Oleh : Intani Ganeswari )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan upaya Pemerintah untuk menekan lonjakan kasus baru Covid-19. Masyarakat diminta untuk menaati kebijakan tersebut dan penegak hukum diharapkan menggunakan pendekatan humanis dalam menegakan aturan tersebut.

Saat PPKM darurat diberlakukan, maka mobilitas warga benar-benar dibatasi. Banyak yang akhirnya kena penyekatan dan mereka merasa aparat yang berjaga terlalu ketat dalam bertugas. Padahal sebenarnya para aparat melakukan pendekatan secara humanis dan masyarakat disadarkan dengan komunikasi dari hati ke hati.

PPKM darurat diberlakukan sampai tanggal 20 Juli 2021. Saat program ini dipraktekkan, maka yang jadi poin penting adalah pembatasan mobilitas warga. Ada banyak penyekatan, mulai dari di dalam sampai di perbatasan kota/kabupaten. Bahkan di perbatasan provinsi dan jalan menuju tol juga dijaga ketat oleh aparat.

Spontan masyarakat menjerit karena mereka ingin melaju, tapi seolah-olah harus berjibaku dengan petugas di dekat penyekatan. Banyak warga yang akhirnya bingung karena harus bekerja di luar rumah karena tidak mendapatkan fasilitas work from home seperti pegawai di kantor lain.

Pihak Satgas menerangkan agar tidak ada kesalahpahaman. Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh Saifullah Abdul Gani menyatakan bahwa Satpol PP dan ilayatul Hidbah, yang dibantu oleh pasukan TNI dan Polri bertindak simpatik, edukatif, dan inspiratif kepada masyarakat yang melintas.

Abdul Gani menambahkan, tidak ada yang namanya petugas di penyekatan yang tidak bersikap humanis, sehingga seolah-olah saat PPKM suasananya seperti konflik Aceh. Namun yang terjadi adalah, ketika ada razia atau penyekatan, para petugas memeriksa kelengkapan dari masyarakat.

Misalnya jika yang bepergian ke luar kota apakah sudah membawa hasil tes (rapid atau swab) dan surat keterangan kerja dari perusahaannya? Kemudian, jika mereka menggunakan mobil, maka maksimal penumpang 50% dan semua harus memakai masker. Kalau bisa semua penumpang plus sopir juga menunjukkan kartu vaksinasi.

Abdul Gani menambahkan, di penyekatan juga dicegah agar warga dari luar Aceh masuk ke tanah rencong. Kalaupun untuk urusan yang benar-benar penting maka harus menunjukkan surat keterangan, hasil tes swab, dan diperiksa suhu badannya dengan thermal gun. Tujuannya agar mencegah corona varian alfa, beta, dan delta masuk ke NAD.

Pendekatan humanis memang dilakukan di masa pandemi, terutama saat PPKM darurat. Penyebabnya karena saat ada penyekatan, jangan sampai petugas yang berjaga malah dianggap arogan dan memantik permusuhan. Padahal mereka hanya melaksanakan tugasnya untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menurunkan angka pasien corona.

Di situasi inilah para petugas, baik Satpol PP maupun aparat lain harus melakukan pendekatan secara humanis. Memang pembatasan harus dilakukan secara ketat, tetapi jangan sampai ada warga sipil yang dirugikan. Penyebabnya karena seharusnya mereka mengayomi masyarakat, bukannya menakut-nakuti masyarakat.

Memang disiplin perlu diterapkan di masa PPKM darurat, apalagi ketika angka pasien covid makin melonjak, tetapi dengan pendekatan humanis akan terasa lebih harmonis. Jangan sampai ada masyarakat yang menderita saat PPKM karena kesusahan melintas, padahal mereka bekerja untuk mencari sesuap nasi. Sehingga kadang harus dilakukan dengan fleksibel dan tidak boleh terlalu strict.

Ketika ada pendekatan humanis maka ada win-win solution. Aparat tetap melaksanakan tugasnya dan masyarakat bisa melintas, tetapi dengan persyaratan yang ketat. Penyebabnya karena tidak semua orang bisa bekerja dari rumah, sehingga mereka harus berjibaku di jalanan agar periuk nasi tidak terguling. Petugas juga paham bahwa semua orang butuh makan.

Pendekatan humanis di masa pandemi menunjukkan bahwa aparat yang berjaga di penyekatan bukanlah sosok yang arogan, melainkan sedang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan samapi penyekatan menjadi drama baru yang merugikan warga sipil. Penyebabnya karena PPKM darurat sendiri diberlakukan untuk keselamatan masyarakat, bukan untuk merugikan mereka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Anisa Salsabila )*

Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam menangani Pandemi Covid-19, salah satunya dengan pemberian paket obat gratis kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, pasien Covid-19 diharapkan dapat segera sembuh.

Angka terkonfirmasi Covid-19 mengalami peningkatan cukup drastis, Pemerintah telah meluncurkan 300 ribu paket obat terapi covid-19 secara gratis untuk masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa pemberian tersebut tidak terbatas di Jawa dan Bali saja.

Di tahap awal, akan dibagikan 300 ribu paket untuk wilayah Jawa dan Bali. Tahap selanjutna, 300 ribu paket untuk luar Jawa – Bali.
Paket-paket ini bukan untuk diperjualbelikan. Erick mengatakan pemberian obat diprioritaskan untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu.

Terdapat tiga jenis paket obat untuk kebutuhan selama 7 hari. Paket pertama dengan kotak berwarna biru untuk pasien OTG (orang tanpa gejala). Paket kedua berwarna hijau untuk orang dengan gejala demam dan kehilangan penciuman. Sementara paket ketiga berwarna orange yang diberikan kepada warga dengan gejala demam dan batuk kering.

Erick Thohir menginginkan agar masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dapat segera sembuh dari covid-19. Dirinya juga akan mengawal kesiapan obat dan vitamin untuk paket-paket tersebut.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Yudi Dimyati mengaku pihaknya sudah menyalurkan paket obat gratis terapi covid-19 kepada masyarakat. Terdapat tiga kelurahan yang mendapatkan bantuan pemerintah tersebut, yakni Sunter Agung, Sunter Jaya dan Kebon Bawang.

Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo memberikan sembako dan obat-obatan secara simbolis kepada warga di Kampung Sunter Agung, Jakarta Utara. Pemberian bantuan tersebut merupakan awal dari pemberian bantuan dari pemerintah kepada seluruh masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berlangsung.

Saat berada di lokasi pembagian, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan dari Bulog (Badan Urusan Logistik). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat. Mulai dari obat bagi pasien gejala ringan hingga gejala sedang.

Presiden Jokowi juga memaparkan, pada awal ini pemerintah akan membagikan 300 ribu paket obat kemudian minggu depan diteruskan 300 ribu yang berikutnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berharap agar sembako dan obat-obatan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat lebih tenang di tengah Pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi juga meluncurkan paket obat untuk pasien covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di wilayah Jawa-Bali. Obat tersebut ditujukan untuk OTG. Selain itu pemerintah juga membagikan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat. Pembagian untuk meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan PPKM Darurat.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kepada TNI untuk mendistribusikan paket obat-obatan kepada masyarakat di wilayah Jawa dan Bali termasuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut sampai kepada tangan masyarakat yang membutuhkan.

Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI memastikan akan memegang amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo mengenai penyaluran bantuan obat dan vitamin untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di wilayah Jawa dan Bali.

Eks Kepala Staf Angkatan Udara tersebut menyampaikan Babinsa akan menjadi garda terdepan. Babinsa akan mendukung petugas dari puskesmas maupun bidan-bidan di desa. Untuk memastikan bahwa pendistribusian obat isoman berjalan dengan baik tanpa adanya penyelewengan, pihak TNI akan melakukan kordinasi dengan petugas puskesmas, pemerintah daerah, dinas kesehatan dan jajaran kepolisian.

Bantuan obat isoman akan diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku dari pihak puskesmas. Nantinya puskesmas maupun Bidan desa akan melakukan triase yakni membagi pasien isolasi mandiri menjadi sejumlah kategori, antara OTG dan pasien dengan gejala ringan. Sehingga, pembagian obat akan disesuaikan dengan data tersebut.

Hadi mengatakan, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan paket obat tersebut adalah bukti hasil tes PCR positif. Syarat lainnya yakni warga menjalani isolasi mandiri. Jika memenuhi persyaratan tersebut, warga atau keluarga diminta untuk menghubungi bidan desa atau petugas puskesmas terdekat.

Program ini tentu saja patut didukung dan diharapkan akan semakin bertambah pula masyarakat yang terbantu karena terdampak PPKM, serta menambah imunitas bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Perayaan Idul Adha di masa pandemi Covid-19 mengharuskan setiap warga untuk dapat beribadah dari rumah. Meskipun dilaksanakan dari rumah, rangkaian kegiatan Idul Adha tersebut sama sekali tidak mengurangi esensi ibadah.

Lonjakan kasus penularan tentu saja membuat banyak aktifitas masyarakat dibatasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menjaga hari raya Idul Adha agar berlangsung khidmat namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah meminta kepada masyarakat agar takbiran dan shalat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dapat dilakukan di rumah masing-masing. Di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye, malam takbiran dan shalat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana surat edaran Nomor 16 Tahun 2021.

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengajak kepada umat Islam untuk merayakan idul adha di rumah saja dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Yaqut berujar, peniadaan peribadatan di tempat ibadah di areha PPKM darurat ini menjadi hal yang mutlak. Karena kita tahu bahwa pandemi Covid-19 ini benar-benar kita harus atasi secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat pemeluk agama.

PBNU juga telah meminta agar masyarakat tidak menggelar salat idul adha di masjid kawasan PPKM Darurat. Takbiran juga dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) PBNU mengenai PPKM Darurat dan Pelaksanaan Salat Idul Adha.

Ketua Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar dalam Pengajian Tarjih Muhammadiyah edisi ke-131 yang dipantau secara daring di Jakarta, mengataka bahwa fatwanya nanti mirip dengan tahun lalu (2020), yaitu tidak merekomendasikan Sholat Id di lapangan maupun di masjid. Jadi sholat di rumah masing-masing. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip kemudahan, tidak menimbulkan mudharat dalam beragama.

Ia menegaskan bahwa fatwa peniadaan Sholat Id di lapangan tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga di Dar al-Ifta di Mesir. Sebab hukum Sholat Id adalah sunah muakadah dan sama sekali bukan bagian dari sholat wajib. Jadi tidak akan ada konsekuensi apapun bagi yang meninggalkannya, hanya saja kehilangan pahala sunnah.

Syamsul juga menuturkan, karena Covid-19 saat ini menunjukkan tanda-tanda peningkatan, Majelis Tarjih akan mengeluarkan Fatwa tidak menyarankan Sholat Idul Adha di lapangan, tapi dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi, fatwa ini akan lebih ketat dari fatwa tentang Sholat Idul Fitri yang lalu.

Senada dengan PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga telah menghimbau agar masyarakat tidak melakukan salat Idul Adha di masjid maupun lapangan saat suasana pandemI Covid-19 ini.

Pada kesempatan berbeda DPP LDII menyampaikan dukungannya atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yang mengatur teknis penyelenggaraan kurban. Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyebut, Idul Adha dan Kurban adalah salah satu dari tiga ibadah yang diutamakan. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini kemaslahatan umum haruslah dikedepankan.

Menurut Chriswanto, masyarakat yang tinggal di zona merah pada wilayah PPKM darurat, sebaiknya mematuhi imbauan pemerintah demi kemaslahata umum. Dirinya juga meyakini bahwa menjaga satu sama lain saat wabah, adalah ibadah yang besar pahalanya. Karena ini termasuk jihad dalam memerangi wabah penyakit.

Ia mengingatkan, gelombang kedua wabah covid-19 akibat mutasi virus yang lebih menular dan juga lebih berbahaya. Dengan demikian, pemerintah mengatur agar tidak terjadi kerumunan dalam salat Idul adha dan penyembelihan hewan kurban, pelaksanaan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Chriswanto menilai, semua demi kemaslahatan bersama untuk menekan wabah covid-19. Ia menegaskan umat Islam memiliki kewajiban berjihad memberantas covid-19, salah satunya dengan mengikuti surat edaran dari kementerian agama. Pihaknya juga akan membuat surat edaran untuk memperkuat imbauan Kemenag dan DPW dan DPD agar diteruskan hingga pimpinan cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Pada kesempatan berbeda dr Ardito Binadi selaku ekonom dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta mengatakan, Idul Adha atau hari raya kurban, memiliki nilai lebih selama pandemi Covid-19.

Perayaan Idul Adha di rumah saja, tentu saja tidak akan mengurangi esensi ibadah, karena bagaimanapun mencegah terjadinya penularan adalah hal yang patut dilakukan secara disiplin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan Olahraga Nasional ke-XX akan diselenggarakan di Papua pada oktober 2021. Pemerintah berusaha mempersiapkannya dengan maksimal mulai dari pembersihan venue sampai kelengkapan alat olahraga, semua dicek demi kesuksesan acara akbar ini.

Papua sangat bangga kala ditunjuk jadi tuan rumah PON XX. Penyebabnya karena ini untuk pertama kalinya pesta olahraga level nasional diselenggarakan di Bumi Cendrawasih. Kehormatan ini sangat disyukuri karena orang-orang di Papua diangap mampu untuk menyelenggarakannya.

Rencananya PON dilaksanakan tahun 2020 tetapi karena pandemi, diundur jadi oktober 2021. Kemunduran ini tidak dipermasalahkan, malah jadi lebih banyak waktu untuk persiapan agar semuanya benar-benar sempurna. Penyebabnya karena di era streaming, penonton PON tak hanya dari Indonesia, tetapi juga netizen dari seluruh dunia. Sehingga kesuksesan PON adalah sebuah kebanggan bagi pemerintah Indonesia.

Persiapan untuk PON XX Papua yang pertama tentu adalah dengan mengecek venue yang akan digunakan. Mulai dari Stadion Utama Papua Bangkit, arena aquatic, sampai Sirkuit balap motor Freegeb Merauke. Ada pula arena khusus untuk softball dan baseball di kawasan Kampus Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura dan kawasan AURI (Lanud Silas Papare) Kabupaten Jayapura.

Arena-arena ini akan menjadi saksi bisu saat para atlet berlaga, sehingga pemerintah membuat dan merawatnya sebagus mungkin. Pembuatannya bukan sebuah pemborosan, karena bisa digunakan lagi hingga puluhan tahun ke depan. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan lebih sehat karena bisa berolahraga di arena aquatic maupun di sekitar Stadion Utama Papua Bangkit yang bertandar internasional.

Kemudian, persiapan yang juga penting adalah listrik. Pemerintah mengutus PLN untuk mengerjakan kelistrikan untuk mendukung PON XX dan sudah mencapai 95%, targetnya selesai agustus 2021. Sebanyak 564 personel disiapkan untuk menjaga pasokan listrik. PON adalah acara super penting, sehingga jangan sampai terjadi korslet atau listrik mati, yang bisa mengganggu konsentrasi para atlet saat bertanding.

Pemerintah juga mengutus Kementrian Perhubungan untuk mempersiapkan transportasi. Sebanyak 428 shuttle bus disiakan untuk alat transportasi pra atlet dari/ke arena pertandingan. Ada 4 klaster penyelenggara pertandingan sehingga rutenya pun dibagi 4, yakni di Kabupaten Jayapua, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke.

Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan bahwa transportasi air juga disiapkan untuk mendukung mobilitas para atlet, berupa kapal kecil dan bus air. Dermaga Ponton Danau Sentani juga telah diperbaiki agar kapal-kapal itu bisa tertambat dengan selamat.

Selain transportasi, penginapan para atlet juga dipersiapkan dengan matang. Mereka rencananya akan beristirahat di Wisma Atlet yang baru selesai dibangun. Fasilitas di dalamnya cukup lengkap dan menjadi penginapan yang representatif untuk para atlet dan officialnya. Gedung itu sekaligus jadi kantor KONI Papua.
PON XX diselenggarakan di tengah pandemi, sehingga pelaksanaanya harus sesuai dengan protokol kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku panitia besar PON bidang kesehatan membuat desain protokol saat PON XX berlangsung. Salah satunya, seluruh atlet dan pihak lain (termasuk panitia) harus divaksinasi covid dan dites rapid sebelum bertanding.

Desain protokol ini sangat penting agar tidak terjadi klaster corona baru. Sehingga seluruh atlet, official, dan panitia sendiri dipastikan aman dari bahaya virus covid-19. Sedangkan untuk penonton PON XX, panitia belum memutuskan.
Jika memang rawan maka kemungkinan terburuknya adalah digelar tanpa penonton, tetapi mereka terus berdoa agar pandemi lekas selesai, agar pertandingan digelar dengan penonton yang langsung datang ke stadion.

PON XX adalah acara maha penting karena kesuksesan PON adalah kesuksesan pemerintah Indonesia juga. Persiapan-persiapan terus dilakukan agar acara ini berlangsung dengan lancar, mulai dari transportasi, penginapan, hingga vaksinasi para atlet, official, dan panitia. Semarak PON XX dinanti masyarakat karena acara olahraga bisa menyatukan bangsa.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Rizieq telah divonis empat tahun penjara terkait kasus tes swab palsu di RS Ummi, Bogor. Hakim menilai Rizieq terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama enam tahun. Ada dua hal yang meringankan, yakni Rizieq memiliki tanggungan keluarga serta pengetahuannya dibutuhkan umat. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan Rizieq dianggap meresahkan masyarakat.

Untuk kasus kerumunan massa di Megamendung, jika tidak membayar denda, Rizieq akan dihukum pidana penjara lima bulan. Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa yang menuntut eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50 juta.

Terkait kasus Petamburan Rizieq Shihab mendapatkan vonis delapan bulan penjara. Hakim menilai Rizieq terbukti melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu dua tahun penjara bagi Rizieq dan 1,5 tahun penjara bagi lima terdakwa lainnya.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa kasus hukum Rizieq Shihab sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik mekanisme due process maupun crime control model (CCM) sudah terlihat dengan mumpuni. Polemik terkait perdebatan vonis RS sudah selesai dan tidak perlu untuk menjadi suatu perdebatan lagi.

“Kasus hukum Rizieq Shihab sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik mekanisme due process maupun crime control model (CCM) sudah terlihat dengan mumpuni. Polemik terkait perdebatan vonis RS sudah selesai dan tidak perlu untuk menjadi suatu perdebatan lagi”, ujar Iwan Freddy.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik menyampaikan, Kelompok KST yang sering melakukan penyerangan mengganggu pembangunan Papua.

Oleh karena itu, menurut Andi Taufan Damanik tindakan KKB yang sering melancarkan serangan merugikan semua pihak yang ada di Papua.

“Komnas HAM selalu mengatakan hentikan kekerasan ini. Karena merugikan semua pihak yang ada di sana, menghalangi pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah nasional atau daerah,” kata Andi Taufan Damanik.

Andi Taufan Damanik menyebutkan, sudah mengirimkan tim ke Papua berkenaan dengan aksi KST yang kembali menyerang warga sipil.

Dikatakannya, Komnas HAM mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap tindakan yang dilakukan KST.

“Memang sudah banyak tindakan seperti itu karena apa? karena KST semakin menyebar,” kata Andi Taufan Damanik.

Menurutnya, atas tindakan KST ini, pihaknya sering berbicara dengan pimpinan TNI dan Kepolisian agar bisa menghentikan kekerasan yang sering dilakukan KST.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman menyebut kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas menolak wacana jabatan presiden 3 periode.

Jokowi, kata Fadjorel, merasa tidak berminat untuk kembali memimpin Indonesia untuk yang ketiga kalinya.

Fadjroel menuturkan bahwa Jokowi tetap berpegang pada UUD 1945 dan setia dengan reformasi 1998.

Dalam Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 dikatakan nahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Fadjroel juga kembali mengingatkan ketika Jokowi menyampaikan pernyataan pada 15 Maret 2021.

Saat itu Jokowi berkata kalau dirinya tidak memiliki niat sama sekali untuk menambah periodenya.

“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi,” ujar Stafsus Presiden mengulangi pernyataan Jokowi dalam pernyataan tertulisnya.

Pemerintah telah menetapkan awal Zulhijjah 1442 Hijriah pada 11 Juli 2021, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada 20 Juli 2021. Terkait hal tersebut Kementerian Agama mengeluarkan aturan mengenai perayaan Idul Adha 2021 di masa PPKM Darurat.

Dalam aturan itu, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik saat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal itu perlu dilakukan karena Indonesia saat ini sedang mengalami gelombang kedua pandemi Covid-19.

Menurut Menag kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga diri dan membatasi kegiatan sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19, terlebih dengan adanya varian Delta.

“Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Idul Adha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya virus Covid-19,” kata Yaqut, Jumat (16/7/2021)..

Lebih lanjut, Yaqut menjelaskan, mudik Idul Adha dalam kondisi pandemi berpotensi membahayakan jiwa dan bisa menjadi sarana penyebaran Covid-19. Sementara menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, adalah kewajiban bersama.

“Larangan mudik Idul Adha karena pemerintah ingin melindungi seluruh warga negara agar terjaga dari penularan Covid-19,” ujarnya.

Yaqut juga meminta masyarakat mematuhi Surat Edaran (SE) Menag Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE tersebut.

Pertama, mengenai kegiatan peribadatan di rumah ibadah yakni semua agama yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara.

Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid atau mushala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Shalat Idul Adha di masjid atau mushala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, juga ditiadakan sementara.

Ketiga, mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban misalnya, dilakukan sesuai syariat Islam dalam rentang waktu yang tersedia dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijah agar tidak terjadi kerumunan.

Kemudian, terkait pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R) atau di luar RPH-R, harus menerapkan protokol kesehatan, baik petugas maupun pihak berkurban, serta memastikan kebersihan alat.

“Edaran ini dibuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 dan memberi rasa aman masyarakat dalam penyelenggaraan malam takbiran, Shalat Idul Adha, serta pelaksanaan kurban,” ujarnya.

Kementerian Agama juga menerbitkan SE Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban 1442 H di luar wilayah PPKM.

Yaqut mengingatkan, meski di luar wilayah PPKM Darurat, penyelenggaraan malam takbiran dan Shalat Idul Adha hanya dapat diselenggarakan pada masjid/musala dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 nya zona hijau dan kuning.

“Untuk zona merah dan oranye, meski berada di luar wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Shalat Idul Adha di rumah,”. (**)

Pemerintah kembali menginjak rem darurat, APBN tetap siaga sebagai instrumen yang responsif dan fleksibel untuk merespon perkembangan kasus harian Covid-19 yang meningkat di akhir Juni 2021. “APBN tetap fleksibel dan memberikan dukungan penuh, banyak dalam hal ini bukan terkait persoalan ketersediaan anggaran tetapi kecepatan untuk pelaksanaan karena dihadapkan pada keinginan untuk membuat tata kelola yang makin baik dan juga makin tepat untuk dari sisi targetnya” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers daring Aspek APBN Terhadap Impelementasi PPKM Darurat.

Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali untuk periode 3-20 Juli 2021. Pembatasan aktivitas yang lebih ketat dilakukan untuk mencegah penularan dan membuat tambahan kasus Covid-19 harian kembali menurun.

