Penulis: Gani Kaisiepo

Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan Papua tidak perlu diperdebatkan. Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menjadi bukti komitmen tersebut.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Otsus sendiri sudah berlangsung di Papua sejak tahun 2001. Pemerintah mencatat penyaluran dana otsus serta dana tambahan infrastruktur ke Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Januari 2021 menyebut, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp702,3 triliun, belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dalam periode 2005-2021. Dana otsus ini untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menkeu juga menjelaskan angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional sebesar 0,74% per tahun. Sedangkan bidang kesehatan, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang masih 0,17 tahun per tahun.

Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warga Papua dan Papua Barat, dana otsus akan diperpanjang hingga 2041 dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hingga saat ini dana Otsus Papua telah membawa perubahan bagi Papua. Sebagai contoh infrastruktur yang berhasil dibangun adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat dinilai sebagai pengakuan negara terhadap Papua sebagai daerah yang memiliki sifat khusus. Hal itu bisa dimaknai bahwa negara, menghormati masyarakat adat beserta hak tradisional dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Otsus merupakan keputusan politik antara Papua dan pemerintah pusat, yang sama-sama saling menguntungkan, dengan diterapkan secara rasional, moderat, demokratis, sebagai bagian jalan tengah. Jika pun ada kekurangan, maka kedua belah pihak bisa sama-sama duduk bersama.

Selama ini, dana Otsus sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk pendidikan kesehatan infrastruktur dan afirmasi atas orang asli Papua dimana melalui dana otsus juga digunakan membiayai Majelis Rakyat Papua.

implementasi Otsus di Papua juga sudah berhasil dan Otsus perlu berlanjut, karena tingkat ketergantungan pada fiskal otsus cukup besar. Apalagi berkat dana Otsus, pemerintah daerah Papua bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Memajukan orang Papua, perbaikan infrastrutur, kesehatan. Karena itu, dana Otsus ke depan harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

(Pemerhati sosial, ekomi dan politik)

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pandemi membuat kita semua bekerja sama untuk menanggulanginya. Termasuk juga 2 Ormas besar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Mereka jadi garda terdepan penanganan pandemi dan membantu pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat efek badai Corona.

Apa yang terjadi saat pandemi masih mencengkram Indonesia? Pemerintah sudah berusaha keras dengan membuat berbagai program seperti disiplin protokol kesehatan, PPKM level 4, dan lain sebagainya. Masyarakat juga wajib mendukungnya dan ikut menanggulangi dampak Corona, termasuk juga Ormasnya. Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga sigap membantu agar pandemi lekas berlalu.

Saat program vaksinasi nasional dimulai maka seluruh rakyat diminta untuk menurut. NU langsung mengeluarkan surat edaran yang menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi Corona. Sehingga diharap seluruh warga NU, mulai dari pengurus, anggota fatayat, sampai ke masyarakat nahdliyin mau divaksin.

Dukungan dari NU ini sangat berpengaruh karena jumlah nahdliyin di Indonesia cukup banyak, sehingga mereka akan mau diinjeksi dan mensukseskan program vaksinasi nasional. Ketika NU sudah mendukung maka tidak ada yang beralasan vaksin tidak halal, karena pengurus PWNU mengeluarkan surat edaran berdasarkan status halal MUI pada vaksin Corona. Selain itu, vaksin juga sudah lulus uji BPOM.

NU melalui NU Care yang berkerja sama dengan LAZISNU juga membantu sebagai garda depan dalam penanganan pandemi Corona dengan menyumbang ventilator ke RSPAD Gatot Soebroto. Ahyad Alfidai, manajer NU Care menyatakan bahwa NU Care selalu berpartisipasi dalam penanganan Corona sejak awal pandemi. Pemberian ventilator sebagai bentuk bantuan dan dukungan terhadap masyarakat yang sedang tepar karena Corona.

Selain NU, Ormas besar lain yakni Muhammadiyah juga turut membantu dalam penanganan Corona. Arif Jamali Muis, Wakil Ketua MCCC Muhammadiyah menyatakan bahwa PP Muhammadiyah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Corona di Indonesia. Yang terbaru, Muhammadiyah juga mendukung vaksinasi.

Jadi masyarakat yang merupakan warga Muhammadiyah diharap untuk ikut vaksinasi dan yakin bahwa injeksi ini tidak berbahaya. Karena sudah halal MUI, dan ada jaminan dari Muhammadiyah sendiri. Vaksinasi juga dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan beberapa tempat lain.

Arif menambahkan, PP Muhammadiyah sudah habis 300 milyar rupiah untuk membantu penanganan Corona di Indonesia. Bantuan ini ditujukan untuk berbagai program, di antaranya pelatihan bagi tenaga kesehatan, gerakan ketahanan pangan, dll.

Dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat berharga karena 2 Ormas besar ini memiliki warga yang sangat banyak. Sehingga baik nahdliyin maupun warga muhammadiyah mau divaksin, karena mendapat jaminan bahwa vaksin halal dan tidak berbahaya. Sehingga akan mensukseskan program vaksinasi nasional, mempercepat herd immunity, dan mempercepat berakhirnya pandemi.

Selain itu, Muhammadiyah dan NU mengeluarkan dana yang tak sedikit demi penanganan Corona di Indonesia. Mereka sadar bahwa pemerintah tidak bisa bertindak sendiri dalam mengatasi pandemi di negeri ini. Namun butuh bantuan dari masyarakakat, terutama Ormas yang berbasis massa. Sehingga program-program pemerintah untuk menangani Corona akan berhasil.

Berbagai dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat diapresiasi oleh pemerintah karena mereka tidak segan untuk mepromosikan program pemerintah untuk menanggulangi Corona, seperti protokol kesehatan 10M dan vaksinasi. Sehingga ketika program berhasil, pandemi akan lebih cepat selesai.

Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah memang sudah seharusnya mendukung program pemerintah, terutama untuk menangani Corona. Penyebabnya karena hanya dengan bekerja sama, maka rakyat yang diuntungkan. Penanganan efek pandemi akan lebih cepat selesai.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Indah Kumalasari )*

Di masa pandemi masih ada saja yang nekat untuk berunjuk rasa. Padahal demonstrasi jelas dilarang oleh polisi karena berbahaya di masa pandemi Covid-19. Jangan lupakan fakta bahwa unjuk rasa akan berpotensi besar menimbulkan klaster Corona baru, karena menimbulkan kerumunan.

Pandemi membuat kita semua berubah dan harus beradaptasi dengan keadaan, meskipun dengan setengah terpaksa. Selain menjaga kesehatan fisik, kita juga wajib menjaga kesehatan mental, karena jika tidak dikendalikan akan sangat berbahaya. Ketika emosi memuncak maka yang terpikir hanya menyalahkan pemerintah lalu mengajak massa untuk berdemo, karena mereka sumpek dan selalu mencari kambing hitam.

Demo yang diadakan sekelompok mahasiswa di Ambon beberapa waktu lalu menjadi contoh betapa emosinya anak-anak muda yang menentang PPKM darurat. Masyarakat juga tidak setuju akan demo ini karena para mahasiswa terlalu tersulut amarah lalu menyalahkan pemerintah, padahal mereka sudah dewasa dan tidak seharusnya menyalahkan pihak lain.

Masyarakat menentang unjuk rasa di masa pandemi karena jelas membentuk klaster Corona baru. Menurut data tim satgas Covid, per tanggal 20 Juli 2021, pasien Corona masih ada di kisaran 34.000 orang per hari. Jika ada demo tentu jumlah ini bisa bertambah, karena bisa jadi ada OTG yang menularkan virus Covid-19. Apa mereka tidak takut akan OTG?

Apalagi Corona varian delta bisa menular hanya lewat udara, dan saat demo rata-rata masker dilepas karena cuaca panas. Ketika berunjuk rasa dan berjalan berdempetan sebagai bentuk solidaritas, di sanalah virus Covid-19 bisa menyebar. Ketika ini terjadi, apa pendemo tidak takut akan kematian massal sebagai akibat terburuk dari infeksi Corona varian delta?

Demo ditentang karena massa selalu emosi dan berkutat pada masalah, padahal di masa pandemi seharusnya kita mencari solusi saling bekerja sama. Jangan malah menyalahkan pihak lain. Daripada lelah berunjuk rasa, bukankah lebih baik menggalang dana dan sembako untuk nantinya disalurkan kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri?

Lebih baik beramal dengan cara seperti ini, daripada demo, kepanasan, capek, dan akhirnya kena Corona. Unjuk rasa akan sia-sia karena jelas dibubarkan oleh aparat. Mereka boleh melakukannya karena memang saat pandemi, unjuk rasa dilarang keras, dan sudah ada payung hukumnya.

Selain itu, masyarakat juga wajib untuk mewaspadai demo saat pandemi yang diboncengi oleh pihak tertentu, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto menguatkan kewaspadaan masyarakat. Menurutnya, poster seruan aksi memang sengaja dibuat oleh oknum, untuk memprovokasi demo di tengah pandemi.

Wawan melanjutkan, memang ada kelompok yang sengaja menghasut masyarakat untuk berunjuk rasa besa-besaran. Kelompok ini sengaja memanfatkan suasana demo yang selalu panas, memperkeruh situasi, bahkan memprovokasi rakyat untuk menuntut Presiden Jokowi mundur. BIN sendiri sudah mengantisipasi melalui forum Kominda dan mencegah agar tidak terjadi chaos akibat demo.

Dalam artian, masyarakat diminta untuk waspada dan jangan terhasut, apalagi tersulut narasi di media sosial. Penyebabnya karena pemerintah sudah berusaha maksimal untuk menangani pandemi. Kebijakan seperti PPKM level 4 jangan malah ditentang dengan unjuk rasa, karena saat demo sangat rawan diboncengi oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politik.

Unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi tetapi ingat bahwa saat pandemi dilarang keras, karena tidak memiliki izin resmi dari kepolisian. Selain itu, demo jelas tidak boleh dilakukan karena akan sangat rawan dibonceng oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politik. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak terhasut narasi yang memprovokasi dan tetap tenang di masa pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintah kembali memberi bantuan berupa stimulus listrik kepada masyarakat, sampai akhir tahun 2021. Bantuan ini sangat berharga karena rakyat mendapatkan diskon, sehingga uang yang seharusnya untuk membayar listrik bisa dialihkan untuk membeli sembako dan kebutuhan lain.

Pandemi membuat warga menjerit karena ada yang gajinya dipotong oleh perusahaan, bahkan ada yang sengsara karena dirumahkan. Mereka bingung bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dan daya belinya otomatis menurun. Padahal menurunnya daya beli masyarakat membuat roda perekonomian negara melambat dan ini berbahaya, karena bisa menyebabkan krisis finansial di Indonesia.

Untuk mencegah hal-hal buruk seperti itu, maka pemerintah kembali memberi bantuan berupa subsidi listrik bagi rakyat, khusus bagi mereka yang memiliki daya 450 dan 900 KWH di rumahnya. Bagi rakyat yang listriknya 900, mendapatkan diskon tagihan sebanyak 25%. Sedangkan untuk yang listriknya 450 diskonnya 50%. Jadi uang yang seharusnya untuk full bayar listrik bisa dialihkan untuk membeli beras.

Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch menyatakan bahwa perpanjangan stimulus ketenagalistrikan merupakan langkah tepat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Juga sebagai bentuk perhatian negara terhadap rakyat yang sedang dalam kondisi kurang baik.

Mamit menambahkan, ada 4 keuntungan yang diberikan oleh stimulus listrik tersebut. Pertama, mengurangi beban masyarakat dan UMKM, kedua menjadi penggerak perekonomian, ketiga adalah menjaga daya beli masyarakat, dan terakhir keuangan PLN tidak terdampak. Sehingga menurut Mamit, kebijakan ini sudah sangat tepat.

Untuk subsidi listrik, anggarannya sebesar 4,97 triliun rupiah, untuk triwulan ketiga 2021 sebesar 2,43 triliun dan sisanya untuk triwulan keempat. Subsidi akan diambilkan dari APBN. Memang akan sedikit memberatkan beban negara, tetapi yang penting akan meringankan beban masyarakat, terutama rakyat kecil. Penyebabnya karena rata-rata listrik di rumah mereka berdaya 450 atau 900 KWH.

Jika subsidi listrik diambilkan dari dana APBN maka jelas tidak akan membebani PLN, karena tagihan diskon listrik tidak membuat perusahaan ini merugi. Namun diskon akan ditanggung oleh negara. Sehingga kebijakan yang menguntungkan rakyat tidak akan merugikan PLN dan karyawan-karyawannya.

Masyarakat sangat berterima kasih atas subsidi listrik, karena diskon sebesar 25% dan 50% sudah cukup lumayan. Sehingga diskon itu bisa dialihkan ke hal lain, misalnya membeli pulsa untuk smartphone ketika akan pembelajaran online, membeli gula dan sembako, dll. Kelihatannya diskon memang kecil, tetapi bagi wong cilik potongan senilai itu sudah lumayan untuk menurunkan beban mereka selama pandemi.

Ketika masyarakat bisa mengalihkan kebutuhan karena ada diskon, maka daya beli akan naik dan otomatis menggerakkan kembali roda perekonomian negara. Sehingga kondisi finansial Indonesia terselamatkan karena ada banyak transaksi pembelian dan penjualan. Kita akan selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu.

Daya beli masyarakat memang harus dinaikkan karena jangan sampai kegiatan di pasar terhenti karena pandemi. Penyebabnya jika uang terus ditahan, maka akan berbahaya. Justru roda perekonomian akan naik saat banyak yang berbelanja, jadi meski pandemi adalah masa prihatin, kita harus tetap belanja. Dengan tujuan untuk menolong para pedagang dan menggulirkan roda ekonomi negara.

Subsidi berupa diskon tagihan listrik sebesar 50% untuk daya 450 KWH dan 25% untuk daya 900 KWH sangat disyukuri oleh masyarakat, karena beban mereka sedikit berkurang. Dengan adanya penurunan tagihan maka uangnya bisa dialihkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Efeknya, daya beli masyarakat akan naik dan roda perekonomian negara terus bergulir dengan lancar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Ismail )*

PPKM level 4 diperpanjang sampai 2 Agustus 2021 demi menekan lonjakan kasus Corona. Penyebabnya karena jika mobilitas masyarakat tidak dikendalikan oleh PPKM, maka Covid-19 dikhawatirkan akan semakin menyebar luas.

Ketika awal PPKM darurat diberlakukan, kita berharap program ini bisa menekan kasus Corona di Indonesia. Namun sayangnya keganasan virus Covid-19 varian delta membuat banyak orang tumbang, sehingga setelah lebih dari 3 minggu, jumlah pasien masih tinggi. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jadi PPKM level 4 dan program ini diperpanjang lagi sampai awal agustus 2021.

Perpanjangan PPKM level 4 sudah diprediksi karena melihat jumlah pasien Corona yang grafiknya naik-turun, lalu naik lagi. Pernah pasien mencapai 54.000 orang per hari, lalu turun menjadi ‘hanya’ 34.000 orang, tetapi kemudian naik lagi jadi 40.000 orang per hari. Tak heran akhirnya PPKM level 4 diperpanjang, demi keselamatan kita bersama.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa perpanjangan PPKM level 4 karena lonjakan kasus Corona, akibat varian barunya (delta), yang juga menjadi masalah serius di banyak negara. Keputusan untuk memperpanjang PPKM dibuat berdasarkan masukan dari ahli kesehatan, menteri, hingga kepala daerah. Dalam artian, pemerintah tidak berbuat otoriter, tetapi memperhatikan usulan dan masukan dari para ahli.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetapi juga waspada mematuhi ketentuan yang ada, dan juga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Juga mendukung pemerintah, aparat, dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam artian, ketika semua bekerja sama maka akan kompak melawan ganasnya Corona, dan jangan panik karena ujian ini akan berlalu.

Pernyataan Presiden ini mengademkan hati rakyat, karena mereka merasa sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kita tentu tidak ingin ada kejadian buruk seperti di India, ketika ada kematian massal akibat Corona, sampai penguburan jenazah pun susah. Oleh karena itu, lebih baik mobilitas dan kegiatan masyarakat diatur lewat PPKM level 4, demi keselamatan bersama.

Ketika kasus Covid masih ada di angka 40.000 orang per hari maka ini masih mengkhawatirkan. Oleh karena itu, mari taati tiap aturan dalam PPKM level 4, agar selamat dari Corona. Jangan malah memprotes bahkan ikut-ikutan demo, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kesuksesan program pemerintah seperti PPKM didukung oleh warganya, dan harap mengerti karena situasi sedang menegangkan.

Lagipula ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya pada warung atau restoran, sudah boleh makan di tempat maksimal 20 menit. Sehingga pekerja bisa makan siang di luar seperti biasanya. Namun dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan seperti pegawai depot wajib pakai masker, ada tempat cuci tangan, dan ada jarak antar kursi. Pengunjung juga dibatasi, maksimal 50%.

Selama PPKM level 4 mari tingkatkan imunitas dengan makan yang bergizi, minum air mineral, susu, vitamin, dan olahraga ringan di rumah. Selain itu usahakan untuk berjemur selama minimal 10 menit, untuk mendapatkan vitamin D secara alami. Banyak-banyak berdoa dan beribadah agar hati tenang dan tidak galau selalu akibat efek PPKM level 4, karena Tuhan tidak akan memberi ujian di luar kemampuan umat-Nya.

Ketika PPKM level 4 diperpanjang maka masyarakat diharap sabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Penyebabnya karena jika PPKM dihentikan begitu saja, akan berbahaya, karena ada euforia saat banyak yang keluar rumah lalu traveling. Lantas mereka tertular Corona varian delta dan akibatnya terjadi kematian massal. Sabarlah dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Faruq Arfiansyah )*

Demonstrasi di masa pandemi Covid-19 membahayakan banyak pihak karena rentan menciptakan kluster baru Covid. Masyarakat pun mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas provokator demo di masa pandemi Covid-19.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memperbolekan rakyatnya untuk mengemukakan pendapat, termasuk dengan cara demonstrasi. Namun saat pandemi, kegiatan ini tentu dilarang keras karena ada kerumunan. Termasuk saat demo anti PPKM mikro di Ambon, di mana provokator unjuk rasa langsung dicokok.

Demo yang berlangsung tanggal 16 Juli 2021 lalu berlangsung panas. Ratusan mahasiswa ngotot agar pemerintah menghentikan PPKM mikro. Bahkan unjuk rasa dilakukan dalam 2 tahap, pertama pada pagi hari dan selanjutnya setelah jum’atan, dan berlokasi di depan kantor wali kota Ambon.

Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Leo SN Simatupang menyatakan bahwa ada 3 pendemo yang ditangkap karena ia bertindak sebagai provokator. Mereka akan diperiksa dan belum tentu dilepaskan begitu saja. Penyebabnya karena mereka memprovokasi banyak orang saat demo.

Kombes Pol Leo melanjutkan, semua pihak bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus demo. Polisi tidak akan memberikan izin unjuk rasa saat pandemi, karena menuruti Instruksi Mendagri, ditambah juga dengan Instruksi Wali Kota Ambon plus UU Karantina. Apalagi Ambon termasuk daerah yang terkena zona PPKM sehingga demonstrasi haram hukumnya.

Massa akhirnya membubarkan diri dan polisi membujuk mereka yang masih bertahan untuk pulang. Mereka sadar dan tidak melanjutkan demo karena polisi juga bersikap simpatik, dan tidak sampai ada kejadian yang parah seperti pembakaran ban atau yang lain.

Masyarakat mendukung penangkapan provokator karena ia memanas-manasi massa untuk merangsek ke depan dan melanjutkan demo. Padahal sudah jelas tidak ada izinnya, sehingga wajar jika acara ini dibubarkan. Jika provokator tidak ditangkap maka dikhawatirkan keadaan akan makin panas dan akan terjadi kerusuhan serta pelemparan batu.

Oleh karena itu, provokator langsung ditangkap, untuk tindakan preventif. Bisa jadi mereka yang jadi penghasut bukanlah mahasiswa, melainkan oknum yang menyaru, sehingga menyebabkan keadaan saat demo makin panas. Jangan sampai unjuk rasa diboncengi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan politis tertentu, karena bisa dibelokkan jadi aksi yang membahayakan.

Provokator juga masih diinterogerasi, apa benar mereka berstatus mahasiswa atau hanya orang suruhan. Interogerasi penting untuk mengetahui, siapa di balik aksi tersebut. Jangan sampai ada yang jadi dalang dan tertawa-tawa, sementara pendemo yang menjalankan aksinya. Tindakan ini tentu tidak benar, karena akan menghapuskan perdamaian di Ambon.

Selain itu, demo di masa pandemi tentu dilarang karena berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Tidak semua pengunjuk rasa tertib mengenakan masker, jika ada yang memakai bisa jadi hanya setengah alias tidak tertutup rapat, sehingga sangat berbahaya. Bisa jadi ia berstatus OTG sehingga menyebarkan virus covid-19 ke seluruh peserta unjuk rasa.

Kita tidak tahu siapa di antara pendemo yang berstatus OTG. Oleh karena itu, wajar ketika unjuk rasa dibubarkan oleh polisi. Ini bukanlah pelarangan demokrasi, melainkan bentuk pencegahan agar jangan sampai corona terus menyebar di Ambon. Jumlah pasien covid sudah terlalu banyak dan jangan sampai bertambah lagi.

Demonstrasi di Ambon yang dilakukan oleh mahasiswa jelas dibubarkan karena tidak memiliki izin resmi. Provokator juga wajar langsung ditangkap, karena ia berpotensi membuat massa jadi beringas. Jangan sampai tindakannya membuat berbagai kekacauan yang akhirnya merugikan masyarakat dan pemerintah daerah Ambon.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raditya Rahman )*

Selama PPKM level 4 ada banyak pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Masyarakat tidak usah takut rezekinya akan berkurang karena mobilitasnya dibatasi. Penyebabnya karena pemerintah menyalurkan berbagai bantuan selama PPKM level 4, sehingga bisa menolong kondisi finansial rakyat.

Perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 membuat masyarakat agak kaget, karena sebenarnya mereka ingin agar PPKM berakhir tepat waktu. Salah satu yang jadi faktor keberatan adalah banyaknya pembatasan, misalnya pedagang harus menutup lapak maksimal jam 8 malam. Sehingga mereka yang baru buka warung sore hari bingung bagaimana bisa menghabiskan dagangan dalam waktu singkat.

Namun PKL dan rakyat kecil tak perlu takut karena pemerintah berjanji akan menyalurkan berbagai bantuan pada mereka. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan memberi BPUM (bantuan produktif usaha mikro) dan sasarannya adalah pelaku usaha mikro (UMKM) yang terdampak pandemi, termasuk para pedagang kaki lima.

Sri Mulyani menambahkan, pada kuartal ke-3 pemerintah akan menyalurkan BPUM pada 3 juta peserta baru. Namun Presiden Jokowi minta agar ditambah 1 juta peserta lagi, sehingga totalnya 4 juta orang. Anggaran untuk program ini sebesar 4,8 triliun dan yang 1,2 triliun khusus untuk para pedagang kaki lima.

Selain BPUM, ada bantuan lain berupa BLT untuk para PKL, pemiik warung kecil dan warteg. Mereka masing-masing akan mendapatkan intensif usaha sebesar 1,2 juta rupiah. Sebanyak 1 juta PKL akan menikmati intensif ini. Nanti penyalurannya akan dibantu oleh aparat. Para PKL dan pemilik warteg senang karena mereka diperhatikan oleh pemerintah, karena saat PPKM level 4 pendapatan mereka berkurang.

Bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah adalah subsidi gaji. Sebanyak 8 juta pekerja atau buruh akan menikmati uang sebesar 1 juta rupiah, selama 2 bulan. Anggaran untuk program ini sebesar 8 triliun rupiah. Syarat untuk mendapatkannya masih sama dengan periode sebelumnya, yakni NIK dan harus terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan.

Masyarakat juga akan menerima diskon listrik, khusus untuk mereka yang memiliki daya listrik 450 dan 900 KWH di rumahnya. Diskon akan berlaku hingga bulan desember, sehingga akan memudahkan mereka dalam membayar rekening listrik. Jika memiliki daya 450 KWH diskonnya 50%, sedangkan untuk daya 900 KWH diskonnya 25%.

Kartu prakerja juga masih akan dibuka lagi, karena masih banyak yang membutuhkannya. Penyebabnya karena di masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka bisa mendaftarkan diri di program ini. Peminat kartu prakerja sangat banyak, karena ada berbagai kelas yang disediakan, mulai dari wirausaha hingga bahasa.

Dengan mengikuti kartu prakerja maka akan mendapatkan skill dan uang saku, sehingga keterampilan itu bermanfaat sebagai modal membuka usaha baru. Mereka akan jadi pengusaha dan membuka lapangan kerja baru serta membantu pemerintah. Sehingga akan banyak yang tertolong karena memiliki pekerjaan.

Pemerintah benar-benar memikirkan bantuan apa yang tepat bagi rakyat, dan hampir semua sektor mendapatkannya. Mulai dari pengangguran yang bisa menikmati fasilitas di kartu prakerja, para pedagang kecil yang mendapat BPUM, serta para PKL dan pemilik warung serta warteg yang juga mendapatkan dana dari pemerintah. Bahkan pekerja dan warga biasa juga mendapat bantuan berupa insentif dan diskon listrik.

Berbagai bantuan dari pemerintah akan sangat bermanfaat, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak pandemi. Mereka bisa bernafas lega karena memiliki uang untuk membeli sembako dan kebutuhan lain, karena selama PPKM pendapatan agak menurun. Bantuan dari pemerintah adalah bentuk perhatian dan rakyat sangat berterima kasih karenanya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui gangguan keamanan yang dilakukan KST Papua sejak bulan Januari hingga Juni 2021 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Memang benar terjadi peningkatan kasus akibat gangguan KST yakni tercatat 33 kasus yang terjadi di lima kabupaten,” ujar Kapolda.

Lima kabupaten yang terjadi gangguan yang dilakukan yakni Kabupaten Puncak 17 kasus, Kabupaten Intan Jaya sembilan kasus, Mimika, Yahukimo dan Pegunungan Bintang masing-masing dua kasus. Dikatakan, gangguan keamanan yang dilakukan KST terbanyak kasus penembakan hingga mengakibatkan 23 orang meninggal, termasuk 10 anggota TNI-Polri dan sembilan warga sipil.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan bahwa konflik di Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Ia meminta pemerintah tegas terhadap KST di Papua.

“Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KST. Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KST ini,” kata Sukamta.

Selain itu, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran perlu juga dilakukan. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

“Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ungkapnya.

Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua 2021 menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan berjalan sesuai rencana. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Harian PB PON Yunus Wonda pada Senin (26/7/2021)
“Persiapan sesuai rencana baik dari segi persiapan maupun kelengkapan peralatan,” ujar Wonda.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa dari 56 disiplin olahraga pada PON XX Papua 2021, 36 diantaranya merupakan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sementara PB PON bertanggungjawab terhadap 20 cabang olahraga lainnya. Tantangan terbesar bagi pihaknya adalah pengelolaan semua venue secara berkala dan berkelanjutan.

“Tanggung jawab PB PON melalui APBD Papua,” tambah Wonda.
Menyikapi hal tersebut, pengamat Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa event Pon XX merupakan semiotik pemerintah terhadap dunia internasional bahwa permasalahan Papua sudah menemukan titik terang. Segala kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintah pusat telah membuahkan keamanan dan ketertiban di tanah Papua.
“Event Pon XX merupakan semiotik pemerintah terhadap dunia internasional bahwa permasalahan Papua sudah menemukan titik terang. Segala kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintah pusat telah membuahkan keamanan dan ketertiban di tanah Papua” ujar Jim Peterson.
Lebih lanjut, Jim Peterson mengatakan bahwa sudah sepatutnya seluruh lapisann masyarakat, baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat turut berpartisipasi menyukseskan PON XX di Papua. Bentuk dari partisipasi tersebut dapat berupa opini positif yang membangun maupun kontribusi pemikiran, tenaga hingga dana.

“Sudah sepatutnya seluruh masyarakat, baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat berpartisipasi menyukseskan PON XX di Papua. Bentuknya dapat berupa opini positif yang membangun maupun kontribusi pemikiran, tenaga hingga dana”, tambah Jim Peterson.

Guna mengantisipasi peningkatan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah, pemerintah memutuskan memperpanjang kembali pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan bahwa selain membatasi pergerakan orang secara ketat dalam skala mikro, upaya agresif testing dan tracing dalam setiap munculnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 sangat diperlukan untuk mengetahui sumber penularan dan meluas ke mana saja penularannya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa harus disadari bersama salah satu sumber dari permasalahan dalam penanganan pengendalian Covid-19 yang kita hadapi saat ini adalah ketidakdisiplinan sebagian masyarakat dalam menjalankan Prokes.
Munculnya sejumlah klaster baru di berbagai daerah, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, merupakan bukti dari abainya sebagian masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 5M, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, David Chaniago, mengatakan bahwa kunci dari penanggulangan pandemi cov-19 adalah disiplin ketat prokes. Sebab melalui metode ini vulneribility masyarakat terhadap ancaman pandemi covid-19 menjadi lebih kuat.

“Kunci dari penanggulangan pandemi cov-19 adalah disiplin ketat prokes. Sebab melalui metode ini vulneribility masyarakat terhadap ancaman pandemi covid-19 menjadi lebih kuat”, ujar David