Oleh : Cindy Ramadhani )*

Tingginya angka pasien Corona belakangan ini membuat masyarakat ketakutan karena mereka tidak ingin tertular. Untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, maka pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional, agar cepat selesai dan membentuk herd immunity. Ketika keadaan ini tercapai maka kondisi pandemi bisa dinyatakan berakhir.

Vaksinasi adalah cara paling efektif dalam memerangi Corona. Ketika program vaksinasi nasional dimulai pada awal tahun 2021, maka masyarakat bersorak gembira karena akan mendapatkan kekebalan dari Corona. Apalagi program ini digratiskan oleh pemerintah, sehingga tidak akan memberatkan warga yang kondisi keuangannya agak goyah saat pandemi.

Oscar Primadi, Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi penting dalam mengendalikan pandemi covid-19. Percepatan vaksinasi juga sangat penting dalam rangka menurunkan laju penyebaran virus yang saat ini tengah meningkat.
Dalam artian, saat ini vaksinasi sangat penting di tengah ganasnya penyebaran Corona varian delta.
Oscar menambahkan, tiap orang wajib mendapatkan vaksinasi dengan 2 kali suntikan (dalam interval 14 hari). Jika sudah divaksin dan masih tertular maka hanya mendapat gejala ringan dan akan cepat sembuh. Dalam artian, vaksinasi tidak akan percuma karena melindungi diri dari rasa sakit ketika diserang oleh virus covid-19.

Oleh karena itu percepatan vaksinasi terus digenjot oleh pemerintah, karena jangan sampai ada kematian massal akibat penyebaran Corona varian delta. Presiden Jokowi menginginkan agar pada akhir juli ada 1 juta vaksinasi dan pada bulan agustus 2021 ada 2 juta dosis vaksinasi per hari. Semua pihak harus bekerja keras untuk meraihnya.

Vaksinasi harus digenjot karena kita berburu dengan waktu. Ganasnya Corona varian delta telah membuat setidaknya 40.000 orang terjangkiti oleh virus covid-19. Ketika banyak yang sudah divaksin, maka mereka tidak akan tertular dan jumlah pasien Corona akan menurun. Sehingga kita bisa bebas dari status pandemi secepatnya.

Percepatan sangat penting karena pada tahap awal, Kementrian Kesehatan mentargetkan program vaksinasi nasional akan selesai setelah 18 bulan. Tetapi Presiden Jokowi ingin agar selesai dalam 12 bulan saja. Semua pihak mulai dari Kemenkes, nakes, tim satgas covid, dan aparat bahu-membahu untuk mewujudkannya.

Untuk mempercepat vaksinasi, maka pemerintah akan mendapatkan vaksin dari Sinopharm pada juli 2021. Stok vaksin amat penting karena jangan sampai ada antrian panjang dari WNI yang ingin diinjeksi, tetapi ternyata persediaan sudah habis. Pemerintah selalu bergerak cepat untuk mengamankan stok agar semua mendapatkan vaksin sampai 2 kali.

Selain itu, segenap pihak juga mendukung pemerintah pemercepatan vaksinasi. Jika pada awalnya vaksinasi hanya dilakukan di Puskesmas, maka saat ini diselenggarakan juga di RS yang ditunjuk. Pendaftarannya juga via online sehingga praktis, sekaligus untuk membatasi orang yang akan disuntik, karena untuk menghindari terbentuknya kerumunan.

TNI dan Polri juga men-support vaksinasi dengan menyelenggarakan acara ini untuk masyarakat umum secara gratis. Vaksinasi massal biasanya dilakukan di tanah lapang atau stadion, untuk memperbanyak orang yang akan diinjeksi. Sehingga makin banyak pula yang sudah mendapatkan kekebalan atas Corona.

Tentu vaksinasi massal harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pemilihan tempat yang luas seperti GOR untuk menjaga protokol physical distancing, dan semua pihak mulai dari yang akan vaksin sampai nakesnya wajib pakai masker. Saat akan masuk arena juga wajib cuci tangan terlebih dahulu.

Percepatan vaksinasi merupakan target pemerintah agar kita semua selamat dari bahaya Corona. Ketika semua orang sudah divaksin maka akan mendapat imunitas dan kemungkinan kecil tertular, sehingga angka pasien Corona akan turun dengan drastis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Masyarakat mendukung tindakan aparat untuk menangkap para kartel dan mafia Alat Kesehatan yang diduga beroperasi di masa pandemi Covid-19. Selain melanggar hukum, mereka juga menambah beban penderitaan masyarakat di masa krisis akibat pandemi Covid-19.
Corona adalah penyakit yang menggemparkan dunia sejak tahun 2020.
Korban-korban berguguran dan jumlah pasien Covid terus bertambah. Sedihnya, di Indonesia tidak ada wilayah yang bebas Corona. Para pasien juga terus berjuang agar lekas sembuh, walau hanya isolasi mandiri karena tidak ada ranjang di Rumah Sakit.

Selain berjuang untuk sembuh maka pasien juga dipusingkan dengan harga obat Corona dan vitamin yang makin tinggi. Di pasaran, harganya bisa melonjak hingga 3 sampai 4 kali lipat. Begitu juga dengan alat kesehatan seperti oxymeter. Padahal tidak semua termasuk golongan mampu, dan menjadi dilema karena butuh obat tersebut tetapi sangat mahal.

Masalah lain yang terjadi saat pandemi adalah kartel kremasi jenazah. Ketika keluarga almarhum memutuskan untuk kremasi, karena keyakinannya begitu, mereka malah dipatok harga yang sangat tinggi. Bahkan disebut ada yang meminta sampai 70 juta rupiah sekali kremasi, padahal biaya normalnya hanya 3 juta rupiah.

Masyarakat meminta agar aparat menindak tegas para mafia obat Corona dan alat kesehatan. Pasalnya, mereka berani menari di atas penderitaan orang lain. Walau pemerintah sudah mematok harga eceran tertinggi untuk obat Corona dan vitamin, tetapi ada yang nakal dan sembunyi-sembunyi menjualnya dengan harga mahal.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat untuk mencokok para mafia obat dan alat kesehatan. Praktiknya sudah tidak masuk akal karena oxymeter biasanya di bawah 100.000 rupiah tetapi ada yang menjual sampai 300.000 rupiah per buahnya. Harga obat juga bisa melonjak sampai 10 kali lipat.

Aparat memang berpatroli agar jangan sampai ada yang menjual obat Corona, vitamin, dan alat kesehatan dengan harga mencekik. Jangan sampai di masa pandemi malah mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Pihak marketplace juga mengikuti langkah aparat dengan menghapus postingan penjual yang mematok harga obat Corona dan alat kesehatan di atas HET.

Selain itu, kartel kremasi juga wajib ditindak tegas. Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Polri menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kartel kremasi. Masyarakat yang merasa dirugikan juga bisa melapor agar ada tindak lanjut dari polisi. Sehingga mereka bisa ditindak karena merugikan keluarga almarhum.

Masyarakat menyambut baik tindakan Polri dalam penyelidikan kartel kremasi. Penyebabnya karena mereka merasa sangat keberatan karena harus membayar hingga puluhan juta rupiah. Sudah bersedih karena kehilanga anggota keluarga, masih harus pusing memikirkan biaya kremasi yang mencapai 20 kali lipat, padahal tidak semua mampu membayarnya.

Jangan sampai kremasi menjadi black business yang merugikan orang lain. Para kartel seharusnya sadar, keluarga pasien Corona sudah menderita karena kehilangan orang terkasih, tetapi malah dibebankan biaya yang sangat tinggi. Jika terus terjadi maka bisnisnya tidak akan berkah, karena membuat orang lain merasa diancam saat harus membayar dengan biaya yang mencekik leher.

Aparat akan tegas mencokok tiap kartel kremasi yang nakal, yang berani mematok harga tidak wajar untuk keluarga dari alm pasien Covid. Selain itu, mafia obat Corona, vitamin, dan alat kesehatan juga wajib diberantas. Jangan sampai rakyat kecil mederita karena butuh obat tetapi tidak ada dana.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

DPR telah mengesahkan UU Otsus yang merupakan aspirasi rakyat Papua. Masyarakat pun optimis bahwa regulasi tersebut menjadi gerbang emas mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.

Otonomi khusus adalah keistimewaan yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat, sehingga mereka mendapat kucuran dana dari pemerintah untuk membangun daerahnya. Otsus yang berlangsung sejak 2001 akan diperpanjang tahun 2021. Masyarakat menyetujuinya karena merasa program ini sangat bermanfaat, karena bisa membangun infrastruktur di Papua.

UU nomor 21 tahun 2001 alias UU Otsus telah disahkan tanggal 15 Juli 2021 pada rapat paripurna DPR RI. Paskalis Kossay, anggota Komisi Pertahanan dan Intelijen DPR RI periode 2004-2009 mengapresiasi pengesahan ini dan memuji kerja keras Pansus Otsus Papua dan seluruh fraksi.

Paskalis melanjutkan, RUU Otsus telah disahkan menjadi UU dan hal ini sangat baik, walau harus mengalami proses dan kontroversi. Mengapa sampai ada kontroversi? Penyebabnya karena ada komunikasi yang kurang baik antara lembaga negara baik pusat maupun daerah dengan rakyat Papua. Namun ketika sudah clear maka semua pihak memahami bahwa UU ini sangat baik untuk rakyat di Bumi Cendrawasih.

Untuk menghindari kesalahpahaman maka ada lobi dari pemerintah dan komunikasi positif. Sehingga masyarakat akan sadar bahwa perpanjangan Otsus akan membawa kebaikan bagi Papua. Paskalis juga menyatakan bahwa UU Otsus adalah gerbang emas menuju Papua sejahtera, maju, dan mandiri. Sebagaimana cita-cita dari Presiden Jokowi.

Ketua Pansus RUU Otsus Papua DPR Komarudin Watubun menyatakan bahwa ada 18 pasal yang diubah pada RUU yang lama dan ditambah dengan 2 pasal baru. Yakni pasal 1, 34, dan 76, yang perubahannya merupakan usulan dari pemerintah. Sementara 15 pasal sisanya merupakan usulan dari luar pemerintah.

Pada pasal 34 mengatur dana Otsus Papua dan diatur oleh pemerintah. Dana Otsus memang dianggarkan untuk dinaikkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyebabnya karena ada inflasi dan diharap kenaikan ini akan dipergunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih.

Sementara pada pasal 36 UU Otsus mengatur tentang alokasi anggaran pada dana otonomi khusus, yakni 35% untuk biaya pendidikan, 25% belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% untuk belanja infrastruktur, serta 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.

Pengaturan dana Otsus yang diatur dalam UU ini sangat dipuji karena mengutamakan pos pendidikan. Penyebabnya karena hanya dengan pendidikan, nasib anak-anak di Bumi Cendrawasih akan berubah jadi lebih baik. Ketika mereka berhasil mendapatkan beasiswa Otsus maka bisa bekerja jadi ASN, pegawai swasta, atau pengusaha, sehingga taraf hidupnya naik.

Selain itu, ada juga pos untuk dana kesehatan dan perbaikan gizi sehingga menghindarkan anak-anak Papua dari bahaya malnutrisi. Mereka akan mendapatkan jatah susu dan makanan penuh gizi, sehingga bisa tumbuh besar dan sehat tanpa takut stunting. Perbaikan gizi juga menunjang kecerdasan otak mereka.

Ketika tubuhnya kuat dan cerdas maka saat dewasa akan bisa bekerja keras dan memilki otak yang kreatif. Sehingga saat belum mendapatkan pekerjaan akan membuat bisnis baru dan otomatis memiliki keuntungan yang cukup tinggi.

UU Otsus sangat baik karena ada revisi untuk memperbaiki keadaan di Papua dan mewujudkan Bumi Cendrawasih yang sejahtera. Rakyat Papua akan mendapatkan dana Otsus pada bidang pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, dll. Sehingga taraf hidupnya naik dan tidak akan terjerat oleh kemiskinan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh: Asep Maulana )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih saja diprotes oleh sebagian orang. Mereka seharusnya langsung membawanya ke jalur hukum, bukannya hanya protes di media sosial.

KPK benar-benar menjadi buah bibir ketika para pegawainya diangkat jadi ASN, penyebabnya karena mereka harus melaksanakan ujian bernama tes wawasan kebangsaan (TWK). Ada saja yang nyinyir dan curiga bahwa TWK hanya modus semata untuk menyingkirkan pihak tertentu. Padahal tes ini tak hanya untuk pegawai KPK, melainkan juga untuk calon PNS lain.

Jika ada yang masih mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan, maka jangan hanya beropini di depan wartawan atau di sosial media. Pasalnya, hal itu hanya membuat kerusuhan dan menjelekkan KPK. Padahal nama baik KPK harus dibela, karena ia satu-satunya lembaga anti korupsi yang menyelamatkan uang negara dari kebocoran.

Hendardi, ketua Setara Institute menyatakan bahwa seharusnya mereka yang masih mempermasalahkan TWK langsung saja membawanya ke jalur hukum. Dalam artian, bawa saja ke muka pengadilan dan biarkan hakim yang menilai apakah KPK benar-benar melaksanakan ujian secara objektif atau bukan. Karena sudah ada banyak bukti dan saksi.

Untuk membawa ke jalur hukum, maka pihak yang keberatan akan hasil TWK bisa langsung pergi ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Setelah mengisi berkas yang tersedia, maka proses hukum akan berjalan dan akan diadakan pengadilan untuk menilai apakah keputusan akhir KPK akan hasil TWK sudah benar. Sehingga akan muncul fakta yang diharap bisa dimengerti oleh pihak yang berpolemik.

Hendardi menambahkan, sudah waktunya manuver dan politik TWK dihapuskan. Dengan jalur hukum (menggugat ke PTUN) maka menunjukkan demokratis dan mekanisme bernegara. Selain itu, jalur hukum adalah cara yang resmi, bukan manuver politik picisan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Jika ada polemik pada KPK dan diselesaikan dengan jalur hukum, maka menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan sistem demokrasi dengan sebaik-baiknya. Masyarakat dipersilahkan untuk menggugat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah tidak otoriter. Selain itu, KPK adalah lembaga negara maka harus tunduk secara ketat di bawah perintah negara sebab dasar dari pembentukan KPK adalah independensi.

Setelah hasil tinjauan hakim keluar dan ada keputusan, maka pihak yang memprotes TWK diharap untuk tidak kecewa. Faktanya tes ini sangat valid dan tidak macam-macam. Dalam artian, ini tidak sejelek yang mereka kira. Jangan hanya bisa protes karena akan mempengaruhi psikologis para pegawai KPK dalam melaksanakan kerjanya untuk memberantas korupsi.

Ali Fikri, juru bicara KPK (plt) bidang penindakan menyatakan bahwa jika ada yang berpendapat lain maka silakan dilakukan tindakan uji terhadap keputusan yang dimaksud. Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan memang tidak ada di UU nomor 19 tahun 2019 (UU KPK), melainkan tertuang dalam perpu nomor 1 tahun 2020 dan perkom nomor 1 tahun 2021.

Dalam artian, proses dan pengolahan hasil ujian TWK sudah memiliki payung hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa tes ini adalah keputusan bersama dan sangat objektif. Bukan subjektif dan atas perintah seseorang yang menjadi pejabat tinggi di KPK, seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

Semoga dengan pembolehan jalur hukum alias menggugat ke PTUN, maka polemik tentang tes wawasan kebangsaan di KPK akan segera berakhir. Masalahnya, polemik ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan meresahkan masyarakat, karena melihat banyak orang yang bertikai. Padahal seharusnya mereka bekerja sama untuk menindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menyelamatkan uang negara.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Saby Kosay )*

Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berhanti untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Berbagai kebijakan program pembanguinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.

Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Kementarian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3.67 triliun, yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Kementerian PUPR juga memiliki empat program yang diharapkan mampu mendukung Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di wilayah paling timur Indonesia.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda.

Di antaranya telah dibangun berupa Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan di Papua Sepanjang 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km di Kota Jayapura.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertekad untuk memberdayakan para pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara 1 hingga 2 miliar rupiah.

Pada sektor pengembangan SDM internal, Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli orang Papua sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan Padat Karya Tunai untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi Rp 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke).

Melalui Kementerian Perhubungan RI, pemerintah akan menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi khususnya di sektor perhubungan udara dengan membangun dan mengembangkan 10 Bandara, yaitu masing-masing enam bandara di Provinsi Papua di antaranya Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.

