Oleh : Savira Ayu )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari banyak pihak, tidak terkecuali akademisi. Penerapan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 diharapkan dapat meredam lonjakan Covid-19.
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu menghadirkan beragam tanggapan, meski demikian kebijakan PPKM merupakan hal yang ditetapkan melalui analisis risiko.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan langkah pemerintah melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 2 – 9 Agustus 2021 sudah tepat. Menurutnya PPKM akan dilonggarkan jika dilihat dari data analisis risiko.

Melalui keterangannya Tjandra menuturkan, Tingginya penularan di masyarakat dengan kemampuan respon pelayanan kesehatan kemudian dikenal sebagai level 4,3,2 dan lainnya. Di sisi lain ada juga pihak yang menghubungkan dengan satu aspek saja, yaitu data epidemiologis jumlah kasus baru yang dilaporkan.

Sebagai ilustrasi di India pada jumlah kasus harian positif mencapai 9 ribu orang. Mengalami peningkatan pada 17 April dengan kasus per hari mencapai 261.394 kasus di seluruh negara atau naik 25 kali lipat.

Pada 17 April tersebut, New Delhi yang merupakan Ibu Kota India memberlakukan lockdown, namun kasus masih meningkat hingga 414.188 kasus dalam sehari pada 6 Mei 2021 dan kemudian berangsur turun. New Delhi baru mulai melonggarkan lockdown secara bertahap pada 31 Mei 2021 pada saat kasus harian di India sudah menurun pada angka 127.510 kasus.

Artinya sekitar separuh daru kasus harian pada awal India memberlakukan lockdown. Memang mungkin tidak terlalu tepat membandingkan kebijakan di New Delhi dengan angka harian di seluruh negara, tetapi setidaknya hal tersebut dapat memberikan gambaran kecenderungannya.

Dibandingkan dengan data Indonesia pada 15 Mei 2021 kasus baru harian di Indonesia adalah 2.385 orang. Angkanya terus meningkat pada 3 Juli 2021 dimulailah PPKM Darurat, yang pada tanggal tersebut angka kasus barunya adalah 27.913 orang atau naik 10 kali lipat dengan angka rata-rata 7 harinya sebesar 23.270 orang.

Sejauh ini kasus tertinggi terjadi sekitar 15 Juli dengan kasus 56.757 orang dengan angka rata-rata 7 harinya 44.145 orang, lalu ada kecenderungan menurun. Pada 2 Agustus ketika harus diputuskan kelanjutan PPKM level, penambahan kasus baru adalah 22.404 orang, seakan-akan lebih rendah dari awal PPKM darurat pada 3 Juli 2021, tetapi ternyata angka rata-rata 7 harinya masih jauh lebih tinggi, yaitu 38.295 orang. Artinya, keadaan 2 Agustus tidaklah lebih baik dari keadaan 3 Juli ketika awal PPKM darurat, karena itu sangat tetap jika PPKM level 4 tetap diteruskan terlebih dahulu.

Sebelumnya, Presiden RI Ir Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 untuk sebagian kabupaten/kota. Adapun perpanjangan PPKM level 4 ini sampai tanggal 9 Agustus. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa PPKM mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut rupanya didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya berharap agar perpanjangan tersebut dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus. Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum KADIN mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pengusaha anggota KADIN hingga ke daerah untuk mengikuti aturan PPKM level 4. Dirinya juga menyebutkan bahwa KADIN akan memberikan bantuan kepada negara melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong, rumah oksigen, obat-obatan dan sebagainya.

Pada kesempatan berbeda, kebijakan tentang perpanjangan PPKM juga mendapat dukungan dari Forum Solidaritas Kemanusiaan (Forum SK) yang diprakarsai oleh tokoh nasional, guru besar, pegiat sosial dan profesional, Guru Besar UGM dan Unsrat mendukung pemerintah memperpanjang PPKM dengan alasan kemanusiaan.

Prof Baiquni anggota Forum SK selaku guru Besar UGM menuturkan, serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membatasi mobilitas masyarakat memang dilematis tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meminimalisir penularan covid-19. Apalagi dengan munculnya virus corona varian delta.

