Wilayah Papua terbentang luas sepanjang 312.224 KM2. Di tempat sebesar ini hanya ada 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Ini adalah hasil dari pemekaran wilayah, karena sebelumnya hanya ada 1 provinsi yakni Papua (dulu bernama Irian Jaya).Di tempat sebesar Papua, penduduknya ada lebih dari 3,3 juta jiwa. Sehingga jika provinsinya hanya ada 2, mereka agak mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan birokrasi ke ibu kota provinsi.

Oleh karena itu, pemerintah berencana akan memekarkan wilayah Papua menjadi beberapa provinsi tambahan, tujuan pemekaran wilayah Papua dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas kinerja masyarakat, baik efektivitas jarak maupun waktu.

Rencana  pemekaran wilayah ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan khususnya berbagai elemen masyarakat di Papua mulai dari  tokoh masyarakat  yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama,. Seiring hal tersebut   Media Kata Papua mengapresiasi berbagai dukungan tersebut dengan menggelar  live podcast dengan tema “Urgensi Pemekaran Wilayah Papua Sebagai Solusi Tepat Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan”  pada (24/7) di Jakarta.

Narasumber live podcast yaitu Direktur Institut Kalaway, Tokoh Papua Muda Inspiratif Nanny Uswanas dan Asisten Staf Khusus Presiden Annes Faidiban, Akademisi.

Nanny dalam kesempatan tersebut  mengatakan pemekaran wilayah Papua ditujukan dengan niat yang baik dan diharapkan dapat berjalan dengan baik . Pemekaran wilayah yang merupakan bagian dalam otsus jilid 2 akan berkontribusi melakulan percepatan pembangunan serta dapat membawa rakyat memiliki harapan kehidupan yang lebih sejahtera. Dirinya juga mengimbau seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk ikut mendukung kebijakan pemekaran wilayah Papua.

“Pemerintah pusat mengubah sistem desentralisasi sehingga diharap seluruh WNI di wilayah terpencil sekalipun akan lebih maju, karena bisa urun rembug dalam membangun wilayahnya sendiri. Termasuk juga rakyat Papua, sehingga rencana pemekaran wilayah harus kita dukung bersama” ujar Nanny.

Nanny pun menambahkan, bahwa perjuangan pemerintah harus didukung oleh anak muda Papua.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus banyak dukungan dari semua elemen, anak muda harus berperan aktif, sehingga pembangunan di Papua akan berjalan lancar, dan kita semua bisa merasakan manfaatnya,” jelas Nanny.

Narasumber lainnya yaitu Asisten Staf Khusus Presiden Annes menaruh harapan besar dan mendukung rencana pemekaran wilayah Papua.

Menurut nya, jika pemekaran wilayah dilakukan maka wilayah di Papua yang sudah maju tidak hanya di kota besar seperti Jayapura dan Merauke, tetapi modernitas juga merata hingga ke Fakfak, Nabire, Sorong, Yahukimo, dll.

“Rakyat Papua akan mendapatkan manfaat dari dana APBD dan mereka juga lebih dekat jika akan mengurus administrasi dan surat-surat penting ke ibu kota provinsi” tambah Annes.

Annes juga berharap bahwa seluruh masyarakat dan tokoh adat mendukung pemekaran wilayah karena akan sangat berguna dan bermanfaat  bagi percepatan kemajuan Papua.

“Saya melihat rencana pemekaran Papua juga didukung oleh orang asli papua (OAP). Semoga langkah ini bisa bermanfaat untuk semuanya,” kata Annes.

Acara live podcast tersebut diselenggarakan oleh Media Kata Papua dan merupakan rangkaian kegiatan bersama berbagai kalangan milenial dalam ikut memajukan Papua.

“Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung rencana pemekaran wilayah Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera” kata Hafyz selaku pemimpin redaksi media Kata Papua.

Diharapkan  hasil live podcast ini dapat meliterasi dan mengedukasi berbagai khalayak tentang kebermanfaatan Pemekaran Wilayah melalui tersebarnya konten-konten narasi positif seputar pemekaran wilayah terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Saat ini beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang, Bandung, Jakarta dan beberapa wilayah lain. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak kebijakan pemerintah didalam menghadapai pandem, khususnya kebijakan PPKM darurat. Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan ataupun kelompok.

Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi seruan aksi unjuk rasa serentak pada 24 Juli 2021, mengingat angka Covid-19 masih tinggi.

“Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini sudah cukup tinggi pandemi Covidnya. Kemarin angkanya 45 ribu di seluruh Indonesia,” kata Yusri, Jumat 23 Juli 2021.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengajak masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi menggunakan cara lain tanpa menimbulkan kerumunan.

“Bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul, melakukan kerumunan apakah tidak bisa menjadikan satu klaster kerumunan lagi. Bagaimana kita mau relaksasi kalau kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan di RS sudah penuh kasihan, kuburan lihat,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), David Chaniago, menyatakan bahwa langkah penolakan dalam bentuk aksi massa ditengah masa pandemi merupakan hal yang tidak bijak. Membawa pandemi covid-19 kedalam ranah politik adalah sesuatu yang menciderai kemanusiaan. Sebaiknya semua pihak fokus dan synergis didalam menghadapi permasalahan bangsa ini dan bukan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pihak terkait juga perlu mengantisipasi pergerakan ormas-ormas yang berkarakter anarkis maupun ormas terlarang seperti Anarko, HTI maupun ormas eks FPI. Jangan sampai aksi penolakan diberbagai daerah tersebut terdapat free-riding atau ditunggangi, sehingga mengancam kepentingan dan keamanan nasional bangsa.

“Penolakan dalam bentuk aksi massa ditengah masa pandemi merupakan hal yang tidak bijak. Membawa pandemi covid-19 kedalam ranah politik adalah sesuatu yang menciderai kemanusiaan”, ujar David Chaniago.

Organisasi Papua Merdeka atau OPM dianggap sudah sangat kebangetan. Informasi hoax disebar ke mana-mana. Indonesia difitnah dengan sangat keji. Fitnah keji itu disebur di akun Twitter @FreeWestPapua. Isinya sangat bertolak belakang dengan kenyataan.

“OPM Kebangetan! Indonesia Difitnah dengan Sangat Keji”,

Kondisi tanah Papua sangat damai dan terus membangun. Hanya saja, banyak beredar propaganda dan hoaks (berita palsu) yang memunculkan berita negatif terkait keamanan Papua.

“Ini sangat disayangkan,” ujar Ketua Persatuan Gereja-geraja di Papua Pdt Metusalah PA Mauri.

Menurut Mauri adanya konflik di Papua semua prihatin, saudara dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas sampai Rote.

“Karena kita satu bangsa, bahasa dan tumpah darah. Kalau ada yang merasa sakit, semua merasa sakit, meski berbeda kita tetap satu dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Perlu diketahui, sejarah Papua dibelokkan Belanda dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mendukung,” ujar Mauri.

Mauri mengemukakan, adanya permasalahan atau konflik keamanan di Papua karena adanya kelompok separatis. Dengan kondisi tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turun tangan untuk menangani masalah keamanan.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pimpinan KPK telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai lembaga penegak hukum tersebut. Dewas memastikan pula tidak melanjutkan laporan pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait TWK. Keputusan Dewas sangat berbeda dengan hasil rekomendasi Ombudsman yang menemukan TWK pegawai KPK justru bersifat maladministrasi.

“Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting pada 17 Februari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7).

Konferensi pers tersebut mengumumkan tidak dilanjutkannya laporan pegawai KPK mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK terkait pelaksanaan TWK ke sidang etik. Alasannya, karena ketidakcukupan bukti yang dimiliki Dewas KPK.

Menurut Dewas, pada 17 Februari 2021 dilakukan sosialisasi Perkom No 01 tahun 2021 kepada pegawai KPK melalui zoom meeting oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, Kabiro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo, serta Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin. “Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perkom No 01 tahun 2021 termasuk adanya syarat untuk mengikuti TWK oleh seluruh pegawai KPK,” kata Syamsuddin.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pimpinan KPK telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai lembaga penegak hukum tersebut. Dewas memastikan pula tidak melanjutkan laporan pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait TWK. Keputusan Dewas sangat berbeda dengan hasil rekomendasi Ombudsman yang menemukan TWK pegawai KPK justru bersifat maladministrasi.

“Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting pada 17 Februari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7).

Di media sosial beredar ajakan aksi demo long march dari Glodok menuju Istana Negara untuk menolak PPKM pada Sabtu (24/7/2021).

Terkait dengan hal itu, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan tersebut karena akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Kami mengimbau, tolong teman-teman, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/7/2021)

Yusri mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.

“Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi,” katanya.

Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM, namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka Positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.

“Bagaimana kita bisa relaksasi kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh,” kata Yusri.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono berharap masyarakat tidak terhasut dengan ajakan aksi serentak berhari-hari turun ke jalan mulai 24 Juli 2021 yang tersebar di media sosial.

Menurut Argo, ajakan aksi berpotensi menjadi kerumunan massa yang secara tidak langsung tidak dibolehkan di masa PPKM karena berpotensi menambah penularan COVID-19.
Argo menyebutkan penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara daring tidak hanya turun aksi.

“Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD (Forum Group Discussion/Diskusi Kelompok Terfokus) online,” ujar Argo.

Polri mendukung warga untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tidak berkerumun.

Lebih lanjut Argo mengatakan aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan aksi massa tersebut mengganggu ketertiban umum.

“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” katanya. (**)

Saat ini, dunia sedang diresahkan dengan wabah Covid-19. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, wisata, manufaktur, dan lain-lain sangat terdampak bila penanganan pandemi Covid-19 tidak ditangani dengan baik dan tepat. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan yang baik dan membangun wacana publik yang sesuai di tengah situasi darurat seperti sekarang.

Pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor (multisektor), bukan hanya terjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan. Selain itu, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, ditengah meningkatnya kasus Covid 19, ada partai politik maupun tokoh politik yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan dan eksistensi partai dan pribadinya, antara lain :

Partai Demokrat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa satu-satunya kebijakan yang bisa menghentikan rantai penularan Virus Corona (Covid-19) adalah kebijakan lockdown. “Cuma lockdown yang bisa menghentikan mata rantai penularan,” kata dia, lewat akun Twitter miliknya, @Andiarief_, pada Kamis (22/7). Dia pun menyampaikan bahwa slogan ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati’ tidak cocok digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Andi lebih menghargai Gubernur Papua Lukas Enembe, yang diketahui merupakan kader Partai Demokrat, yang berani memilih kebijakan lockdown.

Partai Keadilan Sejahtera

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyatakan klaim pemerintah terkait penurunan jumlah kasus penularan Covid-19 tak bermakna apapun jika angka testing yang dilakukan rendah. “Klaim bahwa kasus mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata Netty kepada wartawan, Kamis (22/7). Netty meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berjalan sejauh ini. Ia meminta pemerintah tidak hanya sibuk mengganti istilah tanpa mengukur efektivitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan menggenjot tes Covid-19. “Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta

Hasil survei berdasar pendapat atau opini sejumlah pakar menyebutkan, Anies Baswedan merupakan kandidat capres di Pilpres 2024 paling kompeten. Survei dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) bersama Sociomap, yang hasilnya dirilis di Jakarta, Selasa (13/7). Direktur Eksekutif Sociomap Ahmad T Wibowo menjelaskan bahwa para pakar yang dimintai pendapat berasal dari 10 kategori profesi yang berbeda dan berasal dari lintas bidang keilmuan. Sepuluh kategori pakar tersebut adalah akademisi, jurnalis, peneliti, partai politik, LSM, pengusaha, aktivis mahasiswa/pemuda, budayawan, profesional, dan praktisi pemerintahan. Survei pakar atau public opinion makers (POM) survey ini bertema “Menimbang Kapasitas Capres 2024”.

Disisi lain, ada juga partai yang justru melakukan aksi nyata untuk membantu pandemi Covid 19, seperti DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta membuka dapur umum untuk membantu warga Ibu Kota yang menjalankan isolasi mandiri atau isoman. Hal tersebut menyusul situasi pandemi Covid-19 yang kini masih memprihatinkan. “Kami membuka fasilitas dapur umum di lima wilayah Jakarta,” tutur Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Widjaja dalam keterangannya, Selasa (20/7/2021).

Adi menyampaikan, dapur umum yang dibuka menyesuaikan dengan kondisi PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah. Paket makanan akan dikirimkan kepada pasien isoman dengan menggunakan ojek online yang telah dikondisikan taat protokol kesehatan atau prokes. “Daftar menu yang dipersiapkan sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan para ahli gizi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi pasien isolasi mandiri. Tim dapur umum juga setiap hari sebelum melakukan kegiatan akan swab antigen terlebih dahulu,” jelas politikus PDIP tersebut.

Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di seluruh daerah. Ia mengingatkan vaksinasi Covid-19 tidak boleh terhenti untuk mengejar target herd immunity yang sudah ditetapkan. “Antusiasme rakyat untuk divaksin di sejumlah daerah jangan sampai menurun karena vaksin tidak tersedia,” kata Puan di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Demikian semoga bermanfaat (*)

Oleh : Susah Kurniasari )*

Mahasiswa dan generasi muda sebagai  agent of change seharusnya benar-benar melakukan perubahan dan tidak hanya sibuk berteori, utamanya di masa pandemi Covid-19. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah dengan turun ke jalan untuk membantu masyarakat yang kesusahan, termasuk dengan menjadi relawan Covid-19.

Kita mungkin sudah bosan mendengar berita yang pelik tentang corona. Virus mini itu memporak-porandakan hidup dan manusia dituntut untuk survive, dengan mempraktekkan protokol kesehatan dan berpikir positif. Namun sayangnya sekelompok mahasiswa justru  negative thinking, cemberut dan menyalahkan pemerintah.

Belakangan santer ajakan untuk unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka  yang berasal dari salah satu kampus di Ambon berdemo tanggal 19 juli lalu, dan menolak PPKM darurat. Para mahasiswa juga menuntut agar Presiden Jokowi mengundurkan diri, karena dianggap belum berhasil dalam menangani pandemi Covid-19.

Masyarakat kemudian tidak habis pikir dengan tindakan tersebut karena mahasiswa malah seperti anak TK. Sudah tahu masa pandemi, mengapa malah nekat berdemo? Padahal berpotensi untuk menyebabkan klaster corona baru. Kalau mereka benar-benar terinfeksi virus Covid-19, maka itu akibat dari perbuatanya sendiri dan dilarang menyalahkan pemerintah lagi.

Selain itu, sebagai mahasiswa seharusnya mereka mencari solusi, bukannya menyalahkan orang lain. Pemerintah sudah berusaha sangat keras untuk mengatasi dampak pandemi, mulai dari memberi BLT cash, sembako, kartu pra kerja, kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan, sampai vaksinasi yang 100% gratis. Bahkan Indonesia lebih dulu membeli vaksin Sinovac daripada beberapa negara lain di Asia Tenggara.

Seharusnya para mahasiswa berpikir bahwa pemerintah sudah berusaha, bukannya malah mencari-cari kesalahan. Bayangkan jika posisinya dibalik, belum tentu mereka becus dan bisa bergerak cepat seperti Presiden Jokowi dan mengatasi permasalahan akibat pandemi dengan kepala dingin. Hargailah usaha pemerintah selama ini.

Sebagai mahasiswa yang agent of change seharusnya mereka melakukan berbagai perubahan positif dan bergerak, alih-alih hanya berdemo dan mengomel. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa peran mahasiswa saat pandemi sangat besar. Mereka bisa mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat dan mengedukasi agar lebih banyak yang disiplin memakai masker. Dalam artian, para mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan dan memotivasi masyarakat.

Contohnya adalah para mahasiswa bisa membuat desain grafis tentang pentingnya vaksinasi dan kewajiban untuk melakukan protokol kesehatan di luar rumah. Desainnya bisa diunggah ke media sosial sehingga bisa dilihat oleh para followers. Sehingga banyak yang terinspirasi dan akhirnya mau diinjeksi dan mematuhi protokol dengan disiplin. Secara tidak langsung, mereka menjadi duta vaksinasi di dunia maya.

Selain itu, aksi nyata para mahasiswa yang ditunggu oleh masyarakat adalah dengan memberi bantuan oksigen. Saat ini tabung oksigen harganya melonjak hingga 2 , bahkan 3 kali lipat. Untuk isi ulang juga harus mengantri lama. Padahal pasien corona sangat membutuhkannya.

Mahasiswa bisa membuat bakti sosial  dengan berdonasi via jasa dan tenaga. Misalnya  para mahasiswa jurusan seni rupa bisa membuat lapak online atau offline dan membuka jasa lukis, lalu honornya dikumpulkan untuk membeli tabung oksigen. Tabung itu disumbangkan keapda para pasien yang kesulitan finansial, sehingga bisa tertolong nyawanya.

Para mahasiswa juga bisa membuat jasa cuci motor dan mobil lalu sebagian besar hasilnya dibelikan tabung oksigen, atau dirupakan sembako yang nanti dibagikan kepada kaum dhuafa. Jika mahasiswa bergerak di bidang sosial maka akan banyak yang tertolong. Di masa pandemi memang sudah seharusnya kita saling menolong.

Mahasiswa jangan hanya pandai berteori dan berunjuk rasa untuk menentang kebijakan pemerintah. Mereka seharusnya malu karena sudah besar tetapi lupa mengasah kepekaan sosial. Seharusnya mereka mengadakan aksi untuk berdonasi dan hasilnya diberikan kepada pasien corona dan fakir-miskin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putri )*

Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti efektif menurunkan kasus Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk selalu disiplin Prokes dan bersabar dalam mematuhi kebijakan tersebut.

Bagaimana pandemi setelah setahun dilalui? Pasien corona di Indonesia tetap ada dan pemerintah berusaha keras agar tidak ada lonjakan lagi, yang bisa menyebabkan kematian massal. Rakyat harus dilindungi, di antaranya dengan program PPKM darurat. Saat diberlakukan, maka ada penyekatan, pembatasan jam buka di tempat umum, dan kewajiban untuk work from home dan sekolah di rumah.

Mengapa PPKM darurat harus seketat ini aturannya dan bahkan diperpanjang lagi selama 5 hari? Presiden Jokowi menyatakan bahwa setelah PPKM darurat diberlakukan selama 2 minggu, tingkat BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit yang menangani corona) mengalami penurunan. Hal ini tentu sangat bagus karena menunjukkan jumlah pasien Covid yang berkurang.

Tim satgas Covid juga menunjukkan data valid yang membuktikan bahwa kasus corona mengalami penurunan selama PPKM darurat diberlakukan. Tanggal 18 Juli 2021 jumlah pasien Covid ada lebih dari 40.000 orang, sementar tanggal 20 Juli 2021 hanya tinggal 34.000 orang. Hal ini menunjukkan keampuhan PPKM darurat untuk membuat kurva grafik pasien Covid melandai.

Jika jumlah pasien corona mengalami penurunan maka akan sangat bagus karena juga menyelamatkan para tenaga kesehatan. Mereka tidak perlu lembur saking banyaknya orang yang harus dirawat di RS. Biasanya 1 shift 8 jam, tetapi ketika RS penuh 1 shift bisa hampir 12 jam. Dengan memakai baju APD yang panas dan durasi kerja sepanjang itu tentu amat melelahkan dan bisa membahayakan bagi kesehatan nakes sendiri.

Ketika mobilitas warga dibatasi saat PPKM darurat diberlakukan, maka otomatis bisa menurunkan jumlah pasien corona. Penyebabnya karena mereka tidak bisa mengunjungi suatu daerah yang berstatus zona merah atau pergi dari kota yang berzona merah. Sehingga tidak ada resiko penularan virus Covid-19 antar warga.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tenang dan menerima keputusan pemerintah untuk menuruti PPKM darurat yang diperpanjang. Tetaplah di rumah saja, work from home dengan gembira sambil mendampingi anak-anak yang sekolah di rumah. Ingatlah bahwa program ini dibuat demi menyelamatkan nyawa rakyat, bukan untuk mengurung kita di rumah sendiri.

PPKM darurat diperpanjang jadi PPKM level 4 karena walau kasus corona menurun tetapi masih agak mengkhawatirkan. Diharap dengan perpanjangan PPKM darurat maka jumlah pasien Covid akan lebih mengecil.  Jika sudah tidak ada yang terinfeksi virus Covid-19 maka pandemi akan segera berakhir.

Jangan malah dengan sengaja melanggar berbagai aturan saat PPKM level 4. Misalnya dengan bepergian ke luar kota bahkan luar pulau dan melanggar penyekatan, atau kucing-kucingan dengan petugas dan melewati jalan tikus. Hal ini mengkhawatirkan karena bisa menyebarkan corona ke berbagai tempat dan kita ikut bersalah karena membuat orang lain terinfeksi virus Covid-19.

Jangan pula bepergian dengan membawa hasil tes rapid atau swab yang palsu, demi mengelabui petugas yang berjaga di pos penyekatan. Penyebabnya karena kepalsuan itu akan fatal, karena bisa jadi sebenarnya Anda jadi OTG dan menyebarkan virus ke banyak orang di perjalanan.

PPKM darurat bisa menurunkan jumlah pasien Covid dan dibuktikan dari tingkat keterisian ranjang di RS yang menurun. Oleh karena itu, ketika diperpanjang dan namanya diganti jadi PPKM level 4, masyarakat diharap legowo dan menaati berbagai aturannya dengan ikhlas.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini