Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemerintah terus melanjutkan dan mempercepat penyaluran Bansos di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Masyarakat pun mengapresiasi upaya tersebut guna mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak virus Corona.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran PKH 10 Juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako 18,8 juta KPM dan perpanjangan BST Mei-Juni 10 Juta KPM.

Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar Bansos dapat disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya Bansos yang akan digulirkan.
Percepatan penyaluran Bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran Bansos penerima keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak agar bantuan sosial cair pada bulan Juli 2021 seiring diterapkannya PPKM Darurat.

Sri Mulyani selaku Menteri Kauangan juga menyampaikan, bahwa perlindungan sosial melalui Bansos akan segera diakselerasikan pembayarannya. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya kegiatan pelaku usaha, utamanya sektor wisata, transportasi, pendidikan, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp 600.000 sekaligus. Namun, ia meminta BST digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Risma menekankan, percepatan Bansos ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana Bansos. Pengawasan Akan dilakukan dari struk belanja penerima manfaat.

Secara terperinci, untuk besaran BST yang akan disalurkan adalah senilai Rp. 300.000 per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Menurut Risma, BST kemungkinan akan tersalur paling lambat pekan depan.

Sementara itu, target penyaluran BST perbulan akan menyasar 10 juta penerima bantuan. Kemudian, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima program keluarga harapan sebanyak 10 juta.

Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).Lebih lanjut, ia menegaskan, penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran kementerian sosial. Sebab, ada tambahan anggaran dari pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada Mei dan Juni sebanyak Rp 2,3 triliun.

Risma juga mendorong Himbara agar dapat mengakselerasikan penyaluran Bansos melalui kartu elektronik. Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian dari upaya Menteri Sosial untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran bantuan sosial agar selaras dengan arahan Presiden Jokowi.

Risma mengatakan Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tetap sasaran. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa PPKM seperti saat ini. Untuk bantuan sosial non-tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda), karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah. Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data.

Dirinya juga mengakui, bahwa untuk penerima bantuan pada skema Bansos yang baru terkait PPKM memang perlu terobosan. Usulan penggunaan transaksi digital tersebut merupakan bagian dari upaya risma dalam melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran Bansos. Selain itu, dirinya juga terus mendorong pemda agar dapat meningkatkan verifikasi dan validasi data.
Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga. Terobosan ini tentu saja akan mempercepat proses pemberian bantuan, apalagi bank memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu yang dirasa cukup lama.

Bantuan sosial merupakan suntikan untuk masyarakat yang terdampak sejak awal pandemi dan PPKM Darurat. Ketika PPKM diberlakukan maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar tetap dapat membeli bahan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari. Tentu saja hal ini perlu mekanisme percepatan agar masyarakat tidak lama menunggu datangnya bantuan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ahmad Rivai )*

Organisasi Kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam penanggulangan pandemi Covid-19, tidak terkecuali sebagaimana yang sudah dilaksanakan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah. Hal tersebut merupakan implementasi undang-undang bahwa Ormas wajib berkontribusi bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Krisis Kesehatan telah terjadi di mana mana, Rumah Sakit kehabisan oksigen, berita duka hampir kita dengar setiap hari.

Sementara itu krisis ekonomi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sehingga sangat penting bagi semua pihak untuk saling membantu tanpa melihat perbedaan dan saling peduli dalam meringankan beban dan kesulitan. Protokol kesehatan sudah semestinya menjadi kesadaran yang dipupuk demi mengakhiri pandemi covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpendapat, menaati protokol kesehatan merupakan salah satu wujud aktualisasi ketakwaan kepada Allah dalam konteks menghadapi situasi pandemi covid-19. Di tengah pandemi yang belum reda, Haedar menilai diperlukan sikap seksama dalam menaati protokol kesehatan oleh seluruh warga bangsa sebagai salah satu bentuk ikhtiar.

Perlu diketahui juga bahwa angka kesembuhan Covid-19 dalam beberapa hari terakhir mengalami tren kenaikan. Bahkan, data Satgas Covid-19 Kemenkes menunjukkan bahwa angka kesembuhan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 mencapai rekor tertinggi sebanyak 39.747 pasien, sehingga kini total pasien yang sembuh mencapai 2.471.678 orang.

Angka tersebut rupanya menempatkan Indonesia pada urutan kedua setelah India dengan 40.052 pasien sembuh. Dua hari sebelumnya, angka kesembuhan juga memecahkan rekor yang sama. Defy Indiyanto Budiarto selaku Tokoh Muda Muhammadiyah menyambut gembira tren angka kesembuhan kasus Covid-19 ini, serta memberikan apresiasi terhadap kinerja para dokter dan elemen tenaga kesehatan (nakes) lainnya, serta kinerja pemerintah atas penanganan Covid-19.

Menurut Defy, kabar tingginya angka kesembuhan ini tentu harus ditonjolkan baik oleh media massa maupun juru bicara penanganan Covid-19. Sebab kabar positif seperti ini justru dapat meningkatkan imun dibandingkan dengan kabar negatif seperti tingginya kasus positif dan kematian yang bertebaran di mana-mana.

Dirinya juga mengajak kepada semua pihak untuk saling bergandeng tangan dalam mematuhi apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat dan tidak saling menyalahkan. Sebab, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, hal yang dibutuhkan adalah persatuan dan bersama-sama memerangi Covid-19.

Selain itu, dirinya juga mendorong kepada pemerintah untuk dapat mengoptimalkan vaksinasi yang menyasar semua kelompok masyarakat. Bahkan bila memungkinkan dilakukan booster vaksin ke-3 terutama bagi tenaga medis, mengingat virus delta yang sangat ganas dan sudah menyebar.

Defy juga mengaku optimis jika semua pihak saling bergandeng tangan dan memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah, serta kedisiplinan yang tinggi maka masyarakat Indonesia akan dapat melalui wabah virus corona ini.

Sementara itu, Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Masjid KH Abdul Manan Ghani memberikan dukungan atas diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.

Ia mengatakan, kebijakan pemimpin terkait langsung dengan kemaslahatan rakyatnya. Sebelumnya, ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan, NU siap membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, NU memiliki satgas covid-19 dan ikut menyalurkan bantuan sebesar Rp 600 miliar. Kendati dalam penganganan Covid-19 masih banyak kekurangan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memelihara kesehatan masyarakat.

Said juga menegaskan, bagaimanapun ada niat sungguh dari pemerintah untuk segera mengatasi wabah ini. Pada kesempatan berbeda, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif meminta kepada para tokoh masyarakat dan ulama agar dapat memberikan edukasi kepada rakyat terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Samsul menuturkan, pandemi Covid-19 Harus dijadikan sebagai momen introspeksi diri sehingga tidak perlu adanya rasa pesimis terhadap kondisi sekarang. Samsul juga meyakini jika pandemi sudah terlewati, masyarakat akan makmur dan sejahtera. Untuk sementara memang tidak enak, tetapi yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menikmati hasilnya.

Baik Muhammadiyah dan NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, pemerintah tentu saja dapat menjadikan kedua ormas tersebut sebagai mitra dalam menangani pandemi covid-19.

) *Penulis adalah warganet tinggal di Batam

Oleh : Gita Kusumadewi )*

Warga banyak yang mendukung vaksin karena mereka ingin segera bebas dari ancaman penularan corona. Mereka juga berkampanye agar banyak yang mau divaksin dan mengecam pihak antivaksin.

Ketika vaksin corona ditemukan maka masyarakat amat senang karena mereka memiliki harapan untuk mengakhiri masa pandemi secepatnya. Penyebabnya karena setahun lebih pandemi, mereka didera kecemasan, seolah-olah corona menjadi penyakit yang akan diderita oleh semua orang. Namun saat ada vaksin tentu virus covid-19 akan loyo.

Program vaksinasi nasional dimulai awal tahun 2021 dan mayoritas masyarakat menyetujuinya. Menurut survey dari Lembaga Survey Indonesia (LSI), sebanyak 85% warga setuju akan vaksin, sedangkan yang menolak tidak sampai 10%. Survey lain juga menunjukkan bahwa 68,6% masyarakat percaya bahwa vaksin bisa menangani corona.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan puas dengan hasil survey tersebut. Menurutnya, hasil survey menunjukkan dukungan yang cukup besar dari sudut pandang opini masyarakat. Dalam artian, hal ini amat bagus karena makin banyak yang setuju dengan vaksinasi, maka makin cepat terbentuk herd immunity dan kita bisa mengakhiri masa pandemi secepatnya.

Banyaknya masyarakat yang setuju akan vaksin ini membuat pemerintah gembira karena ada kerja sama yang baik antara kedua belah pihak. Berarti makin banyak yang sadar bahwa vaksin adalah ikhtiar untuk mendapatkan kesehatan dan imunitas dari corona. Masyarakat mendukung program pemerintah karena memang program itu dibuat untuk kebaikan mereka sendiri.

Apalagi vaksin digratiskan 100% sehingga tidak memberatkan warga. Berbeda dengan masyarakat di negara lain seperti Singapura yang harus membayar cukup tinggi untuk mendapatkan 2 kali injeksi vaksin. Sehingga vaksinasi yang gratis memang sudah seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan hasil survey LSI sejalan dengan temuan di lapangan. Penyebabnya karena saat ini lebih banyak masyarakat yang setuju akan vaksin, daripada yang tidak setuju. Beda dari beberapa waktu lalu, saat ada kalangan yang tidak mau divaksin karena tidak percaya adanya corona.

Banyaknya yang setuju akan vaksinasi tentu melegakan, karena berarti mereka memang sadar bahwa saat ini masih masa pandemi. Sangat sedikit yang masih menyangkal adanya virus covid-19, mungkin karena mereka sudah melihat pasien corona dengan mata kepala sendiri atau merasakan derita sakitnya sendiri.

Selain itu, banyak yang pro vaksinasi menunjukkan kedewasaan masyarakat dan mereka tidak percaya akan hoaks tentang corona dan vaksinasinya. Misalnya ketika ada yang men-share tentang vaksin yang mengandung ini dan itu, maka akan banyak yang menyanggah dan berkata bahwa vaksin itu aman, lolos uji BPOM, dan sudah halal MUI.

Adanya masyarakat yang masih termakan hoaks corona dan terpengaruh oleh kaum antivaks (anti-vaksin) merupakan sebuah ganjalan dari vaksinasi. Mereka masih tetap ngeyel tidak mau divaksin, dan yang lebih menyebalkan lagi jika kena corona berkata bahwa ini adalah takdir. Padahal takdir buruk bisa dicegah, salah satunya dengan vaksinasi.

Masyarakat yang pro vaksinasi jumlahnya tentu lebih banyak daripada antivaks, sehingga mereka turut menjadi duta vaksin dan turut mengkampanyekan program ini di media sosial. Contoh paling sederhana adalah ketika ada yang sudah selesai divaksin, maka ia berfoto dan menunjukkan bahwa injeksi yang didapat tidak membuatnya sakit. Malah ia senang karena akan bebas corona.

Mayoritas masyarakat mendukung vaksinasi dan pemerintah senang karena mereka sadar, bahwa program ini dibuat demi keselamatan mereka sendiri. Pandemi yang tidak dikendalikan dengan vaksinasi akan menjadi mimpi buruk yang sangat mengerikan, karena akan terjadi kematian massal. Oleh karena itu, mari kita vaksinasi dan menjadi duta vaksin di media sosial.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua mendapat penolakan keras dari masyarakat. Selain membuat kekacauan dan penderitaan warga, kelompok tersebut hanya menghambat berbagai program untuk memajukan Papua. Masyarakat mendukung penuh TNI/Polri menumpas kelompok tersebut.

Kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror telah mendapatkan label sebagai teroris, pelabelan tersebut rupanya menjadikan beberapa pihak merasa khawatir atas perubahan nama tersebut, salah satu kekhawatirannya adalah tertutupnya ruang dialog. Padahal pemerintah sebenarnya telah berupaya membuka ruang dialog, namun OPM dan KKB menolaknya.

Jika demikian, tentu saja kelompok separatis dan teroris di Papua haruslah ditumpas, apalagi kelompok tersebut dikenal sebagai kelompok yang gemar menebar teror, bahkan mereka juga membunuh warga Sipil secara keji.
Saat Kapolri dijabat oleh Tito Karnavian, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka ruang dialog asalkan tak ada permintaan berlebihan. Namun, juru bicara OPM, Sebby Sambom, menegaskan dialog tidak diperlukan karena yang diperjuangkan adalah kemerdekaan Papua.

Perkataan tersebut tentu saja menunjukkan bahwa penumpasan teroris di Papua semestinya dilakukan serupa dengan penumpasan teroris di Poso. Toh, ketika pemerintah menumpas teroris di Poso, kiranya tidak ada yang protes.

Merujuk pada undang-undang Terorisme, pada UU tersebtu tidak mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan teror di tempat tertentu. Definisi terorisme mencakup perbuatan, bukan locus atau tempat berlangsungnya perbuatan teror.

Direktur Penegakkan hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengungkapkan, bahwa label teroris untuk kelompok bersenjata di Papua diberikan untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan. Menurut Eddy, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah tentu dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah aksi teror. Sehingga, peluang-peluang yang selama ini tidak tersentuh yang dilakukan KKB in diharapkan dengan kerangka UU Nomor 5/2018, itu mempersempit gerakan. Dia menuturkan, bahwa selama ini upaya pemerintah untuk mencegah aksi KKB di Papua terbatas. Pemerintah hanya bisa mengatasi aksi-aksi KKB lewat peradilan tindak pidana khusus.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris. Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lokal.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris. Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KKB di Papua yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris. Mahfud menjelaskan, meskipun KKB bertindak sangat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Dirinya juga mengklaim, bahwa lebih dari 90% masyarakat Papua tidak ada masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, masyarakat asli Papua yang memilih jalan menjadi teroris (KKB) jumlahnya justru jauh lebih sedikit.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Artinya pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme.

Ancaman tersebut ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pemerintah resmi menetapkan KKB sebagai teroris. Masyarakat sudah mulai gerah dengan ulah OPM dan segenap organisasi sayapnya yang kerap menebar teror dan provokasi, sudah saatnya mereka ditumpas karena tidak ada lagi ruang dialog yang mungkin dilakukan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

PEMERINTAH Papua menegaskan kesiapan mereka menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada 2-15 Oktober mendatang. Dalam hitung mundur 100 hari menjelang pembukaan PON, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano berani menjamin bahwa Papua sangat aman untuk menyelenggarakan pesta empat tahunan yang telah tertunda satu tahun akibat pandemi COVID-19.

“Saya memberitahu kepada para gubernur, 33 KONI provinsi di seluruh Indonesia dan para atlet bahwa Papua aman, Papua damai, dan Papua siap untuk melaksanakan PON 2020,” kata Benhur. Pernyataan tersebut disampaikan Benhur menjawab kekhawatiran publik yang sempat meragukan PON Papua karena isu keamanan antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata beberapa bulan lalu.

Dia memastikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dengan isu keamanan di Papua sebab itu terjadi jauh dari lokasi venue maupun tempat tinggal atlet. Tak hanya jaminan keamanan, Benhur juga memastikan bahwa PON Papua dapat berjalan lancar berkat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di empat klaster PON yang terus dipacu. Upaya itu diharapkan bisa mencegah risiko penularan selama ajang tersebut berlangsung. “Sesuai dengan perintah presiden bahwa masyarakat harus divaksin, yang menjual aksesoris harus divaksin, atlet dan yang akan menonton juga harus divaksin. Itu terbukti di empat klaster, sekarang antusias mereka untuk datang divaksin cukup tinggi,” tuturnya.

“Kami juga sudah melakukan penyemprotan malaria di empat klaster ini.” Demikian juga dengan persiapan arena pertandingan. Menurut Benhur, venue-venue di empat klaster PON sudah tuntas 100 persen dan siap digunakan. Dia berharap meski PON Papua sudah siap secara fisik, komunikasi dan koordinasi antara Panitia Besar (PB PON) dan pemerintah daerah tuan rumah penyelenggaraan PON dapat berjalan lebih mulus sehingga persiapan PON tetap optimal. “Venue-venue di empat klaster sudah siap 100 persen. Yang terpenting adalah komunikasi, koordinasi dan keterbukaan harus dilakukan dengan baik karena ini adalah pesta olahraga terbesar”. (*)

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Kartikasari Broto Asmoro mengatakan sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan vaksin COVID-19 terbukti dapat memberikan perlindungan varian delta atau varian b.1.617.2. Varian tersebut sebelumnya dikenal dengan dengan nama varian ‘India’.

dr Reisa memaparkan data terbaru dari Public Health England (PHE) menemukan dua dosis vaksin COVID-19 Astrazeneca 92% efektif mencegah rawat inap yang disebabkan varian delta dan tidak menunjukkan adanya kematian di antara mereka yang divaksinasi.

Ia juga mengatakan vaksin menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi terhadap varian alpha atau b.1.1.7 yang sebelumnya disebut varian ‘kent’ Inggris dengan menurunkan 86% rawat inap dan tidak ada kematian yang dilaporkan.
Lebih lanjut dr Reisa mengatakan efikasi yang lebih tinggi terhadap penyakit parah dan rawat inap akibat COVID-19 juga didukung oleh data terbaru yang menunjukkan respon sel t yang kuat terhadap pemberian vaksin COVID-19 Astrazeneca.

Hasil ini diduga memiliki korelasi terhadap perlindungan yang tinggi dan bertahan lama. Laporan tersebut dibuat berdasarkan analisis terhadap 14.019 kasus varian delta. Adapun varian delta adalah kontributor utama gelombang infeksi yang saat ini terjadi di India dan sekitarnya.

“Baru-baru ini menggantikan varian alpha sebagai strain dominan di Skotlandia dan telah menyebabkan peningkatan kasus yang signifikan di Inggris,” ujar dr Reisa.

dr Reisa menjelaskan pada Mei 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan juga telah mengumumkan hasil kajian yang menyatakan vaksin sinovac efektif mencegah kematian. Vaksinasi dosis lengkap secara signifikan dapat menurunkan risiko dan mencegah COVID-19 bergejala berat.

Studi yang dilakukan pada 13 januari sampai 18 maret 2021 lalu dan melibatkan lebih dari 128 ribu orang tersebut menunjukkan vaksinasi menurunkan risiko perawatan dan kematian.

“Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa vaksinasi Sinovac dosis lengkap bisa menurunkan atau bisa mengurangi risiko COVID-19 sebanyak 94%,” kata dr Reisa.

Lebih lanjut dia menegaskan kajian itu sangat jelas menunjukkan pemberian vaksinasi lengkap 2 dosis bisa menurunkan risiko terinfeksi COVID-19 dan mencegah kematian. Tidak hanya itu, pemberian vaksinasi sinovac 2 dosis dapat mencegah sekitar 96% risiko perawatan dan 98% kematian karena COVID-19.

Studi-studi itu menunjukkan vaksinasi lengkap sangat disarankan karena vaksinasi pemberian dosis pertama itu belum cukup melindungi.

“Apabila masyarakat sudah menerima vaksinasi penuh atau lengkap, akan jauh lebih efektif dalam menurunkan risiko COVID-19 baik perawatan maupun kematian,” ujar dr Reisa. (*)

Presiden Jokowi resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Namun sejumlah pelonggaran telah diputuskan untuk sejumlah sektor. Perpanjangan dilakukan agar penularan COVID-19 terkendali.

Beberapa tokoh pejabat di DPR hingga kepala daerah memberikan tanggapan mereka terkait perpanjangan PPKM ini.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan ada sejumlah perbedaan dari PPKM sebelumnya yakni adanya pelonggaran di sektor ekonomi.

“Ya perbedaan, perbedaannya ya dimungkinkan PKL bisa jualan tapi dengan jam-jam tertentu boleh buka dan sebagainya, ada,” kata Sultan HB X.

Meski begitu, Sultan HB X menjelaskan bahwa penyekatan tetap akan dilakukan karena menjadi salah satu cara untuk mencegah mobilitas masyarakat.
Untuk Jalan Malioboro, akan diberlakukan sistem buka tutup. Harapannya, para pedagang di kawasan Malioboro bisa kembali mencari nafkah.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar tak lupa meningkatkan tracing (pelacakan) dan testing (tes COVID-19). Bamsoet juga meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Yang lebih penting lagi, Bamsoet meminta pemerintah memastikan bantuan sosial didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran kepada seluruh sektor yang terdampak PPKM Level 4 ini.

Kepada aparat, Bamsoet meminta agar melakukan pendekatan yang persuasif, edukatif, solutif, dan humanis namun tegas dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap pelanggar PPKM. Sehingga, masyarakat juga dapat memahami dan mematuhi aturan PPKM Level 4 ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS di Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah fokus dan serius mengendalikan pandemi COVID-19. Netty meminta pemerintah menghindari manajemen Asal Bapak Senang (ABS).

“Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip managemen Asal Bapak Senang,” ujar Netty.

Di masa perpanjangan PPKM ini, Netty berharap pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes. Seperti obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. Menurut Netty mengurangi mobilitas harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

“Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ia mendukung keputusan Presiden Jokowi walaupun pahit, karena perpanjangan PPKM demi keselamatan rakyat.

“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” ujar Dasco.

Selain mematuhi PPKM, Dasco meminta masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sebab kunci sukses dari segala kebijakan pemerintah untuk menekan COVID-19 adalah kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan.

“Kita semua berharap perpanjangan PPKM Level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka COVID-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih,” tegasnya.

Selin itu, menurut Dasco permerintah juga sudah mengalokasi anggaran cukup besar bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berupa Bansos Tunai dan stimulus lain. (**)

Jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkat pesat sejak Juni 2021 . Penularan virus corona varian Delta turut menyumbang ledakan kasus Covid-19 di Indonesia semua Propinsi di Indonesia. Saat ini beberapa daerah berupaya menekan kasus covid-19 melalui vaksinasi, hal ini juga dilakukan di Kota Palangka Raya. Fairid mengajak warga Kota Palangka Raya untuk mau divaksinasi demi menjaga imun tubuh dimasa pandemic covid-19 seperti sekarang saat ini pun di berlakukan PPKM Mikro darurat dan di setiap Kelurahan diberlakukan pula penyekatan agar warga yang keluar masuk dapat terpantau dengan seksama juga pelaku usaha dapat mentaati jam buka dan tutup saat berusaha,” kita minta maaf atas ketidaknyamanan ini ,hal ini demi kepentingan bersama menekan kasus penularan covid-19 .”kata Fairid Naparin

Sementara itu Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Emi Abriyani mengingatkan pelaku usaha untuk lebih memperketat protokol kesehatan agar tidak lagi ditemukan pelaku usaha saat operasi yustisi berjalan terkonfirmasi covid-19 dan saat pemberlakuan PPKM Mikro Darurat dapat lebih mentaati aturan dari Pemerintah Daerah sehingga menekan kasus terkonfirmasi covid-19,” kita mengharapkan kesadaran warga Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan Prokes agar tidak terkonfirmasi covid-19 khususnya bagi pelaku usaha.”jelas Emi Abriyani Kasus terkonfirmasi covid-19 persenin 12 juli 2021 kasus covid-19 di Kota Palangka Raya sebanyak 8.117 kasus dan terjadi penambahan 53 kasus ,sembuh dari covid-19 sebanyak 6.955 terjadi penambahan 20 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 250 terjadi penambahan 5 orang hal ini yang diupayakan Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya untuk terus ditekan dan diatasipasi.

Hal senada juga disampaikan oleh WAKIL Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengimbau pedagang dan pembeli di pusat perbelanjaan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutama diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Seperti diketahui, sebelumnya beberapa pusat perbelanjaan seperti yang terjadi di Pasar Baru yang terjadi kerumunan dikarenakan banyak warga yang berbelanja kebutuhan jelang Hari Raya Idulfitri.

Setelah menerima informasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung langsung membahasnya secara internal dan menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kewilayahan terkait untuk mengatasi hal tersebut. “Kemarin kita menegaskan seperti Dinas terkait, Satpol PP, Dishub beserta Kewilayahan untuk meminimalisasi kerumunan itu,” katanya.

“Jadi bisa saja di dalam itu dikasih pembatas. Dan kita selalu ingatkan, baik kepada pedagang dan pembeli itu protokol kesehatannya, memakai masker, jaga jarak, dan yang lainnya,” lanjutnya. Wakil wali kota mengajak masyarakat agar tidak lelah untuk menerapkan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih terjadi. Sehingga tidak akan terjadi ledakan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.

“Karena pengalaman sebelumnya, ledakan penyebaran covid-19 itu biasanya terjadi setelah libur panjang, 2 minggu sampai 1 bulan. Itu sudah terbukti saat libur panjang Oktober dan akhir tahun lalu. Jadi kita cukup khawatir dengan libur panjang kali ini,” ucapnya.

Warga diminta untuk saling mengingatkan. “Karena di satu sisi pelaku ekonomi merasa ‘marema’ saat ini setelah beberapa lama sepi. Cuma kita ingatkan lagi ledakan itu bisa terjadi kalau kita abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan,” katanya.

Di luar itu, Yana pun menyampaikan penutupan jalan di Kota Bandung merupakan upaya untuk meminimalisasi kerumunan yang kerap terjadi di beberapa titik. Oleh karena itu, warga dilarang keras membuka penutup jalan yang telah ditentukan. “Kalau benar ada oknum (yang membuka penutup jalan) saya pikir tangkap saja, tidak boleh itu, kan (penutupan jalan) itu demi kebaikan,” ucapnya.

Penutupan jalan untuk mengurangi kerumunan seperti di kawasan Dipatiukur. “Kalau sampai ada oknum (yang membuka penutup jalan), apalagi untuk kepentingan sendiri itu seolah-olah dzalim,” katanya. “Saya ingatkan terus, pandemi covid-19 ini belum selesai. Pemerintah Kota Bandung tidak akan lelah mengingatkan warga bahwa protokol kesehatan itu kuncinya,” lanjutnya. (*)