Pembangunan ini tentu saja merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap akses transportasi di Papua, apalagi selain sektor transportasi udara, pemerintah juga melakukan pembangunan terminal. Selama Jokowi menjabat, Papua telah manjadi salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Hukuman terhadap mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kian bertambah setelah divonis bersalah dalam kasus swab test (tes usap) di Rumah Sakit Ummi Bogor oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizieq dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena dinilai telah menyebarkan berita bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di tengah masyarakat terkait kondisi kesehatannya saat dirawat di RS Ummi. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yaitu 6 tahun penjara. “Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa Muhammad Rizieq Shihab dengan pidana penjara selama empat tahun,” ujar Hakim Ketua Khadwanto, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut keadaan yang memberatkan Rizieq adalah perbuatannya dalam kasus ini telah meresahkan masyarakat. Sedangkan, hal yang meringankan yakni Rizieq memiliki tanggungan keluarga dan pengetahuannya sebagai guru agama masih dibutuhkan umat. Dengan dijatuhkannya vonis tersebut, hukuman Rizieq bertambah berat setelah sebelumnya divonis denda Rp 20 juta dalam kasus kerumunan Megamendung dan dua tahun penjara dalam kasus Petamburan. Selain Rizieq, dua terdakwa lain dalam kasus swab test RS Ummi yakni memantu Rizieq, Hanif Alatas, dan Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara.

Rizieq, Hanif, dan Andi Tatat, dinilai terbukti melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Tutupi kondisi kesehatan Hakim berpendapat, Rizieq telah berbohong dengan menutupi kondisi kesehatannya saat dirawat di RS Ummi Bogor. Saat itu Rizieq mengaku berada dalam keadaan sehat. Padahal, Rizieq berstatus sebagai pasien reaktif Covid-19 atau probabel, berdasarkan hasil rapid test antigen. “Pemberitahuan atau pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa melalui video dengan judul ‘Testimoni IB HRS Pelayanan RS Ummi’ adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena terdakwa sudah tahu dirinya reaktif Covid-19/probabel Covid-19,” kata hakim.

Hakim juga menegaskan, pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetakan seseorang sehat atau tidak sehat adalah dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Oleh karena itu, menurut hakim, seseorang tidak bisa mengaku sehat apabila hasil pemeriksaan medis menyatakan sebaliknya. “Walaupun orang tersebut merasa sehat ketika menjalani perawatan, namun tetap saja secara medis orang tersebut dalam keadaan sakit atau tidak sehat sebelum dokter menyatakan orang tersebut sehat,” kata hakim. Banding Atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, Rizieq menyatakan banding dan tidak menerima vonis tersebut. Ia mengatakan, ada beberapa hal dalam putusan hakim yang ia tidak terima. “Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding,” kata Rizieq.

Beberapa hal dipersoalkan Rizieq antara lain, tuntutan jaksa yang mencantumkan keterangan ahli forensik, padahal tidak ada ahli forensik yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, ia juga keberatan karena majelis hakim tidak menggunakan hasil otentik dalam menafsirkan pasal yang didakwakan kepadanya. “Masih banyak lagi yang lain, saya tidak mau sebutkan, hanya membuang waktu saja,” ujar dia. Sama seperti Rizieq, Hanif dan Andi Tatat juga menyatakan banding. Dengan demikian, putusan majelis hakim PN Jakarta Timur dalam kasus ini belum berkekuatan hukum tetap. (*)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.

“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial,” kata Firli.

Firli menyebut, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat.

Pihaknya juga mengingatkan jajarannya jangan pernah ragu melakukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, lakukanlah pemberantasan korupsi tanpa pengaruh penguasa apa pun. Hal tersebut dia sampaikan saat pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Firli menjelaskan, KPK sendiri merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan serta wewenangnya bersifat independen dan bebas pengaruh dari kekuasaan mana pun, baik dari pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Ia juga ingat jajaran tugas pemberantas korupsi sampai akhir hayat. KPK, menurutnya, akan memberantas korupsi sampai NKRI bebas dari korupsi.

Oleh karena itu, Kita wajib mendukung KPK agar menjadi lembaga anti korupsi yang bekerja keras untuk menangkap tikus-tikus berdasi alias para koruptor nakal yang nekat menggondol uang negara. Jika ada koruptor, maka rakyat yang dirugikan, karena uang hasil pajak malah disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu, KPK wajib di-support, bukan dicela sana-sini.

Untuk menekan penyebaran COVID-19, Vaksinasi gencar terus dilakukan terutama di Kota Surabaya, Pemerintah dan pihak swasta juga melakukan vaksinasi gratis salah satunya Dettol official hygiene partner pada program Grab Vaccine Center yang di Galaxy Mall Exhibition Center, Surabaya.

Hal tersebut merupakan kontribusi nyata Reckitt Indonesia selaku produsen produk Dettol dalam mempercepat jangkauan program vaksinasi sekaligus melawan pandemi COVID-19. Kolaborasi ini menjadi bagian penting terhadap dukungan sektor dunia usaha terhadap program vaksinasi nasional yang telah diinisiasi pemerintah.

Sentra vakisnasi ini menargetkan pemberian vaksin kepada 10.000 penyandang disabilitas, lansia serta pekerja publik sektor transportasi dan pariwisata selama empat hari di Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat hadir dan melakukan peninjauan Grab Vaccine Center. Menurut Khofifah, pusat vaksinasi ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim soal vaksinasi.

Senada, Kadin Indonesia menilai program vaksinasi ini sebagai jawaban permintaan dan kebutuhan para pelaku usaha untuk segera melakukan vaksinasi bagi pekerja, karyawan, maupun keluarga karyawan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, dalam konferensi video.

“Ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat yang diberikan secara gratis, tetapi juga menjawab permintaan dan kebutuhan kami para pelaku usaha untuk dapat segera melakukan vaksin bagi pekerja, karyawan, maupun keluarga karyawannya,” ujar Shinta.

Shinta juga menjelaskan bahwa Kadin Indonesia mendukung program vaksinasi nasional pemerintah melalui Vaksinasi Gotong Royong dengan berpartisipasi dan secara mandiri membiayai pembelian vaksin bagi para pekerja, karyawan, maupun keluarga karyawan untuk mencapai kekebalan komunal khususnya di lingkungan kerja.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang kini disebut PPKM level 4, diklaim memberikan hasil positif pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021).

“Pada masa PPKM level 4, pemerintah sudah melihat beberapa daerah yang mengalami perbaikan,” kata Luhut.

Perbaikan itu, salah satunya dilihat dari tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Dia sebutkan diantaranya di Jakarta dan Jawa Barat yang sudah berada di bawah angka 80 persen.

Meski begitu, hasil positif itu jangan disambut dengan euforia. Pasalnya, masa inkubasi virus Covid-19, khususnya untuk varian Delta, bisa sampai tiga minggu.

“Tapi kita enggak mau buru-buru, biarlah lima hari ke depan lebih tenang. Sehingga lebih baik keadaannya, karena sifat virus ini memang keliatan dua minggu hingga tiga minggu,” jelasnya.

Lebih lanjut Luhut, mengatakan bahwa euforia berlebih dikhawatirkan akan membuat abai pada protokol kesehatan yang sangat mungkin membuat kasus positif Covid-19 kembali meningkat.

“Kita hati-hati pencapaian ini tidak semakin memburuk, jadi mohon kesabaran kita semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Pemerintah mempersiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 55,21 triliun sebagai program bantuan dalam perpanjangan PPKM.

Saat Konferensi Pers Rabu (21/7/2021) Airlangga mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait perkembangan terkini penerapan PPKM,

“Terkait dengan penambahan program ini yang nanti akan dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan,” ujar Airlangga.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga memastikan bahwa tambahan anggaran akan menyasar masyarakat yang terdampak langsung PPKM.

“Yaitu kartu sembako, diskon listrik, internet, kartu prakerja, bantuan Bulog, kartu sembako PPKM dan selain itu insentif usaha mikro yang besarnya Rp 1,2 juta,” jelasnya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa insentif itu di samping Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 3 juta untuk membantu satu juta UMKM.

“Antara lain warung, warteg kemudian terkait dengan PKL yang nanti pelaksanaannya dilakukan oleh TNI Polri dan ini mekanisme sedang disiapkan, petunjuk teknis dan pedoman umumnya sedang disiapkan,” katanya.

“Sehingga nanti total paket untuk UMKM ini totalnya ada Rp 3 juta ditambah Rp 1 juta di mana yang Rp 3 juta dikelola oleh Kemenkop UMKM,”.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (21/7/2021) mengatakan pemberian dana kartu sembako diperpanjang menjadi 14 bulan kali pembayaran, dari sebelumnya 12 bulan.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah menambah anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun untuk 18,8 juta keluarga sehingga total anggaran kartu sembako menjadi Rp49,89 triliun.

“Jadi mereka akan mendapat total 14 bulan kali pembayaran program kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga artinya 75,2 juta jiwa, dengan anggaran tambahan Rp7,52 triliun sehingga totalnya menjadi Rp49,89 triliun,” kata Sri Mulyani

Sebelumnya, pemerintah memberikan dana Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima kartu sembako untuk 12 bulan. Dengan adanya PPKM level 4 di Jawa dan Bali, setiap keluarga akan mendapat tambahan Rp400 ribu.

Menurut Menkeu, Kementerian Sosial juga akan menambah target penerima kartu sembako, terutama bagi keluarga yang selama ini tidak mendapat bantuan sembako, non kartu sembako maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Mereka akan dapat sama dengan kartu sembako, Rp200 ribu per keluarga per bulan untuk enam bulan mulai Juli 2021. Ini akan menambah jumlah keluarga yang ter-cover bantuan pemerintah,” katanya.

Saat ini, 5,9 juta keluarga penerima kartu sembako termasuk dalam 10 juta keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total BST untuk 10 juta keluarga pada tahun 2021 mencapai Rp17,46 triliun.

Di samping kartu sembako dan BST, pemerintah juga akan memberi bansos dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram yang berasal dari Bulog. Penyaluran beras ini akan menyasar 28,8 juta keluarga atau 115,2 juta jiwa dengan perkiraan setiap keluarga terdiri dari empat jiwa.

“Di mana setiap keluarga akan dapat tambahan 10 kilogram beras di atas bantuan tunai baik BST, PKH, dan kartu sembako,” (**).

Masyarakat diminta mendukung perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ini ikhtiar menekan lonjakan kasus penularan covid-19.

“Mengimbau kepada segenap warga bangsa, khususnya umat Islam untuk menaati dan mengikuti protokol kesehatan. Khususnya yang baru saja ditetapkan pemerintah, perpanjangan masa PPKM,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Rabu, 21 Juli 2021.

PPKM darurat diperpanjang hingga Minggu, 25 Juli 2021. Namun, istilah PPKM darurat diganti menjadi PPKM level 4.

Mantan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama itu optimistis pandemi bisa teratasi apabila masyarakat mematuhi PPKM. Angka kematian akibat covid-19 pun bisa ditekan.

Masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan. Ini menjadi upaya mudah dan murah untuk menghindari virus korona.

“Saya mohon kepada semua, mari kita menyukseskan program ini dengan cara mempertahankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat,” ujar Nasaruddin.

Selain mempertebal keamanan diri, Nasaruddin mengajak umat meningkatkan ibadah dan berdoa agar pandemi covid-19 segera hilang. Setelah segala upaya dilakukan, masyarakat diminta tawakal.

“Kalau kita sudah berupaya sedemikian rupa, berikhtiar sedemikian rupa, kemudian kita serahkan diri kita kepada Allah, terserah Dia apapun yang akan ditetapkan. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya,” tuturnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan, ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat.

“Mempengaruhi kita dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang non-esensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100%,” kata Eko

Dia menegaskan, PPKM Darurat memang harus dilakukan secara kebersamaan, hal tersebut untuk memutus mata rantai virus. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan.

“Kita bisa melihat sekarang semuanya meningkat, bahkan ada rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus Covid-19,” kata dia.

Selain itu, Kemendagri secara intensif juga memberikan pemahaman dan melaksanakan Instruksi Mendagri Nomor 15 dan 17 tahun 2021 sebagai Dasar PPKM Darurat. Isinya antara lain mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. (*)