Oleh : Lisa Pamungkas )*

Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kasus positif Covid-19 di Indonesia terus melandai. Kabar gembira ini diharapkan mampu membangun optimisme publik, namun juga tidak membuat warga lengah untuk selalu menerapkan Prokes ketat.

Pandemi Covid-19 yang telah kita lewati selama lebih dari setahun lama-lama mulai menciptakan kekhawatiran karena banyak kabar buruk tentang teman dan kerabat yang sakit, bahkan meninggal. Pemerintah tentu tidak ingin ada kematian massal, sehingga membuat berbagai program, di antaranya PPKM level 4. Program ini dibuat untuk menekan kasus Corona di Indonesia.

PPKM level 4, protokol kesehatan 10M, dan beberapa program lain yang dibuat oleh pemerintah sudah membuat hasil positif. Menurut data dari Tim Satgas Covid, pasien Corona per tanggal 2 Agustus 2021 berkisar di angka 22.404 orang. Bandingkan dengan seminggu lalu, ketika pasien Covid masih di kisaran 30.000-an orang per hari.

Sementara itu, untuk jumlah pasien yang sembuh per tanggal 2 Agustus 2021 ada lebih dari 32.000 orang, sehingga total yang sembuh dari Corona ada lebih dari 2,8 juta orang. Angka ini tentu sangat melegakan, karena lebih banyak yang sembuh daripada kehilangan nyawa.

Ketika jumlah pasien Corona menurun maka ini adalah buah dari kerja keras pemerintah dan semua pihak. Sejak awal pandemi di tahun 2020 lalu, pemerintah sudah menerapkan banyak program. Mulai dari protokol kesehatan, stay at home, worok from home, school from home, PSBB, sampai PPKM level 4.

Masyarakat juga mulai terbiasa untuk tertib memakai masker dan mematuhi berbagai peraturan, agar tidak kena Corona. Mereka sadar bahwa kedisiplinan adalah kunci dalam menghantam virus Covid-19, karena ia bisa menyingkir saat semuanya kompak untuk tidak berdekatan dengan droplet.

Menurunnya angka pasien Corona tentu membuat kita lega karena ada harapan untuk mengakhiri pandemi dengan lebih cepat. Jika jumlah pasien ditekan terus sehingga kurva melandai, maka lama-lama akan menjadi 0 alias tidak ada yang terinfeksi oleh virus Covid-19. Kita bisa mengakhiri derita selama lebih dari setahun dan beraktivitas dengan normal seperti dulu.

Akan tetapi, jangan lengah ketika jumlah pasien Corona menurun. Penyebabnya karena angka ini masih harus ditekan lagi. Ketika kita lengah dan malas-malasan menerapkan protokol kesehatan, di sanalah virus Covid-19 mengintai dan akhirnya berbahaya karena banyak yang terinfeksi. Akibatnya fatal karena angka pasien Corona bisa naik lagi dan tidak terkendali, sehingga kemungkinan terburuknya adalah kematian massal.

Kita tentu tidak ingin terjadi tragedi seperti di India, ketika banyak yang kehilangan nyawa akibat Corona dan bahkan berebut lahan pemakaman. Oleh karena itu, masih harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak hanya 3M tetapi 10M. Jangan lelah untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan tidak membuat keramaian.

Selain itu juga wajib untuk menjaga imunitas tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, mengganti baju pasca bepergian, menjaga kesehatan diri, dan berpikiran positif. Ketika sehat jiwa dan raga maka tidak akan terkena virus Covid-19 karena kekebalan tubuh tinggi dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan malas-malasan, karena kita tentu tidak ingin jadi pasien Covid berikutnya, bukan?

Penurunan jumlah pasien Corona di Indonesia adalah kabar yang sangat bagus karena menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan oleh pemerintah sudah cukup berhasil. Masyarakat terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar tidak kena Corona dan tidak menaikkan lagi jumlah pasien Covid. Selain itu, wajib juga menjaga kesehatan mental agar tetap waras di masa pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Utama )*

Buruh yang akan berdemo pada tanggal 5 agustus 2021 ditentang keras oleh masyarakat karena khawatir menimbulkan kluster Covid-19. Jangan sampai unjuk rasa akan menaikkan kasus covid baru dan membuat banyak orang menderita karena tertular virus yang berbahaya. Para pendemo beresiko tinggi, juga orang-orang di sekitarnya, jadi batalkan saja kegiatan ini.

KSPI lagi-lagi membuat kehebohan dengan rencana demo tanggal 5 agustus 2021 dan akan dihadiri oleh puluhan ribu buruh, serta diadakan di banyak kota/kabupaten. Kali ini mereka meprotes mengapa para buruh banyak kehilangan haknya ketika corona dan akan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk menyerah. Mereka juga menuntut Presiden Jokowi agar lebih memperhatikan rakyat kecil, terutama kaum buruh.

Masyarakat tentu menentang keras demo ini karena masih masa pandemi. Apalagi tanggal itu dalam fase PPKM sehingga tidak boleh ada kegiatan yang menarik massa. Jangankan berunjuk rasa, untuk sekadar keluar rumah pun sebaiknya dibatalkan saja, karena takut akan kena corona.

Para epidemiolog selalu mengingatkan untuk tidak membuat kerumunan di masa pandemi. Apalagi saat ini jumlah pasien corona masih tinggi. Menurut data tim sagtas covid, jumlah pasien covid masih di kisaran 30.000 orang per hari. Sehingga dikhawatirkan jika ada kerumunan akan menambah pasien corona.

Bayangkan jika ada peserta demo yang jadi OTG maka ia akan menularkan ke pengunjuk rasa yang lain. Mereka tidak tahu jika kena corona dan bisa menyebarkan virus berbahaya ini ke keluarganya di rumah. Ketika ada anak kecil maka akan lebih beresiko, karena ia belum mendapatkan vaksin, dan anak-anak lebih rentan karena sembuhnya lebih lama. Maukah mengorbankan mereka hanya demi emosi saat demo?
Lagipula, berapa persen peserta demo yang sudah divaksin? Kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang OTG, dan siapa yang belum divaksin.
Sehingga jika nekat berunjuk rasa maka sama saja dengan bersiap untuk kena corona. Penyebabnya karena pasti banyak yang akan melepas masker karena kegerahan dan tidak bisa menjaga jarak minimal 1 meter, sehingga melanggar protokol kesehatan.

Dari beberapa demo buruh yang lalu selalu ada petugas yang siap dengan peralatan medis dan alat tes rapid. Mereka melakukan tes acak kepada peserta unjuk rasa dan selalu menghasilkan fakta bahwa banyak yang positif covid. Jika sudah ada kejadian seperti ini, masihkah nekat untuk berdemo?
Ketika kena corona masihkah para buruh menyalahkan pemerintah? Atau malah menyalahkan takdir? Padahal sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan 10M, tetapi mereka malah menghampiri virus ini dan angkuh, seolah-olah akan kebal. Padahal berpotensi tinggi untuk kena corona.

Selain itu, saat demo tentu ada masyarakat yang tidak sengaja melintas di dekat lokasi. Bayangkan jika ada yang tidak sengaja berkontak dengan pengunjuk rasa, sedangkan sang pendemo ternyata OTG. Ia juga berpotensi untuk kena corona, karena varian delta bisa menyebar lewat udara.

Berapa lagi pasien covid yang dihasilkan oleh kluster demo? Penyebaran virus akan terus terjadi bagaikan lingkaran setan. Sungguh mengerikan karena bisa menyebabkan kematian massal. Kita tentu tidak ingin terjadi tragedi seperti yang terjadi di India, bukan? Jika terus begini maka pandemi seolah berjalan tiada akhir.

Oleh karena itu, batalkan saja rencana unjuk rasa para buruh, karena takut ada kluster corona baru. Jangan terbakar emosi atau terprovokasi lalu berangkat demo, karena akan berpotensi berkontak dengan banyak OTG. Ingatlah bahwa nyawa cuma 1, jangan brangkat unjuk rasa lalu terancam sakit karenanya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Karawang

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mendukung tindakan tegas kepada pemotong dana Bansos di masa pandemi Covid-19. Korupsi, sekecil apapun, wajib diberantas karena telah merugikan rakyat banyak terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi adalah masa prihatin karena hampir semua orang terkena dampaknya. Namun yang paling parah adalah rakyat kecil karena mereka rela gajinya dipotong oleh pabrik. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ada yang dipecat dan bingung bagaimana cara untuk bertahan hidup. Untuk menolong mereka, maka pemerintah memberikan bantuan tunai berupa Bansos.

Namun sayang sekali Bansos ini malah ditilep oleh oknum nakal. Masyarakat langsung bereaksi keras, karena yang menyunat bantuan sangat keji. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan mengutip Bansos? Betapa teganya ketika uang Bansos dipotong 50.000 rupiah, bahkan lebih.

Dewa Gede Wirajana, Kepala Kejari Kota Tangerang menyatakan bahwa jajarannya telah mendeteksi adanya kecurangan pada penyaluran Bansos sejak bulan juni 2021. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan ia berjanji akan menindak tegas pelakunya. Jika ketahuan ada oknum yang memanfaatkan situasi, maka ia akan mendapatkan hukuman pidana.

Ketika ada pemotongan dana Bansos maka sangat memalukan, karena sang oknum pasti sudah mendapatkan gaji tetap. Namun ia bersikap rakus dengan mengambil yang bukan haknya. Korupsi di Indonesia harus diberantas hingga ke akarnya, sehingga sang oknum wajib ditangkap.

Kasus yang terjadi di Tangerang terkuak ke publik ketika ada rakyat yang mengadu ke Menteri Sosial Tri Rismaharini. Wanita yang akrab disapa dengan panggilan Risma ini menyatakan bahwa ada pemotongan dana Bansos di Tangerang, mulai dari 23.000 rupiah (untuk bantuan senilai 200.000) hingga 50.000 rupiah (untuk bantuan sebesar 600.000).

Walau belum terkuak siapa oknum yang sebenarnya tetapi masyarakat mengapresiasi langkah tegas pemerintah daerah, Kemensos, dan Kejari dalam mengungkap kasus ini. Jangan sampai korupsi tumbuh subur di Indonesia karena akan menggerogoti negara dari dalam. Selain itu, pemotongan dana Bansos sangat tidak berperikemanusiaan, karena yang dirugikan adalah rakyat miskin.

Pemotongan dana Bansos yang dilakukan di Tangerang bisa juga berpotensi dilakukan di wilayah lain. Oleh karena itu Kejari akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan pemerintah daerah untuk menyelidikinya. Sehingga pelakunya akan tertangkap dan ia kapok, serta menyesali perbuatan jahatnya.

Modus pemotongan dana Bansos ini adalah mengutip sebagaian. Misalnya jika seseorang mendapatkan uang senilai 600.000 rupiah dari pemerintah, maka oknum langung memotongnya dengan alasan administrasi. Jika menolak maka sang oknum mengancam akan tidak mencairkan Bansos tersebut, sehingga mau tak mau harus dituruti.

Padahal pemotongan ini salah besar karena tidak ada biaya administrasi sama sekali saat penyaluran Bansos. Sehingga pelakunya harus dihukum berat, walau ia mengutip ‘hanya’ 23.000 rupiah. Penyebabnya karena korupsi, sekecil apapun, adalah sebuah kejahatan yang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal.

Masyarakat juga diminta untuk berani melapor jika ada kejanggalan dalam penerimaan Bansos. Jangan sampai ada oknum di tempat lain yang melakukan pemotongan juga, dengan alasan yang tak masuk akal. Jika ada yang berani korupsi maka laporkan saja dan jangan takut, karena akan langsung diusut oleh Kejaksaan.

Kasus pemotongan dana Bansos amat membuat miris karena pelakunya sangat tega mengambil uang dari rakyat miskin. Koruptor wajib dipenjara agar menyesali perbuatannya. Jangan sampai kejadian di Tangerang malah diduplikasi di daerah lain. Bansos tidak boleh dikorupsi, sekecil apapun.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Alexander Talenggen )*

PON XX Papua tinggal beberapa bulan lagi dan pembangunan lokasi di arena PON sudah optimal serta dipastikan siap 100%. Para atlet dan offisial diharapkan tidak khawatir karena semuanya sudah tersedia, sampai ke akomodasinya.

PON XX yang akan dimulai tanggal 2 Oktober 2021 menjadi pagelaran akbar yang sangat penting, karena baru pertama kali diselenggarakan di Papua. Tak heran masyarakat di Bumi Cendrawasih jadi antusias menyambutnya, dan merupakan sebuah kehormatan bagi mereka menjadi tuan rumah PON. Persiapan PON XX sudah 100%, terutama di arena pertandingan.

Alexander Kapisa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua, menyatakan bahwa sebagian besar lokasi pertandingan PON XX siap 100%. Dalam artian, semua venue siap menyambut kedatangan para atlet dan pelatih dari provinsi se-Indonesia. Mulai dari Istora Papua Bangkit, Arena Aquatic, Venue Hockey Indoor, Volley Indoor, sampai Arena Cricket, semua sudah bersih dan siap digunakan oleh para atlet.

Banyaknya venue yang dipersiapkan untuk PON XX Papua sangat wajar karena dalam lomba olahraga ini ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sehingga untuk arena pertandingannya sudah dipastikan siap dan komplit dengan peralatan olahraganya. Panitia PON XX tentu ingin agar acara ini berlangsung lancar, sehingga persiapannya terus dimonitor setiap hari.

Venue yang ada di PON sangat membanggakan, tak hanya bagi masyarakat lokal Papua, tetapi juga seluruh WNI. Penyebabnya karena pada venue tersebut sudah berstandar internasional, jadi bisa digunakan lagi jika ada acara level dunia di Papua. Bahkan stadion Istora Papua Bangkit adalah yang termegah se-Indonesia Timur, sehingga kelak bisa digunakan untuk pertandingan Persipura Jayapura atau Perseman Manokwari.

Untuk merawat venue tersebut maka panitia PON XX melibatkan para pemuda Papua, karena mereka memiliki kapabilitas dan potensi yang tinggi. Selain itu, mereka adalah generasi yang akan mewarisi venue yang sudah dibangun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PUPR. John Wempi Wetipo. Ia juga menyerahkan venue-venue tersebut kepada pemerintah daerah Papua untuk kelak dirawat dengan baik.

Keterlibatan para pemuda Papua memang sangat tepat, karena mereka juga merasa ikut memiliki venue tersebut. Sebagai putra daerah, mereka tentu mencintai daerahnya dan ikut merawat apa yang ada di Papua, termasuk venue PON XX. Oleh sebab itu, meski nanti acara ini sudah berakhir, stadion, arena aquatic, dan venue lain akan tetap terawat dengan baik dan tidak ada kerusakan besar di dalamnya.

Nantinya venue tersebut bisa digunakan untuk berolahraga, sehingga masyarakat di Bumi Cendrawasih akan lebih bugar fisiknya. Selain itu, stadion juga bisa digunakan untuk acara selain olahraga, misalnya konser musik atau acara lain. Sehingga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan menguntungkan pemerintah daerah Papua.

Selain melibatkan pemuda untuk merawat venue, masyarakat di sekitar arena PON juga dilibatkan agar acara ini berjalan lancar. Walau mereka bukan panitia resmi tetapi bisa menjadi penyambut yang lihai saat ada atlet dari provinsi lain yang datang. Mereka juga sudah ikut divaksin, agar aman dari corona dan tidak membentuk klaster baru saat PON XX digelar oktober nanti.

Pembangunan arena-arena olahraga di Papua untuk PON XX sudah sangat maksimal dan siap menyambut atlet yang akan berlaga. Mereka bisa bertanding dengan fair play dan merasakan atmosfer Papua, dan makin bersemangat karena membela provinsinya masing-masing. Semoga PON berjalan dengan lancar dan menjadi kebanggaan, tak hanya bagi masyarakat Papua tetapi juga seluruh WNI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Berbagai masalah keamanan dan gangguan terhadap warga sipil yang terjadi di Papua belakangan ini diduga adalah lanjutan dari upaya adu domba atau propaganda dari sekelompok Separatis dan Teroris ( KST) yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay mengatakan KST sering melakukan tindakan tak terpuji dengan cara melakukan penembakan terhadap TNI dan Polri bahkan juga kepada warga sipil tak bersenjata.

“Seperti tragedi penembakan yang menimpa seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani di Kampung Bilogai, Distrik Hitapida, Intan Jaya. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi bingung dan mengganggu opini publik,” ujarnya.

Menurut Ali Kabiay, KST melakukan berbagai aksi proganda tersebut bertujuan untuk menarik perhatian internasional sehingga agenda Papua masuk dalam sidang umum PBB yang dilaksanakan tanggal 22-29 September 2020.

“Caranya dengan propaganda pembunuhan, membunuh warga sipil lalu menuduh aparat keamanan sebagai pelaku utamanya, hal ini bertujuan untuk menarik simpatik publik dan masyarakat Internasional,” katanya.

“Pola-pola seperti ini adalah pola yang sering digunakan kelompok teroris di seluruh dunia seperti misalnya kelompok teroris Boko Haram di Negeria.

Alexander Kapisa, Kepala Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Papua, memastikan bahwa pembangunan arena cabang olahraga di berbagai lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua sudah siap 100 persen dengan menggunakan sumber dana APBN, APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten/Kota telah berjalan sesuai dengan jadwal

“Pembangunan venue PON XX Papua dibangun menggunakan sumber dana APBN, APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten/Kota telah berjalan sesuai dengan jadwal,” kata Alexander Kapisa di Jayapura dilansir Antara, Rabu (28/7).
Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa dengan rampungnya arena pertandingan PON XX Papua yang berstandar Internasional itu, maka perhelatan PON Papua juga sudah siap dilaksanakan pada Oktober 2021.Masyarakat di sekitar lokasi perhelatan juga sudah siap menyambut atlet–atlet terbaik seluruh Tanah Air dari 34 provinsi se-Indonesia dengan ikut vaksinasi COVID-19.
Ditempat terpisah, peneliti Lesperssi, Jim Peterson, mengatakam bahwa Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan PON XX Papua. Hal ini mengingat peluang dan ancaman yang terkandung didalam event tersebut. Peluang yang muncul dengan pagelaran PON XX sangat besar dan patut dijadikan perhatian.

“Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan PON XX Papua. Hal ini mengingat peluang dan ancaman yang terkandung didalam event tersebut. Peluang yang muncul dengan pagelaran PON XX sangat besar dan patut dijadikan perhatian”, ujar Jim Peterson.

Pada tanggal 5 agustus 2021 nanti, direncanakan akan ada aksi buruh secara besar-besaran. Aksi yang melibatkan puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik pada 24 provinsi ini akan bertempat di masing-masing pabrik atau dalam kata lain halaman pabrik atau perusahaan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, dalam agenda mogok kerja sekaligus aksi demo mengibarkan bendera putih, tidak akan terjadi kerumunan massa dan tidak ada demo di depan kantor-kantor kepemerintahan.

“Tidak ada aksi yang berada di kantor-kantor pemerintah atau lembaga lain. Saya instruksikan kepada seluruh pimpinan cabang, nasional, daerah tidak ada aksi kerumunan massa di kantor-kantor pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang terkait,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/7/2021).

Menyikapi hal tersebut, peneliti Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, mengatakan bahwa langkah ekstraparlementer tersebut sangat tidak bijaksana. Mengingat segenap elemen masyarakat beserta pemerintah sedang berusaha keras menanggulangi dampak dari pandemi cov-19. Dikawatirkan aksi demo buruh dapat membentuk kluster baru cov-19.
“Langkah ekstraparlementer tersebut sangat tidak bijaksana. Mengingat segenap elemen masyarakat beserta pemerintah sedang berusaha keras menanggulangi dampak dari pandemi cov-19. Dikawatirkan aksi demo buruh dapat membentuk kluster baru cov-19”, ujar Dahniel.

Badan Intelijen Negara (BIN) ikut ambil bagian dalam program vaksinasi Covid-19 dengan pola door to door di tujuh provinsi. Sasarannya adalah santri dan pelajar.

Sejak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk usia 12-17 tahun, pemerintah cukup masif melaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak. Namun, vaksinasi ini masih berpusat di kota-kota besar.

BIN sendiri memilih jalan berbeda, yakni dengan mendatangi pesantren dan sekolah di berbagai daerah. Pengamat intelijen, militer, dan keamanan, Susaningtyas Kertopati menilai apa yang dilakukan BIN sangat bagus.

“Hal itu bisa turut mempercepat herd immunity. BIN bukan mengubah nomenklatur jadi kerja terbuka, tetapi ini merupakan upaya badan intelijen untuk mengatasi permasalahan bangsa yang saat ini (dihadapi), yaitu Covid-19,” katanya, Kamis (29/7/2021).

Turunnya BIN dalam vaksinasi ini atas perintah langsung Presiden Jokowi. Susaningtyas menerangkan pola door to door yang diterapkan terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Pola ini memudahkan masyarakat yang tidak memiliki akses dan lebih aman karena masyarakat tidak berkerumun.

“Ini merupakan akselerasi program vaksinasi 3 juta dosis per hari sehingga target herd immunity (kekebalan komunal) mencapai 70 persen pada akhir tahun,” katanya.

Selain vaksinasi, BIN juga ikut membagikan sembako dan paket vitamin kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dia mengingatkan bahwa WHO sudah menyatakan pandemi ini masih panjang dan akan berujung menjadi penyakit musiman.

Untuk itu, Susaningtyas menyatakan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan (prokes). “Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan hari ini akan segera dapat membentuk target herd immunity untuk Indonesia sehat, Indonesia hebat, dan bisa memutus rantai penyebaran Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pemberian dosis kedua vaksin untuk mempercepat pencapaian kekebalan komunal secara penuh di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta Sabtu, (31/7/2021) menyebut bahwa percepatan dosis kedua yang saat ini sudah diberikan sebanyak 2,5 juta dosis, adalah untuk menciptakan kekebalan komunal (herd immunity) secara penuh.

“Ya, kalau memang akhir Agustus sudah selesai (vaksinasi dosis pertama), tentu kami juga akan mengejar dosis dua. Di DKI, dosis satu sudah mencapai 7,4 juta dari yang ditargetkan 8,5 juta warga Jakarta. Jadi harusnya, secara umum paling tidak orang dewasa sudah hampir seluruhnya dapat vaksin,” kata Riza.

Meski demikian, Riza mengatakan setelah dilakukan vaksinasi secara penuh, pihaknya akan memikirkan untuk melakukan pelonggaran kegiatan di Jakarta dengan melihat data perkembangan yang ada.

“Terkait apakah setelah itu [vaksinasi dosis satu rampung] ada pelonggaran, tentu syarat pelonggaran ada ketentuannya. Kita lihat nanti jumlah kasus aktifnya, penyebarannya, dan sebagainya. Angka kematian, angka kesembuhan dan berbagai faskes (fasilitas kesehatan) yang ada,” ujar Riza.

Riza menyebutkan bahwa pelonggaran itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan syarat warga DKI Jakarta sudah divaksinasi dan memiliki kekebalan terhadap virus corona yang cukup.

“Tentu, kita berharap kalau semuanya sudah divaksin kekebalan cukup baik, tentu semua berharap pelonggaran dimulai bertahap. Kita berdoa saja semua segera selesai dan kasusnya menurun dan ke depan, pelonggaran semakin dibuka, sehingga berbagai aktivitas bisa diberlakukan seperti sedia kala,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan diri telah mencapai target vaksinasi sebesar 7,5 juta orang untuk dosis pertama sebelum Agustus 2021 sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

“Kita lebih cepat satu bulan dari target yang sudah ditetapkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun sasaran vaksinasi di DKI Jakarta mencapai 8,81 juta orang.

Berdasarkan data corona.jakarta.go.id pada Sabtu (31/7) tercatat vaksinasi untuk dosis pertama diberikan kepada 7.507.340 orang atau 85,2 persen dari target 8,81 juta orang.

Untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 2.667.299 orang dan dosis ketiga khusus untuk tenaga kesehatan sebanyak 3.547 orang. (**)

Presiden Joko Widodo mengeklaim bahwa PPKM level 4 yang diberlakukan pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 telah membawa perbaikan pandemi Covid-19 di skala nasional. Perbaikan tersebut, salah satunya dalam hal kasus harian Covid-19. Meski sudah ada perbaikan, Jokowi tetap melanjutkan kebijakan PPKM level 4 di sejumlah daerah tertentu mulai 3 hingga 9 Agustus 2021.

Hal ini dikarenakan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat fluktuatif dan dinamis. “Walaupun sudah mulai ada perbaikan, namun perkembangan kasus covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus covid-19 ini,” ujar Jokowi

Berdasarkan data yang ada, sebenarnya tambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2021 saat PPKM Level 4, jika dibandingkan dengan penerapan PPKM Darurat sebelumnya pada tanggal 8 hingga 20 Juli 2021.

Pada periode 8 hingga 20 Juli 2021, total ada sebanyak 570.661 tambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sedangkan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2021 tercatat ada sebanyak 512.148 penambahan kasus positif. Melihat catatan tersebut, memang kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Akan tetapi, jumlah penurunannya masih terbilang kecil. Penurunan kasus Covid-19 itu pun terjadi bersamaan dengan pemeriksaan spesimen yang juga mengalami penurunan.

Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyebut, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di DKI Jakarta efektif menekan mobilitas warga. Sambodo menyebut, kebijakan PPKM tidak hanya berimbas pada menurunnya kasus positif Covid-19, tetapi juga menurunkan kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Mengacu pada data community mobility reports dari Google, masyarakat yang berkaktivitas di luar rumah pada 14 Juli sampai 29 Juli 2021 cenderung berkurang. “Penurunan terbesar ada di terminal, stasiun di taman-taman, tempat olahraga berkurang 53 persen. Di tempat kerja berkurang 43 persen. Kenaikan justru ada di pemukiman perumahan yang memang ada kenaikan,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya.

Demikianpun dengan community mobility reports dari Facebook. Bahkan, Sambodo menyebut, angka penurunan mobilitas di Jakarta melebih level nasional. “Kalau kita mengacu ke Facebook mobility sampai 30 Juli terlihat penurunan mobilitas di DKI Jakarta itu melebihi penurunan di level nasional,” ujar dia. (*)