Oleh : Putu Raditnya )*

Sebagian masyarakat agak kaget ketika durasi PPKM terus diperpanjang. Namun mereka wajib mengerti bahwa tujuannya baik, karena PPKM terbukti menurunkan kasus corona.

Sejak awal juli 2021 di Jawa, Bali, dan sebagian wilayah Sumatera serta beberapa tempat lain terkena PPKM. Pembatasan mikro dilakukan dengan ketat dan ada penyekatan di perbatasan antar kota dan provinsi. Selain itu, jam buka pasar, Mall, dan tempat umum lain dibatasi dengan ketat, meski belakangan ada pelonggaran waktu buka.

Aturan yang ketat selama PPKM membuat sebagian masyarakat shock, tetapi mereka harus mengerti alasannya. Sebelum PPKM diberlakukan, kasus corona makin tinggi, bahkan mencapai 50.000 pasien per hari, sedangkan kita tentu tidak mau terkena penyakit berbahaya ini. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat saat PPKM berlangsung.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kasus Covid di Jawa mulai melandai. Dalam artian, PPKM benar-benar berhasil untuk melawan ganasnya corona. Dari data tim satgas Covid, tanggal 24 juli 2021 pasien per hari masih lebih dari 49.000 orang. Sedangkan per tanggal 29 Juli 2021, pasien Covid ada lebih dari 44.000 orang.
Penurunan ini menunjukkan keberhasilan PPKM.
Penurunan jumlah pasien terjadi karena saat mobilitas masyarakat dibatasi, otomatis mereka malas pergi keluar kota. Penyebabnya karena jelas ada penyekatan di perbatasan. Sehingga mereka tidak bisa terkena corona dari wilayah zona merah atau menularkan virus Covid-19 ke tempat lain.

Jangan lupakan fakta bahwa banyak OTG yang tidak merasa sakit, tahu-tahu tumbang karena corona. Sehingga jika mereka stay at home akan lebih cepat tanggap ketika pusing dan demam lalu cepat-cepat tes rapid atau swab agar tahu hasilnya. Lantas mereka akan mencari kamar di RS atau isolasi mandiri selama 14 hari untuk memulihkan kondisi tubuhnya.

Berbeda dengan ketika berada di perjalanan, akan lebih abai pada kesehatan. Namun saat datang, tahu-tahu kolaps dan terancam nyawanya. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas saat PPKM memang amat penting untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nyawa hanya 1 sedangkan perjalanan bisa dilakukan kapan-kapan.

Presiden Jokowi menambahkan, kebijakan PPKM diambil karena pada akhir juni 2021 di Jawa dan Bali semua wilayah berada di titik merah. Sehingga mau tak mau program ini harus diberlakukan untuk menekan angka kasus corona. Dalam artian, pemerintah bertindak tegas dengan menyetop mobilitas agar tidak ada tragedi yang terjadi gara-gara corona.

Masyarakat sudah legowo ketika PPKM terus diperpanjang (entah sampai kapan), karena mereka mengetahui fakta bahwa program ini bisa menurunkan angka kasus corona di Indonesia. Sehingga mereka tidak nggerundel, bahkan berdemo untuk menentangnya. PPKM dijalani dengan ikhlas, karena kita semua ingin sehat.

Saat menjalankan PPKM level 4 maka masyarakat juga mengiringinya dengan menaati protokol kesehatan 10M, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan lebih sering berada di rumah saja. Lagipula dari kantor juga menetapkan kebijakan work from home dan anak-anak juga school from home. Mereka paham bahwa semua ini dilakukan agar tidak terkena corona.

PPKM terbukti ampuh dalam menurunkan kasus corona. Oleh karena itu kita wajib menaati program ini dan lebih sering stay at home. Jangan malah nekat menerobos pembatasan hanya karena bosan di rumah. Ingatlah bahwa corona bisa mengintai di luar sana dan virus Covid-19 varian delta lebih berbahaya, karena merupakan hasil mutasi ganda.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Waker )*

Kepala suku di Papua mendukung rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah. Kebijakan tersebut dianggap tepat demi meningkatkan layanan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan wilayah.

Pemekaran wilayah Papua menjai 5 wilayah merupakan amanat dari UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Tujuan dari pemekaran wilayah otonomi baru tersebut adalah untuk lebih fokus dalam mensejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dibutuhkan sinergitas yang terarah dan terukur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dukungan dana yang cukup besar yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana otsus.

Sejalan dengan hal itu pemekaran daerah otonomi baru yang sementara ini diprogramkan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Hal baik terkait pemekaran ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak terutama para tokoh masyarakat Papua salah satunya dari Niko Maury selaku Ketua Barisan Merah Putih kota Jayapura dan Ketua DEPARDA PPM provinsi Papua.

Ia menuturkan bahwa pemekaran provinsi Papua yang menjadi program pemerintah pusat saat ini adalah aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak sepuluh tahun silam.

Sementara itu, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua. Yanto berpendapat, tujuan daripada pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua juga untuk pendidikan dan kemajuan di segala aspek dan itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan.

Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukugn realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dirinya mengajak kepada masyarakat Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran di Papua, Karena pemekaran ini bertujuan sangat baik.

Pemekaran wilayah otonomi baru yang dilakukan pemerintah pusat, akan berorientasi tentang wilayah adat dan ini tentu sangat positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di tanah Papua.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan skenario pemekaran wilayah di Papua pada 8 April lalu kepada DPR. Rencana provinsi baru di Papua antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Barat Daya. Menurut Tito, skenario pemekaran wilayah di Papua bergantung pada kemampuan keuangan negara dan hasil revisi UU Otsus Papua. Pemerintah mengusulkan perubahan pasal yang berisi ketentuan pemekaran wilayah di Papua untuk mendukung realisasi skenario pemekaran Papua.

Jika melihat luas dan kondisi geografis Papua, memang perlu adanya pemekaran, namun pelaksanaann sebaiknya bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Masyarakat perlu diajak dialog untuk menentukan hal ini. Sementara itu, terkait apa perlu badan khusus yang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dana otsus.

Tokoh Papua Wilem Frans Ansanay mengatakan, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di Pulau Jawa. Menurutnya, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan, bagaimana dengan wilayah lainnya.

Ia menambahkan, revisi undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Diantaranya mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi di Papua. Wilem menegaskan, alokasi anggaran untuk kesehatan sekitar 15%. Padahal seharusnya, sektor kesehatan bisa mencapai 25% atau 50%.

Pemekaran wilayah di Papua sudah sepatutnya menjadi program yang dapat digarap secara serius, dengan adanya program tersebut maka pembangunan di tanah Papua akan semakin bergeliat dan akses masyarakat menuju fasilitas umum akan semakin mudah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak dapat dibiarkan karena mereka tega melukai warga sipil. Akibatnya, masyarakat menjadi ketakutan dan berbagai program pembangunan menjadi terhambat.

Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Saat ini Bumi Cendrawasih tak hanya identik dengan Gunung Jayawijaya, tetapi juga terkenal dengan tujuan wisatanya seperti Raja Ampat dan perbatasan dengan Papua Nugini. Banyak turis lokal dan asing yang suka traveling ke sana karena eksotisme alamnya dan sudah ada infrastruktur pendukung seperti jalan yang lebar dan mulus.

Untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi di Papua, pemerintah memang membangun berbagai infrastruktur seperti jalan Trans Papua, Bandara internasional Sentani dan jembatan Youtefa. Apalagi jelang PON XX yang diselenggarakan di Papua dan Papua barat, pembangunan makin digenjot agar siap menyambut kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia. Sayangnya ada yang mengganggu yakni KST.

Ketua Komnas HAM Andi Taufan menyatakan bahwa KST yang sering melakukan penyerangan mengganggu pembangunan Papua. Oleh sebab itu, tindakan KST yang sering melancarkan serangan telah merugikan semua pihak di Bumi Cendrawasih, dan Komnas HAM selalu mengatakan untuk menghentikan kekerasan, karena merugikan dan menghalangi pembangunan di Papua.

Pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih memang diganggu oleh ulah KST, terbukti mereka beberapa kali melakukan penyerangan di proyek jalan trans Papua, sehingga harus dijaga ketat oleh aparat. Tujuannya agar pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Selain itu, KST juga melakukan penyerangan di Kampung Bingki, Yahukimo. Sejumlah pekerja bangunan ditembak, setelah sebelumnya sebuah truk dihadang. Padahal truk itu berisi material yang akan digunakan untuk membangun jembatan, untuk membuka jalan antara Bingki dengan daerah sekitarnya, sehingga tidak terisolir lagi.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel IGN Cz Suriastawa menyatakan bahwa ulah KST yang menghadang truk merupakan upaya untuk menghambat pembangunan di Papua, karena mereka tidak menyukainya. KST tidak ingin Papua maju dan menjadikan warga sipil sebagai korban aksi terornya. Sehingga ketika ada tindakan tegas terukur dari aparat ke anggota KST, sudah sangat tepat.

Mengapa KST harus diberi ketegasan? Penyebabnya karena selama ini, cara untuk mengatasi mereka via diplomasi gagal total. KST masih ingin melepaskan diri dari Indonesia, padahal kenyataannya Papua tidak pernah dijajah. Mereka sendiri yang tidak setuju dengan hasil pepera dan menganggap bahwa sedang dijajah.

Oleh karena itu KST memang harus ditumpas, agar tidak mengganggu berbagai proyek pembangunan di Papua. Pertama, pembangunan akan terhambat karena ketika ada penyerangan, semua pekerja melarikan diri dan akhirnya jadwal selesainya proyek jadi berantakan. Jika ini yang terjadi maka yang rugi adalah warga sipil karena mereka tidak bisa melewati jalan itu tepat waktu.

Kedua, ketika ada penyerangan KST maka membahayakan keselamatan pekerja bangunan dan warga sipil. Mereka harus dijaga oleh aparat agar KST takut dan tidak berani mengganggu proses pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Padahal yang jadi pekerja proyek adalah orang asli Papua, sehingga sangat aneh ketika KST malah ingin menyerang saudaranya sendiri.

KST wajib diberantas agar tidak mengganggu pembangunan infrastruktur di Papua. Oleh karena itu, tindakan tegas terukur diperbolehkan agar mereka kapok menyerang pekerja proyek. Jika tidak ada KST maka proyek-proyek itu akan berjalan tepat waktu dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga di Bumi Cendrawasih. (*)

Tokoh-tokoh lintas agama Provinsi Papua siap mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Bumi Cenderawasih.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Ketua MUI Papua, Saiful Islam Al Payage kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Sekda Papua di Jayapura.
Menurutnya, umat muslim di tanah Papua sangat mendukung program pemerintah terkiat dengan pelaksanaan PON ke XX tanggal 2-15 Oktober 2021 mendatang.

“Saya selaku ketua MUI mengimbau kepada umat muslim di tanah Papua untuk mendukung PON, karena PON ini sesuatu yang langkah dan kemungkinan 100 tahun lagi kedepan baru kita mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah,” imbaunya.

Al Payage juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendukung program pemerintah. “PON ini menjadi tanggungjawab kita bersama yang ada di tanah Papua untuk mensukseskan event empat tahunan ini, kita tunjukan kepada orang lain bahwa Papua juga bisa menjadi tuan rumah yang baik,” katanya,

Hal senada disampaikan Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Papua I Komang Alit Wardana, SE, MM bahwa melalui penyelenggaraan PON di Papua turut mendorong percepatan berbagai pembangunan di Papua.

Karenanya, ia mengajak masyarakat Papua, untuk menyukseskan pesta olahraga antar provinsi itu.

“Mari seluruh komponen masyarakat Papua, kita sukseskan acara PON ini,” paparnya. (*)

Oleh : Ratna Kartika Irawati*

Munculnya virus corona jenis baru yang awalnya diduga berasal dari kelelawar, membuat kepanikan tersendiri bagi umat manusia dari berbagai penjuru negara. Covid-19 (corona virus disease 19), sejenis dengan virus SARS, telah mewabah di 199 negara sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa kasus infeksi virus ini menjadi penyakit pandemik. Berdasarkan data yang dirilis oleh worldometers info coronavirus, menyebutkan bahwa sebanyak 721.330 orang terinfeksi dan 33.956 (18%) orang yang telah meninggal karena virus tersebut. Tidak terkecuali negara Indonesia, virus ini telah masuk di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2020 dan hingga 31 Juli 2021 telah menginfeksi sebanyak 3.409.658 orang. Karena infeksi tersebut, sebanyak 94.119 warga Indonesia meninggal dunia, sehingga membuat angka kematian di Indonesia cukup tinggi dan berada pada posisi 4 dunia.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat pesat, membuat pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk melawan virus tersebut agar tidak semakin menyebar luas. Untuk menekan penyebaran infeksi virus tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai cara seperti physical distancing; Work from Home; melakukan hidup sehat (jaga kesehatan dan kebersihan); hingga meliburkan sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran online. Bahkan beberapa pemerintah daerah, telah menghimbau tempat-tempat ramai seperti mall, restoran, café dan tidak terkecuali tempat ibadah untuk ditutup sementara. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah orang-orang berkumpul agar penyebaran virus tersebut tidak semakin luas.

Pemeluk agama di Indonesia menyadari bahwa peniadaan kegiatan peribadatan berjamaah di tempat ibadah merupakan salah satu upaya pencegahan Covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Misalkan yang terjadi pada beberapa kota di Indonesia, pemeluk agama Islam dihimbau tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat Dzuhur karena menghindari berkumpulnya massa pada saat sholat Jumat. Pemeluk agama lainnya, seperti Kristen, juga dihimbau oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama untuk beribadah di rumah secara online, tidak di gereja seperti biasa di hari Minggu. Bagi umat Hindu, yang baru saja merayakan Nyepi dihimbau oleh pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan proses sebelum dan sesudah Nyepi, seperti melasti, pawai ogoh-ogoh dan beramai-ramai sembahyang di pura. Ini merupakan langkah untuk menghindari kerumunan orang banyak yang dapat memperburuk penyebaran virus Covid-19.

Setiap pemeluk agama mempunyai pemikiran yang sama untuk tidak berkumpul atau bersama-sama melaksanakan ibadah pada satu tempat, tapi dilaksanakan di rumah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, sebagai upaya menanggulangi wabah virus Covid-19 ini, kolaborasi antar pemeluk agama juga dibutuhkan dalam kegiatan kemanusiaan. Misalnya, pada kegiatan tanggap darurat Covid-19 dalam penyediaan rapid-test dan 50 ribu masker yang disumbangkan oleh Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia, dimana sumbangan tersebut akan disalurkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta karena warga DKI Jakarta paling banyak jumlah terinfeksi Covid-19.

Berbagai ormas keagamaan juga melakukan hal serupa untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19, seperti membagikan masker bagi pengguna jalan yang tidak dapat bekerja dari rumah. Ada juga yang menggalang dana untuk bantuan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan virus Covid-19. Selain itu, kegiatan kemanusiaan juga dilakukan dengan membagi makanan gratis bagi tukang ojek (baik online maupun offline). Dalam hal ini, sebagai upaya membantu para pekerja yang harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidup, di mana hal ini bertentangan dengan himbauan pemerintah.

Berbagai kegiatan kemanusiaan tersebut, membuktikan bahwa diperlukan kolaborasi dalam masyarakat tanpa memandang agama. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Kegiatan kemanusiaan tersebut, diberikan kepada seluruh warga tanpa melihat perbedaaan agama yang dipeluk. Walaupun tidak dapat beribadah secara bersama-sama, tetapi ada hal lain yang perlu diselesaikan bersama, yaitu masalah kemanusiaan. Karena setiap agama mengajarkan pentingnya meringankan beban sesama tanpa memandang status sosial. Dengan demikian, kolaborasi antar pemeluk agama adalah hal yang paling utama dalam menanggulangi wabah Covid-19, sebagai bentuk rasa kemanusiaan. (*)

*Penulis adalah Dosen Tadris Kimia pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Level 1 – 4 mulai 26 Juli – 2 Agustus 2021, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM (Darurat) dan perpanjangan PPKM Level 1 – 4.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan perpanjangan ini disesuaikan dengan urgensi penanganan masing-masing daerah. Perpanjangan ini juga dilakukan demi mencegah kenaikan kasus yang lebih tinggi untuk melindungi masyarakat.

“Pada tingkat nasional, baik kasus aktif, positivity rate, kasus harian dan kesembuhan mengalami perbaikan pada periode PPKM Level 1 – 4, setelah sempat meningkat pada PPKM Darurat,” ungkapnya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (27/7/2021).

Disebutkan, persentase kasus aktif sempat meningkat pada masa PPKM Darurat (3 – 25 Juli 2021). Pada hari terakhir PPKM Darurat, persentasenya sebesar 18,65% dan menurun saat penerapan PPKM Level 1 – 4 menjadi 18,12%. Lalu, positivity rate mengalami penurunan dari 33,42% menjadi 31,16%.

Penurunan juga terjadi pada kasus harian dengan angka tertinggi saat masa PPKM Darurat. Angkanya pernah mencapai tertinggi yaitu 56.757 kasus dan menurun pada PPKM Level 1 – 4 mampu ditekan menjadi 49.509 kasus. Sejalan dengan itu, pasien sembuh harian juga terus meningkat terhitung dari sebelum penerapan PPKM Darurat sebesar 11.677 orang, meningkat menjadi 29.791 orang saat PPKM Darurat dan terus meningkat menjadi 37.640 orang pada masa PPKM Level 1 – 4.

Yang menjadi perhatian serius pada angka kematian pasien, dimana perkembangannya terus meningkat hingga penerapan PPKM Level 1 – 4. Sebelum PPKM Darurat, jumlah kematian sebanyak 539 kasus dan pada PPKM Darurat menjadu 1.338 kasus dan PPKM Level 1 – 4 menjadi 1.487 kasus.

“Perpanjangan PPKM Level 1 – 4 ini, dilakukan untuk menurunkan kasus kematian semaksimal mungkin,” kata Wiku.

Selanjutnya, perkembangan di Pulau Jawa – Bali yang menerapkan PPKM Level 3 dan 4, terlihat penurunan kasus mingguannya sebesar 24%. Penurunan ini setelah ada peningkatan selama 2 minggu sebelumnya saat masa PPKM Darurat.

Sementara pada provinsi Non Jawa – Bali, pada minggu ketiga implementasi PPKM Darurat menjadi PPKM Level 1 – 4, masih terjadi sedikit kenaikan kasus sebesar 3,6%. Namun, kenaikan ini tidak sebesar minggu sebelumnya sebesar 53%. Untuk kenaikan di provinsi Non Jawa – Bali, kontribusi terbesar dari Kalimantan Timur (10.297), Sumatera Utara (7.528), Riau (5.999), Nusa Tenggara Timur (5.904) dan Sulawesi Selatan (5.010).

Untuk itu, dari perkembangan kasus tersebut, ada 3 pembelajaran penting.

Pertama, PPKM Level 1 – 4 adalah kebijakan untuk mengendalikan penambahan kasus.

Meskipun, dalam 1 minggu terakhir ada penurunan, pemerintah tidak terburu-buru melakukan pembukaan dan perlu kehati-hatian serta persiapan yang matang.

“Karena itu, perpanjangan PPKM tetap dilakukan untuk melihat penurunan konsisten terjadi dan dipertahankan. Serta memperbaiki kasus kematian yang terus meningkat,”.

Kedua , perbaikan kasus harus konsisten selama perpanjangan PPKM. Kepada gubernur provinsi di Jawa – Bali diminta terus mempertahankan penurunan kasus dan tingkatkan penanganan utamanya pada pasien di ruang isolasi, intensif dan IGD agar kematian dapat menurun.

Ketiga , perpanjangan PPKM Level 1 – 4 dengan pembukaan beberapa sektor saat ini merupakan upaya gas dan rem oleh pemerintah. Tujuannya, untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan penanganan kesehatan. Pembukaan sektor-sektor, yang dilakukan akan terus dievaluasi menyesuaikan perkembangan COVID-19.

Untuk itu, manfaatkan waktu 1 minggu ini sebaik mungkin dengan tetap disiplin dan menjalan prokes utamanya pada sektor yang sudah mulai dibuka. Karena hal ini menentukan pengaruhnya terhadap kenaikan kasus atau tidak.

Jika sektor-sektor yang sudah dibuka tidak taat protokol kesehatan dan kasus meningkat, maka perlu untuk dibataai kembali. Namun, jika sektor patuh pada protokol kesehatan dan kasus tidak meningkat, maka pembukaan bertahap akan berjalan.

“Saya mengerti level 1 – 4 dirasakan berat sebagian masyarakat. Namun dengan kerendahan hati saya berharap masyarakat dapat mempertahankan kondisi agar kita berhasil. Saya yakin perubahan ini dapat dicapai,” pungkas Wiku. (**)

Menyusul pengumuman Presiden terkait perpanjangan penerapan PPKM, pemerintah memastikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta diiringi komitmen transparansi dan anti korupsi.

Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah tersebut merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat dan usaha kecil, khususnya kelompok yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah sangat memahami, bahwa pemberlakukan pembatasan selama PPKM ini berimbas pada banyak hal yang membuat sebagian masyarakat mengalami kendala ekonomi. Karena itu, pemerintah mendistribusikan bantuan dalam berbagai bentuk untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat dimintai tanggapan terkait penyaluran bansos selama masa PPKM.

Terdapat beragam bansos yang dialokasikan pemerintah demi menopang perekonomian masyarakat terdampak, di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan beras, dan subsidi kuota.

Bantuan Sosial Tunai (BST) ditujukan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp 300.000 ribu per bulan untuk bulan Mei dan Juni yang dicairkan pada bulan Juli 2021. Alokasi tersebut mendapatkan tambahan dana bagi 5,9 juta KPM yang akan disalurkan selama 4 bulan, yakni Juli hingga Desember 2021. Secara total, BST menyasar 15,9 juta KPM dengan anggaran Rp 24,54 triliun. Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan beras disalurkan sebanyak 10 kg per KPM melalui Bulog dengan total target penerima 28,8 juta KPM. Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras bagi pekerja informal yang terdampak PPKM di Jawa dan Bali, yaitu para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Pemerintah juga melakukan penambahan subsidi kuota sebesar Rp 5,54 triliun bagi masyarakat serta memperpanjang diskon listrik dengan penambahan jumlah subsidi sebesar Rp 1,91 triliun hingga bulan Desember 2021. Percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT pun dioptimalkan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Penambahan alokasi dan akselerasi proses penyaluran bansos ini, harus diiringi dengan komitmen transparansi dan anti korupsi. Semua pihak berlaku hati-hati, supaya tidak terjadi penyimpangan dan semua bantuan sampai tepat sasaran,” tambah Johnny.

Untuk mengecek data penerima bansos, masyarakat dapat membuka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah itu, melakukan langkah-langkah pertama, membuka website tersebut. Kedua, masukkan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Ketiga, masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP

Keempat, ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode. Kelima, Jika huruf kode belum jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf code baru. Terakhir, klik tombol cari data.

Jika data PM belum masuk dalam daftar penerima bansos yang diusulkan oleh RT atau RW, cara mendaftar bansos termudah adalah dengan melakukan konfirmasi langsung ke pengurus desa. Apabila memenuhi syarat penerima bansos, maka PM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran pada tempat yang sudah ditentukan. Apabila masyarakat mengalami ketidakjelasan terkait bansos, misalnya terkait domisili dan KTP-nya berbeda, dapat mencoba menghubungi petugas melalui surel bansoscovid19@kemsos.go.id.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam penyaluran bansos. Harapannya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan untuk mengatasi situasi sulit di masa pandemi ini,” pungkas Johnny.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala seiring memperbaiki mekanisme penyaluran. Perbaikan mekanisme ini, lanjut Johnny, dengan cara penyaluran uang menjadi dalam bentuk non tunai atau transfer bank, sedangkan pengadaan beras ditangani oleh Bulog dan dikirimkan langsung ke alamat penerima manfaat.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan akurasi dan transparansi dengan mengadopsi sistem digitalisasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan ini didukung oleh BI, Fintech, dan e-Commerce dengan pengawasan penuh oleh OJK. Pemanfaatan teknologi ini juga akan memudahkan KPM, misalnya KPM Kartu Sembako dapat digunakan untuk berbelanja melalui aplikasi dan bisa di mana saja tidak harus di Warung Elektronik Gotong Royong atau e-Warong. (*)

Oleh : Zakaria )*

Saat menangani dampak corona, para tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah ikut membantu pemerintah. Selain itu, para ulama juga meminta masyarakat untuk ikut menanggulangi pandemi Covid-19 demi percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Apa kabar pandemi setelah lebih dari setahun dijalani? Rakyat yang paling terkena dampaknya, karena mereka kesusahan secara finansial. Pemerintah berusaha membantu dengan memberi bansos dan beberapa program lain. Namun tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, karena akan sangat kepayahan, sebab korban dampak corona sudah mencapai jutaan jiwa. 

Ulama baik dari NU maupun Muhammadiyah menghimbau masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menangani dampak corona. Penyebabnya karena hanya dengan bahu-membahu, kita akan kuat dalam melawan virus covid-19 dan efek negatif yang ditimbulkannya. Jika semua pihak bekerja sama maka pandemi akan berjalan dengan baik, dan bisa berakhir secepatnya.

Agus Samsuddin, Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center menyatakan bahwa PP Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk bersolidaritas untuk membantu warga yang terdampak pandemi corona, baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Masyarakat, imuwan, cendikiawan, pebisnis, harus berpikir kembali untuk meningkatkan solidaritas sosial bagi mereka yang kena corona.

Solidaritas sosial sangat penting, apalagi saat pandemi banyak yang kesusahan secara finansia. Sehingga kita wajib meningkatkan rasa empati agar tidak ada yang mati kelaparan saat pandemi berlangsung. Jika ada teman atau tetangga yang isolasi mandiri maka bisa membantu dengan memberi nasi kotak, madu, vitamin, atau kebutuhan lain yang meringankan beban mereka.

Selain itu, cara untuk berdonasi juga bisa dengan membagikan nasi bungkus ke pedagang kaki lima atau tukang becak, misalnya tiap hari jum’at. Cara lainnya adalah dengan membeli dagangan PKL, karena saat PPKM level 4 jam buka mereka dibatasi. Atau ketika uangnya hanya sedikit, minimal memotret atau merekam lapak mereka lalu ikut dipromosikan di media sosial.

Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj juga menghimbau warga nahdliyin untuk meningkatkan perhatian terhadap masyarakat kecil, khususnya di masa pandemi. Kita harus meningkatkan solidarits dan sesama nahdliyin harus bergandengan tangan. Dalam artian, justru di masa pandemi wajib bekerja sama dan tidak berlaku egois terhadap orang lain.

Imbauan dari ketua PBNU sangat baik untuk dilaksanakan, tak hanya bagi nahdliyin tetapi juga bagi seluruh WNI. Pasalnya, saat pandemi banyak yang keok dan terengah-engah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena gajinya dipotong oleh perusahaan. Sehingga jika banyak yang beramal dan memberi perhatian, mereka bisa terselamatkan dari jurang kemiskinan.

Jangan sampai saat pandemi yang kaya tambah kaya tetapi yang miskin makin miskin. Misalnya ketika ada yang berbisnis obat lalu menimbun dan menjual dengan harga tinggi. Ini sama saja dengan menari di atas penderitaan orang lain, dan ulama pasti tidak akan merestuinya. Seharusnya semua orang menuruti ajakan tokoh agama untuk berbagi, bukannya berbuat curang.

Perhatian terhadap masyarakat kecil bisa dilakukan dengan cara membuat program donasi dan dilakukan oleh banyak orang. Dengan menggalang dana maka akan lebih banyak yang terkumpul dan nantinya disalurkan kepada fakir miskin dan yang berhak. Misalnya kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri dan butuh bantuan makanan siap saji. Bersedekah berjamaah seperti ini akan berpahala.

Penanganan pandemi corona tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, para ulama baik dari NU maupun Muhammadiyah menghimbau masyarakat untuk bahu-membahu dalam menangani dampak corona. Misalnya dengan membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri, memberi bantuan kepada PKL, maupun menggalang dana bagi fakir miskin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Saby Kossay )*

Masyarakat Papua mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX. Acara tersebut akan diharapkan dapat berjalan aman dari dua hal, pertama adalah Covid-19 dan ancaman Kelompok Separatis Teroris (KST).

Pelaksanaan PON XX di Papua sudah tinggal menghitung hari. Marciano yang merupakan Ketua KONI mengatakan, kesiapan atlet yang kini mengikuti pemusatan latihan daerah di 33 Provinsi. Sesuai arahan Presiden, para atlet juga telah mendapatkan prioritas untuk divaksin di daerahnya masing-masing.

            Selain itu, KONI juga akan melaksanakan sejumlah uji coba di beberapa tempat pertandingan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menguji tempat pertandingan sebelum pelaksanaan PON dimulai.

            Marciano juga memastikan bahwa KONI Pusat mendukung penuh penyelenggaraan PON XX di Papua dan akan memberika pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan beberapa PON sebelumnya. Pihaknya berharap agar PON Papua ini bisa lebih baik dari sebelumnya dan kita juga berharap agar situasi Covid juga membaik, sehingga PON di Papua bisa terlaksana serta menjadikan kebangkitan bangsa Indonesia dari massa pandemi Covid-19.

            Pada tanggal 23 April 2020, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengumumkan bahwa PON Papua akan ditunda hingga Oktober 2021. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

            Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait percepatan vaksinasi bagi atlet dan masyarakat di sekitar venue. Kementerian Kesehatan, melalui Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Harry Papilaya, mengatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bertugas mengawal PON.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua berencana untuk memvaksinasi sekitar 2/3 masyarakat di sekitar venue PON. Pihaknya juga mengharapkan bantuan dan asistensi dari Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi kepada masyarakat di sekitar venue. Apabila masyarakat sudah divaksin, mereka tentu dapat ikut memeriahkan pesta olahraga tersebut.

            Sementara itu, vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Alasannya jelas, kala itu kasus covid-19 meningkat dan pembangunan venue ikut terhambat. Pemerintah tentu saja tidak ingin mengorbankan kesehatan dan keselamatan seluruh atlet. Setahun pandemi telah berlalu, pemerintah tetap mempersiapkan PON dengan Papua sebagai tuan rumah di tengah pandemi Covid-19.

            Tantangan juga tidak terbatas sampai pada pandemi saja, isu keamanan juga menjadi sesuatu yang patut menjadi perhatian. Apalagi PON Papua juga sempat diragukan oleh masyarakat di tengah isu keamanan antara aparat TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

            Meski demikian Panitia Besar atau PB PON Papua telah berani menjamin bahwa Papua sebagai tuan rumah sangat aman untuk menggelar pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut. Lagi pula menurutnya lokasi insiden baku tembak yang terjadi belakangan ini jauh dari lokasi arena pertandingan maupun tempat tinggal kontingen.

            Sementara itu Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Wakabin) Letjen TNI (purn) Teddy Laksmana Widya Kusuma mengatakan, kelompok separatis di Papua memanfaatkan pelaksanaan PON XX Papua  untuk menciptakan instabilitas. Dirinya menduga Veronica Koman dan Benny Wenda yang berada di luar negeri sedang menarik perhatian dunia.

            Badan Intelijen Negara telah melakukan pemetaan potensi kerawanan keamanan pada PON XX Papua mendatang. Setidaknya terdapat 4 wilayah yang melaksanakan pertandingan. Diantaranya ialah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan juga Merauke.

            Dari pemetaan tersebut ditemukan beberapa potensi kerawanan, namun sudah dilakukan operasi gabungan  untuk mencegah serta memotong potensi-potensi tersebut agar tidak menjadi gangguan yang nyata. PON XX di Papua merupakan hajat besar dan menjadi kebanggaan bagi Papua serta Indonesia, sehingga keamanan pada pagelaran event tersebut haruslah dijaga.

            Untuk menjaga stabilitas keamanan, BIN telah berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan sejumlah operasi intelijen, operasi pemulihan keamanan, maupun menjaga stabilitas keamanan.

            Pelaksanaan PON tidak hanya sekadar formalitas penyelenggaraan event saja, melainkan sebuah hajat yang menunjukkan kebangkitan dan kemajuan suatu bangsa, di tengah pandemi dan isu keamanan dari kelompok separatis, tentu saja diperlukan koordinasi antar jajaran agar hajat ini dapat terselenggara dengan baik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta