Oleh : Ahmad Pegriyanto )*

Kabar gembira dari sektor ekonomi bahwa pertumbuhan positif mencapai angka 7,07%, Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah resmi keluar dari resesi dan arah pemulihan ekonomi nasional sudah pada jalan yang benar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 mencapai angka 7,07%. Atas pencapaian tersebut, ekonomi Indonesia yang dalam beberapa kuartal terakhir minus berhasil kembali ke zona positif sehingga keluar dari resesi. BPS menyatakan bila dibandingkan secara kuartalan maupun tahunan, pertumbuhan yang terjadi pada kuartal II ini lebih tinggi dari kuartal I 2021 yang minus 0,74 persen dan kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen.

Sementara secara akumulatif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1 persen pada semester I 2021 dari semester 2020. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,31 persen secara q-to-q dan 7,07% secara y-o-y, hal tersebut diungkapkan oleh kepala BPS Margo Yuwono saat pengumuman data ekonomi Indonesia Kuartal 2021 secara virtual.

Ia menambahkan berdasarkan nominal, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 2.772,8 triliun pada kuartal II 2021. Sementara angka dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 4.175,8 triliun pada periode yang sama. Margo menjelaskan realisasi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat sebesar 10,36 persen dari kuartal 2021 dan tumbuh 55,89 persen dari kuartal II 2020. Peningkatan ekspor terjadi karena pulihnya perdagangan global dan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang.

Selain itu juga didukung oleh peningkatan impor yang mengonfirmasi pertumbuhan industri di dalam negeri, di mana impor naik 50,12% dari kuartal II 2020 dan meningkat 9,88 persen dari kuartal I 2021.

Dari dalam negeri, Margo mengatakan pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat di kuartal II 2021. Hal tersebut tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat ke tempat berbelanja hingga ke luar kota yang terpantau melalui perjalanan dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Misalnya, untuk penerbangan domestik untuk April, Mei, Juni 2021 ini lebih baik dari April, Mei, Juni 2020.

Lebih lanjut, peningkatan mobilitas turun mengerek tingkat konsumsi masyarakat dan investasi. Salah satunya tercermin dari penjualan sepeda motor yang naik 10,65% pada kuartal II dari kuartal I 2021 dan 268,64 persen dari kuartal I 2021. Selain itu juga tercermin dari peningkatan PPh 21 sebesar 5 persen dan PPN barang mewah sebesar 8 persen.

Sementara itu jika dibandingkan dengan sejumlah negara mitra dagang, realisasi pertumbuhan berada di bawah Singapura 14,3 persen, Uni Eropa 13,2 persen, Amerika Serikat 12,2 persen, China 7,9 persen dan Hong Kong 7,5 persen. Namun, lebih tinggi dari Vietnam 6,6 persen dan Korea Selatan 5,9 persen.

Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan indeks PMI global yang naik dari 54,8 persen menjadi 56,6 persen pada Juni 2021. Selain itu juga didukung oleh kenaikan harga komoditas dunia, seperti gandumg, minyak kelapa sawit, kedelai, timah, alumunium dan tembaga.

Kendati demikian, realisasi pertumbuhan ini sesuai dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 7 persen. Begitu juga dengan harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkisar 7 persen sampai 7,5 persen.

Pada tahun lalu Indonesia sempat masuk ke dalam jurang resesi akibat ekonomi yang terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Walaupun sudah tumbuh positif dan keluar dari zona resesi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia masih harus tetap waspada. Hal ini karena Covid-19 varian delta masih menyerang sejumlah sektor yang daya tahannya kurang akibat Covid-19.

Pada kuartal III saat ini dengan adanya varian delta di mana kasus meningkat, pertumbuhannya tentu saja bergangunt seberapa cepat kasus varian delta bisa ditekan. Saat ini meski bisa ditekan. Saat ini meski dari sisi Bed Occupancy (BOR) sudah mulai turu tetapi kasus aktif masih fluktuatif.

Ryan Kiryanto selaku Ekonom menungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada semua lapangan usaha. Paling signifikan terjadi di sektor transportasi dan pergudangan 25,1% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 21,58%.

Pencapaian ini tentu saja menjadi prestasi yang membanggakan, apalagi status pandemi telah membuat sebagian orang kehilangan pekerjaannya, sehingga status resesi resmi tidak melekat lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Thaya Salsabila )*

Para pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan tidak terseret politik praktis dan menghentikan kegaduhan. Pasalnya, alih status pegawai KPK telah sesuai aturan dan dilaksanakan secara transparan.

Tes wawasan kebangsaan adalah ujian maha penting sebelum seseorang diangkat jadi ASN, termasuk para pegawai KPK. Mereka sudah menjalaninya dan hasilnya 75 orang tidak lolos. Dari orang-orang itu, maka 24 orang diberi kesempatan kedua dan sisanya harus rela untuk meninggalkan KPK pada awal november 2021.

Mengapa ada yang tidak lolos tes dan gagal mendapatkan kesempatan kedua? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa mereka mereka gagal karena rapornya sangat merah, alias skor TWK sangat rendah. Sehingga wajar jika tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara.

Selain itu, para ex pegawai KPK yang tidak lolos TWK ketahuan memiliki agenda politik. Salah satu dari mereka ditengarai memiliki keterlibatan yang erat dengan kelompok radikal, sehingga berbahaya jika meneruskan karirnya di lembaga antirasuah tersebut. Jangan sampai KPK terkena virus radikalisme, karena bisa berbahaya bagi negara.

Bayangkan jika tidak ada tes wawasan kebangsaan sebagai filter untuk mengetahui apakah ada pegawai KPK yang terlibat radikalisme, mau jadi apa? Bisa-bisa KPK hancur karena digerogoti dari dalam, karena ulah kelompok radikal yang memanfaatkan jabatan dan pangkat untuk kepentingannya sendiri. Apalagi pegawai KPK punya banyak rekanan sehinga bisa jadi ada lobi yang membahayakan negara.

Jika ada pegawai KPK yang ketahuan punya keterlibatan terhadap radikalisme maka ia bisa mengeluarkan statement di media sosial dan menyatakan keberpihakannya. Ini sangat berbahaya karena bisa-bisa publik menduga bahwa KPK sudah terlibat radikalisme, padahal itu hanya pernyataan pribadi, bukan lembaga. Namun karena ia sudah lekat dengan KPK seolah-olah terlihat sebagai pernyataan lembaga.

Kalau sudah begini maka masyarakat bisa heran, mengapa KPK yang merupakan lembaga negara, yang katanya harus netral, malah pro radikalisme? Ini akan merusak nama baik KPK, sehingga pegawai yang terlibat radikalisme memang harus diberantas. Cara mengatahuinya adalah dengan tes wawasan kebangsaan, karena ada beberapa soal mengenai radikalisme, terorisme, dan isu SARA.

Selain itu, pegawai KPK yang tidak diberi kesempatan kedua juga ketahuan memiliki agenda politik yang negatif. Jika harus netral sejak awal tetapi diam-diam mbalelo, akan berbahaya. Misalnya pada seorang penyidik senior yang terang-terangan tidak mau mengusut kasus seorang pejabat tinggi, yang ternyata adalah saudara sepupunya. Ia sudah bersikap subjektif sehingga harus ditindak.

Jika ia atau pegawai-pegawai lain malah mendukung saudara atau teman untuk terhindar dari operasi tangkap tangan, maka sudah tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak bisa beralasan bahwa pejabat yang jadi saudaranya itu clean karena ada bukti yang menunjukkan bahwa ia diam-diam korupsi. Jangan-jangan OTT dibatalkan karena pejabat itu akan dicalonkan jadi RI-1 pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu, tiap pegawai KPK yang terseret arus politik, baik sayap kiri maupun kanan, harus dibersihkan dengan metode tes wawasan kebangsaan. Mereka harusnya evaluasi, mengapa tidak lolos ujian. Bukannya mengadu ke Komnas HAM seperti anak kecil atau berkoar-koar di media sosial.

KPK adalah lembaga negara yang harus dijaga kesuciannya dari radikalisme dan segala pengaruh politik yang negatif. Netralitas KPK harus benar-benar dijaga, salah satunya melalui tes wawasan kebangsaan. Jangan sampai ada yang terseret arus politik praktis dan malah membunuh KPK dari dalam.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Moses Waker )*

PON XX Papua tidak saja menjadi ajang kompetisi para atlet, namun juga simbol persaudaraan. Oleh sebab itu, kesuksesan PON XX Papua menjadi sebuah keharusan.

Penyelenggaraan PON XX Papua semakin dekat, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan Pesta Olahraga Nasional (PON) XX Papua adalah marwah negara yang harus disukseskan. Perhelatan olahraga multicabang yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021 tersebut tidak boleh tertunda.

Pernyataan ini menyusul keinginan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang ingin agar acara tersebut ditunda. Eltinus telah mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penundaan PON XX lantaran penularan kasus Covid-19 semakin tinggi dan korban meninggal semakin banyak.

Waterpauw mengatakan telah menemui Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk membicarakan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa vaksinasi di Papua akan dipercepat. Kapolda Papua dua periode tersebut menuturkan, masyarakat lokal yang nanti akan menjadi penonton aktif PON XX masih banyak yang belum mau divaksinasi. Hal tersebut akibat dari tokoh-tokohnya.

Dirinya juga meminta kepada Eltinus untuk segera mengumpulkan para tokoh masyarakat, agama dan lainnya yang selama ini menolak program vaksinasi covid-19. Vaksinasi harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Ia juga meminta agar warga Papua dapat mengikuti program vaksinasi covid-19. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi ancaman atau bahaya virus corona yang mematikan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat vaksinasi Covid-19 di sejumlah kota/kabupaten di Papua. Hal ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan PON XX pada 2-15 Oktober 2021. Pada kesempatan Berbeda, Drs. Romanus Mbaraka, MT menuturkan, bahwa dirinya optimes jika Perhelatan PON XX harus tetao terselenggara sesuai jadwal.

Menurutnya, PON XX merupakan jati diri orang Papua dan harus tetap terlaksana, kendati dihadapi berbagai kalangan apapun. Bupati Mbaraka menyebutkan, kesepakatan soal anggaran atau pembiayaan sudah selesai, walaupaun ada selisih paham sana-sini antara PB PON dan Sub PB PON. Meskipun hal itu menjadi bagian dari proses yang berjalan.

Terkait dengan jadwal PON, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tetap berjalan sesuai jadwal. Zainudin menuturkan bahwa seluruh pihak tidak perlu khawatir karena pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan vaksinasi atlet, ofisial dan masyarakat sekitar venue pertandingan demi terwujudnya PON XX Papua yang aman. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit terkait dengan ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi yang dipastikan dapat terlaksana sebelum PON Papua digelar.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Klemen Tinal memastikan bahwa kondisi di Papua aman dan kondusif. Menurutnya, konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi jauh dari venue pertandingan PON. Dirinya juga berharap agar para peserta dari berbagai daerah tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang menyatakan bahwa Papua tidak aman. Klemen juga menambahkan bahwa persiapan penyelenggaraan PON di empat lokasi di Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Timika juga sudah dipastikan hampir 100%, terutama penginapan dan venue.

Pada kesempatan berbeda. Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyatakan masyarakat sangat bangga atas kepercayaan rencana penyelenggaraan PON XX di Papua. Terlebih telah dibangunnya venue-venue yang bertaraf internasional.

Walikota Jayapura mengaku, bahwa pihaknya telah memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada tiga bupati di Papua untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan PON XX Papua. Dirinya juga secara tegas mengatakan bahwa empat kabupatan dan kota tempat diselenggarakannya PON XX sangat aman.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

Event nasional ini patut didukung karena PON mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung apalagi masyarakat bisa menjual aksesoris khas lokal Papua, juga makanan-makanan khas lokal bisa dijual di tempat wisata. Hal itu tentu saja akan mendongkrak penjualan ekonomi bahkan PAD di setiap daerah yang ditunjuk sebagai cluster PON.

Dengan dijaminnya keamanan Papua selama penyelenggaraan PON XX, tentu saja Kesuksesan PON menjadi sebuah keharusan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pada hari jumat (6/8/2021) lalu, tiga pucuk senjata api dan bahan peledak berhasil diamankan oleh aparat keamanan di lokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, yaitu di kampung Sasawa Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Jumat.
Polres Kepulauan Yapen menyebutkan, KST Wilayah II Saireri di bawah pimpinan Fernando Worabai teridentifikasi memiliki 15 pucuk senjata api, satu di antaranya merupakan organik milik TNI Polri.

Menyikpai hal tersebut, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ferdyan Indra Fahmi, mengungkapkan KST di bawah pimpinan Fernando Worabai merupakan kelompok baru. dengan jumlah kekuatan sampai dengan 30 orang

“Mereka ini kelompok baru, dengan jumlah kekuatan sampai dengan 30 orang,” ujar Ferdyan Indra Fahmi.
Ditempat terpisah, peneliti Lembaga Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (MPPI), Muhammad Irandito, mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) Papua telah memakan banyak korban jiwa. KST telah melanggar hak asasi manusia dan telah menimbulkan ketakutan.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa aksi teror KST Papua yang kejam dan brutal tersebut telah tergolong sebagai kejahatan HAM. KST telah meresahkan masyarakat serta menghambat pembangunan dan kemajuan Papua. KST selama ini melakukan aksi teror ke masyarakat dengan membunuh warga Papua secara kejam dan membakar fasilitas umum, sehingga KST pantas ditindak tegas dan ditumpas habis karena aksinya melanggar HAM, mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan dan kemajuan di Papua.

“Aksi teror KST Papua yang kejam dan brutal tersebut telah tergolong sebagai kejahatan HAM. KST telah meresahkan masyarakat serta menghambat pembangunan dan kemajuan Papua”, ujar Muhammad Irandito.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung penuh gelaran PON XX di Provinsi Papua 2021. KNPI mengajak seluruh masyarakat untuk bahu membahu ikut menyukseskan event yang baru pertama kalinya digelar di Bumi Cenderawasih tersebut.

“PON XX sungguh unik dan spesial karena akan digelar Oktober 2021 mendatang di tengah situasi pandemi. PON XX Papua yang seharusnya digelar 2020 ditunda 1 tahun dikarenakan Pandemi yang belum mereda,” ujar Ketua DPP KNPI Bidang Olaharaga, Dewi Batubara melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/8).

Dewi juga mengapresiasi semangat kawan-kawan pemuda di sana, di mana hingga sekarang mereka terus berkomitmen mempersiapkan ajang olahraga tertinggi tingkat nasional itu.

“Jadi menurut hemat saya, janganlah mematahkan semangat kawan-kawan tersebut dan jangan ‘asbun’ bilang PON XX minta dibatalkan. PB PON XX lebih paham dan tau kondisi perhari ini,” tuturnya.

Kebangkitan sektor olahraga bukan hanya bermanfaat bagi para atlet, tetapi juga orang-orang di sekitarnya dan masyarakat yang berbisnis di bidang tersebut. Bayangkan jika PON XX masih ditunda entah sampai kapan saat pandemi? Maka banyak atlet yang menganggur.

Namun ketika PON XX tetap diselenggarakan pada tahun 2021 (karena sudah ditunda setahun) maka para atlet dari berbagai provinsi akan bisa berlaga untuk membela nama harum daerahnya. Selain itu, wasit, offisial, dan orang-orang di sekitar atlet juga bisa mencari nafkah. Begitu juga dengan pebisnis merchandise, kaos, bola sepak, dll. Usaha mereka akan lancar karena ada stimulasi dari PON XX.

Pemberian vaksin Covid-19 Sinovac dosis lengkap pada orang lanjut usia (lansia), 85 persen dapat mencegah pasien mengalami gejala pada hari ke-28.

Hal itu berdasarkan studi efektivitas Sinovac dalam mencegah Covid-19 bergejala dan kematian pada lansia di atas 60 tahun, setelah 14 hari menerima vaksinasi, yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan.

Studi ini dilakukan terhadap 86.916 lansia di DKI Jakarta selama periode Maret-April 2021.

Adapun studi berfokus pada lansia yang telah menerima vaksin dosis pertama, dosis lengkap, maupun yang belum menerima vaksinasi.

Dari keterangan yang diterima Sabtu (7/8/2021), pemberian vaksin dosis lengkap pada lansia dapat mencegah 85 persen Covid-19 bergejala pada hari ke-28.

Kemudian, mencegah perawatan hingga 92 persen.

Serta, 95 persen mencegah kematian pada lansia akibat Covid-19.

Sedangkan pada lansia yang menerima dosis pertama, didapati 35 persen dapat mencegah Covid-19 bergejala.

Studi dilakukan pada ribuan lansia yang tidak memiliki riwayat PCR (+) Covid-19 sebelum vaksinasi, dan sebelum masa pengamatan dimulai.

Sudah satu tahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, pandemi ini telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkana imbasnya.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia.

“Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal. Sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja,” ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Solidaritas Nasional Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, secara daring, pada Jumat (6/8/2021).

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan pemerintah telah mengaktifkan “Klaster Nasional Penanggulangan Bencana” untuk perkuat penanganan pandemi Covid-19. Klaster ini terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Perlindungan dan Pengungsian, Klaster Pendidikan, dan Klaster Pemulihan Dini.

Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari pelibatan pihak kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas.

“Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan ini sangat diperlukan,” tuturnya.

Muhadjir mengarahkan agar kalster nasional bisa meningkatkan peranannya dalam membantu penanganan Covid-19.

Untuk kaster kesehatan, Menko Muhadjir mengatakan, bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M, dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi.

Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan Covid-19. Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan.

Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktivasi posko satgas Covid-19 di hingga level terendah di RT/RW, dan membantu pemulihan dampak Covid-19 di daerah.

“Peranan dan andil dari masyarakat dari seluruh komponen bangsa harus kita galakkan terus dan tidak kalah pentingnya dengan peran negara,” kata Menko PMK.

Sebagai informasi, rapat koordinasi turut dihadiri oleh perwakilan masing-masing klaster nasional dari kementerian dan lembaga, serta organisasi non pemerintah dan pihak swasta. (**)

Oleh : Made Raditya )*

Pemerintah akhirnya kembali memperpanjang PPKM hingga tanggal 16 Agustus 2021. Aturan tersebut dibarengi oleh relaksasi bagi UMKM ini wajib kita apresiasi karena bisa menekan angka pasien corona dan menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.

Sejak awal Juli 2021 kita sudah terbiasa dengan PPKM dan program ini terus diperpanjang karena pemerintah selalu mengevaluasi jumlah pasien Covid sebelum memutuskan perpanjangannya. Selain itu, tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) dan angka kesembuhan pasien Covid juga menjadi pertimbangan untuk memperpanjang PPKM.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili pemerintah memberikan pidato bahwa PPKM level 4.3. dan 2 di Jawa dan Bali diperpanjang lagi. Durasinya hingga tanggal 16 Agustus 2021 alias seminggu ke depan.

Menteri Luhut melanjutkan, perpanjangan PPKM dilakukan setelah ada evaluasi program ini seminggu ke belakang. Di mana jumlah pasien corona menurun hingga 59%. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi PPKM, dengan harapan akan makin menekan jumlah pasien Covid di seluruh Indonesia.

Masyarakat diharap tidak kecewa tetapi justru wajib mengapresiasi perpanjangan PPKM karena jumlah pasien Covid masih fluktiatif. Seminggu lalu ada 30.000 pasien per harinya dan turun jadi hanya 22.000-an, tetapi naik lagi jadi 33.000 pasien per hari. Jika PPKM tidak diperpanjang maka takut akan menaikkan lagi jumlah pasien Covid di Indonesia dan terjadi kematian massal seperti di India.

Selain itu, perpanjangan PPKM akan membuat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) mengalami penurunan lagi. Sebagai contoh, di DKI Jakarta BOR-nya pada Juli 2021 mencapai 95% dan di awal Agustus tinggal 69%. Diharap pasca PPKM (tanggal 17 Agustus 2021) BOR akan turun lagi hingga benar-benar 0%, karena tidak ada lagi pasien Covid. Sehingga para nakes yang paling setuju akan perpanjangan PPKM.

Perpanjangan PPKM dilakukan lagi karena jumlah pasien corona di Jawa memang turun tetapi di luar Jawa malah mengalami kenaikan. Oleh karena itu di sana juga terkena PPKM lagi, bahkan lebih lama lagi durasinya yakni sampai 23 Agustus 2021. Hal ini untuk menekan jumlah pasien Covid karena mobilitas penduduk sangat dibatasi. Masyarakat di luar Jawa diharap sabar dan beraktivitas di rumah saja.

Masyarakat setuju akan perpanjangan PPKM lagi karena mulai ada pelonggaran untuk aktivitas ekonomi mereka. Setelah pasar tradisional boleh dibuka sejak minggu lalu (dengan pembatasan jam), maka sekarang akan ada pembukaan Mall dan Pusat Perbelanjaan secara gradual di daerah yang terkena PPKM level 4. Uji coba pembukaan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Mall dan Pusat Perbelanjaan lain boleh dibuka tetapi kapasitasnya maksimal 25% pengunjung, sehingga penjagaan harus benar-benar ketat. Selain itu, pengunjung Mall harus menunjukkan kartu vaksin, tanda bahwa ia sudah diinjeksi, agar tidak membentuk klaster corona baru. Mereka juga harus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermal gun.

Perpanjangan PPKM bukanlah sebuah berita buruk, justru wajib kita apresiasi karena pemerintah berusaha keras untuk mengendalikan kasus corona di Indonesia dan mencegah kematian massal. Diharap pasca PPKM berakhir, jumlah pasien Covid akan menurun drastis dan keterisian ranjang di RS juga menurun. Kita bisa meninggalkan fase pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Kasus Covid-19 di Jawa-Bali terindikasi mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai menunjukkan tren positif.

Presiden RI Ir. Joko Widodo mengklaim adanya penurunan kasus covid-19 di Jawa dan Bali, mulai menunjukkan penurunan setelah sempat mengalami lonjakan dalam sebulan terakhir. Bahkan, Ibu Kota Negara yang semula mencatatkan kasus virus corona dalam jumlah besar kini mulai melandai. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kita patut bersyukur karena angka-angka menunjukkan bahwa pandemi di Jawa dan Bali mulai sedikit menurun dan utamanya di Jakarta.

Melandainya eskalasi pandemi tutur Jokowi ditandai dengan menurunnya angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupacy Rate (BOR) di berbagai rumah sakit rujukan Covid-19. Di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta misalnya, pada tanggal 6 Agustus 2021 pagi menunjukkan jumlah kasus sebanyak 25%. Padahal pada 6-8 minggu angkanya mencapai 90%.

Jokowi mengaku bahwa dirinya selalu memantau angka-angka BOR Rumah Sakit setiap malam. Meski demikian, Jokowi mengingatkan seluruh pihak untuk tetap berhati-hati dan waspada. Dengan cara disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) mulai dari memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak harus terus diterapkan.

Seperti diketahui, situasi pandemi covid-19 di Indonesia masih mengalami perburukan sejak pertengahan Juni 2021. Setiap harinya kasus virus corona bertambah melewati 2.000 kasus. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB, bertambah 35.764 kasus baru Covid-19 dalam sehari.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 3.568.331 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah. Pada periode 4-5 Agustus 2021, ada 1.739 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 102.375 orang, terhitung sejak awal pandemi.

Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa penurunan untuk kasus positif. Saat ini kasus harian baru berada di kisaran 2 ribuan per hari. Angka tersebut tentu saja jauh dibanding sebelumnya. Di mana kasusnya bahkan mencapai puluhan ribu per hari.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, ada tambahan kasus positif sebanyak 2.185 orang. Sehingga secara total, kasus positif di DKI Jakarta saat ini mencapai 827.842 kasus positif. Dengan data tersebut maka kasus aktif Covid-19 di DKI turun lagi dan tersisa 12.798. DKI Jakarta-pun akhirnya menjadi provinsi di Jawa-Bali dengan kasus aktif Covid-19 terendah.

Angka tersebut menjadi terendah jika dibandingkan dengan Jawa Barat yang memiliki kasus aktif 107.907. Sementara Jawa Tengah 45.972 kasus dan Jawa Timur 46.978 kasus. Jika dilihat sejak awal pekan, kasus kemarin lebih rendah dibanding pada kamis 2.311 kasus dan Rabu 2.981 kasus. Namun memang, jika dibandingkan dengan hari Selasa dan Senin, kasusnya cenderung naik di mana saat itu kasus tercatat 1.601 dan 1.401.

Sebelumnya, Dalam unggahan terakhir di akun instagramnya @aniesbaswedan, Anies Baswedan menuliskan, sejak kita semua sama-sama mengurangi mobilitas, situasi pandemi di Jakarta terus mengalami penurunan dan InsyaAllah bisa keluar dari masa genting, terlihat dari keterisian IGD berbagai rumah sakit di Jakarta.

Dia menambahkan dalam beberapa minggu terakhir terus memantau beberapa rumah sakit umum daerah yang ada di Jakarta. Seiring peningkatan kasus, kondisi di rumah sakit kini semakin terkendali karena kapasitas tempat tidur isolasi IGD hingga ICU tersedia.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga memprediksi, kasus harian Covid-19 bakal semakin menurun dengan adanya perpanjangan PPKM. Iwan menuturkan, dari hasil pemantauan timnya, kasus harian covid-19 di sebagian besar Jawa-Bali mengalami penurunan, namun harus hati-hati di luar Jawa Bali yang mulai meningkat.

Menurut Iwan, syarat agar kasus Covid-19 terus menurun adalah kembali ke strategi pengendalian wabah Covid-19, yakni 5M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas). Dirinya menilai, PPKM turun – naik sesuai indikatornya. Level PPKM baru diturunkan jika syarat penurunan sesuai indikatornya sudah tercapai.

Angka penurunan kasus ini tentu saja menjadi kabar baik yang patut disyukuri karena penurunan jumlah kasus sama saja mendekatkan kita pada herd immunity, meski demikian kita harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rengganis Taniardi )*

Banyak pasien yang sembuh dari Corona di Riau dan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan karena diharapkan kita dapat keluar dari pandemi Covid-19 secepatnya.

Kita sudah lelah dan stress dalam menghadapi pandemi selama lebih dari setahun ini. selain terus menjaga protokol kesehatan, kita juga berdoa agar tidak kena Corona. Sedangkan yang sudah terlanjur sakit tentu ingin lekas sembuh dan berdisiplin untuk minum obat, dan tetap tenang dalam fase isolasi mandiri.

Namun di masa pandemi yang muram ada kabar bahagia yang mencerahkan. Jumlah pasien Corona yang sembuh meningkat di Riau, yakni 1.667 orang per harinya. Jumlah ini meningkat 2 kali daripada di awal pandemi dulu. Sedangkan untuk total pasien yang sembuh ada 102.946 orang.

Sedangkan pasien yang bebas dari Corona se-Indonesia ada 39.726 per harinya, sehingga totalnya ada 2.947.646 orang. Jumlah ini jauh lebih banyak dari pasien yang sakit, yang mencapai 30.000-an orang per harinya.

Kabar ini tentu sangat menggembirakan karena lebih banyak pasien yang selamat daripada kehilangan nyawa. Mereka yang meninggal karena Corona jumlahnya tidak sampai 10% dari jumlah pasien. Sehingga kita tidak usah terlalu stress dengan virus ini, karena kenyataannya lebih banyak yang sembuh daripada sakit berkepanjangan.

Ketika banyak pasien yang sembuh maka ini adalah buah manis dari berbagai program pemerintah. Pertama, sejak awal pandemi pemerintah berkomitmen untuk menggratiskan biaya perawatan pasien Corona di RS, dengan syarat ia memiliki kartu BPJS. Jika tidak ada fasilitas ini tentu masyarakat miskin akan merana, karena biaya totalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Selain itu, pasien Corona yang sedang isolasi mandiri juga mendapatkan fasilitas obat dan vitamin gratis dari pemerintah. Mereka hanya butuh registrasi secara online lalu paket obat akan dikirim ke rumahnya masing-masing. Sehingga yang kurang mampu akan lega karena obatnya digratiskan, dan ia bisa meningkatkan imunitas dan bebas Corona lebih cepat.

Tak hanya paket obat, pemerintah juga menggratiskan biaya konsultasi ke dokter via online. Pasien yang sedang isolasi mandiri hanya butuh kuota untuk konsultasi di aplikasi, dan mereka akan mendapatkan advis dari dokter. Penggratisan ini sangat disyukuri, karena biasanya harus membayar hingga ratusan ribu rupiah.

Ketika jumlah pasien Corona meningkat, maka masyarakat tidak boleh lengah. Mereka masih wajib menaati aturan saat PPKM, terutama dalam mengendalikan mobilitas. Jangan bepergian kecuali untuk hal-hal yang penting, dan untuk belanja bisa via online saja. Jangan berpikir akan kejenuhan saat stay at home karena lebih baik bersabar di rumah, daripada nekat keluyuran lalu kena Corona.

Semua ini dilakukan agar jangan sampai jumlah pasien Corona meningkat lagi. Juru Bicara Tim Satgas Covid Riau Dokter Indra Yovi menyatakan bahwa untuk penurunan peningkatan penyebaran Corona, kuncinya adalah kembali ke masyarakat. Harus terus waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta menaati aturan PPKM.

Jangan lupa pakai masker dan tidak bisa diganti hanya dengan face shield. Selalu ingat untuk cuci tangan atau membawa hand sanitizer di dalam tas. Selain itu, taati aturan lain dalam protokol kesehatan 10M agar selamat dari virus yang berbahaya ini.

Ketika angka kesembuhan pasien meningkat maka adalah hal yang bagus karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Namun masyarakat harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jangan sampai jadi pasien berikutnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute