JAKARTA – dr. Iksan Ashari mengatakan upaya vaksinasi dalam menangani pandemi Covid-19 harus didukung oleh semua pihak, walaupun banyak yang pro dan kontra saat ini.

Dikatakannya banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa fungsi vaksinasi seperti apa pasalnya yang sudah divaksin tetap terpapar Covid-19.

“Ketika sudah dilakukan vaksin memang tidak serta merta bebas dari Covid-19 ketika kita lalai dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan imunitas lemah karena tidak menjadi kesehatan,” ujar
dr Iksan Ashari dalam live talkshow ICF di Radio Muara, Jakarta, Senin (19/7/2021).

Dijelaskannya ibaratnya seperti mengendarai mobil tidak tidak ada jaminan terjadi kecelakaan baik yang menggunakan sabuk pengaman maupun yang tidak.

“Tetapi ada perbedaan yang pakai sabuk pengaman dan yang tidak pakai sabuk pengaman, begitu juga dengan yang divaksin dan yang belum divaksin,” ucapnya.

dr Iksan mengajak masyarakat untuk
ikut serta mendukung program vaksinasi ini karena selain untuk melindungi diri juga melindungi keluarga, teman kerabat.

“Selain itu untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga Indonesia bebas dari Covid-19,” tandasnya.

Imam Besar eks Front Pembela Islam ( FPI) Habib Rizieq Shihab berpotensi terseret kasus hukum serius yang baru.

Sebelumnya, Rizieq Shihab terseret kasus pelanggaran protokol kesehatan dan kasus swab RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq Shihab pun divonis 4 tahun penjara.

Terbaru, Habib Rizieq Shihab bakal terseret kasus dugaan terorisme yang menjerat Munarman.

Diketahui, Eks sekretaris FPI ini ditangkap lantaran diduga terkait dengan jaringan terorisme.

Jaksa Penuntut Umum meminta Polri melengkapi berkas Munarman.

Yakni menyertakan Habib Rizieq Shihab dan eks petinggi lainnya dalam kasus Munarman.

JPU Minta Rizieq dan Eks Ketum FPI Diperiksa Terkait Kasus Terorisme Munarman, berkas perkara dugaan kasus terorisme yang melibatkan Munarman ternyata dikembalikan lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Polri turut memeriksa Rizieq Shihab, eks ketum FPI Sobri Lubis dan eks petinggi FPI lainnya.

Demikian disampaikan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes pol Ahmad Ramadhan.

Ia menyatakan berkas Munarman sejatinya telah dikembalikan JPU kepada Bareskrim untuk diperbaiki sejak beberapa pekan lalu.

Menko Polhukam, Mahfud Md, mengatakan bahwa pengesahan terhadap perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua adalah untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menuturkan sebenarnya undang-undang itu bukan untuk memperpanjang karena Otsus tidak perlu diperpanjang.

“Alhamdulillah, hari ini (Kamis) Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 sudah disahkan di DPR RI,” ujar Mahfud Md, Kamis, 15 Juli 2021.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa revisi UU Otsus Papua hanya menyangkut dana otonomi khusus yang semula harus berakhir November 2021 diperpanjang lagi hingga tahun 2022.

Menyikapi hal tersebut, Peneliti Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa pengesahan UU Otsus merupakan langkah yang bijaksana. Pendekatan soft method harus dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan hard method. Hal ini merupakan tuntutan dari dunia internasional, terkait penyelesaian konflik sosial. Otsus bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

“Pengesahan UU Otsus merupakan langkah yang bijaksana. Pendekatan soft method harus dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan hard method. Hal ini merupakan tuntutan dari dunia internasional, terkait penyelesaian konflik sosial. Otsus bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP)”, ujar Jim Peterson.

Pada hari Rabu (14/7/2021), Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar vaksinasi Covid-19 secara door to door kepada warga. Vaksinasi door to door serentak dilakukan pada 14 provinsi dengan target 19.000 warga. Kepala BIN, Budi Gunawan, mengatakan bahwa provinsi yang menggelar vaksinasi door to door ini merupakan daerah yang saat ini menjadi episentrum dari penularan Covid-19. Keempat belas provinsi itu yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

“Kegiatan ini dilaksanakan di 14 provinsi daerah episentrum, ada 15 kabupaten kota dan 32 titik,” ujar Budi Gunawan.

Lebih lanjut, Budi Gunawan menjelaskan bahwa metode vaksinasi door to door yang digunakan BIN ini mengadopsi metode vaksinasi serupa yang digunakan beberapa negara. Dirinya menilai, metode itu telah mampu meningkatkan partisipasi vaksinasi karena dapat menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses vaksin.

“Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan hari ini akan segera dapat membentuk target herd immunity untuk Indonesia sehat, Indonesia hebat untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, Analis Taiwan-Indonesia Trade Association, Tulus J, Maha, mengatakan bahwa program percepatan vaksinasi dan prokes akan menimbulkan sentimen positif bagi ekonomi makro dan mikro. Dengan terciptanya ketahanan nasional terhadap pandemi covid-19, maka roda perputaran supply dan demand dapat kembali berjalan dengan normal. Perdagangan internasional akan bergeliat seperti sediakala dan potensi revenue akan tecipta, baik dalam bentuk sales bagi private sector maupun dalam bentuk tax bagi sektor publik.

“Program percepatan vaksinasi dan prokes akan menimbulkan sentimen positif bagi ekonomi makro dan mikro. Dengan terciptanya ketahanan nasional terhadap pandemi covid-19, maka roda perputaran supply dan demand dapat kembali berjalan dengan normal. Perdagangan internasional akan bergeliat seperti sediakala dan potensi revenue akan tecipta, baik dalam bentuk sales bagi private sector maupun dalam bentuk tax bagi sektor publik”, ujar Tulus J. Maha.

Tahun ini, Hari Raya Idul Adha 1442 H jatuh pada 20 Juli 2021. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi, Jumat (16/07/2021) menyampaikan keterangan pers melalui video, mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik pada momen Idul Adha tahun 2021 ini, guna menekan penularan COVID-19.

Kementerian Agama (Kemenag) juga akan berkoordinasi dengan ormas Islam yang ada di Tanah Air.

“Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam; NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam yang lainnya, untuk bersama-sama mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Iduladha, karena kita tahu mudik ini akan memicu penyebaran virus COVID-19 ini. Segera sore ini kita akan segera lakukan koordinasi dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Menag Yaqut mengatakan, sebagai pedoman pelaksanaan Idul Adha dan Kurban di masa pandemi, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Menag Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Saya ingin mengingatkan kepada umat Islam khususnya, yang sebentar lagi akan menyelenggarakan peringatan Idul Adha. Kementerian Agama sudah menerbitkan peraturan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Idul Adha,” ujarnya.

Dijelaskan Menag, ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE tersebut.

Pertama, kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat ditiadakan sementara.

Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Salat Idul Adha di masjid/musala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat ditiadakan sementara.

Ketiga, mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan protokol kesehatan.

Selanjutnya, Menag menyampaikan bahwa aturan yang ditetapkan pemerintah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu ia, meminta masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut.

“Ketika pemerintah ini mengeluarkan peraturan yang sifatnya melindungi masyarakat, maka pemerintah wajib untuk dipatuhi. Ini hukum dalam Islam; taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah,” ujarnya.

Kementerian Agama juga menerbitkan SE Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban 1442 H di luar wilayah PPKM.

Yaqut menjelaskan, walaupun di luar wilayah PPKM Darurat, penyelenggaraan malam takbiran dan Shalat Idul Adha hanya diselenggarakan pada masjid/musala dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 nya zona hijau dan kuning.

“Untuk zona merah dan oranye, meski berada di luar wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Shalat Idul Adha di rumah,”.

Menutup keterangan persnya, Menag mengimbau umat beragama mendoakan keselamatan Indonesia dan dunia supaya segera terbebas dari pandemi.

“Sama sekali tidak ada pemerintah melarang orang beribadah, tidak ada. Justru pemerintah menganjurkan semua umat, khususnya umat Muslim yang sebentar lagi merayakan Idul Adha, untuk semakin rajin dalam beribadah, semakin sering mendoakan negeri ini, mendoakan dunia, mendoakan umat manusia supaya terlepas dari pandemi COVID-19,” pungkasnya. (**)

Adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021, membuat tatanan sosial masyarakat juga menjadi berubah. Kepedulian yang selama ini sedikit bergeser dalam ranah kehidupan sosial masyarakat, saatnya di restorasi dengan berbagai cara dan pendekatan yang lebih humanis.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan meresmikan kegiatan vaksinasi door to door di kawasan Jalan Bantar Gedang, Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2021). Selain itu Kepala BIN juga membagikan paket sembako dan vitamin kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setelah melakukan kegiatan vaksinasi door to door, Kepala BIN juga memberikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan paket vitamin untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Sembako dan vitamim masing-masing sebanyak 10.000 paket di 6 provinsi dan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Budi Gunawan menegaskan, aksi vaksinasi massal tersebut dilakukan serentak di beberapa lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Daerah-daerah tersebut merupakan zona merah persebaran Covid-19.

“Door to door vaksin yang dilakukan BIN mengadopsi metode vaksinasi yang digunakan beberapa negara, seperi AS dan India. Ini merupakan solusi yang efektif dan efisien yang dapat membantu menekan laju penyebaran covid-19,” ujar Kepala BIN.

Pembagian sembako sekaligus melakukan metode vaksinasi jemput bola, kata Budi Gunawan, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam melaksanakan vaksinasi. Karena, metode ini terbukti dapat menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses vaksin. Selain itu, cara seperti ini juga dapat menjangkau individu yang takut ke luar rumah untuk menghindari tertular Covid-19.

Dia menegaskan, pembagian bansos berupa sembako itu diharapkan dapat sedikit meringankan kesulitan akibat dampak ekonomi dari pandemi. Budi Gunawan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan gotong royong saling bahu membahu menyisihkan rezeki untuk saudara-saudara lain dan berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir.

Tak hanya Kepala BIN, Aksi bagi-bagi makanan juga dilakukan komunitas para sopir online di Ambon Maluku. Satu demi satu supir mobil online mendatangi para pembersih jalan, tukang parkir di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon dan pengayuh becak. Selain makanan, para supir online ini juga membagi-bagikan masker sebagai bentuk kepedulian untuk saling menjaga diri dari bahaya penularan covid-19.

Meski tak banyak, bantuan yang disalurkan oleh puluhan supir online di Ambon ini bisa membantu warga yang kesulitan ekonomi di tengah pandemic dengan harapan semangat saling berbagi dan membantu sesama dapat terus dilakukan karena banyak warga kehilangan pendapatan karena dampak pendemi covid -19.

Hal serupa juga dilakukan Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) atau BK3S Jawa Timur, Pinky Saptandari, di masa pemberlakuan PPKM ini, Gerakan Saling Peduli Dan Berbagi pada lingkungan masyarakat perlu di perkuat khususnya dengan melibatkan media massa termasuk media penyiaran.

Gerakan Saling Peduli Dan Berbagi ini akan menjadi kekuatan dahsyat dalam membantu kebutuhan yang di perlukan masyarakat selama menjalani masa PPKM. “berbagi atau share info tentang dokter online, info tentang layanan donor plasma, catering gratis dan info lain bisa kita kirim kepada mereka yang isoman, ini salah satu hal Gerakan Saling Peduli Dan Berbagi,” ujarnya. (*)