Kebijakan Pemerintah terkait Covid-19 untuk Rakyat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang kini disebut PPKM level 4, diklaim memberikan hasil positif pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021).

“Pada masa PPKM level 4, pemerintah sudah melihat beberapa daerah yang mengalami perbaikan,” kata Luhut.

Perbaikan itu, salah satunya dilihat dari tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Dia sebutkan diantaranya di Jakarta dan Jawa Barat yang sudah berada di bawah angka 80 persen.

Meski begitu, hasil positif itu jangan disambut dengan euforia. Pasalnya, masa inkubasi virus Covid-19, khususnya untuk varian Delta, bisa sampai tiga minggu.

“Tapi kita enggak mau buru-buru, biarlah lima hari ke depan lebih tenang. Sehingga lebih baik keadaannya, karena sifat virus ini memang keliatan dua minggu hingga tiga minggu,” jelasnya.

Lebih lanjut Luhut, mengatakan bahwa euforia berlebih dikhawatirkan akan membuat abai pada protokol kesehatan yang sangat mungkin membuat kasus positif Covid-19 kembali meningkat.

“Kita hati-hati pencapaian ini tidak semakin memburuk, jadi mohon kesabaran kita semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Pemerintah mempersiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 55,21 triliun sebagai program bantuan dalam perpanjangan PPKM.

Saat Konferensi Pers Rabu (21/7/2021) Airlangga mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait perkembangan terkini penerapan PPKM,

“Terkait dengan penambahan program ini yang nanti akan dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan,” ujar Airlangga.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga memastikan bahwa tambahan anggaran akan menyasar masyarakat yang terdampak langsung PPKM.

“Yaitu kartu sembako, diskon listrik, internet, kartu prakerja, bantuan Bulog, kartu sembako PPKM dan selain itu insentif usaha mikro yang besarnya Rp 1,2 juta,” jelasnya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa insentif itu di samping Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 3 juta untuk membantu satu juta UMKM.

“Antara lain warung, warteg kemudian terkait dengan PKL yang nanti pelaksanaannya dilakukan oleh TNI Polri dan ini mekanisme sedang disiapkan, petunjuk teknis dan pedoman umumnya sedang disiapkan,” katanya.

“Sehingga nanti total paket untuk UMKM ini totalnya ada Rp 3 juta ditambah Rp 1 juta di mana yang Rp 3 juta dikelola oleh Kemenkop UMKM,”.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (21/7/2021) mengatakan pemberian dana kartu sembako diperpanjang menjadi 14 bulan kali pembayaran, dari sebelumnya 12 bulan.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah menambah anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun untuk 18,8 juta keluarga sehingga total anggaran kartu sembako menjadi Rp49,89 triliun.

“Jadi mereka akan mendapat total 14 bulan kali pembayaran program kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga artinya 75,2 juta jiwa, dengan anggaran tambahan Rp7,52 triliun sehingga totalnya menjadi Rp49,89 triliun,” kata Sri Mulyani

Sebelumnya, pemerintah memberikan dana Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima kartu sembako untuk 12 bulan. Dengan adanya PPKM level 4 di Jawa dan Bali, setiap keluarga akan mendapat tambahan Rp400 ribu.

Menurut Menkeu, Kementerian Sosial juga akan menambah target penerima kartu sembako, terutama bagi keluarga yang selama ini tidak mendapat bantuan sembako, non kartu sembako maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Mereka akan dapat sama dengan kartu sembako, Rp200 ribu per keluarga per bulan untuk enam bulan mulai Juli 2021. Ini akan menambah jumlah keluarga yang ter-cover bantuan pemerintah,” katanya.

Saat ini, 5,9 juta keluarga penerima kartu sembako termasuk dalam 10 juta keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total BST untuk 10 juta keluarga pada tahun 2021 mencapai Rp17,46 triliun.

Di samping kartu sembako dan BST, pemerintah juga akan memberi bansos dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram yang berasal dari Bulog. Penyaluran beras ini akan menyasar 28,8 juta keluarga atau 115,2 juta jiwa dengan perkiraan setiap keluarga terdiri dari empat jiwa.

“Di mana setiap keluarga akan dapat tambahan 10 kilogram beras di atas bantuan tunai baik BST, PKH, dan kartu sembako,” (**).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s