Aksi KST di tanah Papua dinilai sangat meresahkan warga.

Pemerintah diminta membuka dan memastikan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memberantas KST.

“Temasuk komunikasi dengan para pihak yang terkesan kontra terhadap cara yang dilakukan pemerintah,” kata Sekretaris Umum Persaudaraan Pemuda Indonesia Timur, Melanesian Clan, Fauzan Rahawarin

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan bahwa konflik di Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Ia meminta pemerintah tegas terhadap kelompok KST di Papua.

“Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KST Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KST ini,” kata Sukamta.

Selain itu, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran perlu juga dilakukan. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan bahwa Pesta Olahraga Nasional (PON) XX Papua merupakan marwah negara yang harus dilaksanakan dengan sukses serta tidak boleh tertunda.

“PON itu marwah negara. Harus sukses terlaksana dan tidak boleh ditunda,” kata Komjen Waterpauw di Timika, Kamis.

Lebih lanjut dirinya menyatakan telah menemui Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk membicarakan hal tersebut, hal ini terkait keinginan dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo di Jakarta untuk meminta pertimbangan penundaan perhelatan PON XX lantaran penularan kasus COVID-19 yang semakin tinggi dengan jumlah korban meninggal dunia semakin banyak.

Menyikapi hal tersebut, peneliti permasalahan Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa PON XX Papua memiliki makna semiotik yang sangat signifikan bagi dunia internasional. Para stakeholder terkait perlu untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan tersebut sehingga nama baik Indonesia di mata Internasion terjaga.

“PON XX Papua memiliki makna semiotik yang sangat signifikan bagi dunia internasional. Para stakeholder terkait perlu untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan tersebut sehingga nama baik Indonesia di mata Internasion terjaga” ujar Jim Peterson.

Vaksinasi Covid-19 door to door ke berbagai daerah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bentuk problem solving terhadap ancamkan pandemi terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Kegiatan vaksinasi Corona door to door ini difokuskan di enam provinsi di Indonesia.

Guna melaksanakan vaksinasi COVID-19, BIN melakukan blusukan ke kawasan permukiman padat penduduk di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Propinsi Jawa Barat merupakan satu dari enam provinsi yang menjadi fokus kegiatan vaksinasi door to door. BIN menyelenggarakan vaksinasi kepada masyarakat dan pelajar ke pelosok-pelosok di 6 provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Banten, Kaltim, Riau, dan Sulsel dengan target 10 ribu vaksin

“Pada hari ini sesuai Arahan Bapak Presiden, BIN menyelenggarakan vaksinasi door to door kepada masyarakat dan pelajar ke pelosok-pelosok di 6 provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Banten, Kaltim, Riau, dan Sulsel dengan target 10 ribu vaksin,” ujar Jenderal Pol Purn Budi Gunawan.

Menyikapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, mengatakan bahwa program prokes dan vaksinasi merupakan langkah tepat dan cepat guna mengatasi permasalahan pandemi cov-19. Kebijakan tersebut juga lazim diterapkan diseluruh dunia. Akan tetapi seyogyanya para stakeholder di Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan resistensi yang mengakibatkan kontra produktif terhadap output dan outcome kebijakan publik tersebut.

“Prokes dan vaksinasi merupakan langkah tepat dan cepat guna mengatasi permasalahan pandemi cov-19. Kebijakan tersebut juga lazim diterapkan diseluruh dunia. Akan tetapi seyogyanya para stakeholder di Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan resistensi yang mengakibatkan kontra produktif terhadap output dan outcome kebijakan publik tersebut”, ujar Dahniel.

Pemerintah hingga kini masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19. Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran sejumlah bansos untuk masyarakat.

Penyaluran bansos yang dipercepat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM level 4.

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu,” kata Presiden Senin, (2/8/2021)

Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bantuan ini dimulai sejak akhir Juli 2021.

“Untuk mengurangi beban masyaraat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bansos untuk masyarakat (seperti) program PKH, BST dan BLT desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan dan program Banpres produktif usaka mikro sudah diluncurkan pada 30 Juli lalu,” kata Presiden.

Berikut daftar 6 bantuan sosial yang penyalurannya akan dipercepat selama PPKM berlangsung:

  • Program Keluarga Harapan
  • Bantuan Sosial Tunai (BST)
  • Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
  • Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL, dan warung
  • Bantuan Subsidi Upah (BSU)
  • Program Banpres Produktif usaha mikro.

“Percepatan bansos untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan,” kata Presiden.

Dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, PPKM level 4 kali ini akan dilaksanakan dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.

Saat ini, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 bertumpu pada tiga pilar utama.

Pertama, tentang kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Kedua, penerapan protokol kesehatan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat.
Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Hal ini karena pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang sekaligus.

Pemerintah harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

Maka untuk mengatasi beban masyarakat akibat PPKM, pemerintah melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. (**)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3, sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 di Jawa-Bali telah berhasil untuk menurunkan kasus aktif itu hingga mencapai 50% dari jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada 15 Juli 2021.

“Kalau kita lihat, sejak puncaknya pada tanggal 15 Juli 2021, sampai dengan hari ini menunjukkan penurunan. Kita melihat angka itu sudah 50%. Ini saya kira memberikan harapan yang bagus tapi kita tetap harus berhati-hati karena menghadapi delta varian ini,” jelasnya.

Meski telah mengalami penurunan kasus aktif, namun penerapan PPKM Level 3 dan 4 di beberapa wilayah di Jawa-Bali tetap dilanjutkan pada 3-9 Agustus 2021. Pasalnya, sebanyak 12 kabupaten/kota di Jawa-Bali akan menerapkan PPKM Level 3 dan satu kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 2. Sementara beberapa wilayah akan kembali menerapkan PPKM Level 4.

Sementara itu, terkait alasan pemberlakuan PPKM Level 4 di sejumlah wilayah di Pulau Jawa-Bali, kata Luhut, didasarkan pada beberapa daerah masih tingginya tingkat kematian pasien Covid-19.

“Terdapat beberapa kabupaten/kota yang akhirnya harus kembali ke level 4, bukan karena peningkatan kasus aktif, tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. Terkait beberapa wilayah yang masuk level 3 dan 4 akan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat,” sambung Luhut.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bahwa PPKM Level 4 periode 26 Juli hingga 2 Agustus menunjukkan perbaikan kasus di sejumlah indikator, seperti penurunan jumlah kasus harian, jumlah tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dan meningkatnya angka kesembuhan. Secara umum PPKM Level 4 telah menunjukkan hasil yang baik.

Wiku menuturkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 adalah berpijak pada pilar utama yakni protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing, tracing, treatment), dan vaksinasi. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman yang sama di saat pandemi adalah perekonomian. “Karena itu, kebijakan yang diberlakukan harus dinamis dan adaptif menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19,” tutur Wiku dalam konferensi pers, Selasa (3/8).

Lebih lanjut, Wiku mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Dampak dari implementasi kebijakan ini baru akan terlihat pada minggu ketiga dan dapat bertahan selama enam minggu.

“Dengan sudah menurunnya kasus selama dua minggu, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat,” tandas Wiku. Ia menekankan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prtokol kesehatan dengan disiplin dan ketat agar kasus COVID-19 tidak kembali meningkat.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan menilai bahwa perpanjangan PPKM Level 4 itu sudah merupakan keputusan yang tepat. Sebab, sebagian besar kota/kabupaten di Pulau Jawa dan Bali masih berada di level 4. Meski demikian, berdasarkan pemantauan tim pandemi FKM UI juga memperlihatkan adanya penurunan kasus COVID-19, tapi belum terkendali.

Menurut Iwan, bisa dikatakan terkendali apabila angka reproduksi efektif (Rt) kurang dari 1, dan saat ini masih lebih dari 1. Dengan adanya PPKM Level 4 dan penguatan 3T saat ini, ia berharap Rt bisa segera turun. (*)