Oleh : Zakaria )*

Proses vaksinasi Covid-19 rupanya tidak hanya menyasar pelajar tetapi juga santri. Salah satunya adalah para santri yang ada di Pondok Pesantren Al Huda Boyolali yang menjadi pondok pesantren pertama sasaran vaksin oleh TNI.

Progam vaksinasi tersebut merupakan kerjasama antara TNI, Polri, dan Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari rabu 21 Juli 2021 tersebut dihadiri oleh unsur dari Kodim 0274 Boyolali, Polres Boyolali, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.

Komandan Kodim 0724 Boyolali Letkol Arm. Ronald Febriano Siwabessy menuturkan, pihaknya bersama Polres Boyolali akan menggelar vaksinasi massal dengan sasaran para santri di pondok pesantren dalam acara Serbuan Vaksinasi Covid-19 TNI, di Ponpes Al Huda Doglo, Candi Gatak, Kecapatan Cepogo. Dandim mengatakan pihaknya di Ponpes Al Huda Doglo Cepogo tersebut merupakan titik awal pelaksanaan vaksinasi massal. Nantinya, vaksinasi massal akan dilakukan ke seluruh Ponpes di Kabupaten Boyolali.

Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dan terimakasi dari Pengasuh Ponpes Al Huda Doglo Cepogo KH. Habib Ichsanudin atas pelaksanaan vaksinasi yang menyasar para santrinya. Dengan adanya kegiatan ini, membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan khususnya TNI yang mempelopori kegiatan vaksinasi ke pondok-pondok pesantren. Pihaknya berterima kasih atas perhatiannya, semoga nanti di kelak kemudian para santri sehat wal afiat dan nanti akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan negara serta bangsa khususnya kesetiaan kepada NKRI.

Sementara itu, Pranata Humas Kankemenag Kabupaten Boyolali, Zulafanah Diana menyampaikan bahwasanya program serbuan vaksinasi covid-19 oleh TNI merupakan langkah yang sangat strategis yang diambil oleh TNI. Mennurutnya program serbuan vaksinasi covid-19 tersebut sejalan dengan program pemerintah yakni vaksinasi bagi anak usia sekolah.
Pada kesempatan berbeda, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyasar Pondok Pesantren untuk program vaksinasi. Pondok pesantren yang menjadi sasaran adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotussalam, Cimone, Kota Tangerang, Banten, yang menerima suntikan vaksin dari BIN.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) Banten, Brigadir Jenderal TNI Cahyono Cahya Angkasa mengatakan, bahwa vaksinasi tersebut dilakukan kepada santri dan juga warga sekitar. Cahyono menjelaskan, BIN Melaksanakan vaksinasi di beberapa titik daerah Banten, diantaranya di beberapa ponpes dan vaksin door to door yang semuanya merupakan episentrum zona merah.
Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat dan santri agar tidak perlu takut ataupun khawatir terkait vaksin. Pasalnya sudah banyak sekolah yang muridnya divaksin dan tidak ada masalah.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda menampaikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12 tahun rencananya akan dilakukan di sekolah-sekolah. Menurutnya sekolah merupakan tempat yang efektif untuk digelarnya vaksinasi di tingkat pelajar.

Carwinda juga memastikan bahwa vaksinasi dapat berjalan dengan baik, kegiatan vaksinasi tersebut juga akan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin kenyamanan siswa yang akan divaksin. Ia berujar bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk mempersiapkan pelaksanaan dan jadwal vaksinasi.

Sebelumnya Presiden RI Ir. Joko Widodo menjelaskan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia dapat mencapai kekebalan komunitas guna mengatasi Pandemi Covid-19. Dirinya berujar bahwa pemerintah ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat, sehingga bisa tercapai kekebalan komunal dan kita bisa terhindar dari Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menanyakan kepada para pelajar mengenai situasi pembelajaran daring. Ia juga mengingatkan agar para pelajar dapat tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Jokowi mengaku bahwa dirinya telah mendengar aspirasi para pelajar yang sudah ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin belajar kelompok, ingin bertemu guru. Semua punya keinginan seperti itu, tetapi kita harus berhati-hati karena penyebaran Covid-19 masih terjadi.

Vaksinasi terhadap pelajar dan santri tentu saja menjadi salah satu ikhtiar bagi pemerintah agar nantinya para pelajar dan santri dapat menggelar pembelajaran secara tatap muka, tentu saja pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintah dan elemen masyarakat perlu terus bersinergi untuk melawan pandemi Covid-19, salah satunya melalui kegiatan vaksinasi. Dengan mengikuti vaksinasi, maka diharapkan kekebalan komunal masyarakat akan segera tercapai.

Kekebalan komunal adalah target yang mesti dicapai untuk mengakhiri pandemi. Untuk mengejar target tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersinergi dengan kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar vaksinasi covid-19 gratis untuk ribuan buruh.

Program vaksinasi gratis ini diselenggarakan di Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP TSK SPSI) PT Victory Chingluh, Tangerang.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengharapkan, vaksinasi gratis yang dilakukan untuk buruh mampu mendorong terbentuknya kekebalan komunal. Khususnya bagi buruh dan keluarganya sehingga Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi dan perekonomian kembali pulih. Dengan tema kegiatan vaksinasi Presisi Polri Bersinergi dengan DPP KSPS, Andi Gani menyebut, target sasaran penerima vaksin di Tangerang telah mencapai 10 ribu buruh. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perhatiannya yang luar biasa kepada keselamatan dan kesehatan buruh.

Andi Gani menegaskan, vaksin menjadi bagian penting untuk dilakukan kepada buruh. Hal tersebut bertujuan untuk terus membangkitkan semangat kerja di masa pandemi Covid-19. Buruh diharapkan senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19. Program vaksinasi ini, menurut Andi akan dilanjutkan ke beberapa daerah terutama di kawasan industri seperti Bekasi, Bandung, Batam dan lainnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga akan memastikan akselerasi percepatan vaksinasi khususnya untuk buruh. Vaksinasi untuk buruh harus dilakukan agar mereka bisa bekerja optimal sehingga pertumbuhan ekonomi semakin baik. Listyo juga berpesan kepada setiap buruh yang telah mendapatkan vaksin, agar tetap mengetatkan protokol kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berinovasi untuk membentuk rumpun vaksinasi sebagai upaya pencapaian kekebalan komunal atau herd immunity sekaligus pengendalian terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah setempat. Orang nomor 1 di Jawa Timur tersebut telah menunjuk Direktur RSU H Surabaya, dr Herlin Ferliana sebagai koordinator rumpun vaksinasi.

Dengan demikian, pada satgas penanganan Covid-19 di Jatim saat ini terdapat lima rumpun yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mengendalikan serta mencegah virus corona.

Empat rumpun sebelumnya, yakni rumpun promotif yang mengurusi terkait logistik di bawah komando BPBD Jatim, dan rumpun tracing and testing di bawah kendali dr Kohar Harisantoso. Kemudian rumpun kuratif dikoordinatori oleh dr Joni Wahyuhadi, serta rumpun dampak sosial ekonomi yang dikendalikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Menurut Khofifah tugas rumpun vaksinasi nantinya melakukan distribusi vaksin ke semua daerah, lalu memetakan daerah mana yang membutuhkan dan vaksinnya jenis apa. Terkait dengan ketersediaan vaksin, Gubernur menyampaikan bahwa stok masih aman, karena vaksin tiba di Jawa Timur dalam frekuensi 2 kali dalam seminggu. Khofifah berharap, target 70% dari sasaran vaksinasi sudah tercapai pada pertengahan Agustus 2021 sehingga pada HUT Ke-76 RI sudah terbentuk herd immunity.

Sementara itu, pemerintah memiliki rencana untuk menambah anggaran kesehatan tahun depan. Salah satu alokasi anggaran yang akan ditingkatkan yakni pengembangan vaksin covid-19 buatan dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan vaksin dalam negeri nantinya akan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi di Tanah Air dalam melakukan riset. Tak cuma pengembangan vaksin saja, pemerintah juga berencana mengembangkan obat covid-19. Pemerintah juga meyakini bahwa vaksinasi berperan penting dalam upaya penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun pemerintah sudah meningkatkan anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 menjadi Rp 214,95 triliun pada tahun ini. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 193,93 triliun atau mengalami kenaikan sebanyak dua kali dari alokasi awal Rp 172,84 triliun.

Sebelumnya wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan pengetatan aktifitas masyarakat termasuk melarang mudik lebaran, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara 100%. Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab angka kasus covid-19 kembali mengalami peningkatan.

Kekebalan komunal atau herd immunity merupakan target yang harus dicapai sebelum pandemi dinyatakan berakhir Pemerintah juga gencar mendistribusikan vaksin ke berbagai daerah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sabby Kossay )*

Perdamaian di Papua sempat terganggu karena ulah Kelompok Separatis Teror (KST). Oleh karena itu, penegakan hukum pada mereka wajib dilakukan. Tujuannya agar keadaan jadi aman dan dan masyarakat tidak waswas saat beraktivitas di luar. Papua juga akan memiliki image baik jika tidak ada KST.

Papua saat ini memiliki citra yang rusak akibat ulah KST, karena mereka melakukan penyerangan ke warga sipil dan aparat. Sehingga turis yang ingin berkunjung ke Bumi Cendrawasih jadi ketakutan, padahal keadaannya tidak seburuk itu. Semua ini gara-gara OPM dan KST yang mengacau. Oleh karena itu penegak hukum bekerja keras untuk mewujudkan keamanan di Papua.

Mengapa harus ada penegakan hukum yang tegas? Tujuannya agar KST tidak merajalela. Jangan sampai ketika pemerintah terkesan pasif, mereka malah jumawa dan menembak aparat maupun warga sipil. Padahal sudah ada setidaknya 95 korban jiwa dalam 3 tahun terakhir, yang jadi korban KST.

Chef Executive ILY Institute Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil sikap tegas dan jangan sampai ada korban berikutnya, baik warga sipil maupun militer. Memang ada banyak aparat yang jadi korban jiwa dan bahkan ada yang meninggal dunia karena ulah sniper KST.

Syarif menambahkan, pemerintah jangan takut akan HAM karena penegakan hukum pada KST tidak melanggar HAM. Ia justru heran mengapa sampai ada LSM (kebanyakan dari luar negeri) yang mempermasalahkan HAM. Penyebabnya karena justru KST yang melanggar hak asasi orang lain. Jika ada warga sipil dan aparat yang jadi korban KST, di mana LSM itu yang sebelumnya berkoar-koar?

Bagaimana bisa KST tidak melanggar hak asasi jika tidak membunuh sembarangan, bahkan menggunakan warga sipil Papua sebagai tameng hidup? Jangan sampai ada LSM dari Indonesia yang ikut campur masalah ini dan akhirnya mengadu domba. Padahal penangkapan KST adalah usaha untuk menegakkan hukum di Papua dan mengamankan masyarakat.

Penegakan hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya. Misalnya pada kasus saat Murib tertangkap karena ketahuan memasok senjata api ke KST, maka ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ia juga bisa terkena UU terorisme karena terbukti mendukung KST yang notabene kelompok teroris.

Selain itu, anggota KST seperti Sabius Walker yang ketahuan membakar sekolah bisa kena ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ia pantas mendapatkannya, karena perusakan gedung sekolah bisa menghancurkan masa depan putra-putri Papua. Penegakan hukum harus dilakukan dan ia masuk dalam daftar DPO polisi.

Sedangkan pada kasus Lekagak Telenggen yang berkali-kali melakukan penyerangan dan pembunuhan aparat, bisa terkena hukuman maksimal seumur hidup. Hukuman ini akan membuatnya kapok untuk melakukan tindak kriminal, dan dibuat agar tidak ada lagi korban selanjutnya, baik dari warga sipil maupun aparat.

Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan bahkan presiden sendiri sudah menyetujui bahwa aparat boleh melakukan tindakan tegas terukur kepada anggota KST. Penyebabnya karena mereka sudah melampaui batas, dan saat terjadi kontak senjata, yang terjadi adalah jadi korban atau bertahan. Jadi tidak melanggar hak asasi sama sekali.

Aparat berusaha menegakkan hukum di Papua agar keamanan tercipta, sehingga di Bumi Cendrawasih tidak lagi lekat dengan image yang berbahaya, karena KST telah dimusnahkan. Oleh karena itu KST terus diburu sampai ke tiap markasnya.

Penegakan hukum terhadap KST di Papua dimaksudkan agar rakyat di Bumi Cendrawasih merasakan perdamaian dan tidak berada dalam bayang-bayang ketakutan akan kelompok separatis tersebut. Aparat berjuang demi rakyat, dan ketika ada penambahan jumlah prajurit, jangan disamakan dengan daerah operasi militer seperti di Aceh dulu. Namun ini adalah upaya untuk mengamankan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Adhita Wijayanti )*

Penurunan kasus Corona saat PPKM patut diapresiasi karena merupakan hasil kerja keras pemerintah, juga kerja sama yang baik antara aparat, tim satgas Covid, dan masyarakat. Semoga kasus Covid makin menurun sehingga seluruh WNI sehat tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan ganasnya Corona.

Tiap orang tentu tidak mau kena Corona, apalagi varian delta begitu ganasnya dan menular lebih cepat dan menusuk lebih kuat. Kita semua berusaha dan berdoa agar tidak tertular, dan menaati program-program pemerintah supaya selamat dari penyakit berbahaya ini. Kedisiplinan memang salah satu kunci agar tidak terinfeksi virus Covid-19.

Salah satu upaya pemerintah untuk menekan kasus Covid adalah dengan PPKM level 4. Program yang dulu bernama PPKM darurat diperpanjang lagi karena jumlah pasien Corona masih fluktuatif. Sehingga amat rawan jika PPKM dihentikan begitu saja, dan masyarakat memahami karena ini adalah usaha untuk menekan angka pasien Covid.

Menurut data Tim Satgas Covid, pernah di pertengahan juli 2021 pasien Corona mencapai 34.000 orang per harinya, lalu turun jadi 30.000 dan di awal agustus jadi ‘hanya’ 22.000. Namun dikatakan belum stabil karena kasus di Jawa menurun sedangkan di luar Jawa malah naik. Sehingga pemerintah ingin agar baik di Jawa maupun luar Jawa sama-sama ada penurunan jumlah pasien Corona.

Oleh karena itu pemerintah berusaha lagi agar menurunkan kasus positif di Jawa dan Bali. Caranya dengan memperpanjang PPKM level 4. Diharapkan dengan pembatasan mobilitas warga sipil, akan menurunkan lagi jumlah pasien Corona. Sehingga bisa mencapai hanya 10.000 pasien per hari, bahkan kurang. Masyarakat juga memuji perpanjangan program ini karena jumlah pasien Corona belum stabil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan memaparkan evaluasi PPKM pada periode pertama. Menurutnya, ada penurunan jumlah pasien Corona tetapi masih ada daerah di Jawa yang berstatus hitam. Sehingga wajar jika PPKM level 4 diperpanjang lagi.

Selain itu, saat PPPKM level 4 mobilitas tak hanya dihalangi oleh penyekatan, tetapi juga persyaratan lain. Di antaranya jika ingin pergi ke luar negeri dan luar kota harus menunjukkan kartu vaksin, juga hasil tes PCR (bukan sekadar tes rapid). Masyarakat juga sadar bahwa ini adalah usaha untuk mengendalikan kasus Corona di Indonesia dan tidak mengeluh, karena biaya tes PCR jauh lebih tinggi daripada rapid test.

Upaya ini wajib kita apresiasi karena bisa mensukseskan program vaksinasi nasional dan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Sehingga diharap jumlah pasien Corona akan jauh berkurang, karena banyak orang yang tubuhnya memiliki imunitas yang bagus untuk melawan virus Covid-19.

Selain itu, kewajiban mengambil tes PCR juga dipuji karena memang hasilnya jauh lebih akurat. Sehingga yang ketahuan positif Corona bisa langsung diungsikan ke tempat isolasi atau RS terdekat. Semakin banyak yang dites maka semakin kita tahu, banyak yang kena Corona atau tidak, sehingga akan makin cepat diobati.

Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan Kereta Api negara. Penumpang kereta api juga sangat dibatasi dan anak di bawah 12 tahun dihimbau untuk tidak naik KA dulu. Penyebabnya karena mereka belum divaksin sehingga agak rentan untuk bepergian dengan kendaraan umum. Aturan ini ditegakkan agar tidak ada kluster Corona baru.

Kasus positif di Jawa dan Bali sedang berusaha diturunkan oleh pemerintah, dan hasilnya cukup menggembirakan karena ada kelandaian di kurva pasien Covid. Kita wajib mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari aturan PPKM level 4 sampai vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief yang mengkritik warna Pesawat Kepresidenan RI diubah menjadi merah putih setelah sebelumnya berwarna biru menjadi perbincangan publik.

Sejumlah netizen bahkan melontarkan sindiran keras terhadap Andi Arief lantaran memprotes warna pesawat kepresidenan.

Salah seorang netizen yang menyindir keras pernyataan politisi Partai Demokrat itu yakni MurtadhaOne1.

Lewat cuitannya di Twitter, Rabu 4 Agustus 2021, netizen itu meminta publik agar jangan mau dibohongi oleh Andi Arief yang disebutnya tukang nyabu soal pesawat kepresidenan.

“Jangan mau diboongin sama tukang nyabu Andiarief__ ya Emangnya pesawat kepresidenan itu pesawat tempur,” cuit netizen MurtadhaOne1.

PDIP menyindir Partai Demokrat mengalami post colour syndrome terkait kritik terhadap pengecatan ulang pesawat kepresidenan.

“Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan post colour syndrome, yang merupakan pelesetan dari post power syndrome atau sindrom pascakekuasaan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang,” kata Politikus PDIP Arteria Dahlan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8).

Ia menyatakan yang perlu dipermasalahkan adalah warna pesawat biru yang dipesan oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, karena tidak sesuai dengan warna bendera Indonesia.

Kabupaten Mimika, salah satu penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 merampungkan pembangunan seluruh lokasi pertandingan olahraga (venue) hingga akhir Agustus 2021. “Akhir bulan ini sudah selesai untuk mencapai 100 persen,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Michael Rooney Gommar.

“Pemerintah Kabupaten Mimika juga sudah menyelesaikan pembangunan penginapan, wisma atlet, dan pengelolaan konsumsi menyambut PON XX Papua 2021, ujarnya.

Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku pengawas, pengarah, dan pendamping Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) siap mendukung penuh penyelenggaraan PON XX Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) KONI, Marciano Norman, usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Papua, melalui konferensi video, 13 Juli 2021.

“Secara umum, kesiapan dari Panitia Besar PON, KONI Pusat mendukung penuh untuk memberikan pengalaman-pengalaman terbaik berdasarkan pengalaman di PON Jawa Barat dan PON-PON sebelumnya. Kita berharap PON Papua ini bisa lebih baik dari PON-PON sebelumnya,” ujar Marciano.

Kejahatan Kelompok Separatis dan Teroris Papua dinilai sudah menciderai hak asasi manusia (HAM) masyarakat Papua, mulai dari Orang Asli Papua (OAP) hingga masyarakat pendatang merasakan ketakutan terhadap berbagai aksi yang KST yang telah merenggut korban jiwa. Mulai dari membunuh guru, membantai warga, hingga membakar sekolah tempat anak-anak Papua belajar merajut masa depan, sudah lama menjadi berita.

Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasana, mengatakan bahwa para pimpinan teroris Papua itu tak lebih dari jenis orang yang tega menipu anggota keluarga sendiri.

“Ibaratnya sebuah keluarga, para pimpinan teroris Papua itu tak lebih dari jenis orang yang tega menipu anggota keluarga sendiri,” ujar Nurkhasana.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Papua dari Lesperssi, Jim Peterson mengatakan bahwa masyarakat papua merasakan ketakutan terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Berbagai aksi KST dinilai telah melanggar HAM karena memenuhi unsur adanya ketakutan dan korban jiwa pada masyarakat sipil. Masyarakat Papua, mulai dari OAP hingga masyarakat pendatang mendukung langkah TNI-Polri didalam menyelesaikan teror KST.

“Masyarakat papua merasakan ketakutan terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST. Berbagai aksi KST dinilai telah melanggar HAM karena memenuhi unsur adanya ketakutan dan korban jiwa pada masyarakat sipil. Masyarakat Papua, mulai dari OAP hingga masyarakat pendatang mendukung langkah TNI-Polri didalam menyelesaikan teror KST”, ujar Jim Peterson.

Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini masih cukup tinggi meskipun ada penurunan secara nasional. Untuk itu perlu kerja keras agar Indonesia cepat terbebas dari pandemi COVID-19, salah satunya melalui percepatan vaksinasi.

Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau program vaksinasi massal COVID-19 di kampus IPB di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/8/2021). Kapolri meminta kerja sama semua pihak dalam rangka mengakselerasi vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Di lokasi hadir Rektor IPB, Arif Satria dan jajarannya. Vaksinasi massal di lokasi ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 3 dan 4 Agustus 2021.

“Hari ini saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Rektor dan rekan-rekan ormas kepemudaan dan mahasiswa IPB yang memberikan kesempatan kita bisa bekerja sama dalam rangka mengakselerasi vaksinasi yang merupakan bagian program pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19,” kata Kapolri.

“Di wilayah Bogor, yang menjadi penyangga Ibu Kota, menjadi sangat penting untuk segera digarap dengan cepat karena angkanya masih sekitar 16 persen sehingga butuh akselerasi dan kita harapkan dengan memanfaatkan hari kemerdekaan ini, maka akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Kapolri berharap kegiatan vaksinasi semakin hari semakin meningkat. Dia meminta masyarakat tidak takut divaksinasi karena, selain aman, ini demi kebaikan bersama.

“Saya imbau vaksinasi dalam rangka meningkatkan imunitas Saudara-saudara dalam menghadapi COVID. Oleh karena itu, jangan ragu vaksin karena di semua negara melaksanakan itu. Jadi bagi warga yang ragu-ragu, ini untuk kebaikan kita dan bersama,” kata mantan Kabareskrim ini.

Kapolri juga meminta warga tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) ketat sebagai strategi mencegah penularan.

Selain itu, Kapolri memberi penjelasan soal pemberlakuan PPKM level 1 sampai 4 oleh pemerintah. Menurut Sigit, hal itu dilakukan untuk menjaga laju pertumbuhan COVID. Menurutnya menjaga prokes dan percepatan vaksinasi, level PPKM bisa diturunkan. Dengan turunnya level PPKM, ia menyebut akan ada fleksibilitas untuk kegiatan masyarakat.

“Dampaknya, aktivitas ekonomi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ayo, kita berbondong-bondong melaksanakan vaksin dan tetap memakai masker,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri mengajak semua pihak, baik organisasi kepemudaan, aliansi BEM, ormas maupun komunitas, bekerja sama mempercepat vaksinasi.

Adapun target vaksinasi yang digelar di kampus IPB Bogor adalah masyarakat umum, mahasiswa IPB, dan Granita (pegawai IPB). Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 5.000 dosis jenis Sinovac, menggunakan stok vaksin Polri, Dinkes Kabupaten Bogor, dan IPB.

Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 50 orang vaksinator gabungan dari Pusdokkes Polri, Dokkes Polres Bogor, dan poliklinik IPB.

Selain kegiatan vaksinasi, akan dilakukan pembagian 2.000 paket bansos kepada masyarakat umum yang terdampak COVID-19.

Sementara itu Rektor IPB, Arif Satria mengapresiasi kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran. Menurutnya, ini momentum penting untuk mengakselerasi vaksinasi.

“Saya ucapkan terima kasih atas support dari Polri untuk mempercepat vaksinasi mahasiswa, keluarga dosen, dan masyarakat lingkar kampus, sehingga ini menjadi upaya membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah.” ucapnya.

Arif mengatakan IPB saat ini sudah menjadi sentra vaksinasi. Selain itu, IPB menyediakan tempat isolasi mandiri untuk yang bergejala ringan dengan kapasitas 300 tempat tidur.

“Kita juga berhasil membuat oxygen concentrator dengan kerja sama dengan LIPI, dan alhamdulillah sekarang sedang berusaha untuk dikembangkan oxygen concentrator yang nanti kami akan kerja samakan dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk bisa mengatasi kelangkaan oksigen,” ucapnya. (**)

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu diapresiasi dan dinilai keputusan tersebut sudah tepat. Dalam hal ini, pemerintah benar-benar telah mengoptimalkan kebijakan melalui penerapan PPKM untuk menekan lonjakan kasus. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah harus bisa menyampaikan secara gamblang mengenai kondisi yang terjadi saat ini terkait dengan kebijakan penanganan pandemi covid-19. Singkatnya, pemerintah harus menyampaikan secara transparan bahwa keadaan yang terjadi saat ini. Namun, masyarakat juga harus memperkuat kebijakan tersebut, dengan harapan akan terjadi penurunan angka konfirmasi positif Covid-19 yang cukup drastis.

Sementara itu, KH Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) menyatakan, untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hajat hidup orang banyak, dimanapun negara menjadi pemegang kebijakan tunggal. Hal ini termasuk dalam menangani pandemi Covid-19 yang memicu munculnya beragam narasi di masyarakat. “Terlepas setuju atau tidak, ya dimanapun negara lah yang mengambil kebijakan. Bahkan perintah Tuhan pun bisa kalah dengan kebijakan negara terkait penanganan Covid-19 ini,” kata ulama Nadlatul Ulama yang mukim di Bantul.

Alumnus UIN Kalijaga, Yogyakarta itu mencontohkan keputusan Kerajaan Arab Saudi. Demi melindungi kesehatan dan keselamatan umat membatasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun lalu dan tahun ini. Padahal haji merupakan perintah Allah sebagai rukun Islam kelima. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah di agama-agama lain menjadi dibatasi selama pandemi ini. Khusus di Indonesia kemudian muncul berbagai narasi terkait keputusan semacam itu. Tentu sebagai sebuah negara demokrasi, narasi yang muncul harus disikapi dengan wajar. Hanya saja dalam batas tertentu, negara tetap tidak boleh membiarkan menjadi sebuah kelaziman.

Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti yang mengatakan, bahwa kebijakan dan langkah pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, karena pemulihan kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pandemi. Jadi PPKM Level 4 ini memang harus lanjut, dan harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi,” ujar Esther. Ia mengatakan, ekonomi memang menjadi sektor penting, tetapi bukan berarti harus diutamakan. Sebab jika ekonomi menjadi prioritas tetapi kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk pulih.

Disisi lain, kebijakan yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Ke depannya, diharapkan pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten terkait kebijakan seperti PPKM. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sudah sangat jelas, sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak lagi bingung dalam menegakkannya kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan Pemerintah tersebut, hendaknya dilakukan secara serentak baik sektor hulu dan hilir. Sektor hulu dapat menahan mobilitas dan menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan benar. Meskipun dengan kelonggaran-kelonggaran, namun prokes yang ketat tetap dijalankan dalam segala aktivitas. Begitu juga di sektor hilir, meskipun tingginya kasus Covid-19 masih bisa dikendalikan, sektor hilir tetap harus diperkuat, baik itu obat, alkes dan tenaga kesehatan (nakes) harus benar-benar siap. (*)