Oleh : Aulia Putri )*

Vaksin corona yang ada di Indonesia dipastikan aman dan 100% halal oleh MUI dan sudah lulus uji BPOM. Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk vaksin demi percepatan terbentuknya herd immunity.

Akhir-akhir ini masyarakat sangat antusias akan vaksinasi, dan mereka seolah berebut slot agar mendapatkan vaksin tersebut. Penyebab pertama adalah mereka sudah paham bahwa vaksinasi sangat ampuh dalam melawan corona dan meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, jika ingin bepergian, terutama ke luar negeri, saat ini harus menunjukkan kartu vaksin.

Semua orang sudah paham bahwa vaksinasi adalah salah satu cara untuk menghindari corona, karena vaksin Sinovac terbuat dari virus yang dilemahkan. Sehingga tubuh akan memiliki kekebalan tinggi. Selain itu, vaksin ini sudah pasti aman karena lulus uji BPOM. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang mencoba vaksin untuk pertama kalinya untuk menguji keamanannya dan beliau sampai sekarang sehat-sehat saja.

Di Indonesia, vaksin yang digunakan antara lain Sinovac dan AstraZaneca. Kedua jenis vaksin ini sudah lolos uji klinis tahap 3, terdaftar di WHO, jadi terjamin keamanannya. Juru bicara tim satgas covid Dokter Wiku menyatakan bahwa uji klinis adalah tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap corona.

Masyarakat juga tidak usah takut akan vaksin, karena pengembangannya dilakukan oleh dokter, para ahli, dan juga WHO. Pengembangan vaksin adalah hal yang tidak main-main, apalagi vaksin ini dibuat dan dikembangkan untuk mencegah penularan corona. Sehingga masyarakat akan merasa aman, karena produk vaksin yang masuk di Indonesia benar-benar valid.

Vaksin corona juga aman karena tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti merkuri, boraks, pengawet, formalin, dan lain-lain. Hal ini sudah diuji oleh para ahli dari BPOM. Sepintas memang agak mengagetkan, mengapa ujiannya cepat sekali? Penyebabnya karena pandemi ini darurat sehingga ada birokrasi yang dipangkas, sehingga hasilnya cepat keluar.

Selain aman, vaksin juga sudah berstatus halal MUI. Tidak usah ragu akan kehalalannya, karena semua anggota dan pengurus MUI yang menjaminnya. Mereka bahkan turut mengawal dari awal pembuatan vaksin pada bulan oktober tahun 2020 di RRC, hingga kedatangannya di Indonesia. Sehingga memastikan penuh kehalalannya.

Status halal vaksin corona termuat dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, yang berisi bahwa vaksin covid-19 terbukti suci dan halal. Selain itu, vaksin corona boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya menurut para ahli.

Kehalalan vaksin corona sangat penting karena mayoritas WNI adalah umat Islam. Namun mereka tentu otomatis percaya jika yang mengeluarkan fatwa halal adalah MUI, yang merupakan lembaga valid dan resmi untuk menyatakan kehalalan suatu produk, termasuk vaksin.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga sudah divaksin, dan beliau yang seorang Kiai percaya bahwa vaksin ini halal. Penyebabnya karena vaksin ini sudah dijamin MUI, dan beliau tahu bahwa isinya hanya virus yang dilemahkan, dan tidak mengandung gelatin babi atau bahan lain yang tidak halal.

Para kiai dari berbagai pondok pesantren di Indonesia juga telah divaksin dan mereka menghimbau agar seluruh ustad dan santri (yang berusia di atas 12 tahun) untuk diinjeksi. Mereka percaya bahwa vaksin corona aman dan halal, dan vaksinasi adalah cara ampuh untuk melawan corona. Apalagi di pondok amat rawan terbentuk klaster, sehingga semuanya wajib divaksin.

Kehalalan dan keamanan vaksin sudah dijamin oleh BPOM dan MUI. Masyarakat diminta untuk mengikuti program vaksinasi nasional dan mendapatkan injeksi, di Puskesmas atau RS yang ditunjuk. Sehingga jika makin banyak yang divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok, sebagai syarat untuk mengakhiri fase pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Adelia Rahmawati )*

Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama semua pihak. Salah satu cara tersebut adalah tetap disiplin Prokes dan ketaatan PPKM sebagai salah satu solusi mencegah kematian akibat Covid-19.

Sejumlah provinsi di Indonesia masih mencatat angka kematian covid-19 yang tinggi, hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito. Kendati mayoritas penyumbang tertinggi masih ada di Pulau Jawa-Bali, yang merupakan wilayah PPKM level 4, Prof Wiku meminta kepada pemerintah daerah setempat agar tetap waspada.

Dalam kesempatan konferensi pers, Wiku mengatakan, meski Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta tetap masih menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian, tetapi waspada juga dengan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang turut jadi penyumbang tertinggi kenaikan kasus kematian mingguan. Angka tersebut mestinya menjadi alarm kepada pemerintah daerah setempat karena sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tersebut tidak menjalani PPKM level 4.

Adapun secara rinci, 10 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi adalah Jawa Tengah yang mengalami kenaikan sebanyak 825 kasus, Jawa Timur dengan kenaikan 586 kasus, DKI Jakarta dengan kenaikan 510 kasus dan Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan sebanyak 189 kasus. Lalu ada DIY yang naik sebanyak 136 kasus dari pekan sebelumnya, Riau dengan 58 kasus, Bali dengan 53 kasus, Sulawesi Selatan dengan 48 kasus, Kalimantan Tengah dengan 44 kasus dan Sumatera Selatan dengan kenaikan 43 kasus.

Wiku juga mengungkapkan, jumlah kematian akibat Covid-19 pada Juli 2021 ini menjadi angka tertinggi sepanjang pandemi. Kematian akibat Covid-19 pada dua minggu terakhir mengalami pertambahan lebih dari 1.000 kasus setiap hari. Bahkan pada 27 Juli 2021 lalu, tercatat sebanyak 2.069 kematian dalam sehari.

Sementara itu, jumlah total kematian yang tercatat sejak awal Juli hingga 28 Juli 2021 tercatat sebanyak 30.168 kasus. Wiku menuturkan, angka kematian tersebut sangatlah tinggi, mengingat pada bulan Juni lalu, angka kematian tertiggi yaitu 7.913. Wiku juga menekankan, masih terjadinya peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 perlu terus dievaluasi.

Oleh karenanya pemda dan masyarakat diharapkan dapat mendukung pencegahan potensi kematian akibat Covid-19. Pemda juga dapat selalu memantau kondisi RS di wilayah masing-masing.

Kemudian, pemda juga diminta melakukan antisipasi kenaikan kasus Covid-19 dengan memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur RS dan tenaga kesehatan yang bertugas. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan sehingga kematian dapat dihindari.

Sementara itu untuk masyarakat, bila masuk dalam golongan yang mengalami gejala Covid-19 sedang atau berat, berusia di atas 45 tahun, menderita komorbid dan atau tidak punya tempat memadai untuk isolasi mandiri, kami mohon untuk tidak melakukan isolasi mandiri secara sendirian.

Wiku menganjurkan untuk memanfaatkan tempat isolasi terpusat yang tersedia oleh pemerintah, perawatan di tempat isolasi terpusat dipantau langsung oleh tenaga kesehatan, baik tanda vital, pola gejala, pola makan dan obat-obatan sehingga jika terjadi perburukan bisa langsung mendapatkan penanganan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Penerapan protokol kesehatan tersebut merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan virus covid-19, khususnya sejumlah varian baru yang telah masuk ke Indonesia.

Untuk mengantisipasi agar varian baru virus corona tidak menyebar lebih luas, Kementerian Kesehatan akan lebih intens dalam melakukan genome sequencing di sejumlah daerah-daerah yang terpantau telah terdeteksi ditemukan varian baru tersebut. Sehingga pihaknya bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain.

Kita tak dapat mengelak bahwa nyatanya ketertiban masyarakat dalam menaati protokol kesehatan akhir-akhir ini agak menurun. Kemungkinan turunnya kesadaran kepatuhan terhadap protokol kesehatan tersebut karena jenuhnya masyarakat saat terhadap pandemi.
Mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk berperang melawan pandemi, hal ini harus dilakukan daripada terbaring di Rumah Sakit yang saat ini tengah kelabakan mencari oksigen.

Penerapan PPKM Level 4 dengan diiringi kepatuhan terhadap prokes tentu akan menjadi formula dalam mengurangi angka kematian terhadap Covid-19. Jika kebijakan tersebut benar-benar dipatuhi oleh masyarakat.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Aditya Utama )*

Para buruh akan berdemonstrasi pada 5 agustus 2021. Rencana ini tentu ditentang keras oleh masyarakat karena unjuk rasa saat pandemi Covid-19 akan menciptakan kluster baru Covid-19.

Lagi-lagi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membuat heboh dengan rencana unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada awal agustus. Mereka sengaja mencari tanggal yang kira-kira aman karena sudah selesai PPKM level 4 (jika tidak diperpanjang). Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, demo akan dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia dan diikuti oleh setidaknya 10.000 buruh.

Iqbal melanjutkan, demo kali ini bertema pengibaran bendera putih atas corona. Ia mengungkapkan fakta bahwa makin banyak buruh yang terkena penyakit berbahaya ini tapi kurang mendapatkan perhatian dari pabrik. Oleh karena itu ia dan segenap rekannya menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para buruh.
Masyarakat tentu menentang demo buruh ini.
Bukannya tidak berempati, tetapi unjuk raa saat pandemi tentu dilarang keras. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, izin demo ketika pandemi tidak akan diberikan karena ada keramaian massa yang bisa berpotensi menyebarkan virus covid-19, karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini juga berdasar STR 645/2020 sehingga payung hukumnya kuat.

Meskipun Iqbal menjamin bahwa demo buruh kali ini akan sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi agak diragukan. Penyebabnya karena saat unjuk rasa beberapa waktu lalu terjadi banyak pelanggaran, mulai dari banyak peserta yang melepas masker hingga tidak menjaga jarak minimal 1 meter. Selain itu pasti banyak yang berbagi minuman botol.

Pelanggaran-pelanggaran ini yang bisa menyebabkan kluster corona baru. Penyebabnya karena droplet bisa bertebaran di antara pendemo yang tidak pakai masker atau di air minum yang di-share dalam botol. Para pengunjuk rasa harap memahaminya dan akhirnya membatalkan niatnya.

Apalagi corona varian delta diklaim para dokter lebih berbahaya karena merupakan hasil mutasi. Sehingga akan menyerang lebih cepat dan ganas. Bahkan virus covid-19 delta bisa menular hanya ketika berpapasan dengan OTG. Sedangkan saat demo kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berstatus OTG karena tidak terlalu kelihatan secara fisik.

Dari demo-demo yang diakukan oleh buruh pada periode sebelumnya selalu diadakan rapid test secara acak dan hasilnya mayoritas positif corona. Mereka beruntung karena teridentifikasi sehingga bisa langsung berobat dan isolasi mandiri selama 14 hari, tetapi sekaligus juga bersalah karena menyebarkan virus covid-19 ke banyak orang.

Apalagi proses tracing alias penelusuran siapa saja yang berkontak dengan OTG pasca demo amat susah, karena tidak ada pencatatan alamat dan data secara resmi. Sehingga dipastikan virus akan makin menyebar, dari pendemo, ke keluarganya, kawannya, tetangga, sampai ke orang-orang yang berpapasan tanpa sengaja. Alangkah mengerikannya ketika ini terjadi karena bisa menaikkan kasus corona di Indonesia.

Larangan demo lebih ke pencegahan penyebaran corona, bukannya congkak karena tidak mau dikritik oleh rakyat. Pemerintah tidak ingin ada klaster corona baru yang bisa menyebabkan sakit massal, karena ganasnya corona varian delta. Apalagi ketika banyak pendemo yang belum divaksin, sehingga beresiko tinggi dan bisa menyebabkan kehilangan nyawa.

Demo saat pandemi tentu dilarang dan para buruh harap sadar serta membatalkan rencananya. Walau berjanji akan menaati protokol kesehatan tetapi rasanya akan sulit untuk menjaga jarak dan tidak melepaskan masker. Jangan marah ketika pendemo dihalau oleh aparat, karena mereka sedang melaksanakan tugasnya untuk mencegah penyebaran corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Karawang

Oleh : Rebecca Marian )*

KST kembali berulah dengan menembak warga sipil di daerah Yakuhimo, Papua. Kekejaman KST membuat masyarakat makin antipati, karena mereka nekat membunuh warga asli Papua. Oleh karena itu, mereka harus dibawa ke pengadilan, karena melanggar HAM berat.

KST identik dengan kelompok yang melakukan berbagai penyerangan, baik ke warga sipil maupun aparat. Masyarakat asli Papua sendiri pun tidak suka dengan mereka karena bertingkah sok jagoan tetapi lari tunggang-langgang saat dikejar oleh aparat. Mereka juga melakukan pembunuhan keji, baik pada aparat maupun warga sipil sendiri.

Tanggal 25 juni 2021 adalah hari yang mencekam di Kampung Bingki, Kabupaten Yakuhimo, Papua. Danrem 127/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan bahwa ada 4 orang pekerja bangunan yang meninggal karena ditembak oleh KST, yakni Suardi, Sudarto, Idin, dan Ipa. Mereka akan dievakuasi dengan helikopter. Sedangkan Kepala Kampung yang juga tertembak, dalam kondisi kritis.

Penduduk Kampung Bingki yang lain sudah mengungsi ke ibukota Kabupaten Yakuhimo. Proses pengungsian tentu dikawal terus oleh aparat. Terlebih, takutnya ada anggota KST yan kembali untuk melakukan teror.

Kekejaman KST tentu sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Penyebabnya karena mereka bukan kali ini saja melakukan penembakan ke masyarakat sipil. KST berkali-kali menyerang warga, mulai dari yang berstatus sebagai tukang ojek, murid, hingga guru. Modusnya sama, yakni menuduh mereka sebagai mata-mata aparat, padahal bukan.

Masyarakat sipil yang ditembak tentu tak bisa melawan karena tidak punya senjata untuk membela diri. Oleh karena itu wajar jika KST dianggap melanggar HAM, karena melakukan pembunuhan tentu sebuah tindakan tak terpuji dan melanggar aturan. Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara atau kurungan seumur hidup.

Masyarakat Papua sendiri juga setuju ketika KST didakwa atas kasus pelanggaran HAM. Penyebabnya karena mereka tidak bisa beraktivitas dengan normal gara-gara ancaman KST. Apalagi sebagian korban yang ditembak adalah warga Papua sendiri, sehingga mereka memperlihatkan kekejaman karena membunuh saudara sesukunya sendiri.

Selain menembak warga sipil, KST juga berkali-kali menyerang aparat terlebih dahulu. Ini juga sebuah pelanggaran HAM, karena aparat bertugas untuk menjaga keamanan Papua, tetapi malah diserang dengan sniper atau modus yang lain. Bagi KST, aparat adalah representasi pemerintah, jadi dianggap musuh oleh mereka.

Dengan bukti-bukti ini maka sudah jelas kalau KST melanggar hak asasi manusia di Papua, karena melakukan berbagai aksi. Mulai dari pengancaman, penembakan, hingga pembunuhan. Jika terus dibiarkan akan berbahaya, karena membuat kehidupan warga sipil jadi tidak aman.

Tuduhan KST bahwa aparat yang melanggar HAM salah besar. Aparat tidak pernah menembak warga sipil saat kontak senjata, karena tahu beda antara masyarakat biasa dengan anggota KST. Netizen di seluruh dunia perlu tahu akan hal ini dan tidak terjebak oleh berita atau foto palsu yang sengaja disebar oleh KST, untuk propaganda mereka.

Satgas Nemangkawi dan aparat lain berusaha keras untuk menangkap tiap anggota KST, agar tercipta perdamaian di Papua. KST harus diberantas karena sudah terbukti melanggar HAM dan melakukan berbagai tindakan keji. Mereka tak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika masih berkeliaran akan membahayakan posisi warga sipil.

Kekejaman KST sudah jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, KST masih terus diburu oleh aparat. Tidak benar bahwa penambahan jumlah aparat adalah sebuah pelanggaran HAM, karena hal ini ditujukan untuk mengamankan rakyat Papua. Masyarakat malah senang karena aparat terus bertindak cepat saat memburu KST.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Made Prawira )*

Jagat dunia maya sempat heboh dengan adanya seseorang yang mengklaim sebagai influencer, mengaku mendapatkan booster corona atau vaksin ketiga di DPRD DKI Jakarta. Kabar yang menggegerkan media sosial tersebut ternyata tidak benar.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Augustinus menegaskan tidak pernah ada kegiatan vaksinasi ketiga di gedungnya. Ia yakin bahwa isu influencer yang mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di DPRD DKI Jakarta adalah hoax belaka. Sebab, vaksinasi yang diterima oleh DPRD baru jenis Sinovac dan AstraZeneca.

Sedangkan untuk vaksin ketiga saat ini baru diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan vaksin yang digunakan adalah vaksin Moderna. Jadi pihaknya yakin tidak ada vaksin atau booster menggunakan Moderna. Pihaknya juga melakukan laporan tiap hari, vaksin yang diterima dan berapa orang yang divaksinasi per hari memang ada laporannya.

Sebelumnya diberitakan, isu seorang influencer mengaku mendapatkan booster corona atau vaksin ketiga viral di media sosial. Informasi ini bermula dari tangkapan layar IG Story yang kemudian ramai dibahas di Twitter. Dinarasikan ada seorang selebgram yang menulis keterangan sedang divaksinasi Covid-19 yang ketiga kali.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan kejadian tersebut tengah ditelusuri lebih lanjut. Vaksinasi Corona dosis ketiga diketahui hingga kini baru diberikan kepada para tenaga kesehatan karena berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Sementara, masyarakat dinilai dr Nadia belum perlu mendapatkan vaksinasi booster Covid-19 atau vaksinasi ketiga.

Beberapa waktu sebelumnya Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak menampik adanya keinginan atau incaran vaksin Moderna di beberapa kalangan pejabat. Namun, Menkes Budi berharap masyarakat dapat memahami bahwa prioritas vaksinasi bagi para nakes karena mereka adalah kelompok paling berisiko selama pandemi Covid-19.

Itu sebabnya kenapa pemerintah memberikan prioritas terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan, karena kita tahu bahwa efikasi vaksinnya bagus dan kita juga tahu tenaga kesehatan adalah prioritas, karena mereka bertemu dengan virus level tinggi.

Dirinya tahu bahwa banyak orang yang ingin mendapatkan suntikan ketiga, meski demikian masih banyak rekan-rekan yang belum dapat vaksin. Meski demikian, setiap orang yang sudah melakukan vaksin dua dosis, tentu sudah memiliki antibodi yang tinggi untuk melawan virus corona. Oleh sebab itu, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua saat ini belum perlu mendapatkan booster atau vaksinasi dosis ketiga.

Booster atau vaksinasi ketiga cukup diberikan kepada para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam akun instagram resmi Kementerian Kesehatan, Kemenkes menyatakan bahwa Indonesia sudah memulai vaksinasi ketiga bagi tenaga kesehatan pada 16 Juli 2021.

Penyuntikan vaksinasi dimulai di RSCM dengan diikuti oleh sebanyak 50 Guru Besar FKUI dan sejumlah dokter. Jenis vaksin dosis ketiga yang diberikan kepada nakes adalah vaksin Covid-19 Moderna yang memiliki efikasi lebih tinggi yaitu 94,1 persen dibandingkan dengan Sinovac yang hanya 65,3 persen.

Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga, dilaporkan tidak ada efek samping serius yang ditimbulkan. Para tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi juga mengaku tidak merasakan gejala maupun reaksi yang signifikan. Pemerintah telah menyediakan sebanyak 1,4 juta dosis vaksin Moderna untuk Vaksinasi Ketiga bagi tenaga kesehatan yang berjuang melayani pasien Covid-19.

Perlu diketahui bahwa dalam pasal 4 5A ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar. Kemenkominfo juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat secara bijak memanfaatkan teknologi dan tidak menyalahgunakannya untuk menyebarkan informasi hoaks.

Dengan banyaknya kasus terkonfirmasi covid dan seiring berjalannya progres vaksinasi, tentu saja narasi hoax harus segera di-takedown dan pelakunya harus mendapatkan konsekuensi, baik berupa tindakan hukum ataupun sanksi sosial yang dapat memberikan efek jera, sehingga tidak akan ada narasi yang memperkeruh suasana penanganan pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

DPR RI menyetujui revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua. Dengan adanya UU baru ini, pemekaran wilayah di Papua bisa menjadi lebih mudah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa RUU Otsus Papua ditunggu oleh warga Papua. Puan juga dijadwalkan juga menyampaikan pidato penutupan masa persidangan DPR.

“RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis, 15 Juli 2021.

Poin soal pemekaran wilayah di Papua ini tertuang dalam Pasal 76. Dalam UU Otsus Papua Tahun 2001, pasal ini hanya terdiri satu ayat saja. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76 (UU Otsus Papua 2001)

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Dalam revisi UU perubahan, Pasal 76 terdiri atas lima ayat. Ayat 3 Pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Kendati demikian, dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pemekaran harus memberi ruang untuk orang asli Papua (OAP). Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah

Otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah

Persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.

(5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2-15 Oktober 2021 tetap dilaksanakan meskipun pandemi Covid-19 tengah mengalami lonjakan. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah seandainya terdapat atlet atau official yang terpapar virus corona saat bertanding. Hal ini dikatakan Menpora usai rapat terbatas bersama presiden, sejumlah menteri dan kepala lembaga, Selasa (13/7/2021).

“Bagaimana kalau tiba-tiba ada yang terkena, ada yang positif. Tentu panitia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi itu, dan di sana kan ada rumah sakit-rumah sakit,” ujar Zainudin.
Lebih lanjut, Menpora mengatakan bahwa panitia, official maupun atlet yang terpapar virus corona selama PON XX akan ditangani di rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di sekitar lokasi PON di Papua. Meski begitu, kemungkinan ini akan diantisipasi dengan memastikan atlet dan official bebas dari Covid-19 lewat tes PCR. Mereka yang ikut berpartisipasi juga diwajibkan lebih dulu mengikuti vaksinasi.

Ditempat terpisah, Peneliti Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan dirinya mendukung kesuksesan PON XX Papua yang aman dari covid-19 dan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KST. Makna PON XX sangat penting bagi branding Indonesia dimata dunia Internasional. Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah didalam mengantisipasi potensi ancaman keamanan dan pandemi covid-19 tidak berlebihan dan terkesan memaksakan jalannya event tersebut.

“Saya mendukung kesuksesan PON XX Papua yang aman dari covid-19 dan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KST. Makna PON XX sangat penting bagi branding Indonesia dimata dunia Internasional. Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah didalam mengantisipasi potensi ancaman keamanan dan pandemi covid-19 tidak berlebihan dan terkesan memaksakan jalannya event tersebut”, ujar Jim Peterson.

Sekitar 1.000 pelajar yang usia 12-18 tahun terlihat antusias mengikuti vaksinasi di SMP Negeri 5 Jalan Dadali, Kota Bogor, Sabtu (31/7/2021). Melalui vaksinasi tersebut para siswa berharap bisa cepat belajar dengan sistem tatap muka.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto didampingi Kadisdik Kota Bogor Hanafi dan Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno memantau langsung pelaksanaan vaksinasi pelajar tersebut. Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengatakan bahwa fokus pemberian vaksinasi adalah untuk anak-anak usia di atas 12 tahun

“Hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional, fokus pemberian vaksin untuk anak-anak usia di atas 12 tahun. Di tempat ini 1.000 siswa (divaksinasi), ada juga anak-anak dari madrasah, gitu,” ujar Bima

Ditempat terpisah, peneliti kebijakan publik dari Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, S.Sos.,M.Si.,M.A, mengatakan bahwa berbagai kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat didalam penanganan pandemi covid-19 sudah sesuai. Mulai dari prokes 5M, PPKM darurat, PPKM level 3&4, vaksinasi pelajar, hingga vaksinasi door to door. Kebijakan-kebijakan tersebut telah terbukti berhasil menekan tingkat BOR diberbagai rumah sakit.

“Berbagai kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat didalam penanganan pandemi covid-19 sudah sesuai. Mulai dari prokes 5M, PPKM darurat, PPKM level 3&4, vaksinasi pelajar, hingga vaksinasi door to door. Kebijakan-kebijakan tersebut telah terbukti berhasil menekan tingkat BOR diberbagai rumah sakit”, ujar Andre.

Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan RI. Setiap tahun rakyat Indonesia memperingati hari kemerdakaan yang puncaknya tepat di tanggal pembacaan teks Proklamasi, 17 Agustus. Menyongsong HUT ke-76, ajakan mengibarkan bendera merah putih sebulan penuh menggaung di dunia maya dan dunia nyata.

Sejak Sabtu (31/7/2021) gerakan mengibarkan bendera merah putih mulai menggema. Salah satunya oleh para pedagang di di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Dharmahusada Surabaya, Jawa Timur. Mereka memasang bendera kecil di gerobak-gerobak dan meja tempat para pedagang menjajakan dagangan kulinernya.

Selain dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76, gerakan memasang bendera merah putih yang dilakukan komunitas pedagang juga sebagai penyemangat melawan COVID-19. Diketahui, sejumlah pedagang dan beberapa elemen belakangan ini mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas kondisi pandemi.

“Ini menghormati dan kita memberikan semangat kepada pedagang Surabaya, walau pun dalam keadaan seperti ini kita tetap semangat,” kata Ketua Paguyuban SWK Dharmahusada Surabaya Syafii Salahudin.

Sementara itu, di Kota Blitar dan Sumenep, Kepolisian Resor setempat membagikan bendera merah putih kepada warga penerima bantuan sosial di seluruh kecamatan daerah setempat. Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan mengatakan, bagi-bagi bendera merah putih sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-76, sekaligus memupuk semangat merah putih dalam menghadapi COVID-19.

Di dunia maya, gerakan serentak mengibarkan bendera merah putih pada 1-31 Agustus 2021 juga tersiar di berbagai platform media sosial. Salah satunya disebarkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di akun Instagram, Twitter, dan Facebook resminya, serta jejaring aplikasi WhatsApp.

PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya dalam angka HUT RI ke-76, juga menghias lokomotif dan gerbong kereta dengan livery khusus bertema kemerdekaan RI. Ada empat unit lokomotif dan 37 unit gerbong yang dihias dengan livery khusus. Yakni KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasar Turi-Gambir), KA Argo Wilis (Surabaya Gubeng-Bandung), KA Gajayana (Malang-Gambir), dan KA Argo Parahyangan (Gambir-Bandung).

“Pemasangan livery khusus peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada Kereta Api ini sebagai wujud nasionalisme KAI dalam menyediakan konektivitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Manager Humas Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (1/8/2021).

Tidak hanya pedagang, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) se-Indonesia juga mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol optimisme negara dalam melawan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI, Bintang Wahyu Saputra.

Menurut Bintang, mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk optimisme bagi seluruh masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19.

“Saya menginstruksikan pengurus SEMMI seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di depan sekretariat masing-masing, dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengibarkan bendera merah putih didepan rumah masing masing selama bulan Agustus ini,” ujar Bintang, dalam keterangannya, Minggu (1/8/2021).

Pengibaran bendera merah putih pun perlu dilakukan menyambut bulan Agustus yakni bulan kemerdekaan Indonesia.

“Kita tidak boleh kalah oleh virus dan keadaan saat ini, seluruh elemen bangsa harus bahu membantu untuk membumi hanguskan virus ini dari Indonesia, dan membawa negara kita menang melawan Pandemi ini secepatnya” ujar Bintang.

Bintang mengatakan, sudah kewajiban juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpegang teguh terhadap Pancasila untuk saling membantu sesama dan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mendukung dan menjalankan seluruh kebijakan pemerintah.
“Yang paling penting itu ialah kita harus mendukung kebijakan pemerintah menyukseskan pelaksanaan PPKM agar tidak terulang dan vaksinasi” ujarnya. (**)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan menggelar aksi pada 5 Agustus 2021. Aksi atau demonstrasi ini sebagai respons atas banyaknya buruh meninggal akibat Covid-19 di lingkungan pabrik. Aksi akan berlangsung dengan mengibarkan bendera putih dan menghentikan produksi pabrik untuk sementara.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, rasio penularan Covid-19 di lingkup pabrik masih terus meningkat dan memberi dampak yang besar. Dia mencontohkan, misalnya, di PT Transjakarta saja hingga saat ini sudah terdata sekitar 20 orang meninggal. Said Iqbal meminta pemerintah untuk membuat aturan terkait aktivitas buruh di perusahaan. Misalnya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang jam kerja buruh, aturan jika ada tingkat penularan tinggi, proses pabrik diliburkan sementara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah berupaya mendengar semua aspirasi rakyat di tengah era pembatasan sosial. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu (24/7/2021).

“Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah masyarakat berkenaan dengan Covid-19 yang trennya terus tidak menentu. Keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena Covid-19, kemudian di seberangnya takut mati karena ekonomi,” jelasnya. Menurut Mahfud, kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat terbilang wajar dan dialami semua negara, yang dikonfirmasi berdasarkan studi dari Kementerian Luar Negeri.

Oleh sebab itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus dilakukan. “Kalau di negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resistan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak beraktivitas untuk bertahan atau mengembangkan kehidupan ekonominya. Tapi di negara maju, resistensi terhadap pembatasan itu alasannya kehilangan kebebasan,” tambahnya.

Mahfud menjelaskan bahwa aspirasi murni yang ada di semua negara seperti ini, baik negara maju atau berkembang, sebenarnya terus didengar pemerintah. Adapun, bahwa tidak semua terakomodasi, Mahfud menggarisbawahi bahwa hal ini biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dengan yang lain bertentangan dan pemerintah harus tetap mengambil keputusan.

Namun, Mahfud mengungkap di samping aspirasi dari kelompok murni dan kelompok yang aspirasinya ‘tidak murni’ atau hanya ingin menentang pemerintahan. Contohnya, berkaitan polemik vaksin berbayar atau temuan tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. “Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Terkini, beberapa polemik tersebut pun telah masuk perhatian dan menjadi pertimbangan pemerintah. Kini, vaksin berbayar sudah diputuskan tidak dilaksanakan, sementara pekerja asing tidak boleh lagi masuk Indonesia lagi kendati telah memiliki kontrak legal.

Adapun, sebelumnya Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing, khsusunya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Mahfud setelah muncul adanya seruan demo ‘Jokowi End Game” untuk menolak kebijakan PPKM. Dia menyatakan pada masa PPKM ini masyarakat bisa tetap menyampaikan aspirasinya.

Namun, untuk menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19 dia meminta agar aspirasi disampaikan dengan tetap mengikuti prosedur yang ada. “Dalam kerangka itu utk mencari jalan terbaik bersama silakan menyampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama yaitu menyelamatkan rakyat indonesia yaitu menyampaikan aspirasi resmi, tertulis, melalui telepon, melalui media,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Jumat (23/7/2021).

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Mahfud mengatakan bahwa tujuan utama saat ini adalah menjaga keselamatan rakyat. Dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. (*)