Kebijakan Memperpanjang PPKM Level 4 Merupakan Langkah Tepat

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu diapresiasi dan dinilai keputusan tersebut sudah tepat. Dalam hal ini, pemerintah benar-benar telah mengoptimalkan kebijakan melalui penerapan PPKM untuk menekan lonjakan kasus. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah harus bisa menyampaikan secara gamblang mengenai kondisi yang terjadi saat ini terkait dengan kebijakan penanganan pandemi covid-19. Singkatnya, pemerintah harus menyampaikan secara transparan bahwa keadaan yang terjadi saat ini. Namun, masyarakat juga harus memperkuat kebijakan tersebut, dengan harapan akan terjadi penurunan angka konfirmasi positif Covid-19 yang cukup drastis.

Sementara itu, KH Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) menyatakan, untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hajat hidup orang banyak, dimanapun negara menjadi pemegang kebijakan tunggal. Hal ini termasuk dalam menangani pandemi Covid-19 yang memicu munculnya beragam narasi di masyarakat. “Terlepas setuju atau tidak, ya dimanapun negara lah yang mengambil kebijakan. Bahkan perintah Tuhan pun bisa kalah dengan kebijakan negara terkait penanganan Covid-19 ini,” kata ulama Nadlatul Ulama yang mukim di Bantul.

Alumnus UIN Kalijaga, Yogyakarta itu mencontohkan keputusan Kerajaan Arab Saudi. Demi melindungi kesehatan dan keselamatan umat membatasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun lalu dan tahun ini. Padahal haji merupakan perintah Allah sebagai rukun Islam kelima. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah di agama-agama lain menjadi dibatasi selama pandemi ini. Khusus di Indonesia kemudian muncul berbagai narasi terkait keputusan semacam itu. Tentu sebagai sebuah negara demokrasi, narasi yang muncul harus disikapi dengan wajar. Hanya saja dalam batas tertentu, negara tetap tidak boleh membiarkan menjadi sebuah kelaziman.

Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti yang mengatakan, bahwa kebijakan dan langkah pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, karena pemulihan kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pandemi. Jadi PPKM Level 4 ini memang harus lanjut, dan harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi,” ujar Esther. Ia mengatakan, ekonomi memang menjadi sektor penting, tetapi bukan berarti harus diutamakan. Sebab jika ekonomi menjadi prioritas tetapi kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk pulih.

Disisi lain, kebijakan yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Ke depannya, diharapkan pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten terkait kebijakan seperti PPKM. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sudah sangat jelas, sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak lagi bingung dalam menegakkannya kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan Pemerintah tersebut, hendaknya dilakukan secara serentak baik sektor hulu dan hilir. Sektor hulu dapat menahan mobilitas dan menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan benar. Meskipun dengan kelonggaran-kelonggaran, namun prokes yang ketat tetap dijalankan dalam segala aktivitas. Begitu juga di sektor hilir, meskipun tingginya kasus Covid-19 masih bisa dikendalikan, sektor hilir tetap harus diperkuat, baik itu obat, alkes dan tenaga kesehatan (nakes) harus benar-benar siap. (*)

Tinggalkan Balasan