Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 428 unit bus untuk mendukung penyelenggaraaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Perparnas) XVI di Papua.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi melakukan peninjauan dukungan berupa kesiapan kapal yang akan mengangkut bus bantuan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Rabu (11/8/2021). Rencananya, pihaknya akan memberikan dukungan salah satunya berupa bus dan pengemudi sebanyak 428 bus dan 472 awak bus.

Dari jumlah 428 unit bus tersebut terdiri dari 217 unit bus micro 19 seat merupakan pengadaan dan 211 unit bus medium 26 seat yang akan disewa. “Untuk skema pemberangkatan bus akan kita kirim masing-masing dari Tanjung Priok menuju Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke dengan menggunakan KM Dharma Kencana VII dan KM Dharma Rucitra VII,” jelas Dirjen Budi dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (12/8/2021).

Seluruh bus tersebut ditargetkan tiba di masing-masing lokasi paling lambat 1 September 2021. Pola operasi bus saat pelaksanaan PON XX yaitu bus akan melekat kepada atlet dan ofisial dengan sistem shuttle.

“Selain itu untuk memberdayakan masyarakat lokal, maka rekrutmen 261 pengemudi bus pengadaan berasal dari penduduk Provinsi Papua,” jelasnya. “Pengemudi yang direkrut akan diberikan pelatihan keterampilan mengemudi dan hospitality dalam pelayanan.

Sementara pengemudi bus sewa berasal dari perusahaan bus yang disewa,” sambung Budi. Sementara untuk dukungan Perparnas XVI, pihaknya akan menyiapkan sebanyak 120 unit bus mikro pengadaan (eks bus PON XX).

Kolaborasi atau kemitraan antara Pemerintah pusat, BUMN, ormas, swasta, budayawan, pakar pendidikan, dan semua elemen lainnya penting agar upaya program vaksinasi sukses.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr Widyastuti MKM, melalui webinar Satgas Covid-19 Seri II, Kamis (12/8).

Saat ini perlu penguatan kembali 6 M memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup, menjauhi kerumunan. “Semua segenap sektor diperlukan bekerja sama, tidak bisa Pemprov sendiri,” kata dia.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia yg memberikan vaksin untuk masyarakat khususnya warga DKI Jakarta.

“Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah mengambil peran untuk bersama-sama menuju kekebalan kelompok. Hari ini Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga membuka webinar yg tentunya sangat positif, karena angkat tema penanganan Covid-19 dari perspektif ormas dan puskesmas,” kata Widya.

Menurutnya, pada tingkat kecamatan, kelurahan, ormas memegang peranan penting karena dinilai lebih memahami budaya serta kebiasaan warga sekitarnya. “Semoga warga lebih paham untuk menyikapi Covid-19. Sebab dari hasil survei kami, masih ditemukan pemahaman warga untuk vaksin dan Covid-19 yang tidak benar,” kata Widya.

Pengamat terorisme dan keamanan nasional dari Lesperssi, Jim Peterson, dalam diskusi webinar yang diadakan oleh IMASOSDEM UI mengatakan bahwa fungsi penegakkan hukum dan penindakan yang dilakukan oleh TNI-POLRI sangat urgent ditanah Papua. Berbagai aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa terhadap masyarakat sipil telah melanggar HAM dan menimbulkan ketakutan pada masyarakat.
“Fungsi penegakkan hukum dan penindakan yang dilakukan oleh TNI-POLRI sangat urgent ditanah Papua. Berbagai aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa terhadap masyarakat sipil telah melanggar HAM dan menimbulkan ketakutan pada masyarakat.”, ujar Jim Peterson.
Lebih lanjut, Jim mengatakan bahwa mendukung TNI/Polri menindak tegas dan menumpas berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris (KST) Papua dalam upaya mewujudkan rasa aman di Papua, sehingga pembangunan dan peningkatan SDM dapat berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat Papua. Selama ini aksi teror KST telah menghambat pembangunan dan kemajuan di Papua.
Seperti diketahui sebelumnya, Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait sejumlah bangunan di Bandara Aminggaru, Ilaga, yang dibakar teroris OPM, pada Kamis 3 Juni 2021.

I Nyoman kemudian berkoordinasi dengan pihak TNI untuk mengevakuasi para korban. Dengan menumpang 1 truk, gabungan dari Satgas Pamtas Mobile Yonif 715/MTL dan Satgas Apter Persiapan Koramil Mayuberi yang dipimpin Letda Ckm dr. Lonal M (Dokter Yonif R 715/MTL) berangkat dari Pos Satgas Apter Persiapan Koramil Mayuberi, Kampung Kago, menuju Kampung Nipuralome.

Setibanya di lokasi, Satgas mengevakuasi para korban ke Puskesmas Ilaga. Dari Puskesmas itu dapat dipastikan identitas korban. Salah satunya, Patianus Kogoya. Keluarga korban kemudian membawa jenazah ke Kampung Nipuralome dengan ambulan Puskesmas dan dikawal pihak Polri.

Pemerintah mempertahankan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasil level 2,3, dan 4 untuk sejumlah wilayah di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI), Iwan Ariawan menilai keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level empat sudah tepat.

“Agar kebijakan ini efektif, masyarakat harus terus disiplin menjalankan protokol kesehatan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/8/2021).

Iwan Ariawan, berharap selama masa perpanjangan pemerintah juga memperbaiki testing, tracing dan treatment

“Saya optimis kasus bisa semakin menurun apalagi 3T (testing, tracing, dan treatment) diperbaiki dan cakupan vaksinasi ditingkatkan dengan cepat,” ujarnya.

Iwan mengatakan setuju dengan keputusan pemerintah mempertahankan PPKM sesuai indikatornya.

Hal senada juga disampaikan epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono.

“Bagus. Dipertahankan, bukan diperpanjang. Dipertahankan sesuai dengan levelnya. Yang 4 ke 4, yang 3 ke 3, yang 2 ke 2. Ya memang kondisinya belum bisa diturunkan levelnya,” kata Pandu Riono.

Menurutnya, level PPKM baru bisa diturunkan jika semua indikator yang terkait seperti jumlah kasus harian, tingkat kematian, 3 T, hingga hunian rumah sakit serta isolasi sudah membaik.

“Masyarakat harus patuh, harus ikuti protokol kesehatan, harus mengubah perilakunya,” ujar Pandu Riono.

Pandu menilai PPKM perlu diperpanjang lagi jika sebagian masyarakatnya masih ada yang tidak mau menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). “Saran saya sih ini harus diketatkan,” ucapnya.

Sebab, jika dilonggarkan, kasus Covid-19 diyakininya akan meningkat lagi, dan pengetatan kembali dilakukan. Pandu pun mengajak masyarakat yang masih menolak PPKM untuk mematuhi kebijakan pemerintah itu. Dia pun melihat kasus Covid-19 sudah menurun di Jakarta. Sementara daerah lainnya, kata dia, belum secara signifikan.

“Nanti Jakarta dilonggarkan, naik lagi, karena daerah-daerah sekitarnya masih tinggi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, saat mengumumkan perpanjangan PPKM level empat, Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan tersebut berdampak positif bagi penanganan Covid-19.

Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan melanjutkan PPKM level empat di beberapa kabupaten dan kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. [**]

Pemerintah secara resmi memperpanjang jadwal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 untuk Pulau Jawa dan Bali dari 10-16 Agustus 2021. Selama masa perpanjangan PPKM kali ini, mal diizinkan untuk kembali beroperasi di empat kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Meskipun diizinkan untuk dibuka, Kementerian Perdagangan menetapkan syarat wajib vaksin dan penerapan protokol kesehatan bagi para pengunjung serta pegawai dan pedagang di pusat perbelanjaan dan mal.

“Kementerian Perdagangan telah menetapkan syarat wajib vaksin bagi para pengunjung dan pegawai serta pedagang yang terlibat dalam operasional pusat perbelanjaan dan mal. Vaksinasi syarat wajib yang harus dipenuhi dengan data yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dalam keterangan resmi Kamis (12/8/2021). Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan, pengunjung dapat menunjukkan hasil negatif tes swab antigen atau PCR.

“Pengunjung mal yang belum atau tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan atau penyintas COVID-19 wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter atas kondisi tersebut, bukti tes antigen hasil negatif (maksimal 1×24 jam) atau tes PCR hasil negatif (maksimal 2×24 jam) beserta KTP. Hasil tes antigen atau PCR juga harus dilengkapi dengan kode quick response (QR) untuk mempermudah pengecekan,” kata dia. Syarat wajib vaksin tidak dapat digantikan oleh hasil negatif tes swab antigen atau PCR. Hasil negatif antigen atau PCR hanya diperuntukkan bagi pengunjung yang belum bisa melakukan vaksin karena alasan kesehatan.

Menurutnya, semua syarat ini diwajibkan semata-mata untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Selain itu, untuk menekankan kembali agar pengunjung mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. “Aplikasi PeduliLindungi ini akan membantu proses pemantauan pergerakan pengunjung dan karyawan di pusat perbelanjaan,” imbuhnya.

Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal dilakukan Pemerintah bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Uji coba ini diterapkan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di empat kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta sebanyak 85 mal, Bandung 23 mal, Semarang 6 mal, dan Surabaya 24 mal.

“Perlu ditekankan bahwa uji coba ini juga ditujukan untuk membangun budaya baru/new normal di tengah pandemi COVID-19. Budaya baru inilah yang harus terus di edukasi ke masyarakat, karena kita belum tahu kapan selesainya pandemi,” ujarnya. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menegaskan, selain persyaratan wajib vaksin, pengunjung pusat perbelanjaan dan mal juga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dasar yang telah diterapkan sebelumnya selama masa pandemi, yaitu bersuhu badan di bawah 37 derajat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Bagi pengunjung mal yang sudah divaksin tetapi tidak lolos pemeriksaan dan tidak mematuhi protokol kesehatan dasar tetap tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam mal. Untuk meminimalisasi penularan,” jelas Alphonzus. Selain itu, lanjut Alphonzus, penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat ini juga dalam tahap adaptasi, baik bagi para pengelola pusat perbelanjaan dan mal maupun masyarakat. “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan sistem aplikasi ini sehingga penerapannya di lapangan dapat berjalan semakin lancar,” terang dia.

Alphonzus berharap, kebijakan uji coba pembukaan ini dapat menghidupkan kembali sektor usaha Mikro dan nonformal di sekitar pusat perbelanjaan dan mal. Selama masa uji coba, pusat perbelanjaan dan mal diizinkan beroperasi pukul 10.00-20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25 persen. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua di atas 70 tahun tidak diperbolehkan masuk. Tempat hiburan seperti bioskop, tempat bermain anak, dan tempat hiburan lainnya juga masih ditutup. (*)

Oleh : Lukas Talenggen )*

Agustus adalah bulan penuh kebahagiaan karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia, termasuk rakyat Papua. Mereka mendukung 100% kedaulatan NKRI dan menyambut bulan kemerdekaan dengan suka cita.

Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Sebagian mengenalnya sebagai wilayah paling timur Indonesia yang masih hijau, memiliki alam yang eksotis, dan menjadi tujuan wisata favorit. Namun sayang sebagian mengenal Bumi Cendrawasih karena ada KST (kelompok separatis dan teroris). Citra buruk ini yang harusnya kita hapus karena mereka sangat memalukan.

Padahal kenyataannya seluruh rakyat Papua sangat cinta Indonesia dan tidak mau berpisah darinya. Mereka menjunjung tinggi kedaulatan NKRI dan dengan bangga mengibarkan bendera merah putih di bulan agustus, bukannya bendera bintang kejora. Penyebabnya karena mereka tinggal di Indonesia dan bangga menjadi warga negara Indonesia.

Masyarakat tidak mau bergabung ke kelompok separatis dengan nama apapun karena menolak ide untuk berpisah dari Indonesia. Mereka sudah nyaman jadi WNI dan tidak mau jadi pemberontak. Ide tentang perpisahan sangat aneh dan mereka tidak mau memerdekakan diri, karena pemerintah saat ini sudah sangat perhatian ke masyarakat Papua. Buktinya adalah dengan program otonomi khusus yang terus diperpanjang.

Yonas Nusi, Ketua Komponan Barisan Merah Putih Papua menyatakan bahwa mereka berkomitmen melaksanakan seluruh program pemerintah dan menjaga kedaulatan RI di Papua. Organisasi ini terdiri dari para tokoh masyarakat di Bumi Cendrawasih, seperti Yanto Eluay, Jan Arebo, dan Max Ohee.

Tokoh masyarakat berkomitmen untuk menjaga kedaulatan RI karena mereka setia pada negara, dan cinta tanah air adalah bukti bahwa mereka setia pada NKRI. Apalagi di bulan agustus yang merupakan bulan kemerdekaan. Mereka makin menunjukkan kecintaannya pada RI dan memberi contoh yang baik pada masyarakat sipil.

Para tokoh masyarakat berusaha keras menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara mempertahankan kebersamaan dan saling menghormati. Sebagai tokoh masyarakat dan panutan umum, mereka memberi contoh bahwa menjadi WNI yang berintegritas adalah dengan menghargai perbedaan dan tidak saling bertikai.

Jika para tokoh masyarakat berusaha keras menjaga kedaulatan Indonesia maka akan diikuti oleh warga sipil, dan mereka akan bersatu demi Indonesia. Rakyat sipil akan saling berpadu, tak peduli mereka warga asli atau pendatang, dan tidak mendiskreditkan orang dari luar Papua. Mereka sadar bahwa saling bersaudara setanah air dan berusaha menjunjung persatuan.

Warga sipil juga tidak mau lagi terlibat perang antar suku karena paham bahwa hal ini sangat merugikan, dari segi waktu dan biaya. Selain itu, pertikaian hanya akan menghasilkan tumpahnya darah dan balas dendam turun-temurun. Kedaulatan dan persatuan akan tercemar. Memang sudah puluhan tahun tidak ada perang antar suku dan jangan sampai terjadi lagi karena efek ke belakangnya akan sangat banyak.

Masyarakat paham bahwa mendukung kedaulatan RI bisa dilakukan dengan cara yang mudah, misalnya mengibarkan bendera merah putih, ikut upacara tujuhbelasan (versi virtual karena masih pandemi), dan menjaga persatuan antar warga. Selain itu, mereka juga berusaha agar tidak ada pertikaian di tengah masyarakat. Ketika ada perdamaian maka kita tidak mudah untuk terpecah-belah.

Seluruh masyarakat Papua mendukung kedaulatan NKRI dan mereka sangat bangga jadi WNI, serta tidak mau jika diajak ikut masuk ke kelompok separatis. Warga di Bumi Cendrawasih terus berusaha menjaga perdamaian dan menolak perang antar suku, karena sadar bahwa hal itu hanya akan merugikan mereka sendiri, baik secara moril maupun meteriil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jayapura

Oleh : Abdul Hakim )*

HMI Versi Abdul Muis berencana menggelar demonstrasi pada 13, dan 16 Agustus 2021. Unjuk rasa ini tentu ditentang keras oleh masyarakat karena masih masa pandemi, sehingga khawatir menularkan corona.

Apa saja reaksi masyarakat saat pandemi corona? Ada yang ikhlas karena merasa ini cobaan dari Yang Maha Esa dan memilih untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Namun ada pula yang penuh emosi karena pandemi membuat mereka susah bergerak dan pendapatannya agak menurun. Mereka yang merasakan ini akhirnya jadi ingin berdemo dan ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah.

Salah satu pihak yang nekat berdemo adalah HMI pimpinan Muis. Organisasi ini berunjuk rasa di seputar Istana Merdeka dan akan melakukan long march, mulai dari kantor HMI sampai ke Istana Merdeka. Bahkan mereka juga berkoar-koar bahwa demo akan dihadiri oleh lebih banyak orang, dan diselenggarakan juga di daerah lain di Indonesia.

HMI Muis nekat berdemo karena mereka ingin menyampaikan beberapa aspirasi: pertama, agustus adalah buan kemerdekaan tetapi pemerintah yang sekarang belum mengakomodir kebutuhan rakyat, kedua, penanganan corona belum 100%, dan ketiga, persyaratan sertifikat vaksinasi adalah sebuah diskriminasi.

Demonstrasi di masa pandemi tentu ditentang keras oleh masyarakat dan ahli epidemi, karena bisa menyebabkan kluster corona baru. Meski pihak HMI berjanji akan menerapkan protokol kesehatan, tetapi akan sangat sulit. Penyebabnya karena demo dilakukan oleh ribuan orang sehingga menyebabkan kerumunan dan susah menjaga jarak. Padahal jika berkontak dengan OTG akan fatal karena terjadi penularan corona.

Apalagi corona varian delta bisa menyebar hanya dengan berpapasan dengan OTG, sehingga jika demo benar-benar terjadi, takut ada penularan massal. Ditambah lagi, mereka pasti akan melepas masker karena unjuk rasa diadakan di siang bolong, sehingga akan panas dan pengap. Jika ada keadaan seperti itu, ditakutkan ada banyak calon pasien corona.

Oleh karena itu di tiap demo yang diadakan oleh mahasiswa atau ormas, selalu ada mobil milik tim satgas covid yang siaga untuk melakukan tes rapid secara acak. Sehingga akan banyak yang kena giliran tes dan mengetahui apakah dia positif covid. Namun sebenarnya pendemo harus berkaca dari unjuk rasa yang lalu, karena hasil tes menunjukkan banyak yang kena corona.

Jika demo sebelumnya banyak yang akhirnya sakit keras, mengapa masih nekat untuk melakukannya? Ini sama saja dengan menyakiti diri sendiri karena mendekati sumber penyakit dengan sengaja. Apa mereka tidak sayang nyawa? Mengingat corona varian delta dua kali lebih ganas dan menular dengan cepat, apalagi jika yang terinfeksi virus ini belum mendapatkan vaksinasi.

Alangkah menyedihkan ketika yang berdemo karena memprotes penanganan corona tetapi melanggar protokol kesehatan. Merekalah yang sebenarnya bersalah karena tidak menaati peraturan, dan jangan selalu menyelahkan pemerintah, karena pemerintah sebenarnya sudah mencegah penyebaran virus covid-19 dengan protokol kesehatan. Namun malah dilanggar sendiri oleh sebagian orang.

Selain itu, persyaratan kartu vaksin juga adalah hal yang wajar dan bukanlah diskriminasi. Jika bepergian ke luar negeri saja harus menunjukkan kartu ini, apalagi hanya di dalam negri. Sudah makin banyak yang mendapatkan vaksinasi dan pemerintah memang mentargetkan untuk 1 juta injeksi per hari di seluruh Indonesia.

Sudahlah, tidak usah ada demo-demoan lagi. Masyarakat sangat jenuh karena organisasi yang nekat berdemo padahal masih pandemi. Jangan marah ketika unjuk rasa dibubarkan karena memang tidak ad izin dari pihak kepolisian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah kembali menambah durasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021 karena terindikasi mampu menekan lonjakan kasus Covid-19. Masyarakat pun diharapkan dapat bersabar terhadap kebijakan tersebut demi mempercepat penanganan pandemi sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah terus berakrobat mencari solusi agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan akibat Corona. Salah satu program yang dijalankan dengan disiplin adalah PPKM level 4, dan terus diperpanjang tiap minggu, karena harus melakukan evaluasi berapa jumlah pasien Covid-19 terlebih dahulu.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa PPKM terbukti efektif dalam menekan angka penyebaran Corona, khususnya di wilayah setempat. Beliau juga berterima kasih kepada masyarakat di Jawa Timur dan semua pihak yang berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, serta kerja keras melakukan vaksinasi saat PPKM berlevel diberlakukan.

Keampuhan PPKM level 4 bisa terlihat dari angka pasien per harinya. Menurut data dari Tim Satgas Covid, di Jawa Timur jumah pasien Covid tanggal 1 Agustus 2021 ada 3.671 orang, sementara tanggal 9 Agustus 2021 tinggal 1.965 orang per harinya. Sementara untuk level nasional, tanggal 1 Agustus 2021 ada 30.000-an pasien per hari dan tanggal 9 Agustus 2021 tinggal 20.000-an per harinya.

Penurunan jumlah pasien Covid juga diiringi oleh turunnya BOR (keterisian bed di Rumah Sakit). Jika pada awal Juli 2021 (sebelum PPKM diberlakukan), BOR-nya mencapai 95%, maka setelah PPKM diperpanjang, tinggal 69%. Berarti ini hal yang bagus karena PPKM benar-benar mencegah penularan Corona sehingga pasien baru terus menurun jumlahnya.

Turunnya pasien Corona tentu adalah berita baik karena kita bisa bebas dari belenggu pandemi secepatnya. Sudah lebih dari setahun masyarakat terkungkung banyak sekali aturan saat pandemi dan akhirnya kena penyakit mental seperti stress dan cabin fever. Semua ini wajib ditahan dan nanti ketika pandemi berakhir kita bisa bahagia seperti dulu lagi, dan syaratnya harus sabar dan menaati berbagai aturan saat PPKM level 4.

Masyarakat mulai terbiasa dengan perpanjangan PPKM karena mereka juga sadar bahwa program ini baik untuk mengendalikan Corona. Apalagi pada perpanjangan ini aturannya mulai dilonggarkan, dan Mall boleh dibuka kembali. Sehingga masyarakat bisa belanja secara langsung di sana dan pengusaha Mall lega karena bisnisnya tidak jadi ditutup begitu saja.

Namun warga yang ingin belanja ke Mall harus berusia 12-70 tahun, karena mereka harus sudah mendapatkan vaksin. Jadi saat ke sana wajib menunjukkan kartu vaksin atau menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, karena di sana ada file kartu vaksin versi elektronik. Syarat ini akan mengamankan dari klaster Corona baru sekaligus menjaga perekonomian tetap berjalan.

Memang saat PPKM level 4 diberlakukan dan diperpanjang ada dilema, karena pemerintah ingin menjaga kesehatan rakyat tetapi aktivitas ekonomi agak dibatasi. Namun semua ini diatasi dengan kelonggaran, di mana warung dan pedagang kaki lima boleh buka lagi walau jamnya terbatas. Selain itu ada batasan durasi makan di dalam warung, dan ini jangan dikeluhkan karena sebenarnya dilakukan untuk mencegah klaster baru.

Kesehatan itu utama tetapi ekonomi juga penting, tetapi yang perlu diutamakan tentu kesehatan. Ketika mobilitas saat PPKM level 4 dibatasi dan ada sederet aturan lain, agak berimbas pada kondisi finansial rakyat, terutama mereka yang bekerja di jalanan. Namun wajib disadari bahwa jika semua sehat berkat PPKM, maka akan berdampak positif pada ekonomi, sehingga harus sabar karena hanya untuk sementara.

Perpanjangan PPKM sangat efektif untuk menekan kasus Corona di Indonesia sehingga tidak usah dikeluhkan. Nanti ketika jumah pasien Covid terus menurun, maka PPKM bisa dilonggarkan atau diberhentikan. Sabar saja dan tetap berdisiplin dalam menaati protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Zulkarnain )*

Pemerintah Indonesia mengamankan 21,2 juta dosis vaksin Sinovac sebagai tambahan stok vaksin. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir atas isu kelangkaan vaksin.
Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan mengatakan, vaksin diterima dalam bentuk jadi dan setengah jadi. Kedatangan kali ini sekaligus menjadi jumlah besar. Vaksin akan digunakan pada Agustus 2021.

Selanjutnya vaksin yang sudah dalam bentuk jadi akan diperiksa secara fisik dan dilakukan kontrol kualitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Sedangkan vaksin yang masih setengah jadi akan diolah oleh Bio Farma selama dua minggu sebelum diperiksa Badan POM.

Nadia mengungkapkan, kurang lebih tersedia 5 sampai 7,5 juta dosis vaksin dari Bio Farma setiap minggunya, sehingga nanti akan ada 21,5 juta vaksin yang siap digunakan pada bulan Agustus. Dia menyebut, saat ini pemerintah baru menerima sekitar 30 persen dari kebutuhan total 460 juta dosis vaksin. Nadia meminta agar pemerintah daerah dapat mengatur prioritas.

Saat ini distribusi vaksin 50 persen fokus ke Jawa-Bali, dan dari wilayah itu distribusi fokus ke 57 kabupaten kota aglomerasi. Pembagian vaksin bisa tidak sama, karena harus difokuskan ke kabupaten kota yang jumlah kasus dan laju penularannya sangat tinggi.

Dalam upaya menurunkan laju penularan, pemerintah berkolaborasi dengan TNI-Polri untuk mendorong akselerasi vaksinasi dosis pertama di Kabupaten dan kota, khususnya pada Pulau Jawa dan Bali. Pihak swasta juga digandeng untuk membuka sentra vaksinasi, seperti Traveloka yag menyediakan vaksinasi di bandara.

Menurut Head of Corporate Traveloka Reza Amirul, dalam waktu dua pekan sentra vaksinasi di Terminal 2 dan terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah melayani 14 ribu orang. Selain membuka sentra vaksinasi di bandara, Traveloka juga menjadi kerja sama dengan MNC peduli bersama Kemenparekraf yang masih berjalan sampai saat ini. Reza mengatakan, masyarakat bisa mendaftar secara gratis.

Selain itu Indonesia juga mengamankan ketersediaan stok vaksin untuk masyarakat. Sebanyak 3,5 juta vaksin dosis vaksin siap pakai Moderna tiba di Tanah Air pada hari Minggu, 1 Agustus 2021. Vaksin Moderna ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR-8014.

Selain moderna, Indonesia juga akan kembali menerima 620 ribu dosis vaksin AstraZeneca pada 2 Agustus 2021. Kedatangan kedua jenis vaksin tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengamankan ketersediaan vaksin untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan dirinya mengucapkan terima kasih, atas kehadiran vaksin tahap ke-32 dan 33, hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya keras menghadirkan vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia.

Secara tidak langsung, pemerintah Indonesia telah mengamankan sekitar 440 juta dosis vaksin yang datang secara bertahap. Ketersediaan stok vaksin mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target vaksinasi sebanyak dua juta dosis per hari untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunal.

Muhadjir menuturkan, kerja sama berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mempercepat program vaksinasi, baik melalui pihak swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya, pemerintah juga selalu menjamin bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, berkhasiat dan halal. Disamping itu, program vaksinasi juga perlu didukung oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah penting guna mempercepat pemulihan kesehatan, membangkitkan produktifitas dan mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Saat ini tantangan dari proses vaksinasi adalah hoaks yang menyebar secara masif. Oleh karena itu masyarakat perlu melakukan checking informasi dari sumber informasi dan jangan terburu-buru membagikan berita hanya karena judulnya yang menghebohkan.

Masyarakat juga tak perlu menarik diri dari vaksin, apalagi vaksin telah disetujui oleh BPOM dan MUI, sehingga vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat sudah dipastikan aman, bermutu dan berkhasiat untuk menjaga seseorang dari infeksi virus corona.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)