Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat 4 Juni 2021 lalu, diinformasikan sebanyak tiga orang tewas dalam aksi teror yang dilakukan kelompok teroris OPM. Salah satu di antaranya adalah Patianus Kogoya seorang kepala kampung di Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.
Patianus Kogoya mengalami luka tembakan pada kepala bagian belakang. Hal ini terungkap saat Kepala Kampung Kago, Denis Wonda bersama 9 OAP lainnya melaporkan adanya kejadian penembakan terhadap 6 OAP ke Polres Puncak. Tiga OAP dinyatakan meninggal dunia dan sisanya mengalami luka-luka.

Sebelumnya, peristiwa tragis juga dialami pelajar asli Papua bernama Ali Mom yang menjadi korban penembakan teroris OPM.
Ali Mom ditembak kelompok Lekagak Telenggen. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui membunuh dan membantai sadis pelajar SMA itu.
Menyikapi hal tersebut, peneliti Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa permasalahan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua harus diselesaikan guna keamanan dan keberlanjutan program pembangunan di Papua. Permasalahan keamanan, politik, ekonomi hingga sosial budaya urgent untuk diselesaikan guna kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Permasalahan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua harus diselesaikan guna keamanan dan keberlanjutan program pembangunan di Papua. Permasalahan keamanan, politik, ekonomi hingga sosial budaya urgent untuk diselesaikan guna kesejahteraan masyarakat di Papua”, ujar Jim Peterson.
Lebih lanjut, Jim Peterson menambahkan bahwa KST telah menciptakan ketakutan ditanah Papua. Baik masyarakat pendatang maupun oarang asli Papua (OAP) merasa tidak nyaman dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Roda perekonomian juga menjadi terganggu dengan aksi-aksi tersebut.

“Bahwa KST telah menciptakan ketakutan ditanah Papua. Baik masyarakat pendatang maupun oarang asli Papua (OAP) merasa tidak nyaman dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Roda perekonomian juga menjadi terganggu dengan aksi-aksi tersebut” tambah Jim Peterson.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, Bidang Kesehatan bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh peserta PON XX yang didukung Sistem Jaminan Kesehatan bagi atlet, official, panitia pelaksana dan panitia lainnya.

Dukungan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XX Papua (PB PON XX Papua) dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam Penyelenggaraan PON XX, yang dilaksanakan di Kantor PB PON XX Otonom Lantai II, Rabu (28/7/2021).

Hadir dalam penandatangan Perjanjian Kerjasama dimaksud, Ketua Harian PB PON XX Papua yang diwakili oleh Sekretaris Umum (Sekum) PB PON XX Papua, Elia Loupatty dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr Robby Kayame.

Loupatty mengatakan, jaminan dari BPJS Kesehatan diberikan kepada atlet, official, wasit, volunteer dan Panitia Penyelenggara PON XX dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aktif.

“Ini merupakan bentuk kerjasama yang ditunggu-tunggu oleh atlet, official, wasit, volunteer dan Panitia Penyelenggara PON XX,” katanya dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Rabu (28/7/2021).

Meski begitu, kata Loupatty berharap tak ada kejadian yang tidak diinginkan, selama berlangsungnya event olahraga nasional ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah mengebut program vaksinasi nasional demi mengejar kekebalan komunitas alias herd immunity.

Selain mendatangkan vaksin secara impor, baik yang sudah jadi maupun bahan baku, pemerintah berencana mengembangkan sendiri vaksin covid-19 buatan dalam negeri, tahun depan.

Nantinya, pembuatan vaksin dalam negeri ini akan melibatkan sejumlah universitas untuk bersama-sama melakukan riset dengan pemerintah.

“Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri,” kata Airlangga (29/7/2021).

Kekinian, angka kasus konfirmasi positif covid-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus covid-19, agar tidak terjadi lonjakan jumlah kasus.

Ia menuturkan, mengakselerasi program vaksinasi menjadi prioritas agar segera tercapai kekebalan komunal.

Oleh : Muhammad Yasin

Pandemi membuat kita semua bekerja sama untuk menanggulanginya. Termasuk juga 2 Ormas besar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Mereka jadi garda terdepan penanganan pandemi dan membantu pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat efek badai Corona.

Apa yang terjadi saat pandemi masih mencengkram Indonesia? Pemerintah sudah berusaha keras dengan membuat berbagai program seperti disiplin protokol kesehatan, PPKM level 4, dan lain sebagainya. Masyarakat juga wajib mendukungnya dan ikut menanggulangi dampak Corona, termasuk juga Ormasnya. Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga sigap membantu agar pandemi lekas berlalu.

Saat program vaksinasi nasional dimulai maka seluruh rakyat diminta untuk menurut. NU langsung mengeluarkan surat edaran yang menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi Corona. Sehingga diharap seluruh warga NU, mulai dari pengurus, anggota fatayat, sampai ke masyarakat nahdliyin mau divaksin.

Dukungan dari NU ini sangat berpengaruh karena jumlah nahdliyin di Indonesia cukup banyak, sehingga mereka akan mau diinjeksi dan mensukseskan program vaksinasi nasional. Ketika NU sudah mendukung maka tidak ada yang beralasan vaksin tidak halal, karena pengurus PWNU mengeluarkan surat edaran berdasarkan status halal MUI pada vaksin Corona. Selain itu, vaksin juga sudah lulus uji BPOM.

NU melalui NU Care yang berkerja sama dengan LAZISNU juga membantu sebagai garda depan dalam penanganan pandemi Corona dengan menyumbang ventilator ke RSPAD Gatot Soebroto. Ahyad Alfidai, manajer NU Care menyatakan bahwa NU Care selalu berpartisipasi dalam penanganan Corona sejak awal pandemi. Pemberian ventilator sebagai bentuk bantuan dan dukungan terhadap masyarakat yang sedang tepar karena Corona.

Selain NU, Ormas besar lain yakni Muhammadiyah juga turut membantu dalam penanganan Corona. Arif Jamali Muis, Wakil Ketua MCCC Muhammadiyah menyatakan bahwa PP Muhammadiyah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Corona di Indonesia. Yang terbaru, Muhammadiyah juga mendukung vaksinasi.

Jadi masyarakat yang merupakan warga Muhammadiyah diharap untuk ikut vaksinasi dan yakin bahwa injeksi ini tidak berbahaya. Karena sudah halal MUI, dan ada jaminan dari Muhammadiyah sendiri. Vaksinasi juga dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan beberapa tempat lain.

Arif menambahkan, PP Muhammadiyah sudah habis 300 milyar rupiah untuk membantu penanganan Corona di Indonesia. Bantuan ini ditujukan untuk berbagai program, di antaranya pelatihan bagi tenaga kesehatan, gerakan ketahanan pangan, dll.

Dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat berharga karena 2 Ormas besar ini memiliki warga yang sangat banyak. Sehingga baik nahdliyin maupun warga muhammadiyah mau divaksin, karena mendapat jaminan bahwa vaksin halal dan tidak berbahaya. Sehingga akan mensukseskan program vaksinasi nasional, mempercepat herd immunity, dan mempercepat berakhirnya pandemi.

Selain itu, Muhammadiyah dan NU mengeluarkan dana yang tak sedikit demi penanganan Corona di Indonesia. Mereka sadar bahwa pemerintah tidak bisa bertindak sendiri dalam mengatasi pandemi di negeri ini. Namun butuh bantuan dari masyarakakat, terutama Ormas yang berbasis massa. Sehingga program-program pemerintah untuk menangani Corona akan berhasil.

Berbagai dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat diapresiasi oleh pemerintah karena mereka tidak segan untuk mepromosikan program pemerintah untuk menanggulangi Corona, seperti protokol kesehatan 10M dan vaksinasi. Sehingga ketika program berhasil, pandemi akan lebih cepat selesai.

Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah memang sudah seharusnya mendukung program pemerintah, terutama untuk menangani Corona. Penyebabnya karena hanya dengan bekerja sama, maka rakyat yang diuntungkan. Penanganan efek pandemi akan lebih cepat selesai.

(Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute)

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Kemarin dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta,” ujarnya usai Ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dari 98 kabupaten/kota yang melakukan PPKM, kata Airlangga, sebanyak 63 kabupaten/kota masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi. Meski begitu, menurutnya hal tersebut sudah menunjukkan perbaikan karena sebelumnya 92 kabupaten/kota masih berada di zona merah. Ditambahkannya, mobiltas penduduk pada saat PPKM d menurun di sejumlah sektor. Namun di lingkungan tempat kerja dan area pemukiman mobilitasnya masih cukup padat.

Maka dari itu, pemerintah akan memperkuat PPKM sampai ke tingkat lokal mulai dari tingkat Desa, kampung, RT/RW dengan melibatkan satgas pusat hingga satgas tingkat terkecil. Hal itu, kata Airlangga, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

“Oleh karena itu, pelibatan aktif dari Babinsa (Bintara Pembina Desa), bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina kamtibmas), Satpol PP, operasi yustisi, TNI Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing, dan pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro,” jelasnya.

Pemerintah juga akan mendorong vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume maupun dari segi waktu sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity bisa segera terbentuk. Vaksinasi akan didorong di wilayah-wilayah yang memiliki mobilitas tinggi dan di daerah-daerah yang menjadi pusat perekonomian.

Demi menekan laju penularan corona, masyarakat diimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, masyarakat diharapkan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Jika PPKM ingin tetap dipertahankan, pemerintah harus mengibanginya dengan peningkatan “3T” (testing, tracing, treatment) yang cukup signifikan, karena dengan cara itulah yang paling efektif untuk menekan laju penyebaran virus corona di masyarakat. (*)

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menilai keputusan pemerintah memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus mendatang merupakan Kebijakan yang tepat.

Guru Besar UIN Jakarta ini berharap semua pihak hendaknya memahami dan mematuhi. Mengingat, keselamatan dan kesehatan masyarakat sangat penting. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah dapat menjamin distribusi bantuan sosial selama PPKM berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah dan seluruh aparat hendaknya memastikan PPKM berjalan efektif. Bantuan sosial dan obat-obatan tepat sasaran, tepat waktu, dan terpenuhi,” ujar Abdul Mu’ti, melalui keterangannya, Senin (28/7/2021).

Sebagaimana PPKM sebelumnya, masyarakat, khususnya umat Islam hendaknya melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing sesuai panduan dan fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI, Muhammadiyah, NU, dan Ormas-ormas Islam lqinnya.

Mu’ti pun mewanti-wanti agar perpanjangan PPKM sampai 2 Agustus ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk mengurangi pandemi Covid-19.