaksinasi nasional, dan meminta agar ikut mensosialisasikan vaksin kepada mahasiswa lainnya termasuk keluarganya masing-masing.

“Saya semangat sekali karena mahasiswa ini bergabung jadi satu, mudah-mudahan energi positifnya bisa disalurkan untuk segera memvaksin sesama mahasiswa, jangan lupa orangtuanya diajak juga,” ujar Budi.

Sebanyak 30 BEM gabungan dari tujuh aliansi berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan vaksinasi massal dengan target 1.566 mahasiswa mendapatkan vaksin COVID-19. Sinergi BEM-Polri ini menargetkan 1.566 mahasiswa divaksinasi COVID-19.

Adapun 30 BEM gabungan dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam gerakan vaksinasi nasional ini, antara lain BEM Nusantara (Bemnus), BEM Seluruh Indonesia (Bemsi), BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (PTMI), BEM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Nasional (Permikomnas), dan Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia (Aman Indonesia). (**)

Informasi Covid-19 varian Delta di Amerika Serikat masih nol kasus beredar di media sosial. Informasi itu juga menyebutkan tidak ada kasus Covid-19 varian Delta di AS, saat negara lain mengalami lonjakan.

Penelusuran.

Hasil penelusuran dari situs-situs media di Indonesia, hasilnya informasi tersebut adalah hoaks. Mengacu pada artikel Reuters Fact Check berjudul “Fact Check-The Delta variant death toll is not zero in the United States, as posts claim” pada 13 Juli 2021, dijelaskan bahwa kasus Covid-19 varian Delta di AS sebanyak 51,7 persen. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Covid-19 varian Delta di Amerika Serikat sudah 51,7 persen selama dua minggu dan mulai berkurang pada 3 Juli 2021.

Kesimpulan

Informasi nol kasus Covid-19 varian Delta di AS adalah hoaks. Kasus Covid-19 varian Delta di AS mencapai 51,7 persen selama dua minggu, dan mulai berakhir pada 3 Juli 2021. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sementara itu, Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).

Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.

Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial,” katanya.

Khusus untuk bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak saling gotong royong. Termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.

“Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat,” katanya.

“Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,” ujarnya.

Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.

“Saling bantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker. Karena bagaimana pun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran (masyarakat) melulu tanpa upaya kita membantu mereka,” pungkasnya. (*)

Oleh : Angga Baskara )*

Naiknya jumlah pasien Corona  membuat pemerintah bergerak cepat untuk menekannya.  Oleh karena itu, Pemerintah memberlakukan PPKM darurat dan pengetatan disiplin dalam protokol kesehatan agar semua orang selamat dari ancaman Covid-19.

Pandemi membuat orang ketakutan secara fisik dan psikologis, karena ada yang keadaan finansialnya menurun, dan ada yang jenuh berkepanjangan karena harus work from home. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah membuat program-program, agar situasi buruk ini segera berakhir. Masyarakat juga diminta untuk kooperatif dan melaksanakan semua dengan gembira.

Ketika jumlah pasien Corona melonjak jadi 39.000 orang per hari, maka situasi genting ini dihadapi dengan strategi PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Saat PPKM maka mobilitas masyarakat benar-benar dibatasi, karena pergerakan massa menyebabkan naiknya jumlah kasus Covid baru. Di perbatasan kota/kabupaten dan provinsi ada penyekatan yang dijaga ketat oleh aparat.

Saat penyekatan maka tiap kendaraan tidak boleh melewatinya, kecuali bagi mereka yang menunjukkan surat jalan atau surat keterangan kerja, misalnya bagi dokter dan nakes yang akan berangkat kerja. Penyekatan dilakukan agar pergerakan massa dibatasi dan mereka tidak bisa berpotensi membawa virus Covid-19 ke luar kota atau mendapatkannya dari sana.

Selain itu, ketika PPKM maka mall ditutup kecuali untuk supermarket dan restoran, itupun hanya melayani take away. Begitu pula dengan rumah makan di luar mall, hanya boleh buka sampai jam 8 malam dan hanya bisa dipesan via delivery order. Bahkan di daerah seperti Malang diberlakukan jam malam, sehingga tidak ada yang keluyuran dan nongkrong sampai dini hari.

Strategi lain pemerintah adalah memperbanyak poin dalam protokol kesehatan. Jika yang semula 5M jadi 10M. Kesepuluh poin itu adalah: memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Masih ditambah dengan menjaga sirkulasi, menjaga kebersihan lingkungan, mengganti baju, meningkatkan ketahanan tubuh, dan meningkatkan imunitas.

Menjaga sirkulasi sangat penting karena menurut penelitian WHO, Corona bisa menular via udara kotor dan pengap. Apalagi Corona varian delta bisa menyebar hanya dengan berpapasan dengan OTG. Sehingga jika ada ruang fasilitas umum harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup dan bersih atau kipas angin, kalau bisa ada alat humidifier agar udara benar-benar bersih. Selain itu, AC harus dibersihkan secara berkala agar tidak jadi alat penyebar Corona.

Menjaga kebersihan lingkungan juga wajib dilakukan karena lingkungan yang kotor akan membuat virus mudah menyebar. Setelah membersihkan badan, jangan lupa pula mengepel rumah dan kalau bisa disemprot cairan disinfektan. Selain itu, sehabis bepergian , walau hanya dari warung yang dekat, ganti baju agar tidak ada virus yang melekat di sana (kalau bisa sekalian mandi dan keramas).

Kita juga perlu meningkatkan ketahanan tubuh dengan berolahraga, dan saat PPKM darurat bisa stretching atau latihan low impact lain yang bisa dilakukan di dalam rumah. Mengkonsumsi makanan bergizi juga penting agar daya tahan tubuh naik, jadi pastikan ada menu sayuran dan buah, juga ditambah susu. 

Sedangkan imunitas tubuh bisa dinaikkan dengan vaksinasi, sehingga lebih kebal terhadap Corona. Kalaupun terserang maka hanya terkena gejala ringan. Untuk yang belum mendapat giliran vaksin, maka bisa menaikkan imunitas dengan minum madu, susu, sari kurma, atau herbal seperti rebusan jahe dan serai.

Untuk menekan kasus Corona maka pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menuruti tiap poin dalam PPKM darurat. Warga sipil juga wajib untuk vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan. Tak hanya 3M atau 5M, tetapi sampai 10M. Sehingga semua orang bisa bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jhon Patikawa

Kebijakan Otsus Papua menjadi tuntunan bagi masyarakat Papua sebagai   jalan tengah dalam menguatkan integrasi  dan perdamaian serta  membangun kesejahteraan di  Papua.  Keberlajutan Otsus menjadi harapan bagi  kemajuan Bumi cendrawasih .

Tokoh Papua dan Papua Barat menyambut baik keputusan pemerintah yang akan melanjutkan Otsus Papua, karena akan  membawa perubahan yang lebih baik untuk kemajuan Papua.  Keberlanjutan Otsus  dinilai sebagai langkah positif  pembangunan dan  meningkatkan kesejahteraan warga Papua,

Selama 1 dekade terakhir, Papua mampu meningkatkan capaian status pembangunan manusia dari kelompok “rendah” menjadi kelompok “sedang”. Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua meningkat hingga mencapai 11%, dengan rata- rata pertumbuhan sekitar 1,05% pertahun. 

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Artinya, pertumbuhan IPM Papua merupakan cerminan dari pertumbuhan ketiga dimensi tersebut. 

Pembangunan manusia di wilayah Papua terus mengalami kemajuan dengan adanya alokasi dana Otsus Papua. Berbagai pencapaian telah membuktikan bahwa dana Otsus Papua memberikan manfaat dalam mengejar kesenjanagan atau ketertinggalan Papua.

Dana Otsus telah membantu generasi muda Papua untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik, bahkan melanjutkan studi di luar negeri dan universitas-universitas ternama di Indonesia. Kesempatan kerja menjadi lebih terbuka dan generasi muda lebih mampu bersaing di dunia kerja bahkan sebagai abdi negara. 

Pada bidang kesehatan, dana Otsus telah membantu menciptakan generasi penerus yang sehat dan berkualitas, dengan membenahi pelayanan kesehatan. Jumlah jaringan dan kualitas fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem jaringan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, menjadi aksi utama dalam upaya pembenahan tersebut.

Pembangunan infrastruktur di Papua telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti pembangunan Jalan Trans Papua dan infrastruktur lain. Pembangunan tersebut telah mampu membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terbukanya keterisolasian tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi, lowongan pekerjaan, hingga tercapainya pemerataan harga. Waktu tempuh yang menjadi lebih cepat, menjadikan distribusi lebih lancar, sehingga membantu bisnis dari para pengusaha Papua. Ekonomi kerakyatan juga mengalami pertumbuhan seiring diakomodirnya kebutuhan konsumen dan produsen lokal.

Otsus Papua menjadi harapan kemajuan bagi Bumi Cendrawasih dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dalam mengejar kesenjangan atau ketertinggalan. Oleh karena itu, masyarakat patut mendukung keberlanjutannya, sebagai solusi terbaik untuk kemajuan Papua.

(Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

Oleh : Zulfikar)*

PPKM darurat yang akan berlaku hingga 20 Juli 2021 ternyata memantik provokasi segelintir orang untuk unjuk rasa untuk menentangnya. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi karena dapat menciptakan cluster Covid-19 dan menghambat penanganan virus Corona.

Setahun lebih pandemi membuat masyarakat terbiasa dengan aturan dan pembatasan, mulai dari PSBB hingga PPKM darurat. Namun ketika ada PPKM darurat, mereka agak terkejut karena lagi-lagi ada pelarangan mobilitas warga dan ada penyekatan dengan tegas. Lantas, ada yang menginisiasi untuk berunjuk rasa menentang PPKM karena merasa program ini kurang bermanfaat. 

Di media sosial, beredar ajakan untuk melakukan Demonstrasi menentang PPKM Darurat di Bandung pada 21, 22, 23 Juli 2021 di Gedung DPRD Kota Bandung. Ajakan serupa juga sebelumnya viral di beberapa kora seperti Pasuruan hingga Kediri. Netizen langsung berkomentar dan ada yang pro, juga ada yang kontra.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil mengungkapkan pendapatnya mengenai demo PPKM Darurat. Ulama yang akrab disapa dengan sebutan Gus Ab ini tidak menyetujui unjuk rasa dan meminta warga untuk tidak terpancing. Penyebabnya karena acara ini tidak memiliki izin dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Masyarakat diminta untuk tidak terpantik emosinya karena ajakan untuk demonstrasi, apalagi menggelar acara serupa di kota atau kabupaten lain. Penyebabnya karena mereka harus menyadari bahwa PPKM adalah program untuk menyelamatkan warga dari bahaya corona, bukan menjerumuskan mereka.

Mengapa masyarakat dilarang untuk terprovokasi demo anti PPKM? Penyebabnya karena kasus corona harian di Indonesia sudah lebih dari 40.000 orang, dan lonjakan ini benar-benar memusingkan. Jika ada unjuk rasa, apalagi di banyak tempat, maka akan ada kumpulan massa dan menaikkan kasus corona di negeri ini. Oleh karena itu, jangan mudah termakan hasutan provokator.

Bagaimana bisa mereka menolak PPKM? Bayangkan jika tidak ada PPKM dan penyekatan antar kota/kabupaten dan provinsi, maka jumlah pasien akan makin naik. Penyebabnya karena mobilitas massal otomatis membuat kasus corona makin banyak, karena orang bergerak dari zona merah atau sebaliknya dan membawa virus covid-19.

Apalagi corona varian delta yang sudah tersebar belakangan ini, amat berbahaya daripada varian alfa alias yang baru pertama kali masuk ke Indonesia tahun lalu. Virus ini bisa berpindah dari OTG ke orang yang sehat (tanpa masker) dan akhirnya menyebar. Jika benar-benar terjadi akan sangat fatal karena bisa menyebabkan kematian massal yang mengerikan.

Jika masyarakat langsung tersulut emosinya karena provokasi, dan mengikuti demo anti PPKM darurat, baik di Pasuruan atau wilayah lain, maka takut akan membentuk klaster corona baru. Penyebabnya karena saat unjuk rasa pasti ada kumpulan massa yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus covid-19. Saat demo pasti susah akan menjaga jarak, sehingga keadaannya sangat rentan penularan corona.

Sudah pasti demo anti PPKM akan dibubarkan oleh aparat, karena tidak memiliki izin dari kepolisian. Aparat tidak akan pernah mengizinkan demo di saat pandemi, karena ada kerumunan dan tidak bisa menerapkan physical distancing. Sehingga otomatis melanggar 2 poin dalam protokol kesehatan dan menggagalkan program pemerintah.

Masyarakat dihimbau untuk tidak mengikuti demo anti PPKM darurat, karena program ini dibuat justru untuk menyelamatkan nyawa mereka dari bahaya virus covid-19. Jika ada untuk rasa anti PPKM maka akan dibubarkan, karena jelas melanggar aturan jaga jarak dan membuat kerumunan dengan sengaja, sehingga dikhawatirkan membuat klaster corona baru.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh: Halimatussadiyyah (Warganet Kota Tangerang) 

Hoaks merupakan ancaman yang merebak di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Dewasa ini, berkembangnya teknologi yang semakin cepat, membuat media sosial sebagai salah satu media tercepat untuk mengunggah informasi dapat menyebabkan perilaku negatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya menyebarkan narasi negatif demi suatu tujuan yang merugikan pihak tertentu.

Banyaknya isu propaganda yang tengah berkembang di masyarakat terkait Otonomi Khusus di Papua, membuat warganet harus terus berhati-hati dalam bersosial media dan menyerap informasi. Jangan sampai kesalahan informasi menyebabkan kesalahan berpikir dan memahami.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. 

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Adanya rencana pemerintah untuk mengadakan Otsus Jilid 2 merupakan hal yang harus didukung di tengah masyarakat, namun dengan perilaku yang positif. Karena hoaks yang merambat dengan isu Papua dapat menghambat pembangunan di wilayah Papua. 

Penyebaran hoaks dapat dilawan sedini mungkin agar tidak memberikan efek berbahaya bagi publik, salah satunya dengan membaca atau mengedukasi diri sendiri sebanyak mungkin dengan sumber terpercaya. Masyarakat juga dapat menelusuri berita atau isu apapun khususnya tentang Otsus Papua melalui sumber atau portal yang terbukti akurat atau bisa juga merujuk kepada perpustakaan sebelum mengunggah kembali. Hal tersebut akan mencegah dari hal-hal yang bersifat provokatif karena sejatinya warganet Indonesia merupakan bangsa yang cerdas.