Saat ini yang bisa dilakukan adalah bertahan untuk sementara waktu karena jika tidak maka siklus ini akan berputar terus, mengambil lebih banyak lagi nyawa, ekonomi dan kehidupan normal masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Pemuda Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

Kelompok separatis dan Teroris (KST) di Papua terus melakukan provokasi dan mencari simpati untuk membenarkan aksi kejinya, termasuk dengan memanfaatkan media asing. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dan menolak provokasi gerombolan tersebut.

Pada tahun 2020 lalu media asing sempat menyoroti upaya deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat dimana Benny Wenda mendeklarasikan diri menjadi Presiden Papua Barat. Deklarasi tersebut bertepatan dengan momen HUT OPM.

Media asing menyoroti hal tersebut sebagai upaya deklarasi menuju pelepasan wilayah Papua Barat dari pemerintahan Indonesia. Kala itu Benny Wenda sempat mengatakan status pemerintahan sementara yang berarti Provinsi Papua Barat tidak akan tunduk kepada Indonesia.

Pada awal Mei 2021 lalu, sempat tersiar isu bahwa layanan Internet di Ibu kota provinsi Papua, Indonesia telah diputus, seiring dengan meningkatnya operasi militer di Papua Barat. BErita tersebut rupanya ditulis oleh Media Selandia Baru rnz.co.nz mewartakan bahwa perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia memastikan layanan Internet di Jayapura terganggu pada jumlat malam.

Dikatakan gangguan itu karena terputusnya Sistem kabel Sulawesi, Maluku, Papua di Jalur Biak-Sarmi. Media asing tersebut tentu saja patut diwaspadai, apalagi jika mereka tidak paham isu di Indonesia lalu tergiring oleh opini yang digembar-gemborkan oleh KST yang ingin menyatakan berpisah dari Indonesia.

Sebelumnya media asing juga sempat menyoroti tuntutan warga Papua untuk referendum. Salah satu media asing yang mewartakan perkembangan kerusuhan di Papua adalah media ternama asal Inggris, Reuters. Bahkan Reuters sampai menyoroti “perubahan arah” protes dari berberapa warga Papua yang meminta referendum dari pemerintah Indonesia

Dalam artikelnya yang bertajuk Protest In Indonesia’s Papua Spotligjt Deman for independence Referendum. Media Inggris tersebut menuliskan bagaimana ribuan warga Papua amsih meneruskan serangkaian aksi unjuk rasanya di beberapa wilauyah di Papua.

Reuters juga menggarisbawahi bahwa protes yang meletus karena isu diskriminasi etnis, yang memicu tuntutan kepada pemerintah untuk referendum. Dalam pemberitaannya, Reuters juga menggambarkan bagaimana bendera bintang kejora sempat dinaikkan selama 1 hingga 1,5 jam. Namun, Reuters menambahkan kesaksian Yosep yang mengklaim bahwa protes warga Papua kala itu berlangsung dengan damai.

Meski Reuters mengutip pengakuan Yosep terkait dengan suasana damai demonstrasi, tetapi dalam paragraf selanjutnya, media berbasis di London ini memperlihatkan fakta berbeda dari liputan salah satu pengacara hak asasi manusia, Veronica Koman.

Untuk menguatkan beritanya tentang tuntutan warga Papua untuk meminta referendum, Reuters juga mengutip perkataan dari Letkol Imam Hariyadi yang menyatakan bahwa pihak berwenang sebenarnya telah menyelidiki lima tentara yang terlibat dalam insiden ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, tetapi beberapa aksi unjuk rasa justru meluas menjadi tuntutan referendum Papua.

Tak hanya itu, Reuters juga menuliskan ucapan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang seolah mengatakan kepada publik bahwa permintaan referendum adalah hak rakyat Papua. Tentu saja hal tersebut harus membuat kita semakin waspada dengan berita yang belum tentu kebenarannya.

Perlu kita ketahui bahwa PBB telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesua yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa.

Keputusan tersebut dihaslikan saat gelaran debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum Papua dari berbagai. Selain itu, PBB juga mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan status PBB.

Pihak PBB juga memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus membuat berita hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya juga mengingatrkan ara masyarakat kepolisian tetap dapat menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.

Meski demikian, kabar hoax tersebut bisa kita pangkal dengan menyampaikan aturan dari hukum internasional, yang menjelaskan bahawa berdasarkan hukum internasional, referendum hanya dapat dilakukan dalam konteks kolonialisme, atau wilayah terkait masuk dalam daftar wilayah perwalian dan non-pemerintahan sendiri yang dirilis oleh PBB.

Media asing tentu sangat mudah memberitakan tentang apa yang mereka lihat di lapangan, sehingga kita perlu bersikap kritis apabila terdapat berita yang menyatakan dukungan terhadap pembebasan Papua Barat. Masyarakat juga diharapkan kritis terhadap berbagai informasi yang berkembang, termasuk terhadap media asing demi terjaganya keutuhan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Putu Prawira )*

Pemerintah telah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas sewa toko atau gerai para pedagang eceran (sewa toko bebas PPN). Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong dunia usaha agar bertahan dari krisis pandemi Covid-19.

Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan, Insentif PPN ditanggung pemerintah, sewa ruangan ini tentu saja membantu sektor ritel khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.

Insentif ini tentu saja tidak hanya diberikan kepada para pedagang eceran di pusat perbelanjaan saja melainkan juga di pasar rakyat, kompleks pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor dan fasilitas transportasi publik.

Insentif tersebut tertuang melalui PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada pedagang Eceran yang ditanggung pemerintah tanggal 30 Juli 2021.Febrio menuturkan, tambahan insentif ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan diberikan selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2021. Febrio berharap melalui insentif ini akan mampu memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas mengingat sektor perdagangan mempekerjakan sekitar 25,16 juta pekerja.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha seperti PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh 25. Kemudian juga pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP Properti dan PPnBM mobil sehingga total alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program PEN adalah Rp 62,83 triliun.

Meningkatnya kasus Covid-19 akibat merebaknya varian delta rupanya membuat pemerintah merespon cepat dengan menginjak rem pengetatan restriksi dengan adanya PPKM level 4. Kebijakan tersebut tentu saja berimbas pada aktifitas masyarakat yang menurun pada bulan Juli 2021. Febrio menuturkan bahwa pemerintah menyadari akan pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga masa pemulihan ekonomi.

Menginjak rem restriksi merupakan aktifitas yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran penularan. Kebijakan PPKM level 4 merupakan langkah yang perlu ditempuh demi mengurangi potensi penularan virus corona agar kurva pandemi dapat melandai.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan insentif fiskal pada dunia usaha selama PPKM level 4 diberlakukan. Salah satunya yaitu menanggung PPN atas sewa toko atau outlet di pusat perbelanjaan atau mal untuk masa pajak bulan Juni-Agustus 2021.

Budiharjo Iduansjah selaku Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) mengatakan, pihaknya cukup terbantu dengan adanya pembebasan PPN sewa tersebut. Ia mengatakan bantuan sewa toko bebas PPN tersebut dapat mengurangi beban sewa toko atau outlet di pusat perbelanjaan atau mal untuk masa pajak Juni-Agustus 2021.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan kebijakan ini diluncurkan untuk merespons PPKM di tengah kasus Covid-19. Neil menjelaskan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Adapun laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui http://www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Apabila pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tidak menerbitkan faktur atau menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Ia menuturkan bahwa insentif tersebut diberikan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran masa pandemi Covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kerja sama mengendalikan pandemi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk mendorong kinerja pemulihan ekonomi

Pemberian insentif kepada pemilik toko ataupun outlet tentu saja menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki usaha namun terdampak oleh pandemi Covid-19, tentu saja insentif PPN tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adita Wijayanti )*

Jumlah pasien corona yang sembuh terus bertambah dan menjadi harapan kuat agar Indonesia dapat segera lepas dari pandemi Covid-19. Pasien yang telah sembuh diharap terus menjaga kesehatannya agar tetap bugar dan tidak terinfeksi virus covid-19 untuk kedua kalinya.

Bagaimana Corona hari ini? Masyarakat terus waswas karena mereka takut menjadi pasien berikutnya dan berusaha meningkatkan kewaspadaan agar tidak sampai terinfeksi virus covid-19. Semua orang berlomba-lomba untuk hidup sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi, serta suplemen dan vitamin. Sementara yang masih sakit terus berjuang agar lekas sembuh.

Ada kabar gembira yang mencerahkan suasana di tengah pandemi. Jumlah pasien corona yang sembuh terus bertambah. Menurut data Kemenkes, secara kumulatif hingga 4 Agustus 2021 di DKI Jakarta yang sembuh ada 793.000 orang, dan disusul oleh provinsi Jawa Barat yang tingkat kesembuhannya lebih dari 490.000. Sementara itu, di Jawa Tengah, yang sembuh ada lebih dari 315.000 orang.

Fakta ini tentu menyenangkan karena jauh lebih banyak pasien yang sembuh daripada yang meninggal dunia. Menurut data tim satgas covid, tanggal 2 agustus 2021 pasien yang sembuh ada lebih dari 32.000 orang, sementara tanggal 4 agustus yang sembuh ada lebih dari 34.000 orang. Sehingga benar bahwa pasien yang sehat terus naik kurvanya.

Penambahan angka kesembuhan pasien adalah hasil kerja keras dari pemerintah, tim satgas covid, dan para tenaga kesehatan. Pasien bisa cepat sembuh karena ada program penggratisan obat corona dan vitamin. Juga ada sesi konsultasi online dengan dokter yang juga tidak dipungut biaya, ketika mereka sedang isolasi mandiri.

Fasilitas dari pemerintah ini sangat membantu karena tidak semua orang mampu untuk membeli obat-obatan sendiri atau memiliki kartu BPJS. Kalaupun punya uang, tidak semua obat dan vitamin ada di apotik di kota tersebut. Sehingga pasien yang mendapat stok obat tidak kebingungan ketika membutuhkannya.

Selain itu, kenaikan jumlah kesembuhan pasien juga terjadi karena penggratisan biaya perawatan pasien corona di Rumah Sakit, dengan syarat memiliki kartu BPJS. Biaya perawatan sangat tinggi jika tidak di-cover oleh asuransi pemerintah ini, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, kartu BPJS menjadi penyelamat saat pasien sedang terdesak.

Para tenaga kesehatan juga patut diacungi jempol karena mereka berjuang keras untuk menyembuhkan pasien. Dokter, perawat, dan nakes lain rela bekerja dengan shift yang sangat lama karena ingin agar semua pasien lekas sehat. Mereka juga menahan panas karena bekerja dengan pakaian APD yang membungkus seragam asli, dan rela berkeringat demi nyawa pasien di RS.

Selain itu, peran lingkungan sekitar juga cukup berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. Ketika ada keluarga yang sedang isolasi mandiri tidak dijauhi atau di-bully. Mereka malah di-support dengan pemberian makanan siap santap, jadi tidak bingung karena tidak bisa memasak karena tubuhnya sangat sakit. Tetangga juga siap membantu untuk mencarikan ambulans ketika pasien ingin dirawat di RS.

Mantan pasien corona yang sudah sembuh sangat lega karena terbebas dari penyakit yang mengerikan ini. Mereka tak lagi murung karena harus dirawat selama 14 hari dan demam, sesak nafas, dan terancam ketakutan karena ganasnya virus covid-19. Namun setelah sembuh harus tetap menaati protokol kesehatan 10M dan memakai masker.

Mantan pasien juga wajib menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air minimal 8 gelas sehari, dan berolahraga ringan. Jangan lupa juga untuk berjemur minimal 10 menit tiap pagi.

Peningkatan jumlah pasien corona yang telah sembuh adalah kabar yang sangat melegakan karena berarti kita bisa terbebas dari fase pandemi dengan lebih cepat. Banyaknya pasien yang telah sembuh menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani virus covid-19. Semoga jumlah pasien yang sembuh makin bertambah dan yang sakit akan terus berkurang.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekalongan

DPR mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara. Terbaru, KKB menembak mati Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.

Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi. “Kami dukung sikap Presiden,” kata Bobby.

Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. “Apakah pasukan dalam satgas saat ini perlu di up skill atau diperbanyak personel militernya atau memang perlu ditambah secara total,” tegas Bobby.

Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi kelompok separatis teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.

Hillary berpendapat, insiden yang mengakibatkan gugurnya Kepala BIN Papua merupakan bentuk nyata pengorbanan BIN dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. “Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional,” kata Hillary.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.

“Eskalasi kekerasan yang makin meningkat dengan jatuhnya korban masyarakat sipil maupun aparat dan pejabat harus menjadi alarm serius untuk memberi tanggapan dan intervensi yang terukur,” kata Christina Aryani.

Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan kondisi di Papua. “Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi,” ujar Christina. (*)

Tokoh perempuan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Marta Itlay mengajak seluruh masyarakat ikut mensukseskan PON XX karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan Papua. Marta juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda papua dalam kegiatan ini, serta untuk tidak terpengaruh isu-isu yang akan menghalangi pelaksanaan PON XX Papua. “Masyarakat harus antusias ikut mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua. PON juga ikut mendukung pembangunan. Oleh karena, jangan terpengaruh dengan hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 di Papua,” kata Marta.

Terpisah, tokoh agama Jayapura Pendeta Jhon Baransano, mengimbau masyarakat untuk turut ikut menyukseskan PON XX Papua. Pendeta Jhon juga mengungkapkan kehadiran para atlet dari seluruh Indonesia menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua, jadi wajib disambut dengan baik. “Kehadiran para atlet dan para official dari 34 provinsi di Papua itu menjadi sebuah kebanggaan. Mari kita sambut kegiatan PON XX, sebagai tuan rumah yang baik. Mari kita tinggalkan segala perbedaan, kita lihat bahwa ajang ini memberikan dampak positif dan memberi nilai-nilai hubungan relasi kemanusian yang baik, kita bisa mengenal semua sukubangsa yang ada,” seru Pendeta Jhon.

“Kita tahu bahwa kehadiran mereka menjadi berkat bagi kita. Sebagai tokoh agama saya mengimbau dan mengharapkan mari kita sukseskan PON XX Papua,” tambahnya. Sementara, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman menegaskan Papua sudah siap menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. “Kami mendapat laporan bahwa panitia penyelenggara sudah sangat siap untuk menghadapi kegiatan olahraga nasional empat tahunan tersebut, Kami juga bersepakat membuat PON Papua ini jadi kebangkitan masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19,” kata Marciano dalam rilis KONI Pusat. (*)

Prof. I Gusti Ngurah Kade Mahardika, Anggota Tim Pakar Medis Satgas COVID-19, mengatakan Virus COVID-19 adalah virus yang mudah berubah. Menurut dia, varian of concern bagi ada dua jenis, yakni varian Alfa (B.1.1.7) dan Delta (B.1.617). Kendati varian baru tersebut, penyebaran masif yang terjadi saat ini juga diperburuk dengan kurangnya kedisiplinan protokol kesehatan oleh masyarakat. “Tetapi di samping mutasi virus, terjadinya lonjakan kasus juga karena adanya kerumunan,” ungkap dia.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ini juga menambahkan, vaksin COVID-19 sendiri sudah diteliti dan masih efektif melawan varian virus COVID-19 terutama Alfa dan Delta. Karenanya, dia mendukung percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. “Karena dengan 40-50% cakupan vaksinasi COVID-19 di negara-negara Eropa, mereka sudah berani mengadakan piala Eropa di 2021,” imbuh Mahardika.

Senada, Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran mengatakan, COVID-19 diakuinya berdampak hebat. Apabila terinfeksi virus tersebut, maka fatal akibatnya. “Sehingga kita harus benar-benar menghindarinya. Selain kita harus disiplin menegakkan protokol 5M, maka untuk melengkapinya kita harus divaksinasi,” tegas Kusnandi

Vaksin COVID-19, sambung Kusnandi, dinilai sudah efektif dalam memberikan tingkat perlindungan yang diperlukan. Kalaupun terinfeksi, jika sudah mendapat vaksinasi, mampu mengurangi gejala kesakitan dan risiko kematian bagi penderitanya. “Ia berpesan agar masyarakat jangan takut divaksinasi tapi harus takut dengan virusnya,” harap dia..

Kusnandi mendorong, masyarakt luas harus memberi pemahaman kepada sesamanya terkait kejahatnya COVID-19 melalui fakta. Melalui fakta, dia percaya, banyaknya kesakitan dan kematian akibat COVID-19 akan menumbuhkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi.

Menyambung hal terkait, Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, menyebutkan kondisi saat ini menjadi alarm bagi individu dan lingkungan sekitar supaya kita memperkuat protokol kesehatan di perkantoran, pemukiman, pusat perbelanjaan, sampai kampung di pelosok. “Pemerintah harus mampu memberdayakan sumber daya hingga ke desa-desa untuk mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat,” pesannya.

Hermawan pun mengimbau agar mengaktifkan gotong-royong di lingkup komunitas dan membuat ruang isolasi mandiri di tingkat komunitas. “Ini upaya yang bisa meringankan beban rumah sakit kita yang saat ini mulai penuh terutama di pulau jawa,” dia menandasi. (*)

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM level 4 tepat untuk meminimalkan potensi penyebaran pandemi Covid-19.

“Pembatasan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan PPKM ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran pandemi Covid-19. Namun pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah secara tegas dan tetap humanis,” kata Syarief Hasan di Jakarta, Selasa, (3/8/2021).

Menurutnya, Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani melakukan karantina di wilayah zona merah. Partai Demokrat sejak awal juga mendesak pemerintah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Syarief berharap program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat karena merupakan salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70 persen dan terbentuk kekebalan kolektif, baik lokal maupun nasional,” katanya.

Syarief mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin langsung percepatan penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi dan pemerintah harus segera menyalurkannya kepada masyarakat terdampak.

Syarief menilai langkah tersebut harus dilakukan agar PPKM level 4 dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga harus segera mengoptimalkan bantuan ultra mikro dan UMKM agar dapat tetap tumbuh di tengah pandemi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi memperpanjang, PPKM Level 4 sebagai kebijakan penyesuaian dari PPKM Darurat yang akan berlaku hingga 9 Agustus 2021. Kebijakan PPKM Level 4 tersebut diambil dalam rangka membatasi aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas non-esensial untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas di beberapa daerah. (**)

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan melakukan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Salah satu alasannya, KPK menilai urusan alih status pegawai adalah urusan internal.

“Kepegawaian itu urusan internal, sementara pelayanan publik adalah produk dari lembaga. Tapi mulai dari rekrutmen, menaikkan pangkat, penggajian adalah urusan kepegawaian organisasi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.

Ghufron mempertanyakan posisi hukum para pelapor, yaitu pegawainya sendiri. Dia mengatakan pegawai bukanlah masyarakat yang menerima layanan publik komisi antirasuah. Dia mengatakan pihak yang bisa melaporkan ke Ombudsman adalah masyarakat yang menerima pelayanan KPK. Misalnya dugaan maladminstrasi dalam hal laporan dugaan tindak pidana korupsi, hingga proses penyidikan di KPK.

Namun, pelapor dalam kasus ini adalah pegawai KPK. Maka dari itu, KPK berpendapat Ombudsman tak punya wewenang untuk memeriksa laporan itu. Laporan mengenai kepegawaian, kata dia, seharusnya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kalau dipermasalahkan, permasalahkan ke PTUN,” kata dia.

Mengenai urusan internal ini menjadi salah satu alasan KPK menolak menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI. Ghufron menyatakan ada 13 poin keberatan KPK terhadap masukan dari Ombudsman itu.

Beberapa di antaranya adalah, KPK menilai Ombudsman tidak berwenang memeriksa proses pembentukan peraturan internal KPK. Menurut dia, lembaga yang berwenang memeriksa itu adalah Mahkamah Agung. KPK juga menilai Ombudsman menyalahi aturan karena memeriksa laporan tersebut, ketika laporan yang sama sedang diperiksa di pengadilan. “Kalau ada lembaga lain yang ikut memeriksa dan bahkan mendahuluinya harus dipandang sebagai melanggar konstitusi,” kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK juga pernah menyatakan keberatan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK menyatakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman melanggar aturan dan melampaui wewenang. (*)

Oleh : Abdul Hakim )*

PPKM level 4 yang kembali diperpanjang tentu memiliki tujuan baik, yakni meredam lonjakan Covid-19. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan untuk selalu taat aturan agar hasil yang diharapkan dapat maksimal. 

Rasanya kita semua ingin bebas Corona secepatnya, dan pemerintah mengabulkan permintaan rakyatnya dengan beberapa program: vaksinasi nasional, PPKM, dan beberapa program lain. Semua ini ditempuh agar semua selamat dari penyakit berbahaya ini, karena bulan lalu angka pasien per harinya sempat mengalami kenaikan. Tak heran PPKM terus diperpanjang durasinya.

PPKM telah kita jalani selama sebulan. Dalam masa ini, ada masyarakat yang taat dan benar-benar tidak bepergian karena menuruti anjuran pemerintah. Namun sayangnya masih ada saja yang tidak menaati aturan. Sedih sekali ketika ada yang seperti ini karena seakan-akan mereka kebal Corona, padahal virus bisa mengintai dari mana saja.

Rizal E Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama PPKM level 4. Ia melihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya di wilayah zona merah dilarang untuk menyelenggarakan jumatan tetapi ada yang masih melakukannya.

Rizal melanjutkan, pelanggaran lain adalah pemalsuan sertifikat vaksin. Ketika di wilayah yang terkena PPKM level 4 masyarakat yang ingin berkendara dengan transportasi umum di daratan, laut, dan udara wajib menunjukkan kartu vaksin, maka yang belum mendapatkannya malah memilih untuk ‘menembak’ alias membuat yang palsu. 

Pelanggaran-pelanggaran ini yang membuat PPKM jadi kacau karena bisa berpotensi menaikkan lagi jumlah pasien Corona. Jika ada kluster baru dari rumah ibadah, maka sebenarnya hal itu bisa dicegah karena ditutup untuk sementara, tetapi malah dibuka oleh masyarakat. Begitu pula dengan pemalsuan sertifikat vaksin, para OTG bisa menularkan ke seluruh penumpang di kendaraan umum tersebut.

Memang ada pameo di masyarakat ‘peraturan dibuat untuk dilanggar’ tetapi di masa pandemi, apalagi PPKM level 4, tidak boleh ada pelanggaran sedikitpun. Penyebabnya karena jika ada sedikit yang melakukan kenakalan maka bisa ditiru oleh banyak orang (karena biasanya akan viral di media sosial). Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran massal.

Ketika ada pelanggaran massal maka bisa meningkatkan kasus Corona dan akibatnya fatal karena kemungkinan terburuknya adalah kematian massal. Bayangkan jika Anda masih nekat untuk menerobos penyekatan lalu 2 minggu kemudian kehilangan nyawa karena Corona. Pasti tidak mau, bukan?

Oleh karena itu, saat PPKM marilah kita tertib dalam menaati aturan-aturan yang ditegakkan oleh pemerintah. Jangan bepergian kecuali ada keperluan yang mendesak, misalnya untuk urusan pekerjaan yang tak bisa digantikan oleh orang lain. Pihak perusahaan juga wajib menerapkan work from home dan jangan memaksa para pegawai untuk masuk kerja, karena untuk menghindari kluster perkantoran.

Selain itu, taati juga protokol kesehatan 10M dengan ketat. Paling dasar adalah memakai masker dan sebaiknya memakai 2 lapis (masker sekali pakai dan masker kain) untuk meningkatkan daya filtrasi. Batasi pertemuan dengan orang lain dan tetap jaga jarak serta tidak boleh ada sentuhan fisik. 

Protokol harus ditaati agar jumlah pasien Corona tidak naik lagi. Tanggal 1 agustus 2021 pasien ‘hanya’ 22.000-an per harinya dan harus ditekan lagi untuk mengamankan nyawa masyarakat. Jika ada pelanggaran maka kasihan yang belum mendapatkan giliran vaksin atau anak-anak, karena akan mudah tertular dari banyaknya OTG.

PPKM level 4 wajib dijalani dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada pelanggaran lagi seperti tingginya mobilitas dan nakalnya masyarakat yang malas pakai masker. Jika ingin program ini berhasil maka harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Palembang