JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 15 Juli 2021. Sejumlah pihak menilai UU tersebut merupakan keinginan sepihak pemerintah pusat bukan keinginan rakyat Papua.

Tokoh Muda Indonesia asal Papua, Steve R Mara, M.Han, mengatakan Papua diberikan otonomi khusus karena ada special kondision yang harus dilihat oleh Pemerintah Pusat terkait dengan kondisi masyarakat Papua, maka lahirlah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan sudah dilakukan perubahan kedua yang sudah disahkan DPR.

“Dalam perubahan UU tersebut setelah dapat banyak masukan yang sebelumnya dua pasal menjadi 16 pasal yang direvisi, tapi penekananya adalah penggunaan dana otsus yang harus dievaluasi agar lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Steve dalam Podcast ICT TV Channel yang tayang pada, Jumat, 23 Juli 2021.

Menurut Ketua Pemuda Lira Papua ini menambahkan, penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua perlu dilakukan evaluasi agar masyarakat Papua tidak terus menyalahkan Pemerintah Pusat. Pasalnya sampai saat ini masyarakat menilai pemerintah pusat tidak peduli kepada Papua. Padahal triliunan uang diberikan kepada Papua yang mencapai 102 triliun dalam 20 tahun terakhir.

“Agar otonomi khusus berjalan sesuai arah yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi sesuai dengan pasal 66 UU yang telah disahkan lalu. Agar isu-isu keinginan referendum, masyarakat Papua tidak sejahtera tidak ada lagi,” ujarnya.

Masih dijelaskan Steve, sesuai amanat UU yang telah disahkan harmonisasi dan evaluasi diperlukan dengan adanya badan baru nanti agar
masyarakat tidak hilang kepercayaan kepada Pemerintah Pusat dan lebih fokus apa yang hendak dilakukan Pemerintah.

“Evaluasi sebenarnya sudah dilakukan oleh BPKP tetapi harus disampaikan juga kepada masyarakat, misalnya apabila ada pihak – pihak yang korupsi dana otsus ini, ya perlu diusut dan ditindak,” ucapnya.

Terkait penggunaan dana otsus yang rawan diselewengkan pembiayaan untuk separatis, Steve mengatakan bahwa beberapa daerah memang ada kelompok- kelompok kriminal separatis.

“Yang menjadi pertanyaan mereka dapat uang dari mana, bisa survive dari mana kemudian dapat senjata dari mana, ini kan yang menjadi pertanyaan. Memang pernah ada kejadian seperti pembobolan gudang senjata di Wamena dan penyerangan pos TNI/Polisi yang senjatanya diambil, tapi tidak sebanyak senjata yang dimiliki kelompok separatis saat ini. Apakah ini ada bagian dari dana otsus yang digunakan, memang ada informasi yang beredar ada beberapa pimpinan yang sering memberikan dana untuk kepada kelompok-kelompok separatis ini. Kalau ini benar adanya, harus ditindak tegas oleh TNI/Polri karena selain dana tersebut adalah uang negara juga mengganggu keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

Masih dijelaskan Steve, bagaimana peran pemuda melihat optimalisasi dana otonomi khusus adalah agar terus menyuarakan transparansi dana otsus. Yang diharapkan adalah pemuda sebagai agen of change, terbagi dalam idealisme masing – masing.

Saat menjadi ketua BEM di Jayapura, Steve mengaku menolak otsus dengan idealismenya saat itu bahwa otsus telah gagal, karena beberapa masyarakat di daerah tidak sejahtera dan tidak ada kemajuan siginfikan.

“Saat ini harus lebih realistis lagi, kita melihat otsus melihat masa depan tidak lagi berfikir masa lalu, karena masa lalu bisa diciptakan oleh siapa saja tetapi masa depan kita sendiri yang membuat dan mempersiapkannya dengan baik. Jadi peran pemuda saat ini ada yang mendukung dan tidak mendukung. Kalau saya dalam dalam posisi mendukung bahwa Papua masih membutuhkan otsus, dengan situasi Papua saat ini siapa yang akan menolong Papua, kalau tidak ada Dana Alokasi Umum (DAK) melalui dana otsus siapa yang akan menolong daerah dan kabupaten dengan PAD yang kecil,” tukasnya. []

Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa dugaan korupsi dana otonomi khusus (Papua) sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Hal ini dikatakan dirinya usai menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (15/3).

“Soal korupsi di Papua, itu memang iya sekarang sedang berjalan. Sedang berjalan penyelidikan lebih,” ujar Mahfud

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya sudah membagi tugas ke masing-masing aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut, yakni Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri.
“Ini yang ditangani KPK, ini Kejagung, ini Kepolisian. Kami sudah beri daftarnya berdasarkan informasi-informasi yang masuk ke kami. Jadi di Papua tetap, penegakan hukum akan jalan,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat politik Lasperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa para stakeholder selain giat melakukan sosialisasi Otsus jilid II juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus sebelumnya. Hal ini guna meminimalisir dampak korupsi pada Otsus yang mengakibatkan kontra produktif kebijakan tersebut.

“Para stakeholder selain giat melakukan sosialisasi Otsus jilid II juga perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus sebelumnya. Hal ini guna meminimalisir dampak korupsi pada Otsus yang mengakibatkan kontra produktif kebijakan tersebut”, ujar Jim Peterson.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh Menkopolhukam terkait memaksimalkan Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri guna mengawal Otsus dari potensi korupsi sudah sangat tepat.

UU Otsus Papua telah disahkan di DPR pada rapat paripurna Kamis (15/7/2021). Beleid itu mengubah 18 pasal yang terdiri dari tiga pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal lainnya di luar usulan pemerintah.

Sebelumnya, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pembahasan RUU Otsus Papua juga telah mengundang sejumlah pihak untuk melakukan pembahasan. Salah satu diantaranya adalah Komnas HAM.

Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Amiruddin saat menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, pada Selasa (8/6/2021) mengatakan bahwa RUU Otsus Papua harus bertujuan untuk menghormati HAM.

Salahsatu yang diusulkannya sebagai masukan dalam pembahasan RUU Otsus Papua, adalah penegaakan HAM di Papua.

Menurut Amiruddin revisi terhadap UU Otsus Papua yang telah disahkan oleh DPR mengandung dua pesan.

Pertama, adalah pembaharuan komitmen antara pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang. Kedua, adalah harapan akan adanya perubahan menjadi lebih baik ke depan.

“Kedua hal itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang akan melaksanakannya,” kata Amiruddin, Jumat (16/7/2021).

Ia berpandangan, apabila pemerintah sebagai pelaksana UU komitmen dan konsisten dengan harapan-harapan yang menjadi semangat terciptanya undang-undang baru, maka perlidungan dan penegakkan HAM akan terwujud.

Amiruddin berharap UU Otsus Papua yang baru dapat mendorong perlindungan HAM serta penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hal itu dapat terwujud, apabila pemerintah selaku pelaksana UU memiliki perhatian untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih itu.

“UU ini baru bisa mendorong untuk itu, jika pihak-pihak yang menjalankan UU ini memiliki perhatian pada penyelesaian pelanggaran HAM,” ujar dia.

Sementara itu, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan pihaknya menjamin keamanan di Papua Barat menyusul disahkannya RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang.

Hal itu disampaikan I Nyoman Cantiasa saat press conference terkait Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, di Aston Niu Hotel Manokwari, Papua Barat (16/7/2021).
Acara tersebut dilaksanakan sehubungan dengan penutupan rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang V Tahun 2021 dengan salah satu agenda penetapan RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pangdam mengapresiasi sikap DPR dan Pemerintah yang memiliki keinginan untuk memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

“Kodam XVIII/Kasuari mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk mengucap syukur dengan telah ditetapkannya Otsus Jilid 2, semoga seluruh masyarakat Papua Barat menjadi sejahtera, amin,” ujarnya.

Pangdam juga menegaskan, dengan disahkannya RUU perubahan kedua Otsus tersebut Kodam XVIII/Kasuari sebagai salah satu institusi TNI di Papua Barat akan mendukung secara penuh dan memberi jaminan keamanan di Papua Barat.

“Kami mendukung jalannya kebijakan Otsus tersebut di Papua Barat dan akan siap menjaga keamanan di seluruh wilayah Papua Barat,”tegasnya.

Program Otsus Papua dan Papua Barat melalui UU Nomor 21 Tahun 2021 sebelumnya dinilai berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan dapat menegakkan HAM dan supremasi hukum demokrasi dan mendorong pengakuan hak-hak dasar OAP.

Selain itu, penerapan Otsus juga dinilai sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua secara fisik maupun sumber daya manusia. Sebagai contoh, melalui Otsus sebanyak 1.246 mahasiswa Papua aktif dibiayai Otsus, bahkan 24 Pemuda Papua dapat belajar ke universitas di Amerika Serikat.

Dibidang pertahanan, Pangdam juga mengatakan program Otsus memberikan manfaat yang jelas melalui penerimaan 1.000 prajurit TNI AD bagi pemuda-pemudi OAP di Papua Barat. Program tersebut terlaksana atas kerja sama Mabes Angkatan Darat dan Pemda Papua Barat.

“Melalui Kodam XVIII/Kasuari program Otsus Papua Barat sangat bermanfaat dan dirasakan untuk masyarakat Papua, dimana generasi muda Papua sebanyak 1.000 orang langsung mendapatkan kuota untuk mengabdi di TNI-AD,” kata Pangdam.

Sejauh ini, berdasarkan temuan survei Badan Intelijen Negara (BIN) yang bekerja sama dengan sejumlah universitas, sebanyak 82% masyarakat Papua setuju adanya Otsus. Hal ini membuktikan bahwa Otsus juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan kedua atas UU Otsus Papua. Dominggus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan DPR RI atas disahkannya RUU perubahan kedua UU Otsus sehingga momentum pembangunan di Provinsi Papua tetap berjalan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus ditingkatkan.

Gubernur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua untuk menyambut baik UU perubahan kedua atas UU Otsus ini dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang terus menyebarkan penolakan terhadap upaya-upaya baik yang dilakukan Pemerintah

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan di segala bidang dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua utamanya Orang Asli Papua,” ujarnya. (**)

Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia masih efektif melawan varian baru dari virus corona.

Diketahui, saat ini terdapat varian baru Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Diantaranya, varian Delta atau varian B.1.617.2 dan Alpha atau varian B.1.1.7.

“Masih sangat efektif dan WHO masih merekomendasikan untuk percepat vaksinasi,” jelas dia.

Adapun selain ketersediaan vaksin yang terus dipercepat kedatangannya, pemerintah juga memperbanyak sentra vaksinasi untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin. Selain itu, kerjasama dengan swasta, BUMN serta organisasi masyarakat juga menjadi strategi mempercepat vaksinasi.

“Bekerjasama dengan swasta, BUMN serta organisasi masyarakat untuk membuka pos vaksinasi termasuk seperti pelaksanaan vaksinasi di mall atau pusat perbelanjaan,” imbuhnya.

Agar pelaksanaan vaksinasi semakin efektif, Nadia juga menekankan masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Terlebih vaksin saja dinilai tidak cukup untuk mencegah penularan Covid-19, melainkan harus dipadukan dengan protokol kesehatan yang disiplin.

Protokol kesehatan masih diperlukan lantaran saat ini belum semua masyarakat mendapatkan vaksinasi Covid-19. “Vaksin tidak cukup di masa pandemi harus tetap prokes dan masih banyak orang yang tidak vaksin,” imbuhnya.

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan meski sudah divaksin serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau divaksin, pemerintah kini terus melakukan edukasi kepada publik.

“Kami tetap edukasi bahwa vaksin memberikan perlindungan terhadap gejala berat sampai dengan 95% dan dari Kematian sampai dengan 98%,” tutur Nadia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, mulai awal bulan depan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditargetkan dapat mencapai 1 juta dosis per hari.

“Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai satu juta. Dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri,” kata Budi dalam Keterangan Pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6).

Lebih lanjut, pihaknya terus bekerjasama dan berkomunikasi dengan pihak TNI/Polri untuk target 1 juta vaksinasi per hari di bulan depan.

Berdasarkan data yang dikutip dari website resmi Kementerian Kesehatan per 21 Juni 2021 pukul 12.00 WIB, laju vaksinasi secara nasional yaitu total vaksinasi dosis pertama ialah 57,18% atau 23,07 juta penerima dan dosis kedua 30,34% atau 12,24 juta penerima.

Total target sasaran vaksinasi dari tenaga kesehatan, lansia dan petugas publik sebanyak 40,34 juta penerima.
Sementara itu, berdasarkan data covid19.go.id, hingga 30 Juni 2021 sekitar 41 juta masyarakat Indonesia telah menerima vaksin. Namun apakah mereka yang telah menerima vaksin, tidak akan terpapar lagi? Jawabannya perlu diketahui oleh kita semua, “Mengapa Setiap Orang Harus Divaksin?” Dan “Jangan Kendor Prokes Setelah Vaksinasi COVID-19”.

Mengapa Setiap Orang Harus Divaksin?

Setelah Anda menjalankan prokes (protokol kesehatan) 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas) dalam keseharian maka divaksin merupakan upaya terbaik berikutnya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan infeksi virus Corona. Vaksin COVID-19 disuntikkan untuk mendorong tubuh membentuk antibodi yang berguna dalam melawan infeksi virus corona.

Meski begitu, dibutuhkan waktu sebelum antibodi terbentuk hingga akhirnya dapat berfungsi dengan maksimal. Umumnya, antibodi terbentuk dalam satu bulan setelah vaksin corona dosis pertama. Namun, kinerja antibodi baru akan maksimal pada 28-35 hari setelah suntikan kedua vaksin corona.

Jangan Kendor Prokes Setelah Vaksinasi COVID-19!

Di wilayah Jabodetabek dan beberapa kota lainnya di Indonesia telah mulai dilaksanakan vaksinasi bagi masyarakat umum. Namun, ada hal yang perlu diingat bagi setiap orang yang telah menerima vaksin COVID-19 yaitu semangat disiplin menjalankan prokes 5M tidak boleh kendor. Walau telah menerima vaksin, risiko terpapar COVID-19 tetap saja ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua dan keluarga yang telah mendapatkan vaksin, antara lain : Perhatikan Reaksi dari Vaksin untuk Tubuh Anda ; Redakan Efek Samping Vaksin ; Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan ; Tiada Hari Tanpa Vitamin C dan D3. (*)

Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk menambah sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat selama masa PPKM darurat berlangsung. Pemerintah merasa perlu menambah bantuan kepada masyarakat.

Berbagai bentuk kebijakan yang bersifat bantuan telah diberikan di tengah akses mobilitas masyarakat yang tertahan lantaran kebijakan PPKM Darurat dalam rangka menekan penyebaran virus corona penyebab Covid-19.
Pemerintah telah menaikkan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi Rp 744,5 triliun dari Rp 699,4 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kepada menteri terkait untuk mempercepat penyaluran bansos, obat-obatan gratis kepada masyarakat. Diharapkan, adanya bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat di tengah pelaksanaan PPKM Darurat.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” Ujar Presiden Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, analis kebijakan publik Jakarta Investment Center, Adrianie Bachtiar, M.Ak., MAP, mengatakan bahwa fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi gap antara kondisi ideal dengan kondisi real saat ini pada parameter ekonomi makro dan mikro. Langkah stimulus ekonomi yang berupa bantuan sosial sudah tepat sebagai jaring pengaman sosial terhadap kebutuhan primer rakyat. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah peka terhadap amanat penderitaan rakyat.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah mampu memforcasting bahwa kondisi ekonomi saat bisa menjadi independen variabel terhadap kondisi sosial politik kedepan.

“Pemerintah telah mengidentifikasi gap antara kondisi ideal dengan kondisi real saat ini pada parameter ekonomi makro dan mikro. Langkah stimulus ekonomi yang berupa bantuan sosial sudah tepat sebagai jaring pengaman sosial terhadap kebutuhan primer rakyat. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah peka terhadap amanat penderitaan rakyat”, ujar Adrianie.

Peneliti Militer dan Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai bahwa penetapan tersangka kepada Imam Besar FPI Rizieq Shihab (RS) oleh kepolisian sudah benar.

Pasalnya menurut dia ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh RS dan sejumlah pengikutnya.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5), menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut agar hakim memvonis Habib Rizieq 2 tahun penjara. Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan, vonis yang diputuskan sudah adil.

Pasalnya, putusan itu berdasar fakta persidangan. “(Putusan hakim, red) harus dihormati karena hakim tentunya mendasarkan pada fakta persidangan,” kata Suparji.

Menurutnya, putusan majelis hakim tentu tidak terlepas dari bukti yang diajukan oleh pihak jaksa maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Mengacu pada tingkat kesalahan yang dilakukan tokoh asal Petamburan itu, lanjut dia, hukuman tersebut sudah adil.

Hal ini, kata Suparji, lantaran tuduhan telah terjadi pelanggaran karantina kesehatan, tidak bisa dibuktikan. Namun, yang terjadi adalah pelanggaran protokol kesehatan.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua pada Senin (19/7/2021).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay mengatakan, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini berisi aspirasi masyarakat Papua.

“Gubernur Papua memberi masukan yang cukup mendalam, kemudian dari provinsi Papua, DPRD memberi masukan ke Kementerian. Karena kalau dilihat dari usulan pemerintah 3 pasal, respon dari masyarakat Papua, jadi 20 pasal, ini luar biasa,” kata Litaay dalam Trijaya Topic Petang dengan tema Otsus dan Kemandirian Papua, Kamis (22/7/2021).

Litaay menambahkan, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rapat terbatas digelar hari ini untuk membahas bagaimana pemanfaatan besaran anggaran pada Otsus.

“Presiden mendorong harus tampak nyata hasilnya. Salah satunya mendorong adanya program yang memang melibatkan generasi muda Papua,” ujar Litaay.

Untuk program yang melibatkan generasi muda Papua, Litaay mencontohkan program petani milenial. Melalui program ini, seribuan anak muda Papua dilibatkan yang didukung oleh pemerintah.

Litaay menambahkan, mengenai tanggungjawab akuntabilitas yaitu pasal 34 dibahas lebih panjang. Jika pada UU Otsus lama hanya dana Otsus dengan berapa persentase, saat ini ada mekanisme perencanaan dan pengendalian pengawasan. Pasal ini juga memberi perintah untuk pengendalian lebih bertanggungjawab.

“Kemenkeu akan menyusun mekanisme yang mendukung arah sana. Ada Peraturan Pemerintah yang diamatkan untuk selesai 90 hari,” tuturnya.

Litaay juga menjelaskan mengenai kemandirian yang dimiliki generasi Papua terjait dengan masa bonus demografi tahun 2030. Pemerintah menyiapkan bonus demografi ini, termasuk Papua. Untuk itu, Presiden fokus pada lima hal, diantarany penciptaan 100 enterpreneur muda di Papua dan pembangunan kreafitas pemuda Papua.

“Untuk bisa menciptakan enterpreuner dikembangkan sistem manajemen talenta Papua yang memetakan potensi-potensi anak muda Papua. Kemendagri memiliki 96 ribu database untuk pengembangan inisiatif mereka. Dengan begitu rasa ketidakadilan karena perbedaan skill akan teratasi. Presiden juga menginginkan anak muda membawa aspirasi dalam pembangunan dengan platform digital. Mempromosikan lokal champion,” kata Litaay.

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan. kata Litaay, pemerintah memberi perhatian untuk daerah sulit dengan posisi terpencil. Masyarakat di wilayah ini dijamin mendapat akses peluang dan kesehatan.

Pemerintah juga melihat potensi lain yang dimiliki generasi muda Papua yaitu olahraga.

“Salah satu kemampuan yang dimiliki anak muda Papua, prestasi olahraga yang luar biasa. Tidak heran Papua menjadi tuan rumah PON dan Papernas ke-16. Saya harap Peparnas untuk hak-hak kaum difabel terangkat. Gubernur mengusulkan agar Papua dicanangkan sebagai provinsi olahraga nasional. Presiden setuju dan mendukung untuk Papua dicanangkan menjadi provinsi olahraga nasional. Presiden setuju mengundang pelatih nasional untuk melatih atlet Papua,” ungkapnya.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Albert A Kabiay menyatakan, sebagai orang asli Papua (OAP) dan anak muda Papua, bersyukur karena pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat intens dan serius membangun Papua bermartabat dan bermoral.

“Presiden mengunjungi Papua 12 kali. Hati beliau sangat mencintai OAP,” Kata Albert.

Menurut dia, sebagai anak muda Papua, ia berharap setelah UU No 21 direvisi menjadi triger ke Pemprov Papua agar lebih intens memperhatikan afirmasi untuk orang Papau. Pasalnya, Otsus lahir untuk posisi tawar politik. Revisi UU Nomor 21 diharapkan terdapat transparansi jujur dan keterbukaan anggaran. Sehingga, anggaran Otsus bermanfaat bagi orang Papua.

“Sebab 2,25 persen dari DAU. Kami harap bisa digunakan sebaik-baiknya dengan transparansi untuk masyarakat Papua sehingga lebih maju dan sejahtera,” paparnya.

Albert mengakui, dana Otsus yang dikucurkan pemerintah sejak 200i sudah bermanfaat bagi masyarakat Papua. Oleh sebab itu, untuk Otsus selanjutnya, ia meminta pengawasan menyuluruh dan ketat terhadap penggunaan anggaran.

“Kami sering demo di Jayapura minta pemerintah pusat mengecek dana Otsus. tapi manfaat Otsus sudah kami rasakan. Banyak anak muda Papua sekolah di luar negeri, pemimpin dari OAP,” kata dia.

Albert menambahkan, pengecekan dana Otsus perlu dilakukan mengingat dana Otsus sebelumnya terjadi penyelewengan oleh elit Papua. Bahkan ada yang digunakan untuk kepentingan politik menyerang NKRI.

Untuk pembangunan, Albert mengatakan, dana Otsus terbukti dengan pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur dari Jokowi, kami terima kasih. Pembangunan terkoneksi dari daerah ke daerah lain, ekonomi maju dan tumbuh pesat,” ujarnya.

Albert mengajak generasi muda Papua untuk bersyukur dengan adanya Otsus. Ia meminta Otsus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia juga meminta generasi muda Papua melakukan hal positif. “Jangan menyerah karena kita saudara sebangsa setanah air. Jangan menganggap kita berbeda. Jadikan perbedaan sebagai kesatuan yang utuh,” pungkasnya.