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan berpotensi memberikan tekanan bagi masyarakat miskin dan rentan serta dunia usaha (UMKM). Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang cepat, tepat, dan terukur, yaitu:

Penguatan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama, antara lain fokus percepatan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan 5M dan 3T, serta mendukung tambahan penyediaan fasilitas kesehatan. Tetap menjaga resilience, survival dan recovery bagi masyarakat miskin dan rentan serta UMKM, dan juga diikuti dengan penguatan program perlindungan sosial.

Kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, serta mendukung percepatan program vaksinasi untuk akselerasi pemenuhan kekebalan komunal (herd immunity).

Mendukung PPKM Darurat, kesiapsiagaan APBN sebagai instrumen kebijakan yang responsif dan fleksibel sangat dibutuhkan untuk penguatan sektor kesehatan dan program , antara lain akan dilakukan melalui:

Tambahan anggaran Kesehatan sekitar Rp13,01 T (dari Rp172,84 T menjadi Rp185,85 T), antara lain untuk mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, dan vaksinasi, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah.

Percepatan pencairan PKH Triwulan III pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat/KPM dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,1 T.

Pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp200 ribu per bulan.

Perpanjangan Bansos Tunai (BST) selama 2 bulan, yaitu Juli – Agustus 2021, yang disalurkan 1 (satu) kali pada bulan Juli, dibutuhkan tambahan anggaran Rp6,1 T, diberikan kepada 10 juta KPM non-Program Sembako dan Non PKH, dengan indeks bantuan Rp300 ribu per bulan.

Perpanjangan diskon listrik 50% bagi pelanggan 450VA dan 25% bagi pelanggan 900VA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari bulan Juli s.d. September 2021, diberikan kepada 32,6 juta pelanggan, dan dibutuhkan tambahan anggaran Rp1,91 T.

Perpanjangan Bantuan Rekening Minimum, Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan yaitu Juli – September 2021, diberikan diskon 50% bagi 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial, dan dibutuhkan tambahan anggaran Rp0,42 T.

Relaksasi persyaratan targeting dan relaksasi penyaluran BLT Desa, antara lain dengan memperluas kriteria penerima BLT Desa melalui pemberian keleluasan kepada Musyawarah Desa untuk menambah KPM supaya lebih banyak penduduk miskin yang menerima BLT, serta dapat disalurkan triwulanan dan dapat dirapel untuk desa yang mengalami kesulitan geografis. BLT Desa telah dialokasikan Rp28,8 T, telah diberikan kepada 5,02 juta KPM dengan besaran Rp300 ribu per bulan.

Penambahan target Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 3 juta penerima baru (Juli-September) dari sebelumnya 9,8 juta penerima, dengan indeks bantuan Rp1,2 juta, dibutuhkan tambahan anggaran Rp3,6 T.

Penambahan sekitar 2,8 juta peserta baru Kartu Pra Kerja, dengan indeks manfaat pelatihan Rp1 juta, insentif pelatihan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp150 ribu, dibutuhkan anggaran Rp10 T.

Semua kebijakan ini dilaksanakan tetap dalam kerangka implementasi program PEN secara nasional, dimana telah dialokasikan anggaran dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun, untuk bidang kesehatan, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja keras bersama-sama agar penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi. Fleksibilitas dan efektifitas APBN sangat dibutuhkan mengingat ketidakpastian kebutuhan penanganan Covid-19 masih sangat tinggi. Saat ini, tentu akselerasi penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama sampai dengan kasus harian Covid-19 kembali menurun.

Kebijakan PPKM Darurat sifatnya segera dan sementara. Kasus Covid-19 harus segera diturunkan sehingga momentum pemulihan aktivitas ekonomi yang semula kuat, dapat kembali dilanjutkan. Berbagai program PEN untuk mendukung pembukaan kembali (jump-start) dunia usaha baik UMKM maupun korporasi tetap dilaksanakan dan dipercepat untuk mendukung pemulihan ekonomi. (*)

Oleh : Dede Sulaiman)*

PPKM darurat membuat masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena jika sudah mengurangi mobilitas tetapi malas pakai masker, hasilnya bisa tertular Corona. Taatilah tiap aturan dalam PPKM darurat agar tubuh sehat dan tidak mudah terinfeksi virus Covid-19.

Apakah Anda masih setia mengenakan masker walau hanya pergi ke minimarket dekat rumah? Setahun pandemi membuat banyak orang akhirnya terbiasa memakai masker dan menaati protokol kesehatan lainnya. Namun sayang masih saja ada yang tidak menaatinya, mungkin karena sudah lelah dengan peraturan-peraturan saat pandemi atau yang lainnya.

Padahal peraturan ini bukan dibuat untuk menyengsarakan masyarakat, melainkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Penyebabnya karena memakai masker bisa menghindarkan droplet dari OTG, dan kita tidak tahu siapa saja yang berstatus OTG di luar sana. Pengetatan protokol kesehatan juga diberlakukan di masa PPKM darurat.

PPKM darurat yang berlaku sampai tanggal 20 Juli 2021 membuat mobilitas masyarakat sangat terbatas karena ada penyekatan antar kota/kabupaten dan provinsi. Peraturan ini juga sesuai dengan salah satu poin dalam protokol kesehatan yakni mengurangi mobilitas. Penyebabnya karena pergerakan massa bisa menaikkan kasus Corona di sebuah daerah.

Ketua Barisan Pemuda Melayu (BPM) Pontianak Gusti Edi menyatakan bahwa masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan saat PPKM, agar wilayahnya terbebas dari zona merah. Pontianak memang salah satu kota di Borneo yang masuk dalam zona PPKM dan berlaku mulai tanggal 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

Gusti Edi menambahkan, semoga jika PPKM darurat diberlakukan, maka tidak ada kabupaten lain yang berstatus zona merah. Dalam artian, jika status zona turun dari merah menjadi oranye atau kuning, bahkan hijau, maka masyarakat yang akan diuntungkan. Penyebabnya karena mereka bisa beraktivitas seperti biasa karena tidak terkena aturan ketat saat PPKM.

Kekompakan masyarakat perlu digalakkan agar bisa menurunkan status zona di sebuah daerah. Caranya dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat saat PPKM darurat, sehingga semua orang disiplin dan akhirnya kasus Corona menurun. Penyebabnya karena tidak ada penularan virus Covid-19, setelah banyak yang selalu pakai masker dan menuruti protokol kesehatan lainnya.

Protokol kesehatan saat ini tak hanya 5M tetapi juga 10M. Poinnya ditambah dengan menjaga sirkulasi udara, menjaga imunitas, mengganti baju, menjaga higienitas lingkungan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Semua wajib ditaati agar tidak terkena Corona, baik dari droplet maupun udara, karena Corona varian delta bisa menyebar hanya ketika berpapasan dengan OTG alias via udara.

Menerapkan protokol kesehatan 10M saat PPKM darurat sangat mudah, karena hanya perlu niat dan disiplin dan harapan agar pandemi segera selesai. Misalnya poin mengganti baju, sepulang dari kerja atau pasar harus ganti baju dan kalau bisa mandi plus keramas agar ekstra bersih. Kebersihan rumah juga harus dijaga agar semua higienis.

Jika masyarakat malas menerapkan protokol kesehatan 10M saat PPKM darurat maka akan sulit karena mobilitas dibatasi tetapi tetap saja banyak yang lalai pakai masker. Selain itu, banyak yang nekat menerobos penyekatan atau mencari jalan tikus, padahal sudah jelas ada larangan untuk pergi jauh. Akibatnya banyak yang kena Corona gara-gara kenakalan mereka sendiri.

PPKM darurat bukanlah penjara yang membuat masyarakat jadi tidak bebas untuk keluyuran, melainkan aturan yang dibuat untuk keselamatan mereka sendiri. Saat PPKM darurat diberlakukan, maka harus diiringi dengan berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 10M. Tujuannya agar semua selamat dari terkaman Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini