Pemerintah Komitmen Tegakkan HAM di Papua

UU Otsus Papua telah disahkan di DPR pada rapat paripurna Kamis (15/7/2021). Beleid itu mengubah 18 pasal yang terdiri dari tiga pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal lainnya di luar usulan pemerintah.

Sebelumnya, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pembahasan RUU Otsus Papua juga telah mengundang sejumlah pihak untuk melakukan pembahasan. Salah satu diantaranya adalah Komnas HAM.

Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Amiruddin saat menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, pada Selasa (8/6/2021) mengatakan bahwa RUU Otsus Papua harus bertujuan untuk menghormati HAM.

Salahsatu yang diusulkannya sebagai masukan dalam pembahasan RUU Otsus Papua, adalah penegaakan HAM di Papua.

Menurut Amiruddin revisi terhadap UU Otsus Papua yang telah disahkan oleh DPR mengandung dua pesan.

Pertama, adalah pembaharuan komitmen antara pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang. Kedua, adalah harapan akan adanya perubahan menjadi lebih baik ke depan.

“Kedua hal itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang akan melaksanakannya,” kata Amiruddin, Jumat (16/7/2021).

Ia berpandangan, apabila pemerintah sebagai pelaksana UU komitmen dan konsisten dengan harapan-harapan yang menjadi semangat terciptanya undang-undang baru, maka perlidungan dan penegakkan HAM akan terwujud.

Amiruddin berharap UU Otsus Papua yang baru dapat mendorong perlindungan HAM serta penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hal itu dapat terwujud, apabila pemerintah selaku pelaksana UU memiliki perhatian untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih itu.

“UU ini baru bisa mendorong untuk itu, jika pihak-pihak yang menjalankan UU ini memiliki perhatian pada penyelesaian pelanggaran HAM,” ujar dia.

Sementara itu, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan pihaknya menjamin keamanan di Papua Barat menyusul disahkannya RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang.

Hal itu disampaikan I Nyoman Cantiasa saat press conference terkait Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, di Aston Niu Hotel Manokwari, Papua Barat (16/7/2021).
Acara tersebut dilaksanakan sehubungan dengan penutupan rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang V Tahun 2021 dengan salah satu agenda penetapan RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pangdam mengapresiasi sikap DPR dan Pemerintah yang memiliki keinginan untuk memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

“Kodam XVIII/Kasuari mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk mengucap syukur dengan telah ditetapkannya Otsus Jilid 2, semoga seluruh masyarakat Papua Barat menjadi sejahtera, amin,” ujarnya.

Pangdam juga menegaskan, dengan disahkannya RUU perubahan kedua Otsus tersebut Kodam XVIII/Kasuari sebagai salah satu institusi TNI di Papua Barat akan mendukung secara penuh dan memberi jaminan keamanan di Papua Barat.

“Kami mendukung jalannya kebijakan Otsus tersebut di Papua Barat dan akan siap menjaga keamanan di seluruh wilayah Papua Barat,”tegasnya.

Program Otsus Papua dan Papua Barat melalui UU Nomor 21 Tahun 2021 sebelumnya dinilai berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan dapat menegakkan HAM dan supremasi hukum demokrasi dan mendorong pengakuan hak-hak dasar OAP.

Selain itu, penerapan Otsus juga dinilai sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua secara fisik maupun sumber daya manusia. Sebagai contoh, melalui Otsus sebanyak 1.246 mahasiswa Papua aktif dibiayai Otsus, bahkan 24 Pemuda Papua dapat belajar ke universitas di Amerika Serikat.

Dibidang pertahanan, Pangdam juga mengatakan program Otsus memberikan manfaat yang jelas melalui penerimaan 1.000 prajurit TNI AD bagi pemuda-pemudi OAP di Papua Barat. Program tersebut terlaksana atas kerja sama Mabes Angkatan Darat dan Pemda Papua Barat.

“Melalui Kodam XVIII/Kasuari program Otsus Papua Barat sangat bermanfaat dan dirasakan untuk masyarakat Papua, dimana generasi muda Papua sebanyak 1.000 orang langsung mendapatkan kuota untuk mengabdi di TNI-AD,” kata Pangdam.

Sejauh ini, berdasarkan temuan survei Badan Intelijen Negara (BIN) yang bekerja sama dengan sejumlah universitas, sebanyak 82% masyarakat Papua setuju adanya Otsus. Hal ini membuktikan bahwa Otsus juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan kedua atas UU Otsus Papua. Dominggus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan DPR RI atas disahkannya RUU perubahan kedua UU Otsus sehingga momentum pembangunan di Provinsi Papua tetap berjalan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus ditingkatkan.

Gubernur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua untuk menyambut baik UU perubahan kedua atas UU Otsus ini dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang terus menyebarkan penolakan terhadap upaya-upaya baik yang dilakukan Pemerintah

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan di segala bidang dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua utamanya Orang Asli Papua,” ujarnya. (**)

Tinggalkan Balasan