Di tengah isu keamanan yang berkecamuk di Papua dalam beberapa hari terakhir, Panitia Besar PON XX Papua berusaha untuk menenangkan publik terkait pelaksanaan PON XX. Bahkan, mereka berani menjamin bahwa Papua sangat aman untuk menyelenggarakan ajang empat tahunan yang telah tertunda setahun karena pandemi Covid-19 tersebut.

Pihak panitia berusaha menenangkan publik di tengah isu keamanan antara TNI-Polri dan kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, mereka berani menjamin bahwa Papua sangat aman untuk menyelenggarakan ajang empat tahunan yang telah tertunda setahun karena pandemi Covid-19 tersebut.

Menyikapi fenomena tersebut, peneliti Ketahanan Nasional dan perbatasan dari lembaga Think Tank MPPI, Muhammad Irandito, mengatakan bahwa event PON XX Papua memiliki makna semiotik yang cukup tinggi. Ini merupakan pertaruhan nama baik Indonesia dimata internasional dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan ditanah Papua.

“Bahwa event PON XX Papua memiliki makna semiotik yang cukup tinggi. Ini merupakan pertaruhan nama baik Indonesia dimata internasional dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan ditanah Papua”, ujar Irandito.

Lebih lanjut, Irandito mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kesiapan TNI-Polri dalam menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021 nanti.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Sabhara Baharkam Polri akan menggeser 600 personel ke Polres Timika guna mengamankan PON XX di Papua. Kakor Sabhara Baharkam Polri, Irjen Pol Nanang Avianto, Mengimbau dan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua untuk menyukseskan PON XX, karena keberhasilan PON akan turut mendorong percepatan berbagai pembangunan di Papua.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua makin intens melakukan aksi kekerasan dengan menyerang warga sipil maupun petugas keamanan yang terus menimbulkan korban jiwa. Kejadian terbaru KST menyerang rombongan tim peninjau pemulihan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.

Dari rentetan kejadian penyerangan yang dilakukan KST, dukungan untuk melakukan penumpasan KST pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KST sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di-marking. Yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Menurut Bobby, dalam upaya penumpasan KST, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.

Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KST, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KST.

Selain tindakan tegas terhadap KST di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KST.

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh hingga Senin (9/8/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 24.481.296 orang atau 11,75 persen. Sedangkan yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 51.181.322 orang atau 24,58 persen. Adapun masyarakat yang divaksin dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum dan anak usia 12-17 tahun.
Vaksin diberikan sebanyak dua dosis dan penyuntikannya dilakukan dua kali. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Menyikapi permasalahan terkait, Direktur Eksekutif Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, mengatakan bahwa kebijakan publik yang telah diambil oleh pemerintah pusat berhasil menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan presentase vaksinasi nasional dibarengi dengan penurunan angka BOR di rumah sakit serta penurunan laju korban jiwa akibat cov-19.

Lebih lanjut, dirinya mngatakan bahwa Pemerintah juga telah berhasil merangkul semua elemen bangsa, mengajak masyarakat segera melakukan vaksinasi dan menerapkan disiplin ketat Prokes 5M yaitu mengurangi mobilitas, menghindari timbulnya kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, mengajak untuk menggunakan masker ganda.

“Pemerintah telah berhasil merangkul semua elemen bangsa, mengajak masyarakat segera melakukan vaksinasi dan menerapkan disiplin ketat Prokes 5M yaitu mengurangi mobilitas, menghindari timbulnya kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, mengajak untuk menggunakan masker ganda”, ujar Andre.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan PPKM level 4 hingga 2 di Jawa-Bali menunjukkan hasil menggembirakan. Kasus positif Corona turun hingga puluhan persen.

“Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2, yang dilakukan sejak 2 – 9 Agustus 2021 di Jawa-Bali, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan,” kata Luhut di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Puncak kasus Corona di Indonesia menurut Luhut terjadi pada pertengahan Juli 2021 lalu. Namun, kemudian turun hingga separuh pada sepekan kemarin.

“Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu,” kata Luhut.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan PPKM level 4 hingga 2 diperpanjang. Keputusan secara rinci akan dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Momentum yang cukup bagus ini harus terus dijaga, untuk itu atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021,” jelasnya.

Utuk evaluasi kebijakan PPKM di Jawa-Bali, kata Luhut, akan dilakukan seminggu sekali. Berbeda dengan evaluasi PPKM di luar Jawa-Bali yang dilakukan tiap dua minggu sekali.

“Evaluasi untuk PPKM di Jawa-Bali dilakukan setiap satu kali seminggu. Sedangkan untuk luar Jawa-Bali akan dilakukan setiap satu dalam dua minggu,”.

Sementara itu, media online beritasatu.com Senin (9/8/2021), menyebutkan bahwa Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng), sukses menurunkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Keempat provinsi tersebut mampu menurunkan BOR hingga di bawah 50%. Dua provinsi lain di Jawa-Bali, yakni Jawa Timur dan Yogyakarta juga mampu menurunkan BOR, tetapi masih di atas 50%, sedangkan BOR di Provinsi Bali justru meningkat menjadi 76%.

Berdasarkan data BeritaSatu Research, sehari setelah pemerintah menetapkan PPKM level 4 atau pada Minggu (4/7/2021), BOR di tujuh provinsi Jawa-Bali tercatat berada di atas 50%. Provinsi Banten memiliki BOR tertinggi, yakni 92%, disusul Jawa Barat dan Yogyakarta masing-masing 89%, DKI Jakarta 88%, Jawa Tengah 86%, Jawa Timur 81%, dan Bali 50%.

Sebulan setelah PPKM level 4 dijalankan, BOR di enam provinsi Jawa-Bali mengalami penurunan dan hanya di Bali yang meningkat. Provinsi Banten tercatat mengalami penurunan BOR paling tajam dengan selisih 50%, yakni dari 92% menjadi 42% pada Minggu (8/8/2021).

Penurunan BOR yang signifikan juga terjadi di DKI Jakarta dengan selisih 48% menjadi 40%, Jawa Barat 47% menjadi 42%, dan Jawa Tengah 40% menjadi 46%. Kemudian, selisih penurunan BOR di Jawa Timur sebesar 20% menjadi 61% dan Yogyakarta 19% menjadi 70%.
Sebaliknya, Provinsi Bali mengalami peningkatan BOR dengan selisih 26%, dari 50% menjadi 76%. (**)

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyatakan pemerintah akan kembali memasukkan indikator kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setelah persoalan data diperbaiki. “Sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include indikator kematian ini jika data sudah rapi,” ujar Jodi saat dihubungi Tempo, Rabu, 11 Agustus 2021.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level 4 karena ditemukan adanya input data yang tidak update, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Pemerintah lantas menetapkan 26 kabupaten/kota turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3 hanya dengan lima indikator lain asesemen, yakni angka keterisian tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Jodi menjelaskan pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. “Banyak angka kematian itu yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Jadi terjadi distorsi/bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Analis Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban mengatakan ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. “Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat,” ujar Said, Rabu, 11 Agustus 2021.

Apalagi, lanjut Said, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19. LaporCovid-19 menemukan jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.

Sementara itu, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut langkah pemerintah yang tidak memperhitungkan angka kematian sebagai indikator ini sangat berbahaya. Sebab, Dicky menyebut tingkat keparahan situasi wabah hanya bisa diukur dari angka kematian. Dicky khawatir, jika permasalahan data ini tidak segera dibereskan, maka Indonesia akan semakin lama terbebas dari pandemi Covid-19. “Inilah yang saya khawatirkan, salah satu indikator kenapa saya menempatkan Indonesia dalam potensi bakal keluar gelombang paling akhir pandemi, karena manajemen data ini,” tuturnya ihwal dihapusnya data kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level PPKM.

Selanjutnya Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan ulang, bahwa data kematian akibat Covid-19 tidak dihapus. Namun, tidak digunakan untuk sementara waktu karena adanya tumpukan data yang harus dirapikan. “Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Dia mengatakan, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga data menjadi bias. Hal tersebut menyebabkan penilaian terhadap level PPKM di suatu daerah menjadi tidak akurat. Selain itu, banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari. Jodi pun menegaskan, saat ini pemerintah menurunkan tim khusus untuk merapikan data. Jika sudah rapi, data kematian akan dimasukkan kembali ke dalam indikator penanganan wabah. (*)

Oleh : Ade Istianah )*

Jumlah pasien rawat Inap di Wisma Atlet terus menurun. Kabar gembira ini tentu patut disyukuri, namun tidak serta merta menjadi alasan masyarakat untuk abai Protokol Kesehatan.
Jumlah pasien covid-19 khususnya di Pulau Jawa telah mengalami penurunan, tak terkecuali bagi pasien yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, kembali berkurang. Saat ini, jumlah pasien yang dirawat di fasilitas isolasi terpusat tersebut berjumlah 2.002 orang. Semula jumlah pasien yang dirawat adalah 2.103 orang.

Hingga kini, Wisma Atlet sudah kedatangan 123.772 pasien covid-19. Dari total jumlah tersebut, 121.770 pasien sudah keluar. Sebanyak 973 orang dirujuk ke RS lain untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebanyak 120.224 pasien Wisma Atlet telah dinyatakan sembuh. Sedangkan pasien yang meninggal sebanyak 573 orang.

Sementara itu pihak pengelola RSD Wisma Atlet juga telah mengosongkan Tower 4 yang merawat pasien covid. Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi operasional. Stefanus Dony selaku Koordinator Operasional RSD Wisma Atlet menuturkan, untuk mengefisienkan sumber daya manusia, Tower 4 yang tadinya terisi dikosongkan untuk melengkapi towe yang ada. Jadi 5, 6 dan 7. Sehingga mengefisienkan sumber daya manusia yang pihaknya gunakan. Stefanus mengaku bahwa tingkat kesembuhan pasien di RSD Wisma Atlet mencapai 96.73 persen.

Dalam sebulan terakhir, angka bed occupancy rate (BOR) di Wisma Atlet telah mengalami penurunan dalam sebulan terakhir. Saat ini, BOR RSD Wisma Atlet berada di angka 25,36%. Penurunan BOR dimulai sejak awal satu bulan ini.

Per hari ini, pasien covid-19 dengan gejala ringan yang masuk di Wisma Atlet telah berjumlah 1.356, pasien gejala sedang 25 orang dan pasien gejala berat sebanyak 27 orang. Untuk pasien yang memiliki komorbid ada 320 orang, ada 249 pasien tanpa gejala dan tanpa disertai komorbid ada 25 orang.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, menyebutkan bahwa penurunan BOR di Wisma Atlet merupakan salah satu dampak positif PPKM Darurat hingga berubah nama menjadi level 4. Moeldoko mengatakan apa yang terjadi di RSD Wisma Atlet bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Ia menyebutkan bahwa BOR di Wisma Atlet sempat berada pada angka 90% pada 30 Juni lalu. Moeldoko menilai penurunan BOR terjadi sangat signifikan hingga kini berada di angka 25 persen.

Presiden Joko Widodo pun bersyukur karena kondisi mulai membaik di Ibu Kota. Dia pun meminta kepada semua pihak untuk terus bersinergi untuk menangani wabah virus corona. Presiden Joko Widodo juga mengucap syukur terhadap penurunan angka keterisian rumah sakit atau BOR rujukan Covid-19 di Pulau Jawa-Bali.

Berdasarkan data pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 1 Agustus 2021, BOR menurun ke angka 56% di 140 RS rujukan Ibu Kota. Alhasil hanya terisi 6.367 pasien dari jumlah kapasitas 11.436 tempat tidur. BOR ICU pun melandai jadi 79%. Padahal, sempat menyentuh 90%. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan dari 1.654 tempat tidur, masih terisi 1.295 pasien per 1 Agustus lalu. Jokowi merasa lega dengan penurunan angka Covid-19. Namun, dirinya tetap meminta kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan.

Sementara itu, kabar gembira juga datang dari Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah di mana angka kasus kematian akibat Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan selama sebulan terakhir. Bahkan beberapa hari ini, terpantau rendah, malah sempat nol alias tidak ada warga yang meninggal.

Bupati Kudus, HM Hartopo mengatakan kasus Covid-19 di wilayahnya sudah mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan saat ini status Kabupaten Kudus di Jateng berada di level 1. Melandainya angka kasus covid-19 di Kudus ini, diharapkan Hartopo tidak membuat masyarakat lalai dan abai terhadap protokol kesehatan.

Operasi yustisi sampai saat ini juga terus dilakukan. Karena saat ini disiplin prokes masyarakat mulai menurun. Pihaknya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan sampai kasus covid-19 di Kudus mengalami peningkatan.

Apalagi BOR di Kudus juga telah melandai jika dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Penurunan BOR baik di wisma atlet dan di Kudus, tentu saja diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk senantiasa berjuang dalam menekan kasus covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung