Oleh : Kania Putri)*

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya membatasi masuknya tenaga kerja asing maupun warga negara asing ke Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap sudah tepat guna mencegah lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia.

Pembatasan terhadap orang asing telah mengalami perluasan, hal tersebut telah dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly . Perluasan tersebut tertuang dalam permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam peraturan yang memiliki masa transisi dua hari sejak 21 Juli 2021 tersebut, tenaga kerja asing (TKA) yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Tanah Air. Tentu timbul pertanyaan, kenapa pembatasan baru dilakukan saat ini?

Menteri Yasonna menjelaskan, pembatasan orang asing masuk ke tanah air sebelumnya sudah diberlakukan. Akan tetapi, TKA yang bekerja dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) boleh masuk dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait serta memenuhi protokol Covid-19.

Dirinya berujar, saat ini pihaknya telah melakukan evaluasi dan ada berbagai masukan dari masyarakat yang sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat TKA apakah di PSN ataupun dalam proyek yang lain tidak diperkenankan masuk. Kecuali yang masuk dalam klasifikasi tersebut.

Klasifikasi yang dimaksud adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan Izin tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Perihal transisi kebijakan dua hari, Yasonna memberikan alasan kebijakan yang diumumkan hari ini tidak adil bagi mereka yang sedang proses terbang menuju tanah air. Tidak mungkin pihaknya akan langsung mendeportasi

Yasonna mengatakan, yang selalu berurusan dengan kedatangan orang asing biasanya selalu ada jeda waktu. Dirinya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu tentang hal ini. Sehingga dirinya mengira kebijakan ini akan diterapkan dengan ketat dengan harapan bahwa Pemerintah dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa penggunaan TKA dalam proyek-proyek BUMN tergolong minim. Kendati demikian, Erick tidak menutupi fakta kalau ada penggunaan pakar dari luar negeri dalam proyek-proyek tertentu. Dirinya mencontohkan proyek PLN dengan konsorsium PT PJBI-Masdar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 MW.

Mungkin ada satu dua orang ekspertis dari TKA yang datang ke proyek tersebut dan ingin memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik. Tapi Eric memastikan tidak mungkin pihaknya berpihak kepada tenaga kerja asing.

Berdasarkan Pasal 4 (1) Perpres No.20 Tahun 2018 tentang TKA, setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabaan yang tersedia. Sedangkan Pasal 4 (2) menyebut dalam hal jabatan yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.Jumlah TKA di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 95.355 orang. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, rasio penggunaan TKA merupakan yang terendah yaitu sebesar 0.01 persen.

Pada kesempatan berbeda, Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan banyak laporan warga masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh WNA.

Kepala Bagian Humas dan Hukum dtjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara, merinci dugaan pelanggarannya seperti tidak bermasker saat kelaur rumah, berkumpul tanpa jaga jarak, bahkan ada yang mengkampanyekan berisi menentang kebijakan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Angga menjelaskan WNA yang melanggar aturan selama masa PPKM akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. Ditjen Imigrasi bisa menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan masuk ke Wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pembatasan TKA dan WNA di Indonesia merupakan bukti bahwa orang asing yang ada di Indonesia memang benar-benar dipantau gerak-gerik ataupun mobilitasnya, baik yang sudah menetap atau yang berstatus tinggal sementara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Siti Aisah)*

Selama PPKM level 4, pemerintah makin getol melaksanakan tracing and testing untuk mengatahui siapa saja yang kena corona. Dengan langkah tersebut, maka pandemi Covid-19 dapat segera diatasi.

Rasanya sudah hampir lelah menghadapi pandemi selama setahun ini tetapi tidak boleh mengibarkan bendera putih begitu saja. Corona harus dilawan dengan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan menaati program pemerintah lainnya. Salah satunya dengan 3T: tracing, testing, and treatment. Program 3T ampuh dalam menangani corona karena bisa menelusuri dan mengetes para OTG.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan tracing dan testing pada beberapa hari ke depan, khususnya di daerah aglomerasi dan wilayah padat penduduk. Misalnya di Jabodetabek, Surabaya, Solo Raya, Malang Raya. Nantinya jika ada yang positif Covid akan langsung dikarantina.

Menteri Luhut melanjutkan, testing and tracing secara masif dapat memutus mata rantai penularan corona dan meminimalisir penyebaran varian delta. Selain itu, testing and tracing juga bisa menyelamatkan penderita corona varian delta karena mereka langsung dikarantina.

Dalam artian, saat ini banyak OTG yang terkena virus Covid-19 varian delta tetapi tidak menyadarinya sebelum melakukan tes rapid, sehingga jika tidak dites akan bahaya. Mereka bisa menyebarkannya ke keluarga, tetangga, dll. Penyebabnya karena corona varian delta bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Jika penyebaran tidak distop dengan testing maka akan makin menular dan menular.

Kita tentu ingin mengakhiri pandemi secepatnya, oleh karena itu testing harus digenjot, agar bisa menemukan OTG dan akhirnya bisa lekas diselamatkan. Walau tidak mengalami anosmia tetapi mereka jelas sudah terinfeksi virus Covid-19, sehingga harus mendapat perawatan yang intensif di tempat karantina.

Ketika dikarantina maka OTG akan mendapat obat-obatan dan vitamin, serta bantuan oksigen yang mencukupi. Ia akan lekas pulih dari corona sehingga tidak perlu menderita selama lebih dari 14 hari. Support dari pemerintah sangat penting karena pasien bisa mendapatkan obat dengan gratis. Sehingga mereka akan lekas sehat dan tidak kehilangan nyawa.

Jangan pedulikan pendapat miring tentang testing. Memang pasca rapid test massal, maka jumlah pasien corona yang tercatat di data tim satgas Covid-19 agak naik. Namun kenaikan ini tentu karena habis banyaknya tes, bukan karena penularan massal. Justru pasca testing para OTG terselamatkan karena bisa diobati dengan cepat.

Selain testing, pemerintah juga menggencarkan tracing alias penelusuran dengan siapa saja OTG berkontak. Tracing sangat penting, karena bisa jadi yang berkontak dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga juga berpotensi jadi OTG. Mereka akan dites rapid dan ketika hasilnya positif, akan cepat diobati di tempat karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari.

Seorang pasien corona juga harus jujur berkontak dengan siapa saja, sehingga akan memudahkan penelusuran oleh tim satgas Covid. Sehingga makin banyak yang berkontak dengannya, makin banyak tes rapid yang dilakukan. Namun ini bagus karena bisa jadi di antara mereka ada yang terkena corona ringan tetapi tidak menyadarinya. Sehingga akan cepat diobati dan memutus penyebaran virus Covid-19.

Tracing and testing sangat diperlukan untuk mengatasi pandemi, karena bisa mengetahui seberapa banyak warga sipil yang kena corona tetapi tidak menyadarinya. Penyebabnya karena seorang OTG tidak tahu bahwa ia sakit, padahal virus Covid-19 sudah bersarang di tubuhnya. Masyarakat diharap kooperatif dan menuruti anjuran untuk testing dan tracing.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemekaran wilayah merupakan strategi Pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelayanan negara akan semakin optimal dan pembangunan akan semakin mudah direalisasikan.

Luasnya geografis suatu wilayah menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah harus dilakukan. Jika suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemekaran daerah dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan dapat juga dilakukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bapenas telah mengkaji bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, karena kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran.

Salah satu wilayah yang diwacanakan akan mengalami pemekaran adalah Papua, dikarenakan wilayah tersebut memiliki wilayah geografis yang sangat luas sehingga masyarakat membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengakses fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, seperti fasilitas pendidikan atau kesehatan.

Wacana pemerintah terkait pemekaran provinsi Papua untuk terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan juga disambut baik oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ia menilai pemekaran tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah diatur serta ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Azis mengatakan, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik dan geostrategis. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi.

Politisi dari fraksi partai Golkar tersebut mengatakan, perekonomian jangan hanya terpusat di wilayah tertentu, tapi harus menyentuh hingga pegunungan Papua dan wilayah lain. Dirinya menilai jangan ada lagi warga Papua yang harus menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk mengurus berkas administrasi karena jarak yang cukup jauh.

Tokoh Papua Wilem Frans Ansanay mengatakan, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di Pulau Jawa.

Menurutnya, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan, bagaimana dengan wilayah lainnya.

Wilem menegaskan, alokasi anggaran untuk kesehatan sekitar 15%. Padahal seharusnya, sektor kesehatan bisa mencapai 25% atau 50%. Ia menambahkan, revisi undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Diantaranya mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi di Papua.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan, jika anak milenial ada yang teriak berbeda dengan pemerintah Indonesia, jangan salahkan mereka. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan baik atau tidak sampai. Padahal, lanjutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia.

Mengutip data dari Uinted Nations Children’s Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Papua adalah kondisi geografis yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan.

Rencana tentang pemekaran di Papua tersebut juga disepakati oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mardani Ali Sera. Ia menyebutkan saat ini bola tentang pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ada di tangan Pemerintah.

Untuk itu, Mardani mendorong pemerintah pusat agar segera mengkaji dan membuat acuan RUU DOB (Daerah Otonomi Baru). Menurutnya, jika Moratorium pemekaran daerah bisa mendapat pengecualian khusus untuk Papua. DPR pun siap untuk membahasnya dengan pemerintah. Dirinya juga meyakini, pemekaran tersebut akan membuat pelayanan publik kian membaik dan kesejahteraan lebih cepat tercapai di Papua.

Melalui pendekatan pemekaran wilayah, persoalan – persoalan di Papua seperti sulitnya akses pendidikan dan kesehatan tentu akan segera terselesaikan. Karena melalui pemekaran, akan lebih mudah bagi pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan provinsi – provinsi di Bumi Cenderawasih.

Pembangunan di Papua harus terus berlanjut demi masa depan anak-anak Papua yang ingin mengejar cita-citanya, masyarakat di Papua nantinya juga harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berjalan berhari-hari, karena pemekaran wilayah akan merangsang pembangunan fasilitas publik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Savira Ayu)

Presiden Jokowi telah menginstruksikan Badan Intelijen Negara (BIN) unutk melaksanakan kegiatan vaksinasi door to door. Masyarakat mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat menjangkau masyarakat yang sulit mengakses vaksin dan mempercepat terbentuknya herd immunity.

Vaksin door to door rupanya menjadi terobosan pemerintah yang patut diapresiasi, selain mengurangi kerumunan karena antrian, vaksin door to door juga dinilai mampu mempercepat Herd Immunity.

Herd Immunity atau kekebalan kelompok menjadi istilah populer yang sering didengar sejak pandemi Covid-19 melanda. Herd Immunity sendiri merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu. Hal ini menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect).

Herd Immunity lah yang saat ini kerap dijadikan target sasaran vaksinasi untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dari penyakit tertentu. Melalui Herd Immunity pula, individu tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga turut terproteksi kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi.

Persentase orang yang perlu kebal untuk mencapai herd immunity tersebut bervariasu untuk setiap penyakit, misalnya penyakit campak yang membutuhkan sekitar 95 persen populasi untuk divaksinasi.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan herd Immunity di Indonesia bisa tercapai apabila 70 persen populasi sudah ikut vaksinasi Covid-19. Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan target herd Immunity di Indonesua dapat tercapai pada Desember 2021.

Perlu kita ketahui bahwa vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Herd Immunity sendiri terjadi ketika sebagian besar komunitas menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Hal ini membuat penyebaran penyakit dari orang ke orang tidak mungkin terjadi. Akibatnya, seluruh komunitas menjadi terlindungi bukan hanya mereka yang kebal.

Herd Immunity, memungkinkan untuk melindungi populasi dari penyakit, termasuk mereka yang tidak dapat divaksinasi, seperti bayi baru lahir atau mereka yang memiliki sistem kekebalan yang lemah.

Untuk mempercepat herd Immunity, pemerintah melakukan terobosan dengan program vaksin door to door, dimana dalam program ini masyarakat tidak perlu antre menunggu vaksinasi, cukup di rumah saja, petugas medis akan mendatangi dan memberikan vaksinasi. Budi menjelaskan, bahwa vaksinasi door to door tersebut mengadopsi metode yang dilakukan di negara lain. Diharapkan vaksinasi ini dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Metode vaksinasi door to door yang digunakan terbukti mampu meningkatkan partisipasi jangkauan keluarga yang belum mempunyai akses dan yang takut keluar rumah untuk menghindari penularan Covid-19.

Sementara itu, Deputi I BIN Mayjen TNI Agus Yusni melaporkan langsung kegiatan vaksinasi di Cijantung. Dia menjelaskan, vaksinasi door to door ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin vaksinasi tetapi terhambat jarak.

Agus juga mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan sembako secara langsung kepada warga. Selain itu, warga yang mempunyai komorbid juga didata. Agus juga mendata masyarakat yang dimungkinkan memiliki penyakit bawaan atau komorbid, di mana masyarakat yang terhalang mengikuti vaksinasi sebagian besar merupakan masyarakat yang memiliki penyakit seperti hipertensi dan diabetes.

Kegiatan vaksinasi dari rumah ke rumah tersebut rupanya mendapatkan dukungan dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dirinya mendukung Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah melakukan vaksinasi virus corona (Covid-19) secara door to door. Menurutnya, langkah BIN tersebut akan dapat mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.

Aktifis Muhammadiyah yang akrab disapa Cak Nanto tersebut menjelaskan vaksinasi secara door to door yang dilakukan BIN tersebut juga dapat menghindari terjadinya kerumunan dan antrean panjang, khususnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Dirinya menilai, cara ini efektif untuk kaangan masyarakat tertentu seperti ibu rumah tangga yang agak kesulitan untuk meninggalkan rumah, termasuk juga para lansia yang rentan terpapar virus corona. Dengan upaya vaksin tersebut, tentu saha pemutusan rantai penularan Covid-19 dapat dipercepat.

Dirinya juga memberikan saran kepada BIN, agar upaya ini didukung pula dengan memperbanyak tenaga medis di lapangan sehingga upaya tersebut betul-betul dapat mempercepat vaksinasi door to door.

Upaya vaksin door to door tentu saja merupakan ikhtiar pemerintah dalam menanggulangi pandemi, kerja keras ini tentu patut diapresiasi karena terobosan ini memiliki visi mempercepat herd immunity dengan cara mengurangi potensi kerumunan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Dibutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah kota untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa dan mendesak tersebut.
Hal tersebut dikatakan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta,

Lebih lanjut, Presiden mengatakan terdapat empat langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk dapat mengatasi situasi pandemi saat ini. Pertama ialah dengan memprioritaskan pengendalian laju penyebaran virus; Kedua dengan mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah; Ketiga pemerintah daerah harus memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing; Keempat pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak pandemi Covid-19 harus tetap dilakukan.

“Saya kira berulang-ulang saya sampaikan, disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Sudah saya perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar Pemda dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah,” kata Presiden.

Menyikapi hal tersebut, pengamat keamanan dan daerah perbatasan dari Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (MPPI), Muhammad Irandito, S.Si.,M.Si, mengatakan bahwa langkah pertama dan kedua yang disebutkan Jokowi berguna untuk mengatasi permasalahan inti dari pandemi cov-19. Sedangkan langkah tiga dan empat guna problem solving terhadap efek residu dari pandemi cov-19, yaitu permasalahan sosial ekonomi.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa mendukung langkah Prsiden Jokowi yang melakukan synergitas terhadap Pemerintah pusat dan daerah didalam menghadapi pandemi cov-19. Pemerintah daerah tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri, diperlukan suatu grand strategy yang komprehensif dan holistik guna menyelesaikan permasalahan pandemi. Terlebih didaerah terpencil dan terluar seperti didaerah perbatasan. Jika Pemerintah pusat tidak ikut serta menyelesaikan permasalahan pandemi didaerah perbatasan, maka dampak terhadap masyarakat disana akan sangat katastropik, mengingat minimnya sarpras yang tersedia.

“Langkah pertama dan kedua yang disebutkan Jokowi berguna untuk mengatasi permasalahan inti dari pandemi cov-19. Sedangkan langkah tiga dan empat guna problem solving terhadap efek residu dari pandemi cov-19, yaitu permasalahan sosial ekonomi”, ujar Muhammad Irandito.

Sikap tegas pemerintah dinilai berhasil meredakan konflik yang selama ini terjadi di Papua . Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan investigasi terhadap sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Papua.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku sangat memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan tingkat kejahatan yang dilakukan KST Papua. Menurutnya, ada dua sisi yang dilihat pemerintah dalam memutuskan menerjunkan TNI dan Polri menghadapi KST Papua. Dari sisi Polri tentu pemerintah melihat dan mengkaji kondisi keamanan di Papua, sementara melalui TNI, pemerintah mengkaji soal pertahanannya.

Penugasan TNI dan Polri di Papua adalah dalam rangka mengawal kedaulatan negara, khususnya mencermati aktifnya kembali KST. Selain itu, keberadaan aparat di Papua juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai gangguan.

“Oleh karena itu, pemerintah tentu akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi buruk yang terjadi selama ini,” katanya.

Di sisi lain, Guspardi Gaus juga menilai tindakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata Papua yang selama ini telah melakukan tindak kekerasan yang menimbulkan suasana teror, sudah semestinya dikategorikan sebagai tindakan separatisme dan terorisme.

Terbukti, dengan menerjunkan TNI-Polri dalam operasinya ke Papua, ternyata mampu menekan tindakan kekerasan yang dilakukan KST Papua. Kalau dulu mereka melakukan kejahatan dan kekerasan secara terang-terangan, sekarang sudah tidak lagi,” kata Guspardi.

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukannya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah sangat serius dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi pandemi ini,” ucap Lukman Edy

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa terkait kesehatan masyarakat dan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi telah dikerjakan serius dan sistematis oleh pemerintah, walaupun tantangannya juga besar.

“Tantangan bukan hanya untuk Indonesia saja tapi juga global. Pandemi ini bukan hanya menyerang Indonesia tetapi juga dunia,” tambahnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Senior Analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa berbagai kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dirinya capable untuk mengatasi pandemi Cov-19.

Tulus menambahkan bahwa produk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sudah synergis dengan permasalaha sosial politik yang muncul dipermukaan, mulai dari kebijakan PEN (pemulihan ekonomi nasional), digital market hingga berbagai stimulus ekonomi yang berbentuk bantuan sosial (bansos).

“Kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi menunjukkan dirinya capable untuk mengatasi pandemi Cov-19”, ujar Tulus.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini terus mendengar aspirasi dari masyarakat. Sayangnya ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mahfud menjelaskan pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni karena kesusahan terhadap Covid – 19 khususnya dari kehidupan ekonomi. Namun ada juga yang tidak murni hanya untuk kepentingan kelompok.

“Pemerintah mengetahui sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya ingin menentang aja memanfaatkan situasi. Ada seperti itu,” jelasnya dalam konferensi pers, Sabtu (24/7/2021).

Mahfud mengatakan masyarakat harus berhati- hati, karena kelompok yang melakukan provokasi ini selalu menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah.

“Padahal prinsipnya pemerintah itu terbuka, dan merespon segala aspirasi masyarakat. namun sebaiknya aspirasi disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai protokol kesehatan. Seperti virtual meeting, webinar atau dialog di televisi,” katanya.

Menurut Mahfud sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan penanganan Covid – 19 untuk rakyat. Dengan menetapkan kebijakan penanggulangan yang berpedoman pada substansi UUD 1945. Namun diakui tidak semua aspirasi bisa difasilitasi, sehingga ada resistensi dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

“Pemerintah sadar ada ketakutan dan keresahan di masyarakat berkenaan dengan Covid – 19 yang trennya terus tidak menentu. Ada yang takut mati karena Covid, kedua takut mati karena ekonomi,”.

Hal ini juga terjadi di negara maju, karena alasan kehilangan kebebasan. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat resisten terhadap pembatasan kegiatan karena mengganggu jalannya perekonomian untuk bertahan hidup.

“Berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah memang muncul seruan di media sosial di galang kelompok tertentu untuk melakukan aksi terhadap kebijakan dalam menangani covid. Itu dimana mana terjadi. Di Indonesia terjadi juga,” jelasnya.

Sementara itu, Partai NasDem mengecam seruan aksi bertajuk ‘Jokowi End Game’ yang beredar di media sosial. NasDem mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sedang kesulitan. Karena itu, jangan memprovokasi.

“Ayo mari bangsa ini bersatu untuk memerangi COVID-19. Presiden dan jajarannya bekerja sangat keras PPKM darurat dilanjut PPKM level 1-4 punya banyak konsekuensi, akan ada kekurangan di sana-sini. Bukan malah ‘kompor’ dan mengkompromi demo,” kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem Charles Meikyansah, Jumat (23/7/2021).
Charles juga memberi pesan tegas untuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kondisi masyarakat yang serba kesulitan.

“Para politisi, siapa pun dirimu akan berhadapan dengan semua kekuatan bangsa, kalau hanya mau ambil keuntungan di tengah kesulitan sekarang ini,” tegas Charles.

Lebih lanjut, Charles memastikan bahwa akan mendukung segala kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Corona. NasDem, akan tetap bersama Jokowi menghadapi pihak-pihak yang mengambil keuntungan politik.

Charles mengingatkan tidak boleh ada yang mengambil kesempatan dalam situasi sekarang. Dia menekankan akan pentingnya gotong royong dalam menghadapi pandemi.

Selain NasDem, berbagai pihak mengkritik keras ajakan aksi tersebut. PPP menganggap seruan aksi ‘Jokowi End Game’ untuk turun ke jalan sebagai provokasi tak bertanggung jawab.

“PPP menilai mereka yang mengajak masyarakat untuk demo turun ke jalan di masa pandemi COVID-19 adalah kelompok tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri.

Partai Gerindra juga menyatankan aksi penyampaian pendapat tak turun ke jalan sehingga menimbulkan kerumunan.

“Kalau mengumpulkan orang banyak di situasi saat ini, menurut saya riskan sekali. Bisa menjadi klaster baru bagi yang berunjuk rasa sendiri,” kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat (23/7/2021).

Habiburokhman juga mempertanyakan soal tuntutan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Menurutnya, ada kalanya masa jabatan Presiden Jokowi pun akan habis.

“Tuntutan Jokowi mundur juga saya pertanyakan apakah tepat disampaikan saat ini. Toh, 2024 beliau habis masa jabatannya dan orang yang punya calon pemimpin bisa memilih calonnya tersebut,” ucap anggota Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan bahwa proses pemilihan presiden akan dilakukan tiga tahun lagi. Saat ini lebih baik difokuskan penanganan pandemi Corona. (**).

Pemerintah secara resmi mengganti nama PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 berlaku mulai 21-25 Juli 2021 mendatang. Tujuan PPKM Level 4 meningkatkan testing, tracing, treatment di masyarakat.

Hal itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 21-25 Juli 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa penguatan 3T dilakukan untuk melihat perkiraan suspek di wilayah kabupaten atau kota. “Akan ada testing lebih, akan ada perkiraan orang suspek, kalau tidak tercapai angka tersebut kita akan koreksi untuk menemukan suspek,” ujarnya saat konferensi pers bersama jajaran Menko, Rabu (21/7/2021).

Dikutip dari Inmendagri No.23 Tahun 2021, Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate lebih kecil dari sepuluh persen; testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.

Adapun ketentuannya jika positivity rate mingguan lebih kecil dari lima persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 1; jika positivity rate mingguan di atas lima persen – lebih kecil dari 15 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 5; dan jika positivity rate mingguan di atas dari 15 persen – lebih kecil dari 25 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 10; sedangkan jika positivity rate mingguan di atas 25 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 15.

Dalam peraturan Inmendagri tersebut juga disebutkan bahwa penetapan zonasi yang tetap akan menjadikan suatu daerah berkinerja sesuai yang diharapkan. “Dengan demikian daerah akan mencapai target minimal untuk bisa melakukan testing nantinya kita akan bisa satukan dengan laju terhadap estimasi penularan dengan varian delta,” ujar Yusharto.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo berharap masyarakat dapat bersama-sama menerapkan PPKM. Bila dalam pelaksanaan PPKM terjadi penurunan kasus positif Covid-19, maka tanggal 26 akan dilakukan pembukaan secara bertahap. “Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka tanggal 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Jokowi. (*)

Oleh : Sisca Andromeda )*

Masyarakat yang dirumahkan akibat dampak pandemi bisa bernafas lega karena akan mendapatkan bantuandari pemerintah. Bantuan ini sangat berharga, karena faktanya banyak yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka akan bisa membeli sembako dan kebutuhan lain dengan BLT tersebut. 

Saat pandemi, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Di antaranya kartu prakerja, BLT cash, sembako, bantuan bagi pemilik UMKM. Pemerintah sadar bahwa banyak yang terdampak pandemi dan ekonominya oleng karena gaji dipotong oleh perusahaan atau pemasukannya dari berdagang makin sedikit, karena daya beli masyarakat yang menurun.

Di masa PPKM level 4 akan diberikan bantuan lagi berupa BLT subsidi bagi para pekerja yang di rumahkan oleh perusahaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa skema pemberian bantuan upah bagi pekerja yang dirumahkan atau pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja masih dibuat. Rencananya bantuan tersebut sebesar 1,2 juta rupiah dan akan diberikan dengan sekali penyaluran.

Sri Mulyani menambahkan, bantuan ini tidak hanya diurus oleh Kementrian Keuangan, tetapi juga Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementrian Ketenagakerjaan. Kerja sama ini memang diperlukan karena para pekerja tentu berada di bawah Kemenaker.

Total anggaran untuk program bantuan ini sebesar 30 triliun rupiah, berupa bantuan untuk prakerja dan subsidi upah tenaga kerja. Dana sebesar ini tentu akan dibagi-bagi sehingga para pekerja yang membutuhkan akan mendapatkannya, dan pasti tepat sasaran. Penyebabnya karena sudah ada data dari Kementrian Ketenagakerjaan.

Bantuan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, karena pemerintah mengabulkan permintaan mereka. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Wijaya meminta pemerintah memberi subsidi gaji pekerja sebanyak 50%. 

Bantuan dari pemerintah menunjukkan bahwa Presiden dan seluruh jajarannya mengerti bahwa rakyat sedang kesulitan saat pandemi, tak hanya warga biasa tetapi juga para pengusaha kelas menengah ke atas. Para karyawan Mall dan tempat lain yang tutup selama PPKM level 4, akan mendapat subsidi dari pemerintah, sementara bossnya juga lega karena  tetap bisa makan walau tidak sedang bekerja.

Bantuan untuk para pekerja sangat dihargai karena jika mereka tidak masuk kerja, otomatis tidak mendapatkan gaji. Apalagi durasi PPKM daraurat sampai PPKM level 4 hampir sebulan, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan tabungan, jika tidak ada tentu mau tak mau harus berhutang. 

Para pekerja yang dirumahkan akibat perusahaannya merugi juga pusing karena bingung harus survive dengan cara apa. Sementara pegawai lain yang jam kerjanya dikurangi saat pandemi juga bingung karena gaji bisa dipotong hingga 50% oleh kantor.

Namun jika ada subsidi gaji dari pemerintah maka para pekerja itu bisa bernafas lega karena mendapatkan uang, sehingga bisa dibelikan sembako dan kebutuhan pokok lain. Pemerintah memang berusaha agar jangan sampai pandemi yang telah berlangsung selama setahun ini berubah menjadi krisis ekonomi jilid 2.

Bantuan yang diberikan sudah pasti tepat sasaran dan jangan sampai ada pihak yang berani untuk mengkorupsinya. Agar terhindar dari hal-hal negatif maka caranya adalah dengan mentransfer langsung subsidi itu ke rekening pekerja. Sehingga mereka bisa langsung memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari.

BLT subsidi bagi para pekerja  yang dirumahkan dan mendapatkan pemotongan jam kerja akan sangat efektif, karena bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Jangan sampai pandemi yang berawal dari penyakit, berubah menjadi krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu pemerintah sigap memberi bantuan, agar rakyat tidak kelaparan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute