Oleh : Adnan Hamzah)*

Covid-19 terus bermutasi salah satunya menjadi varian Delta Plus yang dianggap lebih menular. Masyarakat diimbau untuk terus disiplin Prokes dan ikut vaksinasi guna mencegah penularan virus berbahaya tersebut.

Virus Corona di Indonesia telah mengalami mutasi, kini telah ditemukan virus corona varian delta plus (AY.1). Ada 3 kasus ditemukan kasus tersebut, yakni Mamuju, Sulawesi Barat dan Jambi. Varian tersebut merupakan turunan dari varian delta yang masuk dalam varian of concern WHO karena sifatnya yang mudah menular dan menimbulkan gejala berat. Satu hal yang membedakannya adalah ditandai dengan munculnya K417N.

Mutasi K417N sendiri merupakan mutasi ekstra yang terletak di protein lonjakan virus, yang menginfeksi sel-sel sehat. Mutasi ini juga sebelumnya ada pada corona varian Beta, yang ditemukan di Afrika Selatan dan Gamma yang ditemukan di Brasil. Para ahli telah mengumpulkan gejala lain yang dikaitkan dengan varian delta plus, yaitu ; Sakit Perut, Mual, Kehilangan Nafsu Makan. Tidak hanya batuk, demam dan sakit kepala.

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penerima vaksin bisa mencegah lahirnya varian baru virus corona. Satgas menyadari upaya terbaik menghindari virus masuk ke dalam tubuh ialah dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi penularan yang terjadi dengan mempercepat pelaksanaan strategi vaksinasi nasional.

Lonjakan kasus Covid-19 dikhawatirkan dapat melahirkan varian baru yang lebih ganas dan cepat menular. Wiku Menjelaskan, pada prinsipnya virus bukanlah makhluk hidup. Virus hanya dapat memperbanyak diri pada inang yang hidup seperti manusia. Dan dalam proses memperbanyak diri inilah virus dapat bermutasi dan dapat menghasilkan varian baru.

Menurut Wiku, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penularan virus corona varian delta plus di masyarakat maupun mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk situasi secara nasional. Kebijakan tersebut seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko dan pengaturan perjalanan.

Untuk vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah telah mengupayakan bahwa sepenuhnya gratis baik skema program nasional ataupun program gotong royong. Adapun adanya temuan yang menyebutkan ada vaksinasi berbayar di lapangan akan ditindaklanjuti oleh satgas daerah.

Sementara itu, untuk penerima booster vaksin saat ini adalah tenaga kesehatan sebagai populasi berisiko sekaligus vital dalam mendukung pelayanan dalam kesehatan khususnya dalam masa pandemi Covid-19.

Di samping itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan terus dilakukan seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko dan pengaturan pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat. Serta mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk kondisi Covid-19.

Protokol Kesehatan (prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi Covid-19. Prokes tetap jalan terus meski program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini. Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapanya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus Covid-19.

Tentu saja sangat penting bagi pemerintah dan kalangan pebisnis untuk merujuk pada prokes secara ketat demi memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tentu akan mempercepat pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Jika sebelumnya protokol kesehatan mencakup 3M, (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan). Kini protokol tersebut bertambah menjadi 5M dimana yang keempat adalah Menjauhi Kerumunan dan kelima adalah Mengurangi Mobilitas.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang, dr Eko Krisnarto, Sp.KK menuturkan, sudah tidak lagi 3M, menekan penyebaran virus Corona perlu penerapan protokol kesehatan 5M. Perlu kesadaran masyarakat mengingat di jalanan kadang banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya kita tahu bahwa Efektifitas penggunaan masker untuk mencegah penularan juga dibuktikan secara uji klinis oleh Perusahaan riset pasar Inggris Yougov, tim dari Klinik Miyazawa di Hyogo dan Universitas Houston-Victoria telah mengumpulkan data melalui model komputer untuk mengetahui bagaimana berbagai faktor mempengeruhi tingkat kematian akibat penyakit covid-19 di berbagai negara. Hasilnya, penggunaan masker wajah menjadi cara paling signifikan dalam mengurangi risiko kematian akibat covid-19.

Memperketat protokol kesehatan adalah harga mati demi mewujudkan herd immunity, di sisi lain vaksinasi juga harus tetap digenjot demi mengakhiri pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Aulia Rahman )*

Vaksinasi dan disiplin Prokes merupakan upaya efektif untuk memutus rantai penularan Covid-19. Masyarakat diimbau untuk menaati kebijakan tersebut guna mempercepat pemulihan ekonomi.
Pemerintah telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021. Upaya ini merupakan salah satu langkah memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia. Pemulihan kesehatan juga berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktifitas masyarakat seperti semula.

Perlu diketahui pula bahwa Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam layanan vaksinasi. Untuk Akselerasi, tahapan dan alur vaksinasi diringkas. Observasi pascasuntikan vaksin cukup 30 menit. Tak hanya sekali Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa vaksin adalah game changer di tengah pergulatan pengendalian Covid-19. Segala protokol kesehatan (prokes), strategi pembatasan sosial dan kebijakan karantina tidak akan pernah cukup bila tidak kunjung terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menuturkan, vaksinasi itu membuat pembentukan herd immunity secara cepat dengan risiko yang paling rendah. Herd Immunity bisa terbentuk secara alamiah, tetapi akan memerlukan waktu panjang setelah begitu banyak orang terinfeksi, dalam sebaran yang luas, yang akan menimbulkan korban besar.

Vaksinasi sendiri merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut.

Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Tetapi, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi.

Jika vaksinasi ini diberikan secara masal, tentu akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok alias herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, ataupun penderita penyakit kelainan imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya.

Dari kacamata ekonomi kesehatan, vaksinasi adalah metode pencegahan yang efisien. Katakanlah vaksin seharga 900 ribu rupiah, maka kita bisa mencegah diri dari penularan penyakit. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena Covid-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi tentu lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 rubu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan 5 juta akibat dirawat karena Covid-19.

Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Protokol Kesehatan (prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi Covid-19. Prokes tetap jalan terus meski program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini.

Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapanya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus Covid-19. Tentu saja sangat penting bagi pemerintah dan kalangan pebisnis untuk merujuk pada prokes secara ketat demi memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tentu akan mempercepat pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi nasional. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa protokol kesehatan masih wajib dilakukan meski sudah mendapatkan vaksin.

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi. Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat.

Menurut beliau, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh. Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan. Setelah vaksinasi, tubuh tetap membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan tubuh.

Ludhang juga mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi oleh mereka yang sudah mendapatka vaksin adalah, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas.

Vaksinasi diperlukan guna memberikan kekebalan hingga mencapai herd immunity, sedangkan protokol kesehatan harus dipatuhi karena hal tersebutlah yang menjadi ikhtiar untuk terhindar dari paparan virus Covid-19. Keduanya tentu harus dijalani secara selaras agar nantinya banyak pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya sehingga perekonomian menjadi pulih kembali.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adelia Rahmawati )*

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta kini mulai terkendali dengan turunnya kasus baru, kasus aktif, serta angka keterisian rumah sakit yang mulai menurun. Gubernur DKI Jakarta melalui akun instagramnya menunjukkan beberapa foto rumah sakit mulai lowong dibandingkan bulan lalu.

Dalam unggahan takarir di akun instagramnya @aniesbaswedan, Anies Baswedan menuliskan, sejak kita semua sama-sama mengurangi mobilitas, situasi pandemi di Jakarta terus mengalami penurunan dan InsyaAllah bisa keluar dari masa genting, terlihat dari keterisian IGD berbagai rumah sakit di Jakarta.

Dia menambahkan dalam beberapa minggu terakhir terus memantau beberapa rumah sakit umum daerah yang ada di Jakarta. Seiring peningkatan kasus, kondisi di rumah sakit kini semakin terkendali karena kapasitas tempat tidur isolasi IGD hingga ICU tersedia.

Anies membandingkan RSUD Budhi Asih dan RSKD Duren Sawit, yang bulan lalu begitu penuh hingga selasar depan IGD pun dipenuhi oleh pasien yang antre masuk ke dalam IGD, kamar rawat inap dan ICU. Saat ini kedua rumah sakit tersebut menunjukkan selasar IGD sudah kosong, pasien dapat langsung masuk ke IGD. Situasi menurut catatan Pemprov juga terjadi di banyak RSUD di Jakarta.

Dengan kapasitas rumah sakit yang semakin turun, Anies mengharapkan semakin banyak pasien yang sembuh dan semakin sedikit yang harus masuk RS. Dengan begitu beban di fasilitas kesehatan akan terus berkurang. Anies juga mengungkapkan bahwa implementasi PPKM efektif untuk mengendalikan Covid-19 di Ibu Kota. Ia mengatakan, meski kasus aktif semakin menurun namun pandemi Covid-19 masih belum selesai karena masih ada 3 ribu kasus baru per hari.
Saat ini positifity rate di Jakarta di level 15% dan keterisian tempat tidur 70%.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat, tingkat keterisian RS di Jakarta untuk perawatan Covid-19 kini sudah menurun hingga 65%. Tingkat keterisian RS yang paling tinggi yakni Jakarta Pusat 81%, Jakarta Barat 77%, Jakarta Selatan 76%, Jakarta Timur 66%, Jakarta Utara 54% dan Kepulauan Seribu 33%.

Pada kesempatan berbeda, pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat Bed Occupancy Rate (BOR) tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di Rumah Sakit tinggal 56%. Kondisi ini menurun secara signifikan dibandingkan puncaknya pada Juli lalu yang mencapai 90% lebih. Kondisi keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 saat ini juga berada di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu maksimal 60%.

Direktur Utama RSUD Kabupaten Bekasi dr Sumarti mengonfirmasi terjadi penurunan pasien Covid-19 di rumah sakitnya. Menurutnya, 50% lebih kapasitas tempat isolasi untuk pasien Covid-19 tidak terisi.

Kapasitas bed atau tempat tidur pasien Covid-19 di RSUD Kabupaten Bekasi sebanyak 317 unit, yang terpakai saat ini sekitar 120 tempat tidur. Padahal, ketika puncaknya pada Juni-Juli lalu, keterisian mencapai 280 atau di atas 90%.

Ia juga menambahkan, bahwa tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi, melakukan skrining pra UGD sehingga pasien Covid-19 yang mengalami gejala ringan, bisa dikirim ke hotel, sehingga pasien yang dirawat adalah pasien yang betul-betul dalam kondisi sedang dan berat. Selain itu disampaikan pula bahwa ketersediaan obat-obatan dan oksigen untuk pasien Covid-19 di RSUD Kabupaten Bekasi cukup memadai.

Di tempat berbeda, setelah 2 jilid PPKM, BOR di Banjarnegara mengalami terjun bebas ke angka 52,65%. Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya angka BOR di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, yang mengalami penurunan BOR hingga menyentuh angka 45,49%.

Direktur bagian perencanaan, Organisasi dan Umum drg Muhammad Kamaruzzaman mengatakan, pada Juli lalu terdapat 291 pasien Covid-19 yang dirawat di RSHS. Namun, seletah dua jilid pelaksanaan PPKM, jumlah pasien Covid-19 menurun hingga ke angka 154 pasien. Sedangkan untuk ketersediaan tempat tidur sudah ada penurunan per 1 Agustus sebanyak 45,49% dibandingkan bulan Juli yang rata-rata keterisiannya mencapai 75,8%.

Berkurangnya keterisian tempat tidur di rumah sakit rupanya dilandasi oleh penerapan PPKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa PPKM efektif untuk mengurangi beban nakes dan keterisian pasien Covid-19 di Rumah Sakit.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah menjamin pelaksanaan PON Papua akan memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan. Pertimbangan diharapkan guna mencegah munculnya kluster baru Covid-19 sekaligus meredam gangguan Kamtibmas dari kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Isu keamanan dan kesehatan menjadi dua isu krusial jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Menjawab wacana tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan tak akan ada penundaan kejuaraan serta vaksinasi untuk partisipasi PON Papua 2021, Menpora juga menjamin keamanan acara yang santer diberitakan gaduh. Zainudin menuturkan, bahwa masalah yang selama ini jadi gangguan dalam persiapan ternyata secara perlahan mendapat penyelesaian dan jalan keluarnya.

Marciano Norman selaku petinggi KONI telah memastikan bahwa pihaknya telah menggaet kepolisian dan satuan khusus di Papua untuk mengamankan acara. Oleh karena itu, Marciano menghimbau kepada para atlet dari seluruh daerah peserta PON untuk tetap melanjutkan proses pemusatan latihan tanpa terpengaruh berita negatif tentang Papua.

Marciano menuturkan, masalah situasi keamanan yang selama ini dikhawatirkan karena dinamika di Papua itu juga sangat dinamis. Oleh karenanya, dirinya sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kapolda Papua maupun Pangdam Cenderawasih. Sehingga PON Papua tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan masih dalam rencana waktu dan kegiatan yang direncanakan.

Sementara itu, dr Harry Papilaya yang mewakili Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga juga memastikan bahwa kemenkes bakal mendukung penyelenggaraan PON XX di Papua. Pihaknya menyampaikan bahwa semua kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan telah menyiapkan protokol kesehatan (prokes) beserta tim kesehatan khusus untuuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan berlangsung pada 2-15 Oktober. Dr. Harry Papilaya menuturkan, pada bulan Juni dan Juli sudah ada kegiatan pelatihan SDM kesehatan untuk mengawal kegiatan PON. Tim kesehatan khusus yang sudah terlatih.

Selain tim kesehatan khusus, ia menjelaskan bahwa Kemenkes juga telah menjalankan beberapa program untuk PON Papua, di antaranya vaksinasi atlet dan masyarakat Papua serta penyusunan panduan protokol kesehatan. Dia juga mengungkapkan bahwa vaksinasi di Papua telah sesuai dengan standar dan sudah masuk tahap keempat untuk masyarakat umum.

Selain protokol kesehatan, Kemenkes dan PB PON juga telah menyusun beberapa panduan yang disesuaikan dengan lokasi pertandingan dan masing-masing cabang olahraga. Terkait protokol kedatangan peserta PON ke Papua, Kemenkes telah menetapkan para atlet dan ofisial hanya akan diwajibkan menjalani tes swab antigen tanpa kewajiban karantina, sesuai dengan surat edaran tentang perpindahan penduduk antarpulau selama pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua mengimbau umat di wilayahnya untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan PON XX pada Oktober 2021. Ketua FKUB Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk di Jayapura, menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah mengajak duduk bersama semua tokoh lintas agama yang ada di Papua.

Menurut pdt Lipiyus, dirinya sepakat bahwa banyak hal penting yang perlu dikomunikasikan di mana pihaknya bisa melakukan hal-hal sesuai tupoksi masing-masing. Ia berujar, tugas FKUB adalah berdoa, sehingga dengan informasi yang diperoleh maka akan didukung dalam doa.

Sebelumnya, pemerintah provisi Papua meminta kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) setempat untuk berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dan mendukung program pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, mengatakan pemerintah meminta tokoh lintas agama untuk turut menyukseskan penyelenggaraan PON pada bulan Oktober 2021 di Papua.

PON XX di Papua merupakan hajat besar dan menjadi kebanggaan bagi Papua serta Indonesia, sehingga keamanan pada pagelaran event tersebut haruslah dijaga. Untuk menjaga stabilitas keamanan, BIN telah berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan sejumlah operasi intelijen, operasi pemulihan keamanan, maupun menjaga stabilitas keamanan. Hingga kini, prediksi keamanan kedepannya masih bisa dijaga.

Hal yang perlu dilakukan adalah pola sistem pengamanan baik terbuka ataupun tertutup. Hal ini perlu dilakukan, menyusul adanya rencana kunjungan kepala negara beserta duta besar khususnya di wilayah Asia-Pasifik.

Meski masyarakat Papua telah menyatakan siap terkait dengan pelaksanaan acara akbar tersebut, tidak menutup kemungkinan gangguan bisa saja terjadi. Sehingga segala langkah dan upaya preventif untuk menjaga kondusifitas di Papua harus tetap diwujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) terus menimbulkan korban jiwa terhadap warga sipil maupun petugas keamanan. Puncaknya pada saat KST menyerang rombongan tim peninjau pemulihan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.

Dukungan untuk melakukan penumpasan KKB pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KST sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan bahwa dalam upaya penumpasan KST, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.
Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KST, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KST. Selain tindakan tegas terhadap KST di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KST.

Ditempat terpisah, peneliti isu Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa langkah penegakkan hukum serta penindakkan yang sedang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Selain Deteksi dan upaya antisipasi, kedua langkah tersebut urgent untuk dilakukan, mengingat kondisi keamanan di Papua sudah dalam tahap yang tidak bisa ditolerir.

“Langkah penegakkan hukum serta penindakkan yang sedang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Selain Deteksi dan upaya antisipasi, kedua langkah tersebut urgent untuk dilakukan, mengingat kondisi keamanan di Papua sudah dalam tahap yang tidak bisa ditolerir”, ujar Jim Peterson.

Mantan penyerang Persipura Jayapura, Boaz Solossa memiliki cara untuk mempromosikan PON Papua 2021. Dia menggunakan akun media sosial untuk mengajak masyarakan ikut menyukseskan ajang Pekan Olahraga Nasional itu.

“Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada saya menjadi bagian dari PON PAPUA 2021. Banyak sekali teman-teman Papua dan diluar Papua yang sudah mengirimkan foto-foto ‘Sa Dukung PON’,” kata Boaz.

Bochi -sapaan akrab Boaz Solossa- mengatakan Papua sudah siap untu, menggelar event besar ini pada tanggal 2-15 Oktober 2021 nanti.

“Teman-teman semua ayo kita bersama berikan dukungan dengan ‘SA DUKUNG PON’ dengan upload foto kamu di Feed / Story Instagram seperti saya dan yang lain dengan hashtag #SaDukungPON. Nanti akan saya repost,” kata Boaz.

“Ayo torang gerak bersama dukung PON XX Papua 2021! Torang Bisa,” sambungnya, sebagaimana dikutip Akurat.co dari akun Instagram miliknya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua, Selasa (13/7).Yunus Wonda mengatakan, dengan vaksin supaya masyarakat bisa menyaksikan acara pembukaan hingga penutupan PON di Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.

“Presiden menginginkan agar semua masyarakat bisa menonton langsung perhelatan PON dan Peparnas,” kata Wonda.

Dia menegaskan, sampai hari ini persiapan PB PON sudah 80 persen. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan serta ikut serta sukseskan perhelatan pekan olah raga empat tahunan ini.

“Situasi Covid-19 tidak akan menjadi halangan bagi kami. Intinya, PON akan tetap terlaksana di Oktober 2021,” pungkasnya.

Pemerintah memastikan stok vaksin aman, tak ada vaksin yang hilang atau terbuang selama distribusi. Hal tersebut seiring dengan kedatangan Vaksin Covid-19 Sinopharm dalam bentuk bulk pada Jumat (30/7).

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan seluruh vaksin tersebut akan diproses oleh Bio Farma. Perusahaan farmasi milik negara itu hingga kini telah memproses 117,3 juta vaksin jadi.

“Jumlah tersebut akan digunakan untuk percepatan vaksinasi yang ditingkatkan di bulan Agustus nanti,” ujar Arya, Kamis (29/7).

Bio Farma juga telah mendistribusi 80 juta lebih dosis vaksin jadi ke 34 provinsi. Menurutnya stok vaksin Covid-19 di Indonesia cukup untuk digunakan dalam beberapa waktu ke depan.

“Stok vaksin yang ada saat ini membuktikan pasokan vaksin Covid-19 di Indonesia dalam kondisi aman dan stok tersebut akan digunakan untuk percepatan vaksinasi,” imbuhnya.

Indonesia sendiri telah mengamankan 174,6 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk dan jadi. Pada Agustus 2021, pemerintah akan mendatangkan 45 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer.

Dengan rencana dan stok yang sudah diamankan, kata Arya, Indonesia bisa memastikan pelaksanaan vaksinasi di Agustus aman dan bisa ditingkatkan untuk memenuhi target.

Menyusul pengumuman Presiden Jokowi tentang perpanjangan PPKM level 4 Pemerintah memastikan mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk rakyat, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian, diiringi komitmen akan transparansi dan anti korupsi.
Bantuan sosial (bansos) merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat/usaha kecil khususnya yang terdampak pandemi COVID-19.

“Pemerintah sangat memahami, bahwa pemberlakukan pembatasan selama PPKM ini berimbas pada banyak hal yang membuat sebagian masyarakat mengalami kendala ekonomi. Karena itu, pemerintah mendistribusikan bantuan dalam berbagai bentuk untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Terdapat beragam bansos yang dialokasikan pemerintah demi menopang perekonomian rakyat terdampak, di antaranya dalam Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan beras dan subsidi kuota.

Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000/bulan/KPM untuk bulan Mei dan Juni, dengan pencairan pada bulan Juli 2021. Alokasi tersebut mendapatkan tambahan dana bagi 5,9 juta KPM yang akan disalurkan selama 4 bulan, yakni Juli hingga Desember 2021.

Dengan demikian, secara total, BST ditujukan bagi 15,9 juta KPM dengan anggaran Rp 24,54 triliun. Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan, melalui PT Pos Indonesia.

Bantuan beras sebanyak 10 kg per KPM, disalurkan melalui Bulog dengan total target penerima 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras bagi pekerja informal yang terdampak PPKM Jawa Bali, yaitu para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Pemerintah juga melakukan penambahan subsidi kuota Rp 5,54 triliun bagi masyarakat, serta memperpanjang diskon listrik dengan penambahan jumlah subsidi sebesar Rp 1,91 triliun hingga bulan Desember 2021. Percepatan pelaksanaan Dana Desa dan BLT pun dioptimalkan agar rakyat segera merasakan manfaatnya.

“Penambahan alokasi dan akselerasi proses penyaluran bansos ini, harus diiringi dengan komitmen transparansi dan anti korupsi. Semua pihak berlaku hati-hati, supaya tidak terjadi penyimpangan dan semua bantuan sampai tepat sasaran,” kata Menteri Johnny.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, juga memperbaiki mekanisme penyaluran. Perbaikan mekanisme ini misalnya dengan cara penyaluran uang menjadi dalam bentuk non tunai atau transfer bank, sedangkan pengadaan beras ditangani oleh Bulog dan dikirimkan langsung kepada penerima manfaat.

Untuk mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) di daerah, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021.

Peraturan ini untuk mengoptimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.

“Inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada 3 hal. Pertama, kita memberikan relaksasi terhadap penyaluran dana desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, Senin (2/8/2021).

Primanto juga mengungkapkan, saat ini capaian serapan bantuan langsung tunai (BLT) desa masih sangat rendah. Dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun.

“Ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pada saat pandemi, perlinsos ini harus betul-betul kita tingkatkan karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,”.

Primanto juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Dia menyebut ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini. Hal ini berarti belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap. Padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

“Maka itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi, salah satunya bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” katanya.

Primanato menegaskan BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah. (**)

Wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang sudah diputuskan Presiden Joko Widodo. “Tentu kami pemerintah daerah mendukung dan akan melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diambil, tugas kami pemerintah daerah ya pelaksana,” kata Riza dalam rekaman suara, Senin (2/8/2021). Riza menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menunggu kebijakan yang mengikuti keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM darurat.

Dia berharap perpanjangan PPKM dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19, yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota. “Mudah-mudahan kebijakan yang akan segera diambil ini bisa terus meningkatkan penurunan daripada Covid-19 yang sudah menurun,” tutur Riza.

Politikus partai Gerindra ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut berkait apakah akan ada perbedaan kebijakan dalam perpanjangan PPKM kali ini. “Tentu kami mendukung program daripada pelaksanaan ini. Mudah-mudahan sampai tanggal 9 (Agustus) terjadi penurunan lagi yang signifikan,” ucap dia.

Sebagai informasi, presiden Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM level 4 selama 7 hari terhitung besok, 3 hingga 9 Agustus 2021. Dalam pernyataannya Jokowi mengatakan bahwa PPKM mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia yang menerapkan kebijakan itu. “PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate),” ucap Jokowi, Senin malam.

Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani menjelaskan, langkah perpanjangan PPKM level 4 ini bertolak belakang dengan keinginan para pengusaha. perpanjangan PPKM tidak ideal bagi dunia usaha. “Keputusan telah diambil oleh pemerintah. Walaupun ini bukanlah keputusan pemerintah yang cenderung kurang ideal terhadap dunia usaha,” kata Ajib. Ajib melanjutkan, karena keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM sudah bulat maka dunia usaha pun melakukan penyesuaian usaha di lapangan. (*)