Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaifullah Tamliha meminta Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi penanganan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua.

Tamliha mengungkap permintaan itu setelah tewasnya Kepala Badan Inteljen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK yang ditembak KST di Papua.

“Perlu menjadikan KST sebagai kelompok terorisme yang harus ditumpas,” kata Tamliha melalui layanan pesan.

Selain itu, legislator fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Presiden Jokowi bisa tegas menyikapi tewasnya Brigjen Putu IGP Dani NK yang ditembak KST di Papua.

“Kasus penembakan dan pembunuhan Kepala BIN Daerah Papua oleh KST Papua adalah masalah serius yang harus disikapi dengan tegas oleh pemerintahan Jokowi,” kata dia. Panglima Kodam XVII Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono menyatakan sudah menerima informasi tentang pelaku penembakan terhadap Kepala Badan Inteljen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK.

Dari laporan yang saya terima, pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telengen,” kata Mayjen TNI Ignatius Yogo, Minggu. Brigjen Putu IGP Dani NK gugur dalam kontak tembak dengan kelompok KST di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, ke Papua menyerahkan bantuan satu paket peralatan sablon kepada Komunitas Creative Digital Papua atau biasa dikenal dengan sebutan (CDP).

CDP merupakan komunitas yang beranggotakan para pemuda dan pemudi Papua yang menekuni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta usaha rintisan (startup) yang memproduksi konten video, foto dan desain grafis

Diharapkan melalui bantuan ini, mereka dapat memanfaatkan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 sebagai peluang untuk menciptakan kreativitas.

“Kalian harus jeli melihat peluang agar jadi business man, jadi kata kuncinya adalah peluang. Kalau tidak, menciptakan peluang seperti ambil momen perhelatan PON dari orang-orang yang datang ke PON pasti butuh souvenir dan itu harus bisa dimanfaatkan,” ucap Tri Rismaharini.

Menyikapi hal tersebut terebut, peneliti permasalahan Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa momentum PON XX harus dimanfaatkan secara maksimal. PON XX yang dijadwalkan akan didakan pada 2-15 Oktober 2021 nanti, merupakan ajang kompetisi dan prestasi guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga perlu dukungan semua pihak untuk suksesnya PON XX Papua dengan aman dan kondusif ditengah pandemi Covid-19.

Lebih lanjut dirinya mengimbau dan mengajak masyarakat Papua untuk menyukseskan PON XX, karena keberhasilan PON akan turut mendorong percepatan berbagai pembangunan di Papua dan persatuan Indonesia.

“Masyarakat Papua berperan aktif menyukseskan PON XX, karena keberhasilan PON akan turut mendorong percepatan berbagai pembangunan di Papua dan persatuan Indonesia”, ujar Jim Peterson.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, PB HMI kubu Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika, mengatakan bahwa HMI masih menggelar rapat untuk memutuskan tetap melanjutkan aksi hari ini atau tidak.

“Kami sedang rapat nanti selesai ini infokan lagi,” ujar Hilman.

Sebelumnya, PB HMI kubu Abdul Muis Amiruddin telah memerintahkan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) se-Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa secara serentak guna mengkritisi 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’aruf.

Rencana demo itu dilakukan karena Presiden dan Wapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak-hak masyarakat. Ia meminta seluruh kader HMI diseluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Menyikapi hal terebut, direktur eksekutif Lentera Research Institute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa hal tersebut justru menunjukkan bahwa para mahasiswa tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan aksi unjuk rasa hanya akan menciptakan kluster baru covid-19.
Lebih lanjut, Chaniago mengatakan bahwa banyak cara untuk mengapresiasikan sikap kritis kepada pemerintah. Salah satunya dengan mengadakan seminar secara online (Webinar) atau melalui media sosial. Langkah yang dilakukan oleh para mahasiswa menunjukkan ketidakdewasaannya didalam berdemokrasi.
“Banyak cara untuk mengapresiasikan kritisi kepada pemerintah. Salah satunya dengan mengadakan seminar secara online (Webinar) atau melalui media sosial, ujar David Chaniago.

Oleh : Aulia Rahman, Pemerhati Sosial Ekonomi

Vaksinasi dan disiplin Prokes merupakan upaya efektif untuk memutus rantai penularan Covid-19. Masyarakat diimbau untuk menaati kebijakan tersebut guna mempercepat pemulihan ekonomi.

Pemerintah telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021. Upaya ini merupakan salah satu langkah memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia. Pemulihan kesehatan juga berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktifitas masyarakat seperti semula.

Perlu diketahui pula bahwa Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam layanan vaksinasi. Untuk Akselerasi, tahapan dan alur vaksinasi diringkas. Observasi pasca suntikan vaksin cukup 30 menit. Tak hanya sekali Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa vaksin adalah game changer di tengah pergulatan pengendalian Covid-19. Segala protokol kesehatan (prokes), strategi pembatasan sosial dan kebijakan karantina tidak akan pernah cukup bila tidak kunjung terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menuturkan, vaksinasi itu membuat pembentukan herd immunity secara cepat dengan risiko yang paling rendah. Herd Immunity bisa terbentuk secara alamiah, tetapi akan memerlukan waktu panjang setelah begitu banyak orang terinfeksi, dalam sebaran yang luas, yang akan menimbulkan korban besar.

Vaksinasi sendiri merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut.

Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Tetapi, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi.

Jika vaksinasi ini diberikan secara massal, tentu akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok alias herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, ataupun penderita penyakit kelainan imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya.

Dari kacamata ekonomi kesehatan, vaksinasi adalah metode pencegahan yang efisien. Katakanlah vaksin seharga 900 ribu rupiah, maka kita bisa mencegah diri dari penularan penyakit. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila terkena Covid-19 yang rata-rata perawatannya memerlukan 9-10 hari, biaya vaksinasi tentu lebih efisien. Apabila kita bekerja sehari mampu menghasilkan 500 ribu maka kita bisa kehilangan potensi penghasilan 5 juta akibat dirawat karena Covid-19.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Protokol Kesehatan (prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi Covid-19. Prokes tetap jalan terus meski program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini.

Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapanya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus Covid-19. Tentu saja sangat penting bagi pemerintah dan kalangan pebisnis untuk merujuk pada prokes secara ketat demi memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tentu akan mempercepat pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi nasional. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa protokol kesehatan masih wajib dilakukan meski sudah mendapatkan vaksin.

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Departemen Mikrobiologi FK Universitas Gadjah Mada (UGM), dr R Ludhang Pradipta R., M. Biotech, SpMK, mengatakan ada kemungkinan untuk terinfeksi virus corona sebelum atau sesudah vaksinasi. Oleh karena itu, dengan melakukan tindakan pencegahan disertai vaksinasi merupakan langkah perlindungan tubuh yang tepat.

Menurut beliau, hal tersebut dikarenakan vaksin membutuhkan waktu dan belum memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan maksimal bagi tubuh. Ludhang juga mengingatkan, vaksin bukanlah obat yang efeknya dapat terasa setelah dua jam penyuntikan. Setelah vaksinasi, tubuh tetap membutuhkan waktu beberapa minggu untuk membangun kekebalan tubuh.

Ludhang juga mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi oleh mereka yang sudah mendapatkan vaksin adalah, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni Mencuci Tangan, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas.

Vaksinasi diperlukan guna memberikan kekebalan hingga mencapai herd immunity, sedangkan protokol kesehatan harus dipatuhi karena hal tersebutlah yang menjadi ikhtiar untuk terhindar dari paparan virus Covid-19. Keduanya tentu harus dijalani secara selaras agar nantinya banyak pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya sehingga perekonomian menjadi pulih kembali. (**)

Dalam pengumuman yang dilakukan pada Senin (9/8/2021) malam, pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun rinciannya: PPKM (Level 2-4) untuk Pulau Jawa-Bali diperpanjang pada 10-16 Agustus 2021 ; PPKM (Level 2-4) untuk Luar Pulau Jawa-Bali diperpanjang pada 10-23 Agustus 2021.

Melansir covid19.go.id, perpanjangan ini berdasarkan evaluasi penerapan PPKM sepanjang 2-9 Agustus 2021 yang menunjukkan tren kasus dan perawatan rumah sakit di Pulau Jawa-Bali mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya, evaluasi penerapan PPKM di Pulau Jawa-Bali akan dilakukan setiap 1 minggu sekali, sedangkan untuk Luar Pulau Jawa-Bali dilakukan tiap 2 minggu sekali. Untuk pulau Jawa-Bali terdapat 26 kabupaten/kota yang turun dari Level 4 ke Level 3. Sementara di Luar Pulau Jawa-Bali PPKM Level 4 tetap diterapkan di 45 Kabupaten/Kota.

Kebijakan tersebut rupanya didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya berharap agar perpanjangan tersebut dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM. Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum KADIN mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pengusaha anggota KADIN hingga ke daerah untuk mengikuti aturan PPKM level 4. Dirinya juga menyebutkan bahwa KADIN akan memberikan bantuan kepada negara melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong, rumah oksigen, obat-obatan dan sebagainya.

Pada kesempatan berbeda, kebijakan tentang perpanjangan PPKM juga mendapat dukungan dari Forum Solidaritas Kemanusiaan (Forum SK) yang diprakarsai oleh tokoh nasional, guru besar, pegiat sosial dan profesional, Guru Besar UGM dan Unsrat mendukung pemerintah memperpanjang PPKM dengan alasan kemanusiaan. Prof Baiquni anggota Forum SK selaku guru Besar UGM menuturkan, serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membatasi mobilitas masyarakat memang dilematis tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meminimalisir penularan covid-19. Apalagi dengan munculnya virus corona varian delta.

Disisi lain ada juga kelompok masyarakat yang berbeda pemikiran dengan kebijakan tersebut, seperti Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan PPKM Level 4 telah memberikan dampak berlapis karena perusahaan tidak lagi memiliki cadangan kas. Di tengah menurunnya kegiatan ekonomi yang drastis, perusahaan tetap menanggung beban untuk membayar tarif listrik minimal. “Bantuan yang selama ini diberikan terhadap perusahaan terdampak tidak membantu. Memang semua orang ingin bebannya diringankan. Tapi problemnya korporasi yang menghadapi masalah malah tidak tersentuh signifikan, seperti listrik,” ujar Haryadi.

Haryadi memberikan contoh pengusaha di sektor pusat perbelanjaan yang usahanya ditutup selama PPKM Level 4. Para pelaku usaha di bidang itu tetap harus membayar tarif listrik minimal, padahal tempat usahanya hampir tidak beroperasi. Pengusaha sejatinya telah mengajukan keringanan pembayaran tarif listrik sejak tahun lalu, namun pemerintah tidak memberikan respons. “Jadi kami minta jangan sampai ada pemutusan sambungan listrik,” ujar Haryadi. Selain tarif listrik minimal, Haryadi mempertanyakan pungutan penerangan jalan umum atau PJU sebesar 5 persen. Dalam situasi sulit, ia mengungkapkan seharusnya pemerintah tidak membebani pengusaha dengan pungutan tersebut. (*)

Oleh : Zakaria )*

Ketersediaan ranjang di Rumah Sakit makin banyak dan ini akibat dari turunnya jumlah pasien corona. Berita baik ini patut disebarluaskan karena kita bisa optimis dalam melawan corona.

Saat pandemi, Rumah Sakit menjadi tempat yang paling ramai karena dijejali oleh pasien corona. Mereka bahkan berebut ranjang dan tabung oksigen agar bisa bertahan hidup. Semua orang dipaksa untuk sabar dan yang hanya menunjukkan gejala ringan diharap untuk isolasi mandiri di rumah saja.

Akan tetapi situasi buruk ini sudah berlalu. Di Karawang, ketersediaan bed (BOR) di Rumah Sakit makin banyak. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara tim satgas covid Karawang Dokter Fitra Hergyana Sp.KK. Menurutnya, BOR menurun karena efek dari PPKM, dan di Karawang masuk dalam PPKM level 3.

Sementara itu angka kesembuhan pasien di Karawang 37.673. Angka ini sangat bagus karena dari banyaknya pasien covid, yang tidak selamat hanya sekitar 4%. Sehingga mereka yang sembuh akan bisa beraktivitas seperti biasa dan tak lagi takut terancam nyawanya saat dirawat di RS atau isolasi mandiri.

Untuk skala nasional, BOR di seluruh Indonesia menurun jadi hanya 61,95%. Hal ini sangat baik karena pada awal agustus, BOR mencapai 77%, dan sebulan kemudian bisa benar-benar ditekan. Ketersediaan bed yang makin banyak adalah sebuah prestasi, karena pengetatan mobilitas saat PPKM membuat masyarakat stay at home dan mereka tidak tertular corona dari jalanan.

Dokter Fitra melanjutkan, walau ‘hanya’ PPKM level 3 di Karawang dan tingkat keterisian bed di RS menurun, tetapi tidak boleh lengah. Masyarakat harus menaati protokol kesehatan 10M, menaati vaksinasi, dan melakukan 3T (tracing, testing, dan treatment). Tracing dilakukan untuk menelusuri OTG berkontak dengan siapa saja, sehingga makin banyak yang akan dites rapid agar tahu statusnya positif corona atau tidak.

Sementara testing dilakukan tak hanya di tempat umum, tetapi sampai masuk ke kampung-kampung. Tim satgas dengan sigap akan melakukan tes rapid, sehingga tahu seberapa banyak masyarakat yang kena corona. Penyebabnya karena masih banyak yang belum paham bahwa ia sebenarnya terjangkit virus covid-19 dan dikiranya flu dan demam biasa.

Untuk treatment, pemerintah memberikan obat dan vitamin gratis bagi pasien covid yang sedang isolasi mandiri. Paket obat ini sangat berguna karena tidak semua orang mampu membelinya sendiri. Jika mereka punya uang maka tidak bisa pergi ke apotik sendiri karena sedang isolasi, dan tak semua saudara atau tetangga mau dimintai tolong karena takut akan ketularan.

Ketika banyak ranjang di RS yang mulai kosong maka masyarakat bisa lega karena memiliki harapan untuk mengakhiri pandemi dengan lebih cepat. Namun jangan lengah karena corona varian delta masih mengganas dan bisa menular 2 kali lebih dahsyat, sehingga masih harus menaati protokol kesehatan 10M dan menjaga imunitas tubuh. Jangan sampai malas pakai masker lalu kena corona dan mati merana.

Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Walau BOR menurun, kita tidak mau jadi pasien berikutnya, bukan? Selain menaati protokol kesehatan, imbangi juga dengan olahraga ringan di rumah dan mengkonsumsi makanan bergizi. Jika perlu minum multivitamin, madu, dan rebusan herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Ketika ketersediaan bed di RS makin banyak, maka menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien covid meningkat dan yang meninggal karena corona makin sedikit. Namun jangan lengah dan harus menerapkan protokol kesehatan 10M dengan ketat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Razak )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternyata berdampak pada turunnya kasus aktif Covid-19. Penurunan kasus aktif Covid-19 bisa dilihat dari keterisian ruang perawatan, jumlah pasien sembuh, tingkat penularan dan jumlah kematian.

Kini BOR (Bed Occupacy Rate) Rumah Sakit di Pulau Jawa rata-rata telah berada dibawah 60% setelah pada Bulan Juni-Juli, Banyak rumah sakit kelabakan hingga kebingungan mencari oksigen dalam tabung.

Jumlah penurunan kasus salah satunya terjadi di Purbalingga, Kepala Dinas Kesehatan Purbaingga Hanung Wikantoro menjelaskan, kasus aktif Covid-19 pada Juli 2021 pernah mencapai puncak hingga 3.400 kasus aktif. Namun saat ini sudah turun menjadi 2.055 kasus aktif.

Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 252 orang terkonfirmasi positif masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Sementara 1.803 orang yang melakukan isolasi mandiri baik di rumah maupun tempat isolasi terpisat yakni di eks-SMP negeri 3 Purbalingga.

Selain kasus aktif, angka kumulatif kesembuhan juga naik. Sebelumnya tingkat kesembuhan mencapai 94 persen, pada awal merebaknya Covid-19 varian delta, kasus kesembuhan sempat menurun hingga hanya 73 persen. Namun, pada saat ini kondisi sudah mulai membaik karena angka kesembuhan telah mencapai 80%.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memperpanjang PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LPK2PK) dr Ardiansyah Bahar menuturkan, Jika PPKM dijalankan dengan benar, tentunya kasus harian Covid-19 akan menurun.

Syaratnya PPKM harus dijalankan dengan benar. Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ardiansyah berpendapat, level PPKM bisa diturunkan saat 3T dan vaksinasi sudah signifikan. Hal ini berarti setiap orang yang menderita covid-19 terdata dengan baik, dan bagi yang memerlukan perawatan bisa mendapatkan penanganan di rumah sakit karena keterisian tempat tidur sudah menurun.

Dirinya juga mengatakan, tracing telah dilakukan dengan baik, sehingga setiap kontak erat dari pasien juga dapat terdeteksi dan diperiksa. Perlu kita sadari pula, bahwa kita baru saja melewati satu gelombang yang bisa saja muncul kembali apabila kita lengah.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga memprediksi, kasus harian Covid-19 bakal semakin menurun dengan adanya perpanjangan PPKM. Iwan menuturkan, dari hasil pemantauan timnya, kasus harian covid-19 di sebagian besar Jawa-Bali mengalami penurunan, namun harus hati-hati di luar Jawa Bali yang mulai meningkat.

Menurut Iwan, syarat agar kasus Covid-19 terus menurun adalah kembali ke strategi pengendalian wabah Covid-19, yakni 5M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas). Dirinya menilai, PPKM turun – naik sesuai indikatornya.
Level PPKM baru diturunkan jika syarat penurunan sesuai indikatornya sudah tercapai. Lebih lanjut Iwan Ariawan menilai, puncak kasus Covid-19 di Jawa-Bali memang sudah terlewati. Tetapi harus hati-hati untuk luar Jawa dan Bali.

Sebelumnya, Dalam unggahan takarir di akun instagramnya @aniesbaswedan, Anies Baswedan menuliskan, sejak kita semua sama-sama mengurangi mobilitas, situasi pandemi di Jakarta terus mengalami penurunan dan InsyaAllah bisa keluar dari masa genting, terlihat dari keterisian IGD berbagai rumah sakit di Jakarta.

Dia menambahkan dalam beberapa minggu terakhir terus memantau beberapa rumah sakit umum daerah yang ada di Jakarta. Seiring peningkatan kasus, kondisi di rumah sakit kini semakin terkendali karena kapasitas tempat tidur isolasi IGD hingga ICU tersedia.

Anies membandingkan RSUD Budhi Asih dan RSKD Duren Sawit, yang bulan lalu begitu penuh hingga selasar depan IGD pun dipenuhi oleh pasien yang antre masuk ke dalam IGD, kamar rawat inap dan ICU. Saat ini kedua rumah sakit tersebut menunjukkan selasar IGD sudah kosong, pasien dapat langsung masuk ke IGD. Situasi menurut catatan Pemprov juga terjadi di banyak RSUD di Jakarta.

Jika angka kasus aktif telah melandai, itu artinya kebijakan PPKM memiliki pengaruh terhadp penurunan kasus, meski demikian kita harus tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan agar penularan dapat semakin ditekan.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini