Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat mengapresiasi tindakan tegas TNI AU terhadap oknum yang melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih diminta untuk tidak terprovokasi, karena permasalahan ini sudah ditangani oleh TNI AU dan tersangkanya sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Ketika ada kasus penganiayaan di Merauke terhadap penyandang tunawicara, maka masyarakat langsung heboh, karena pelakunya adalah seorang oknum tentara. Mereka langsung teringat kasus serupa di Amerika. Penyebabnya karena pelakunya sama-sama dari aparat, meski penyebab penganiayaannya berbeda.

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, apalagi menghujat TNI AU. Penyebabnya karena 2 orang dalam video tersebut adalah oknum, dan yang jelas mereka sudah mempermalukan TNI AU. Kelakuan oknum tersebut memang tidak berperikemanusiaan, tetapi jangan disangkutpautkan dengan TNI AU pada umumnya, karena mereka mungkin sedang khilaf.

Marsma Indan Gilang Buldansyah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kasus ini. Ia sangat menyesali peristiwa ini. Dalam artian, beliau sudah meminta maaf dan tidak berusaha melindungi anak buahnya, karena memang ia yang melakukan kesalahan besar. Kita wajib mengapresiasi langkah beliau yang mengakui kesalahan dan bersikap kesatria.

TNI AU sebagai aparat adalah sahabat rakyat, dan akan selalu setia bersama rakyat. Ketika ada oknum yang mencemarkan nama TNI karena menyakiti warga sipil, maka ia akan mendapat hukuman yang setimpal. Para oknum juga sudah ditahan oleh POM AU dan tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Pangkalan Udara Johanes Abraham Dimara (Lanud Dma) Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Dma.
Oleh sebab itu, tidak usah lagi ada kontroversi yang mewarnai kasus ini. Penyebabnya karena dikhawatirkan akan memperkeruh suasana dan akan membuat pihak oposisi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Jika kasus ini terus ‘digoreng’ maka akan berbuntut panjang dan akan mempermalukan nama Indonesia di mata dunia. Penyebabnya karena bisa saja ada pihak asing yang membuat image seolah-olah semua aparat di negeri ini tidak ramah kepada kaum disabilitas. Padahal yang bersalah hanya 2 orang tetapi yang kena getahnya banyak prajurit, bagaikan kena nila setitik rusak susu sebelanga.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto amat marah saat mengetahui ada kasus di Merauke. Beliau meminta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot 2 pejabat paling lambat malam ini. Yakni Komandan Pangkalan Udara dan Komandan Satuan Polisi Militer.

Konsekuensi dari kasus ini memang sangat berat dan mereka sudah mendapatkan hukumannya. Sehingga sebagai masyarakat sipil, kita diminta untuk tidak membuat suasana makin panas. Penyebabnya karena percuma saja menghujat karena tidak akan menambah hukuman bagi para pelaku, mereka mendapatkan pengadilan intern dan tidak bisa dicampuri oleh kalangan sipil.

Masyarakat juga diminta untuk tidak terprovokasi, karena jika ada kasus semacam ini akan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politis. Nanti bisa saja berita kasus ini ditambah-tambahkan lalu dibelokkan, seolah-olah pemerintah saat ini tidak bersikap humanis. Padahal tidak seperti itu.

Penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang oknum TNI AU memang sangat disesalkan dan pelakunya sudah langsung mendapatkan hukuman yang setimpal. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan video tersebut, karena akan memperkeruh suasana.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surakarta

Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah berkomitmen melanjutkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berakhir 2021. Perpanjangan Otsus dilakukan demi mewujudkan pembangunan SDM dan Infrastruktur yang maju dalam bingkai NKRI.

Perpanjangan Otsus ini berimbas pada UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus. Terdapat perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo dan diteken pada Senin (19/7/2021).

Demi perbaikan Otsus Papua, terdapat 14 poin usulan dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Sebanyak 14 poin itu merupakan aspirasi masyarakat Papua Barat. Poin revisi ini adalah rangkuman dari 24 bab dan 79 pasal di dalam UU 21 tentang Otsus Papua.

Selain revisi pada pasal dan bab di UU Otsus Papua, pemerintah juga menambah dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Dana ini tidak seluruhnya berbentuk block grant atau bantuan hibah dari pemerintah pusat yang tidak disertai syarat tertentu.

Dari dana 2,25 persen tersebut, sebanyak 1,25 persen akan berbentuk specific grant, di mana nantinya penyediaan jasa publik akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisanya yaitu 1 persen menjadi block grant. Karena specific grant yang di earmark, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan perpanjangan dan peningkatan dana Otsus Papua dilakukan tepat waktu agar tidak mempengaruhi siklus anggaran.

Tito juga mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua akan berkurang jika belum ada keputusan perpanjangan dan peningkatan dana Otsus Papua. Selain itu, efek domino dari pembahasan Otsus yang tidak tepat waktu adalah proses pembangunan di Papua baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan afirmasi orang Papua Asli akan terganggu.

Secara umum, niat pemerintah memperpanjang Otsus Papua disertai revisi UU Otsus dengan poin perubahan berasal dari aspirasi OAP sangat bijak. Terlihat bagaimana pemerintah mengedepankan perkembangan Papua agar menjadi lebih baik dengan mendukung suara OAP.

Yang perlu diperhatikan yaitu penerapan anggaran Otsus di lapangan. Selama ini, banyak suara OAP yang mengeluhkan dana Otsus tidak maksimal direalisasikan untuk kepentingan OAP. Ternyata setelah diselidiki, terjadi penyelewengan dana Otsus.

Pada 17 Februari 2021, Polri mengungkap temuan penyelewengan anggaran Otsus Papua lebih dari Rp1,8 triliun. Karoanalis Baintlekam Polri Brigjen Pol Achmad Kartiko dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri menjelaskan, dana untuk Otsus Papua hingga saat ini sebesar Rp126 triliun. Rincian anggaran itu adalah Rp93,05 triliun untuk Otsus Papua sejak 2002. Sedangkan sebesar Rp33,94 triliun diberikan sejak 2009.

Achmad mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Dugaan penyelewengan tersebut meliputi laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua Rp1,8 triliun, pembangunan fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar, dan penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua.

Temuan lainnya diungkapkan Kapolda Papua yang ketika itu dijabat Paulus Waterpaw. Menurut Paulus, kelompok kriminal bersenjata (KKB) membeli senjata api dengan memeras kepala desa yang telah mendapat dana desa.

Fakta-fakta ini harus dicermati dan diawasi lebih lanjut. Jangan sampai tujuan mulia pemerintah dalam menggelontorkan anggaran untuk masyarakat Papua malah dirampok secara licik oleh kelompok tertentu terutama separatis.

Saya mendukung Otsus dilanjutkan dengan skema penyaluran dana yang lebih baik dan transparan. Otsus jilid 2 harus segera disahkan agar pembangunan Papua dapat berlanjut dan berkesinambungan.

)*Penulis adalah pengamat sosial dan politik

Oleh: Dodik Prasetyo )*

Pandemi Covid-19 telah setahun lebih melanda Indonesia, berita duka mulai bermunculan baik di sosial media atau melalui pengumuman di masjid. Meski demikian kita harus tetap optimis untuk bangkit dari suramnya pandemi virus corona karena penanganan Covid-19 membutuhkan sinergitas semua pihak.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kunci dari pemulihan pandemi adalah kemampuan dalam mengatasi pandemi, seperti berdisiplin menaati protokol kesehatan serta gencar melakukan testing, tracing dan treatment.

Vaksinasi di Indonesia juga belum mencapai 70% sesuai dengan target herd immunity. Sembari menunggu gilran vaksin, tentu kita wajib optimis akan masa depan. Optimisme rupanya datang dari Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Menanggapi ketetapan pemerintah tentang perpanjangan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ia merasa optimis bahwa masyarakat Indonesia bisa berhasil melewati lonjakan pandemi Covid-19.

Nasaruddin menyampaikan, jika masyarakat bisa kompak dalam mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, Insyaallah, Covid-19 ini akan sesegera mungkin Allah angkat dari Indonesia. Oleh karena itu, dirinya memohon kepada masyarakat untuk menyukseskan program yang telah dicanangkan pemerintah dengan cara mempertahankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat.

Mengingat bahwa segala ujian datangnya dari Allah SWT dan hanya atas kuasa-Nya manusia bisa selamat, KH Nasarudin Umar juga mengajak kepada umat muslim untk terus bertawakal, dengan cara memaksimalkan ibadah dan terus melangitkan doa. Bagi Indonesia, pandemi Covid-19 telah menjadi batu ujian yang beririsan dengan berbagai bidang kehidupan selain kesehatan dan perekonomian.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan membangun optimisme dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dirinya menilai kebesaran hati seluruh pihak untuk berempati dan berkontribusi positif sangatlah dibutuhkan dalam masa-masa sulit seperti saat ini.

Melalui keterangannya, Puan mengajak masyarakat untuk memupuk dan menjaga selalu nyala api optimisme bangsa di tengah ancaman Covid-19. Jangan saling menuding atau justru menyalahkan pihak-pihak yang sedang dan terus bekerja keras untuk menangani pandemi covid-19 demi menyelamatkan anak bangsa. Dia mengatakan Covid-19 dapat menginfeksi tanpa memandang suku, agama, ras dan kelompok karena itu semua perbedaan harus dikesampingkan dulu untuk bersama-sama melawan virus tersebut.

Menurut dia, semua pihak harus menyingkirkan dahulu segala perbedaan untuk dapat menjawab persoalan kemanusiaan dengan berempati dan bergotong-royong. Puan mengimbau agar seluruh komponen bangsa tidak saling tuding, tidak saling serang dan berseberangan karena persatuan serta kesatuan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan di saat kondisi pandemi.

Menurutnya, optimisme yang lahir dari masing-masing pribadi harus menular dengan cepat agar pemulihan bisa segera terwujud di Indonesia sehingga setiap anak bangsa perlu belajar untuk mengenal karakteristik, potensi dan kekuatannya masing-masing.

Kekuatan dari luar diri seperti jejaring pertemanan perlu didata dan dikenali, karena jejaring itulah yang nantinya dapat digunakan sebagai support system apabila terjadi persoalan atau terinfeksi Covid-19. Dirinya juga mengajak kepada para pemimpin di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, bangkit dan bergerak bersama menuju tujuan yang sama yaitu Indonesia pulih.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, optimisme menjadi satu hal yang perlu dijaga dalam menghadapi pandemi covid-19. Sebab, tidak ada satu-pun yang dapat memperdiksi kapan wabah ini akan berakhir.

Pandemi Covid-19 memang masih menginfeksi beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut Suharso, tidak semua negara di dunia menerapkan hal yang sama untuk memerangi virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut. Dimana masing-masing negara dan daerah memiliki kebijakannya sendiri.

Keadaan selama pandemi memang serba sulit, meski demikian kita harus tetap berjuang agar pandemi ini segera berakhir, sehingga masyarakat di Indonesia dapat menjalani hidup normal. Rasa optimis ini tentu harus terus dijaga, sebab pandemi Covid-19 telah berdampak serius bagi kesehatan dan perekonomian nasional. Rasa optimis ini juga harus disertai dengan sikap saling tolong dan saling menjaga.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Polemik durasi makan di rumah makan sebaiknya diakhiri. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya untuk menghindari munculnya kerumunan di tempat makan,
Protokol Kesehatan berubah seiring waktu menyesuaikan angka kejadian dan kondisi perekonomian. Salah satu aturan yang saat ini disorot adalah aturan makan di warteg atau restoran selama 20 menit yang berlaku selama PPKM level 4 di Jawa dan Bali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan penjelasan terkait makan 20 menit yang berlaku selama PPKM. Dirinya menyebutkan bahwa aturan tersebut berlaku untuk makan di tempat bagi warung makan seperti warteg dan lapak jajanan yang ada di luar ruangan. Pengaturan waktu tersebut diharapkan dapat mengurangi kerumunan di tempat makan.

Dalam kesempatan konferensi pers usai rapat terbatas, Tito menuturkan, waktu pendek tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan. Mantan Kapolri tersebut menyebutkan, waktu makan yang panjang akan membuat pengunjung saling mengobrol. Hal tersebut dianggap dapat menimbulkan potensi penularan virus corona.

Aturan tersebut diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat, termasuk pemilik warung makan. Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap aturan anyar tersebut. Aturan tersebut juga menjadi bahan lelucon di internet. Warganet mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan setiap orang makan di bawah 20 menit. Menanggapi hal tersebut Tito pun memberikan tanggapanya, mungkin kedengarannya lucu, tetapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar para pelaku usaha untuk ikut membantu pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan yang ada di dalam aturan PPKM level 4. Puan mengatakan, masyarakat untuk patuh terhadap aturan mengenai makan di rumah makan dibatasi waktu selama 20 menit. Kemudian pelaku usaha makanan juga harus sejalan dengan aturan pemerintah yakni buka sampai pukul 20.00.

Puan juga menyadari bahwa pembatasan waktu makan selama 20 menit akan sulit diawas, sehingga diperlukan kesadaran tinggi untuk patuh terhadap aturan tersebut. Politisi dari fraksi PDI-P tersebut menuturkan, bila kesadaran masyarakat tumbuh terhadap peraturan. Maka Indonesia akan mampu melewati pandemi Covid-19.

Dirinya menuturkan, selain sektor usaha kecil pemerintah harus memperhatikan masyarakat pekerja non-esensial yang berpenghasilan harian. Bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar pemerintah untuk ekstra hati-hati terkait perpanjangan PPKM level 4 sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil. Sebab, dari hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun. Meski sarat kontroversi bukan berarti aturan ini harus diabaikan begitu saja, karena sebenarnya waktu makan 20 menit sudah sangat cukup jika dilakukan tanpa aktifitas seperti ngobrol.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi menyarankan agar masyarakat membawa pulang makanan jika merasa tidak mungkin menghabiskannya dalam waktu 20 menit.

Sonny menegaskan, bahwa pemerintah tidak memaksa masyarakat untuk makan di tempat atau dine in. Menurutnya, masyarakat masih bisa memesan makanan untuk dibawa pulang. Sonny menjelaskan pembatasan waktu makan di tempat maksimal 20 menit dibuat untuk mengurangi risiko penularan. Dia menyebut risiko penularan virus Corona saat makan bersama sangat tinggi.

Hal itulah yang menjadi landasan pemerintah untuk membatasi waktu makan di tempat makan. Selain itu, jumlah pengunjung dalam satu warung dibatasi maksimal 3 orang. Masyarakat juga diminta untuk tidak berbicara selagi di tempat makan. Ia mengatakan, aturan tersebut dibuat karena ada sebagian masyarakat yang tak mampu membeli makanan via pesan antar. Sonny berkata ada beberapa kalangan yang keberatan dengan harga makanan dan jasa pesan-antar melalui aplikasi online.

Aturan pembatasan makan 20 menit di warung atau resto tentu masih masuk akal untuk dinalar, dengan porsi wajar tentu saja 15 menit adalah waktu yang sangat cukup untuk melahap seporsi nasi lauk dan segelas es teh. Tanpa ada banyak perbincangan dan tanpa ritual merokok di dalam warung.

Pemberlakuan aturan ini tentu tak perlu terlalu dilebih-lebihkan, dengan pembatasan waktu makan tentu akan meminimalisir kerumunan yang bisa terjadi di warung.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua harus diberantas habis.

Menurut Dave, KST Papua yang sudah dicap teroris itu memang harus ditumpas.

“Mereka ini adalah teroris, kelompok teroris yang bersenjata yang selama ini meresahkan masyarakat, membuat kekacauan dan juga mengorbankan banyak jiwa baik dari aparat keamanan ataupun juga dari masyarakat sipil. Mereka ini harus diberantas habis,” kata Dave.

Namun Dave menekankan agar operasi militer di Papua tidak sampai mengakibatkan korban masyarakat sipil. Mengingat operasi militer tentunya bakal mengerahkan prajurit dengan jumlah besar, ditambah peralatan tempur.

“Untuk hal ini lah jangan sampai ada KST ini menggunakan masyarakat sipil sebagai perisai mereka untuk mereka berlindung dari serangan TNI,” kata Dave.

Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON Papua, Yunus Wonda, menyampaikan PON akan menjadi tanggung jawab besar bagi masyarakat yang akan menjadi tuan rumah. Untuk itu ia berpesan kepada semua lapisan masyarakat bersama-sama mensukseskan PON XX.

“Dalam iven ini di atas tanah ini harus pastikan PON bisa berjalan dengan baik. Kita akan pastikan dalam PON XX akan menyatukan seluruh anak bangsa. Biarkan seluruh orang yang hadir di sini datang dengan senyuman, dan kita berharap saat mereka pulang membawa kesan yang sama,” ujar Wonda.

Ditempat terpisah, Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, menegaskan bahwa pelaksanaan PON XX ini adalah kesempatan emas bagi dunia olahraga di provinsi tertimur Indonesia itu. Ia berharap, PON XX bisa menjadi momentum kebangkitan baru olahraga di Bumi Cenderawasih.

“Dalam waktu 100 tahun lagi PON belum tentu ada di Papua. Oleh karena itu mari kita tunjukkan sesuatu yang beda dan buktikan bahwa kitong bisa. PON ini merupakan sebuah kebangkitan baru bagi olahraga Papua, dan kehadiran PON di Papua merupakan tolak ukur pembinaan prestasi olahraga di provinsi ini. Kita harus menjadi tuan tumah yang santun dan ramah bagi seluruh kontingen,” ucap Kenius.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa segenap lapisan masyarakat seyogyanya mendukung dan turut serta untuk mensukseskan penyelenggaraan PON XX di Papua. Mengingat pemaknaan dari pagelaran PON tersebut terhadap dunia internasinal, yaitu negara hadir terhadap rakyat Papua.

“Segenap lapisan masyarakat seyogyanya mendukung dan turut serta untuk mensukseskan penyelenggaraan PON XX di Papua. Mengingat pemaknaan dari pagelaran PON tersebut terhadap dunia internasional, yaitu negara hadir terhadap rakyat Papua”, ujar Jim Peterson.

Sampai dengan hari Minggu (18/7/2021) pukul 18.00 WIB, jumlah warga yang berhasil divaksinasi Cov-19 dosis kedua yaitu sebanyak 16.274.150 orang atau 7,81 persen dari total target vaksinasi. Sedangkan jumlah warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 41.673.464 orang atau 20,01 persen. Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang.

Komponen sasaran vaksinasi terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun. Adapun sasaran untuk tenaga kesehatan yakni sebanyak 1.468.764 orang.
Sebanyak 1.584.885 (107,91 persen) orang tenaga kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.438.042 (97,91 persen) orang telah disuntik dosis kedua. Kemudian, sasaran untuk petugas publik sebanyak 17.327.167 orang. Hingga saat ini, sebanyak 23.058.511 (133,08 persen) orang petugas publik sudah divaksinasi dosis pertama dan 9.449.672 (54,54 persen) orang telah disuntik vaksin dosis kedua.

Menyikapi kebijakan tersebut, pengamat kebijakan publik dari Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH., M.Si, mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah optimal melaksanakan program vaksinasi nasion al cegah covid-19.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa peningkatan presentasi tingkat vaksinasi dari 4% menjadi 7,81 % dalam waktu yang singkat merupakan pencapaian yang luar biasa. Para stakeholder harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran vaksinsi dan prokes guna menyelesaikan pandemi covid-19.

“Peningkatan presentasi tingkat vaksinasi dari 4% menjadi 7,81 % dalam waktu yang singkat merupakan pencapaian yang luar biasa. Para stakeholder harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran vaksinsi dan prokes guna menyelesaikan pandemi covid-19”, ujar Iwan Freddy.

Netizen sekaligus pemerhati masalah sosial, Ahmad Rivai dalam artikelnya di media online baliexpress.jawapos.com (28/7/2021) berjudul “Ormas Berperan Sentral Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19” mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran sentral dalam penanggulangan pandemi Covid-19, tidak terkecuali sebagaimana yang sudah dilaksanakan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah. Hal tersebut merupakan implementasi UU bahwa ormas wajib berkontribusi bagi masyarakat.

Menurut Rivai, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Krisis Kesehatan telah terjadi di mana mana, Rumah Sakit kehabisan oksigen, berita duka hampir kita dengar setiap hari.

Sementara itu krisis ekonomi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sehingga sangat penting bagi semua pihak untuk saling membantu tanpa melihat perbedaan dan saling peduli dalam meringankan beban dan kesulitan.Protokol kesehatan sudah semestinya menjadi kesadaran yang dipupuk demi mengakhiri pandemi covid-19.

Mengutip pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir bahwa menaati protokol kesehatan merupakan salah satu wujud aktualisasi ketakwaan kepada Allah dalam konteks menghadapi situasi pandemi covid-19.Di tengah pandemi yang belum reda. Haedar menilai diperlukan sikap seksama dalam menaati protokol kesehatan oleh seluruh warga bangsa sebagai salah satu bentuk ikhtiar.

Berdasarkan catatanya, Rivai menyebut bahwa angka kesembuhan Covid-19 beberapa hari terakhir mengalami tren kenaikan. Bahkan, data Satgas Covid-19 Kemenkes menunjukkan bahwa angka kesembuhan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 mencapai rekor tertinggi sebanyak 39.747 pasien, sehingga kini total pasien yang sembuh mencapai 2.471.678 orang.

Angka tersebut rupanya menempatkan Indonesia pada urutan kedua setelah India dengan 40.052 pasien sembuh. Dua hari sebelumnya, angka kesembuhan juga memecahkan rekor yang sama.

Defy Indiyanto Budiarto selaku Tokoh Muda Muhammadiyah menyambut gembira tren angka kesembuhan kasus Covid-19 ini, serta memberikan apresiasi terhadap kinerja para dokter dan elemen tenaga kesehatan (nakes) lainnya, serta kinerja pemerintah atas penanganan Covid-19.

Menurut Defy, kabar tingginya angka kesembuhan ini tentu harus ditonjolkan baik oleh media massa maupun juru bicara penanganan Covid-19. Sebab kabar positif seperti ini justru dapat meningkatkan imun dibandingkan dengan kabar negatif seperti tingginya kasus positif dan kematian yang bertebaran di mana-mana.

Defy mengajak semua pihak bergandeng tangan mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan tidak saling menyalahkan. Di tengah pandemi seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah persatuan dan bersama-sama memerangi Covid-19.

Defy juga mendorong pemerintah mengoptimalkan vaksinasi menyasar semua kelompok masyarakat. Bila memungkinkan dilakukan booster vaksin ke-3 terutama bagi tenaga medis, mengingat virus delta yang sangat ganas dan sudah menyebar.

Defy optimis jika semua pihak bergandeng tangan memberikan masukan positif kepada pemerintah, masyarakat Indonesia dapat melalui wabah virus corona ini.

Sementara itu, Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Masjid KH Abdul Manan Ghani memberikan dukungan atas diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.

Sebelumnya, ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menyatakan bahwa NU siap membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
NU memiliki satgas covid-19 dan ikut menyalurkan bantuan sebesar Rp 600 miliar ditengah keterbatasan dalam penganganan Covid-19. Said menegaskan bahwa pemerintah sungguh berniat segera mengatasi wabah ini.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif meminta kepada para tokoh masyarakat dan ulama memberikan edukasi kepada rakyat terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Samsul menuturkan, pandemi Covid-19 harus dijadikan momen introspeksi diri tidak pesimis terhadap kondisi sekarang.Samsul meyakini jika pandemi sudah terlewati, masyarakat akan makmur dan sejahtera.

Muhammadiyah dan NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yang menjadi mitra pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. (**)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai diberlakukan Sabtu, 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. PPKM Darurat ini dilakukan mengingat perlunya menekan laju kasus COVID-19 di Tanah Air. Penularan terhadap COVID-19 di Indonesia hingga saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, tercatat dari data Satgas Penanganan COVID-19 hingga Senin (5/7) total terkonfirmasi virus Corona sudah mencapai 2,31 juta orang dan kematian mencapai 61.140 orang.

Penasihat Menko Bidang Maritim dan Investasi, dr. Damar Susilaradeya, M.Res, Ph.D mengatakan, PPKM Darurat ini menegaskan kepada masyarakat supaya tetap dirumah saja guna memutus mata rantai penularan COVID-19, “Sebenarnya untuk PSBB dan PPKM Darurat memang tidak jauh berbeda, namun memang untuk kali penerapan PPKM Darurat jauh lebih ketat,” terangnya pada Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Selasa (6/7).

Kondisi yang terjadi di Jakarta menjadi salah satu gambaran betapa perlunya kebijakan PPKM Darurat ini dijalankan dengan maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Widyastuti MKM menjelaskan, hingga saat ini jumlah kasus aktif harian di Jakarta lebih tinggi yaitu mencapai 91 ribu kasus per hari, dibandingkan Februari kemarin yang hanya mencapai 25 ribu kasus aktif per hari. “Semuanya membutuhkan pertolongan medis, dan penambahannya juga bukan hanya 2 digit melainkan hingga 4 digit besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan PPKM Darurat ini diharapkan bisa membatasi pergerakan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta. Menurutnya, Pemda DKI Jakarta juga telah menyiapkan segala kepentingan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Menurut dr. Widyastuti, dari 193 rumah sakit di Jakarta tersedia 24 ribu tempat tidur yang bisa difungsikan secara normal, namun dengan adanya kenaikan kasus ini maka telah ditambah kembali 13 ribu tempat tidur khusus COVID-19. “Dan semua penambahan ini sudah terisi 50%, selain itu kita juga dapat bantuan tenda serta velbed guna melakukan perawatan,” tambahnya.

dr. Dammar menegaskan, selain memutus mata rantai penularan COVID-19, PPKM Darurat juga memperkuat 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). “Ini hal yang penting, bila memang sudah merasakan ada gejala maka langsung dilakukan testing, bila positif maka dilakukan tracing serta treatment, sehingga hal tersebut bisa menekan angka penularan Covid-19,” ujarnya.

Dalam PPKM Darurat ini memang sudah ditegaskan sektor mana saja yang akan diperbolehkan untuk berkegiatan seperti, sektor esensial, krusial, dan kritikal. Contohnya, mulai diberlakukan jam operasional di supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Tempat ibadah ditutup sementara, pusat perbelanjaan juga ditutup, tempat rekreasi, kegiatan kesenian, dan olahraga ditutup sementara. Lalu warung makanan dan minuman hanya boleh menerima pesanan antar dan tidak boleh ada yang makan di tempat.

Begitu juga di sektor transportasi, pada kendaraan umum kapasitas maksimal 70 persen dan jam operasional menyesuaikan peraturan yang berlaku. Sementara kegiatan konstruksi dan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan dan logistik diizinkan berjalan 100 persen, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, dalam masa PPKM Darurat Kabag Penum Divhumas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Ahmad Ramadan menuturkan, kepolisian telah melakukan Operasi Aman Nusa 2 yang fokusnya untuk menangani penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, pengamanan dan distribusi vaksin, serta pengamanan vaksinasi dan penegakan hukum. “Penegakan hukum ini akan diterapkan kepada oknum yang menimbun alat kesehatan dan juga barang kebutuhan lainnya,” tegasnya.

Pelaku penimbunan barang akan dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. “Ini kita bisa kenakan Undang-Undang perdagangan, kesehatan dan perlindungan konsumen dan kita ancam hukuman penjara 6 tahun,” tambah Ahmad Ramadan.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga terus meningkatkan SDM di masa PPKM Darurat ini, “Kita harapkan dengan upaya ini akan mampu menekan angka penularan COVID-19 sehingga pandemi segera berakhir,” tutup dr. Widyastuti. (*)

Oleh : Rebecca Marian )*

Aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak dapat dibiarkan karena mereka tega melukai warga sipil. Akibatnya, masyarakat menjadi ketakutan dan berbagai program pembangunan menjadi terhambat.

Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Saat ini Bumi Cendrawasih tak hanya identik dengan Gunung Jayawijaya, tetapi juga terkenal dengan tujuan wisatanya seperti Raja Ampat dan perbatasan dengan Papua Nugini. Banyak turis lokal dan asing yang suka traveling ke sana karena eksotisme alamnya dan sudah ada infrastruktur pendukung seperti jalan yang lebar dan mulus.

Untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi di Papua, pemerintah memang membangun berbagai infrastruktur seperti jalan Trans Papua, Bandara internasional Sentani dan jembatan Youtefa. Apalagi jelang PON XX yang diselenggarakan di Papua dan Papua barat, pembangunan makin digenjot agar siap menyambut kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia. Sayangnya ada yang mengganggu yakni KST.

Ketua Komnas HAM Andi Taufan menyatakan bahwa KST yang sering melakukan penyerangan mengganggu pembangunan Papua. Oleh sebab itu, tindakan KST yang sering melancarkan serangan telah merugikan semua pihak di Bumi Cendrawasih, dan Komnas HAM selalu mengatakan untuk menghentikan kekerasan, karena merugikan dan menghalangi pembangunan di Papua.

Pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih memang diganggu oleh ulah KST, terbukti mereka beberapa kali melakukan penyerangan di proyek jalan trans Papua, sehingga harus dijaga ketat oleh aparat. Tujuannya agar pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Selain itu, KST juga melakukan penyerangan di Kampung Bingki, Yahukimo. Sejumlah pekerja bangunan ditembak, setelah sebelumnya sebuah truk dihadang. Padahal truk itu berisi material yang akan digunakan untuk membangun jembatan, untuk membuka jalan antara Bingki dengan daerah sekitarnya, sehingga tidak terisolir lagi.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel IGN Cz Suriastawa menyatakan bahwa ulah KST yang menghadang truk merupakan upaya untuk menghambat pembangunan di Papua, karena mereka tidak menyukainya. KST tidak ingin Papua maju dan menjadikan warga sipil sebagai korban aksi terornya. Sehingga ketika ada tindakan tegas terukur dari aparat ke anggota KST, sudah sangat tepat.

Mengapa KST harus diberi ketegasan? Penyebabnya karena selama ini, cara untuk mengatasi mereka via diplomasi gagal total. KST masih ingin melepaskan diri dari Indonesia, padahal kenyataannya Papua tidak pernah dijajah. Mereka sendiri yang tidak setuju dengan hasil pepera dan menganggap bahwa sedang dijajah.

Oleh karena itu KST memang harus ditumpas, agar tidak mengganggu berbagai proyek pembangunan di Papua. Pertama, pembangunan akan terhambat karena ketika ada penyerangan, semua pekerja melarikan diri dan akhirnya jadwal selesainya proyek jadi berantakan. Jika ini yang terjadi maka yang rugi adalah warga sipil karena mereka tidak bisa melewati jalan itu tepat waktu.

Kedua, ketika ada penyerangan KST maka membahayakan keselamatan pekerja bangunan dan warga sipil. Mereka harus dijaga oleh aparat agar KST takut dan tidak berani mengganggu proses pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Padahal yang jadi pekerja proyek adalah orang asli Papua, sehingga sangat aneh ketika KST malah ingin menyerang saudaranya sendiri.

KST wajib diberantas agar tidak mengganggu pembangunan infrastruktur di Papua. Oleh karena itu, tindakan tegas terukur diperbolehkan agar mereka kapok menyerang pekerja proyek. Jika tidak ada KST maka proyek-proyek itu akan berjalan tepat waktu dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta