Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dinilai semakin kejam. Bahkan OAP yang menjadi korban teroris KST terus berjatuhan.

Pada Jumat 4 Juni 2021, dilaporkan sebanyak tiga orang tewas dalam aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KST. Satu di antaranya adalah Patianus Kogoya seorang kepala kampung di Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Patianus mengalami luka tembakan pada kepala bagian belakang. Hal ini terungkap saat Kepala Kampung Kago, Denis Wonda, bersama 9 OAP lainnya melaporkan kejadian penembakan terhadap 6 OAP ke Polres Puncak. Tiga OAP dinyatakan meninggal dan sisanya mengalami luka-luka.
Sebelum penembakan kepala kampung Patianus Kogoya, kisah tragis juga dialami pelajar asli Papua bernama Ali Mom yang menjadi korban KST. Ali Mom ditembak kelompok Lekagak Telenggen.

Menyikapi fenomena tersebut, peneliti politik dan keamanan dari Lesperssi, Jim Peterson mengatakan bahwa berbagai aksi teror yang telah dilakukan oleh KST Papua telah melanggar HAM. Aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil yang telah menimbulkan ketakutan dan korban jiwa merupakan determinan kunci bagi pemangku kebijkaan untuk mengambil tindakan dan penegakkan hukum di Tanah Papua.

“Teror yang telah dilakukan oleh KST Papua telah melanggar HAM. Aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil yang telah menimbulkan ketakutan dan korban jiwa merupakan determinan kunci bagi pemangku kebijkaan untuk mengambil tindakan dan penegakkan hukum di tanah Papua” ujar Jim.

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Salah satu temuan itu yakni dokumen pencairan dana yang diterima Perumda Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp 1,8 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hal itu akan didalami lebih lanjut guna terangnya perkara ini. Dokumen tersebut tercatat di SK Nomor 405.

“Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun,” kata Firli dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Selain itu, Firli mengatakan ada dokumen lainnya bernilai Rp 800 miliar. KPK, kata Firli, akan terus mengusut fakta dari dokumen yang ditemukan tersebut.

“Terus ada lagi SK 1684 itu APBP 800 miliar, nah itu semua di dalami,” ujar Firli.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Akhir-akhir ini, KPK juga telah menahan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar.

Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menolak menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. KPK menuding Ombudsman melanggar konstitusi karena memeriksa laporan mengenai tes wawasan kebangsaan itu.

“Pokok perkara yang diperiksa Ombudsman merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan aturan yang merupakan kompetensi absolut Mahkamah Agung,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di kantornya, Kamis, 5 Agustus 2021.

Ghufron mengatakan Undang-Undang Dasar Pasal 24 menyebut bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah Undang-Undang dan wewenang lainnya. Artinya, kata dia, MA yang memiliki wewenang untuk menguji aturan baik secara formil maupun materil.

Selain itu, Ghufron berujar bahwa pembentukan Peraturan KPK tentang alih status pegawai juga sedang diperkarakan di pengadilan. Dia menganggap Ombudsman melakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan yang sedang dilakukan pengadilan. “Ada lembaga yang kemudian ikut memeriksa, ikut bersama-sama melakukan pemeriksaan atau bahkan mendahuluinya harus dipandang sebagai melanggar konstitusi,” kata dia.

Ghufron mengatakan Ombudsman seharusnya menolak laporan tersebut, karena mengetahui bahwa laporan serupa sedang diperiksa di pengadilan. Merujuk UU Ombudsman, dia mengatakan bahwa laporan itu harus ditolak agar tidak mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Dia bilang larangan itu juga terdapat di aturan internal Ombudsman RI. “Ombudsman memiliki kewajiban hukum untuk menolak laporan yang sedang menjadi obyek pemeriksaan pengadilan,” kata dia.

KPK mengajukan 13 poin keberatan terhadap temuan Ombudsman dalam pelaksanaan alih status pegawai. KPK menyatakan akan mengirimkan surat keberatan itu paling cepat besok. Ghufron mengatakan menyampaikan keberatan merupakan hak dari pihak terlapor yang diatur oleh UU Ombudsman.

Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai 9 Agustus 2021. Sebelumnya PPKM Level 4 yang berakhir pada 2 Agustus 2021 telah membuahkan hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala nasional sudah mulai terlihat, dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR).

Selama periode PPKM 26 Juli s.d. 2 Agustus 2021, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan pada PPKM pada periode sebelumnya (21-25 Juli 2021), yaitu: (1) Rata-rata Konfirmasi kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus); (2) Tingkat Kasus Aktif 16,41% (turun dari 18,38%); (3) Tingkat Kesembuhan 80,86% (naik dari 79,01%); (4) Positivity-Rate 24,66% (turun dari 26,27%); dan (5) Rata-rata BOR s.d. 1 Agustus 2021 sebesar 64,06% (turun dari 71,26%). Namun, situasi yang saat ini dihadapi masih sangat dinamis dan indikator ini masih fluktuatif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, Senin (2/8/2021) mengatakan, Pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada 3 pilar utama yaitu, (1) kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, (2) penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, dan (3) testing, tracing dan treatment (3T) secara masif. Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Saat ini, Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli. Juga beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif, terutama untuk Kasus Konfirmasi dan positivity-rate, yang masih sangat tergantung pada jumlah Testing harian.

“Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM Level 4, dari tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021, dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif, karena berdasarkan Laporan Pemantauan Perubahan Perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali masih relatif rendah. Masih terdapat 71 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepatuhan kurang dari 75%. Satgas Pusat dan Satgas Daerah bersama TNI/POLRI akan fokus untuk menegakkan kepatuhan di Kabupaten/Kota PPKM Level 4, dengan tingkat kepatuhan rendah.

PPKM Level 4, Level 3, Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali diatur dalam INMENDAGRI No. 27 Tahun 2021. Sementara, PPKM Level 4 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku diatur melalui INMENDAGRI No 28 Tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus covid-19 sebagai prioritas utama, namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.

Menko Airlangga menerangkan, untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, Pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat, Bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak.

Sejumlah program Bansos telah digulirkan oleh Pemerintah, antara lain (1) Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM; (2) Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM; dan (3) Program BLT Desa realisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Demikian juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli 2021 lalu.

Sementara, realisasi program PEN hingga 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp305,5 triliun atau sudah sebesar 41% dari pagu Rp744,75 triliun. Dengan rincian realisasi Program PEN adalah sebagai berikut: (1) Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun, (2) Klaster Perlindungan Sosial, realisasi sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun, (3) Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun, (4) Klaster Program Prioritas realisasi Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan (5) Klaster Insentif Usaha realisasi Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. (**)

Dalam setahun penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah berupaya maksimal melindungi rakyatnya dari penularan virus Sars-Cov2. Utamanya menekan jumlah kasus aktif dan mencegah kematian. Sehingga kesembuhan meningkat. Dan saat ini pemerintah menerapkan Micro Scales Social Restriction Program yang dirasa cukup efektif menekan penularan.

Ditengah upaya penanganan di tingkatan terkecil ini, pemerintah kini dihadapkan temuan terbaru bahwa mutasi virus strain B117 sudah masuk Indonesia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan berbagai pencapaian dari upaya pemerintah dalam setahun menangani pandemi di Indonesia dalam International Media Briefing, yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

Terkait strain baru ini, ia menegaskan bahwa pemerintah mengkomunikasikan kepada masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat memahami implikasi dari varian baru ini dan tentunya solusi untuk menghadapinya.

“Berita kemunculan varian baru ini telah menimbulkan ketakutan di masyarakat. Pada prinsipnya varian dapat terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama saat pandemi masih berlangsung dan jumlah kasus yang cukup banyak,” jelasnya dalam International Media Briefing di Graha BNPB, yang disiarkan Kanal Youtube BNPB Indonesia.

Saat ini, para peneliti dan Pemerintah Indonesia tengah mempelajari mutasi virus Covid-19. Untuk mengetahui dampak dan perkembangan yang dapat ditimbulkan dari strain virus ini. Seiring dengan hal ini, pemerintah juga telah menginstruksikan petugas di lapangan untuk memperketat proses skrining di pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional guna mencegah masuknya varian baru dari luar negeri.

Pemerintah telah merancang regulasi mobilitas dengan perlindungan berlapis untuk mencegah masuknya strain virus Covid-19, B117. Mulai dari pemeriksaan suhu, tes PCR, dan karantina untuk mencegah masuknya strain virus. Dan untuk meminimalkan dampak negatif dari varian baru harus dilakukan dengan bijak, agar tidak menimbulkan kepanikan Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan yang ada dan memaksimalkan mekanisme perlindungan dengan protokol kesehatan.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari petugas dilapangan dalam menjalankan tugasnya serta para pelaku perjalanan untuk saling memperkuat keamanan global. “Dan hal ini akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di Indonesia dan negara lain yang terus berjuang melawan badai Covid-19,” kata Wiku. (*)

Oleh : Alfisyah Diansari )*

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat ke level positif hingga 7,07 persen pada kuartal II 2021. Masyarakat pun mengapresiasi pertumbuhan positif ini yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sudah pada jalur yang benar. 

Pandemi menghantan hampir semua sektor di Indonesia, terutama ekonomi. Namun ada kabar baik di tengah fase yang mengerikan ini, karena pertumbuhan finansial negara naik 7.07%. Hal ini  wajib kita apresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Apa yang paling ditakutkan saat pandemi? Selain takut kena corona, masyarakat juga takut akan krisis ekonomi jilid 2 dan tak ingin kejadian ngeri seperti tahun 1998 berulang. Pandemi memang membawa efek negatif ke bidang perekonomian dan ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Namun ada kabar yang menggembirakan dari sektor ekonomi sehingga kita tidak usah galau berkepanjangan. Badan Pusat Statistik menumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,07% selama kuartal kedua 2021. Hal ini sesuai dengan target pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Ketika ada kenaikan maka kita akan selamat dari jeratan resesi yang mengerikan.

Pertumbuhan ekonomi ini patut diapresiasi karena berbanding terbalik dengan kuartal pertama tahun 2021, di mana malah minus 0,74 %. Saat itu Presiden Jokowi tidak menyerah, tetapi beaiu optimis bahwa di kuartal kedua akan naik 7%. Sehingga prediksi Presiden benar-benar tepat karena ada kenaikan dan amat menggembirakan karena bisa selamat dari angka minus.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga dipicu oleh kenaikan pertumbuhan ekspor, di mana pada kuartal kedua tahun 2021 meningkat sebanyak 10,36%. Di mana negara-negara yang berdagang dengan Indonesia mulai membuka pintu ekspor-impor lebar-lebar dan kerja sama ini jelas saling menguntungkan. Sehingga ekspor akan lancar dan keadaan finansial Indonesia jadi makin sehat.

Kita juga wajib mengapresiasi pemerintah karena memicu pertumbuhan ekonomi, dari minus jadi plus. Diharap pula pada kuartal ketiga dan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih besar lagi sehingga kondisi finansial negara akan sehat kembali. Jika perekonomian sehat maka rakyat makmur dan bisa menjalani kehidupan tanpa keluhan.

Jika ekonomi bertumbuh maka tidak akan terperosok dalam lubang resesi yang mengerikan, karena jika terjadi chaos akibat finansial negara yang terpuruk, bisa memicu krisis ekonomi jilid 2. Kita wajib optimis agar perekonomian terus bertumbuh, bukannya murung dan menyerah begitu saja. Badai pasti berlalu, corona pasti akan hilang, dan kita bisa menjalani hidup seperti biasa serta semangat untuk bekerja.

Jika perekonomian bertumbuh maka pemerintah bisa mencicil hutang negara dan memakmurkan masyarakat, serta mengatasi pandemi dengan berbagai program. Tak bisa dipungkiri bahwa program-program untuk mengatasi pandemi tentu butuh uang sebagai modal dasar. Sehingga kegigihan pemerintah untuk menaikkan kembali finansial negara patut dipuji.

Kenaikan di bidang perekonomian terjadi karena beberapa program yang dibuat oleh pemerintah, di antaranya di bidang kesehatan. Mengapa harus kesehatan? Penyebabnya karena kesehatan dan perekonomian saling berkaitan. Jika masyarakat sehat maka otomatis perekonomian kuat, karena mereka semangat untuk bekerja.

Bayangkan jika tidak ada kebijakan untuk stay at home di awal pandemi tahun lalu atau PPKM level 4 tidak diperpanjang. Maka akan banyak yang bergelimpangan karena kena corona dan terjadi kematian massal. Sehingga perekonomian negara bisa terpuruk, karena fokus untuk mengatasi banyak warga negara yang sakit parah.

Oleh karena itu kita wajib untuk mengapresiasi pemerintah karena program-programnya jitu, sehingga baik di bidang kesehatan dan perekonomian sama-sama naik. Kita wajib optimis bahwa keadaan ini akan berlalu dan pandemi bisa diakhiri dengan lebih cepat.

Naiknya pertumbuhan perekonomian di Indonesia wajib diapresiasi karena pemerintah sudah berusaha keras agar tidak terperosok dalam resesi. Ketika keadaan finansial negara sehat, maka bisa digunakan untuk modal dalam menangani efek pandemi. Sehingga rakyat akan sehat, kuat, dan bisa bersama-sama membangun negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

PON XX akan diselenggarakan di akhir tahun 2021. Seluruh masyarakat Papua, termasuk kalangan mahasiswa mendukung acara ini karena baru pertama kalinya diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, dan merupakan sebuah kehormatan besar karena masyarakat lokal dipercaya jadi panitia. 

Ada gelaran besar-besaran mulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 di Papua, yakni pekan olahraga nasional (PON) ke-XX. Lomba olahraga ini sangat istimewa walau ditunda setahun karena pandemi, karena seluruh atlet bersemangat untuk berlaga sambil menikmati eksotisme alam di Bumi Cendrawasih. Ini pertama kalinya diselenggarakan acara olahraga level nasional, sehingga masyarakat lokal sangat antusias menyambutnya.

Warga sipil di Bumi Cendrawasih senang karena PON adalah acara akbar, dan bisa mengangkat nama Papua di level nasional bahkan internasional. Penyebabnya karena saat pembukaan dan pertandingan, pasti ada live streaming yang disiarkan di media sosial dan website, sehingga netizen di seluruh dunia bisa menontonnya. Mereka akan melihat betapa Papua sudah modern.

Dengan begitu otomatis akan jadi promosi gratis bagi pemerintah Papua, karena dalam siaran langsung PON XX juga menampakkan eksotisme di Bumi Cendrawasih. Banyak orang yang akan terpesona akan keindahan alamnya dan akan merancanakan traveling ke sana, kelak setelah pandemi usai. Jika banyak turis asing maka akan menambah devisa negara dan mempebanyak pemasukan pemprov Papua.

Tak hanya masyarakat di Papua, tetapi warga asli Bumi Cendrawasih yang sedang merantau di Solo juga mendukung program pemerintah, termasuk PON XX. Mereka yang masih berstatus mahasiswa menyatakan support-nya dan ingin agar Papua aman dan damai. Meski posisinya jauh dari Bumi Cendrawasih tetapi mereka tetap mendukung acara olahraga ini, karena bisa meningkatkan solidaritas warga.

Selain itu, mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang ada sedang studi di Ambon juga mendukung penuh PON XX. Bahkan mereka telah melakukan deklarasi bersama puluhan mahasiswa lain. Para mahasiswa memberi pesan kepada masyarakat Papua yang ada di sana agar menjaga ketentraman dan keamanan, agar PON XX bisa berjalan dengan lancar.

Dukungan dari masyarakat sangat berharga karena tanpa support mereka, akan agak sulit. Penyebabnya karena warga sipil juga turut mensukseskan PON XX. Walau nanti belum ada keputusan acara ini bisa ditonton langsung atau tidak, tetapi mereka antusias dan siap menjadi supporter, dan ikut merasakan kemegahan Stadion Lukas Enembe yang jadi venue utama di PON XX.

Masyarakat baik yang bermukim di Papua maupun yang sedang merantau di pulau lain juga mendukung dengan cara mempromosikan acara ini di media sosial. Baik dengan mengunggah gambar maskot PON XX di Instagram atau men-share berita tentang acara olahraga ini di Facebook. Tujuannya agar banyak yang tahu tentang PON XX dan ikut mendukung pesta olahraga nasional ini.

Selain itu, promosi juga bisa dilakukan dengan membuat thread di Twitter dan hashtag khusus, sehingga PON XX akan makin viral di dunia maya dan mendunia. Seluruh netizen internasional akan penasaran, apa sih PON itu? Sehingga mereka akan turut menonton live streaming dan menikmati berbagai pertandingan olahraga, mulai dari sepakbola, voli, sampai renang.

PON XX sangat didukung oleh warga asli Papua, baik yang bermukim di Bumi Cendrawasih maupun yang sedang merantau di tempat lain. Mereka sadar bahwa acara akbar ini sangat bermanfaat, karena bisa membawa nama baik Papua ke dunia internasional. Sehingga Bumi Cendrawasih dikenal sebagai tempat yang aman untuk berwisata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali