Kegiatan Penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di Medan, Sumatera Utara, pada hari Kamis (12/8/2021). Vaksinasi door to door atau rumah ke rumah yang dilaksanakan BIN ini dipusatkan di Kecamatan Medan Helvetia. Lokasinya masih sama dengan penyuntikan dosis pertama pada bulan lalu. Hanya saja, metodenya sedikit diubah.

Sebelumnya, petugas atau vaksinator mendatangi satu per satu rumah warga, lalu langsung melakukan penyuntikan. Namun, kali ini BIN menyiapkan sebuah mobil yang dilengkapi dengan fasilitas vaksinasi.

Kepala BIN Daerah (Kabinda ) Sumatra Utara, Asep Puja Laksana, mengatakan bahwa mobil vaksinasi ditempatkan pada pemukiman warga. Kemudian, petugas mengetuk satu per satu rumah warga dan mengajak menuju mobil itu untuk mendapat suntikan vaksin Covid-19

“Mobil ini kita tempatkan di permukiman warga,” Ujar Asep
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pemakaian mobil bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan tenaga kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi. Jadi nakes tetap di mobil, kita nanti mengetuk pintu rumah untuk mengajak warga masuk ke mobil
“Jadi kita pakai mobil untuk mempercepat dan memudahkan tenaga kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi. Jadi nakes tetap di mobil, kita nanti mengetuk pintu rumah untuk mengajak warga masuk ke mobil,” tambah Asep.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. David Chaniago, mengatakan bahwa secara kuantitatif penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan penerapan PPKM menunjukkan tren membaik. Tren penanganan pandemi Covid-19 membaik setidaknya dapat dilihat dari sejumlah indikator yaitu penurunan kasus aktif Covid-19, penurunan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di Rumah Sakit rujukan Covid-19, dan rendahnya rata-rata tingkat kematian kasus Covid-19. Mengimbau masyarakat agar menjaga momentum tren penurunan kasus corona tersebut dengan vaksinasi dan disiplin Prokes.

“Tren penanganan pandemi Covid-19 membaik setidaknya dapat dilihat dari sejumlah indikator yaitu penurunan kasus aktif Covid-19, penurunan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di Rumah Sakit rujukan Covid-19, dan rendahnya rata-rata tingkat kematian kasus Covid-19. Mengimbau masyarakat agar menjaga momentum tren penurunan kasus corona tersebut dengan vaksinasi dan disiplin Prokes”, ujar David Chaniago.

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengatakan unjuk rasa di beberapa daerah berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

“Mengenai berkerumun untuk urusan apa pun, apakah berisiko tertular Covid-19. Iya. Berisiko tertular dan berisiko menularkan,” kata Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban melalui keterangan tertulis diterima, di Jakarta.

Dia mengatakan demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi Covid-19, dan hal itu berbahaya.

Zubairi mengatakan cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain. Jadi, apa pun alasannya berkerumun bisa menularkan Covid-19.

Untuk mengedukasi masyarakat tentang Covid-19, maka tidak cukup satu kali saja. Perlu sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat betul-betul paham penyakit yang menyerang saluran pernapasan tersebut.

Masyarakat yang sudah memahami bahaya Covid-19 wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum percaya adanya virus. Tenaga medis, media massa, tokoh agama, ketua RT/RW, lurah, kepala desa, camat dan kepala daerah harus lebih aktif mengampanyekan bahaya dan upaya pencegahannya, ujarnya pula.

“Wajib memberi tahu masyarakat, wajib berkomunikasi baik dengan tetangga, agar mereka paham mengenai penyakit Covid-19,” pungkasnya.

Pakar Epidemiolog, Dicky Budiman, mengatakan bahwa PPKM mampu mencegah skenario terburuk yakni apakah sudah melewati puncak pandemi atau belum.
Kebijakan PPKM saat ini merupakan perpanjangan yang dilakukan keempat kalinya, yakni berlaku sejak 3 Agustus 2021. Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan 3-9 Agustus.

Melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021) malam, pemerintah memutuskan kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 16 Agustus 2021.
“Atas arahan Presiden, PPKM Level 4, 3, 2 akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021,” ujar Luhut

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, mengatakan bahwa kebijakan publik PPKM telha menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertambahan kasus Covid-19 menurun 59,6% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Laju kematian juga menunjukkan penurunan meskipun fluktuatif di masing-masing provinsi.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa PPKM karena terbukti mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas yang berlebihan selama pandemi Covid-19, sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“PPKM karena terbukti mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Masyarakat seyogyanya tidak melakukan mobilitas yang berlebihan selama pandemi Covid-19, sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat” ujar Andre.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, memastikan pemerintah bakal kembali memakai data kematian Corona (COVID-19) setelah dirapikan terlebih dulu. Jodi menyebut data indikator kematian dalam asesmen level PPKM hanya tidak dipakai sementara waktu.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi, Rabu (11/8/2021).

Jodi mengatakan kesalahan data indikator kematian ini terjadi karena adanya keterlambatan laporan lantaran data yang menumpuk dan dicicil. Kondisi ini, kata dia, bisa menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,”.

Tak hanya itu, dia menyebut selama lebih dari 21 hari kemarin banyak kasus aktif yang juga tidak ter-update. Sehingga pemerintah, menurutnya, akhirnya mengambil langkah untuk menghilangkan dahulu angka kematian agar diperbaiki lebih dulu.

“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memastikan tak ada daerah yang bermaksud untuk menyembunyikan data kasus kematian akibat Covid-19. Menurutnya, perbedaan data kasus yang terjadi saat ini disebabkan karena input data dari daerah yang tak aktual atau real time.

“Tolong dipahami bahwa tak ada daerah yang bermaksud menyembunyikan data. Pemerintah berupaya keras untuk menginput data secara aktual, namun masalah ini tak bisa diselesaikan dalam semalam,” jelas Wiku saat memberikan keterangan pers kepada media internasional, Kamis (12/8/2021).

Wiku menjelaskan, penghilangan data kematian pada indikator asesmen PPKM di Jawa dan Bali hanya keputusan sementara untuk mendapatkan data yang valid. Sehingga, pemerintah dapat memutuskan kebijakan secara tepat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun tengah fokus meningkatkan interoperabilitas data nasional. Namun, sinkronisasi dan harmonisasi data secara aktual di beberapa daerah menjadi tantangannya. Apalagi, lanjutnya, tiap daerah memiliki sistem yang berbeda. Kondisi inipun dinilai akan menyebabkan keterlambatan dalam menginput data.

“Tantangan ini pun akan menyebabkan keterlambatan (data),”.

Karena itu, pemerintah melakukan perbaikan data untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya sinkronisasi data ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Wiku pun menegaskan, pemerintah belum mengetahui kapan proses sinkronisasi dan perbaikan data kematian ini akan selesai.

“Kami belum tahu. Tapi melihat situasi dari lonjakan kasus dan banyak keterlambatan pelaporan data kematian dari beberapa daerah, maka kami perlu memperbaiki masalah ini dengan berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data dan sistem yang tidak sinkron,” jelas Wiku.

Meskipun begitu, Wiku memastikan pemerintah akan segera menggunakan indikator data kematian dalam asesmen kebijakan PPKM setelah sinkronisasi data selesai dilakukan.

“Semoga segera ketika sistemnya sudah diperbaiki, maka kami akan menggunakannya sebagai indikator. Tapi kami tetap melaporkan data kematian ke publik tiap hari,” kata Wiku. (**)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/7) malam, sekitar pukul 21.00 WIB melakukan blusukan mendadak di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Jokowi membagikan sejumlah paket sembako dan paket obat-obatan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Malam hari ini saya berada di kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang akan diberikan menyeluruh yang sudah kita siapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog,” kata Presiden Jokowi di lokasi.

Presiden menambahkan, per hari ini memang pemerintah mulai menyalurkan 300 ribu paket obat-obatan untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Paket obat ini terdiri dari tiga paket, yang isinya disesuaikan dengan tingkat gejala yang dialami warga.

“Kemudian nanti minggu depan akan diteruskan untuk paket kedua 300 ribu yang berikutnya. kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan dan vitamin suplemen masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran Covid-19 ini,” kata Jokowi.

Sebagian warga Sunter Agung mengaku kaget dengan kehadiran Presiden Jokowi di lingkungan rumah mereka. Sugiharto dan Karsini, yang menerima paket sembako dari presiden, menyampaikan harapannya agar pandemi Covid-19 segera usai. Ia ingin aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala.

Sebelum blusukan di Kampung Sunter Agung, pada Kamis (15/7) pagi, Presiden Jokowi secara simbolis meluncurkan pemberian paket obat isolasi mandiri untuk pasien Covid-19 secara gratis untuk masyarakat. Pembagian paket obat isolasi mandiri ini dilakukan agar masyarakat yang terinfeksi dapat segera sembuh dan untuk mengurangi laju penularan Covid-19.

“Pemerintah mulai hari ini akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri,” ujar Jokowi saat peluncuran pemberian paket obat isoman gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/7).

Pemerintah akan membagikan 300 ribu paket obat untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Program ini juga akan berlanjut untuk pasien isoman di luar Pulau Jawa yang juga sebanyak 300 ribu paket. “Ada 3 jenis paket obat yang kita bagikan masing-masing untuk 7 hari seperti yang sudah di depan,” ujarnya.

Disisi lain, Pakar komunikasi dari Unair, Suko Widodo, juga menyoroti blusukan Jokowi yang membagikan langsung sembako dan obat ke warga di Kampung Sunter Agung,. Menurutnya, langkah yang dilakukan itu memang baik-baik saja untuk mendengar langsung suara warga.

“Tetapi, saat ini yang dibutuhkan warga dari Pak Jokowi adalah keputusan yang bisa memberi jaminan ketenangan,’’ ujar dia. Akan lebih tepat Jika Jokowi bisa menyampaikan pesan-pesan kebijakan yang nyata dan memenuhi harapan warga. Alih-alih, membagikan paket obat dan sembako kepada sebagian kecil warga. “Meninjau RS, depo gas, logistik pangan, (itu) lebih pas,’’ ungkap dia. (*)

Oleh : Deka Prawira )*

Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terkait isu kelangkaan vaksin. Pemerintah memastikan bahwapasokan vaksin akan terus datang dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Program vaksinai nasional adalah cara untuk menyelamatkan banyak nyawa saat pandemi, karena jika sudah diinjeksi, tubuh akan memiliki imunitas yang bagus dan melawan virus Covid-19. Apalagi vaksinasi gratis 100% sehingga menarik banyak orang dan mereka rela mengantri lama untuk mendapatkan giliran disuntik. Mereka juga tak mempermasalahkan akan diberi vaksin Sinovac atau AstraZaneca karena sama bagusnya.

Akan tetapi belakangan muncul selentingan bahwa persediaan vaksin di Indonesia sudah nyaris habis dan ada daerah yang kekurangan vaksin. Masyarakat tentu langsung panik karena ada yang belum mendapatkan injeksi, baik pertama atau kedua. Akhirnya yang terjadi adalah pemerintah lagi yang disalahkan oleh banyak orang.

Seharusnya kita tidak boleh panik karena itu hanya hoaks. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa tidak ada daerah yang kekurangan vaksin, melainkan vaksin datang secara bertahap sampai bulan desember. Dalam artian, tidak benar jika di beberapa daerah kekurangan stok vaksin, dan masyarakat diharap untuk bersabar.

Siti melanjutkan, per tanggal 30 Juli 2021 pemerintah memiliki persediaan 144 juta vaksin. Sehingga pemerintah memperjuangkan agar stok vaksin datang lagi sampai bulan desember 2021. Apalagi yang akan dipesan juga ada vaksin Moderna, yang harus disimpan dalam suhu minus 20 derajat celcius, sehingga ruang dan kulkas penyimpanan harus disiapkan secara khusus.

Jumlah 144 juta vaksin tentu belum sepenuhnya meng-cover karena total penduduk Indonesia ada 220 juta jiwa, dan masing-masing butuh 2 kali suntikan. Namun kita wajib optimis karena pemerintah pasti memperjuangkan untuk menambah stok. Di antaranya dengan tidak hanya mengandalkan vaksin dari 1 pabrikan (Sinovac) tetapi ada juga Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan AstraZaneca.

Masyarakat diminta bersabar untuk menanti datangnya vaksin karena jika ada persediaan di Jakarta, akan dikirim secara bertahap ke seluruh kota/kabupaten di Jawa dan pulau lain. Apalagi jika jaraknya cukup jauh, seperti NTT atau Papua. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengantaran vaksin, sehingga masyarakat di sana diharap untuk terus bersabar menunggu.

Lagipula jarak antar injeksi bisa 1 bulan, sehingga jika udah disuntik vaksin pada periode pertama dan seminggu berikutnya belum mendapat panggilan lagi dari Puskesmas untuk injeksi kedua, jangan galau duluan. Sabarlah dan tunggu SMS/WA, pasti akan ada giliran untuk Anda dan mendapatkan injeksi lagi agar kekebalan tubuh meningkat.

Jangan malah malah marah-marah dan menyalahkan pemerintah, bahkan menuduh ada konspirasi di balik vaksinasi. Persediaan vaksin akan terus ditambah, tidak dibatasi karena kepentingan tertentu. Vaksin masih akan tetap digratiskan dan isu bahwa vaksin terbatas karena harus membayar itu tidak benar.

Kita wajib menunggu giliran vaksinasi sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan dan membawa hand sanitizer di dalam tas, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menaati poin lain dalam protokol. Vaksinasi sudah dijamin oleh pemerintah, jadi tak usah risau.

Vaksin corona akan datang secara bertahap sampai bulan desember 2021. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu giliran untuk disuntik. Jangan mudah termakan hoaks yang mengatakan bahwa program vaksinasi nasional begini dan begitu, karena itu hanya isu yang dilempar oleh provokator. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini 

Oleh:  Ismail )*

Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perpanjangan tersebut juga disertai oleh sejumlah relaksasi namun dengan tetap mendapat pengawasan ketat. 

Meski beberapa daerah telah menunjukkan penurunan kasus Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tetap diperpanjang untuk wilayah Jawa Bali. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa – Bali pemerintah akan menetapkan PPKM level 4,3 dan 2 yang berlaku selama dua pekan, yakni pada 10-23 Agustus 2021.

Perpanjangan kebijakan PPKM ini tentu saja bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut diambil bertujuan untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Mengingat, kondisi geografis di luar Jawa-Bali yang murni kepulauan dan berwilayah  luas. Perpanjangan PPKM di luar jawa-Bali tidak lepas dari peningkatan aktif covid-19, tingkat kematian, jumlah testing dan populasi penduduk.

            Dalam keterangan resminya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menuturkan, keputusan berlanjutnya PPKM ini berdasarkan evaluasi hasil penerapan PPKM sebelumnya, serta situasi di lapangan. Presiden juga menyerukan respons cepat terhadap lonjakan kasus covid-19 di luar Jawa-Bali, yang menuntut kewaspadaan.

            Johnny menyebutkan kontribusi kasus aktif Covid-19 di luar Jawa-Bali sekitar 46.5% dari total kasus aktif nasional. Sementara itu, wilayah Jawa-Bali berkontribuso 53,5% dari total kasus aktif. Terdapat 45 kabupaten/kota di 18 provinsi dengan risiko tertinggi covid-19 yang menerapkan PPKM level 4. Kemudian, PPKM level 3 berlaku di 302 Kabupaten/kota dan PPKM level 2 berlaku di 39 Kabupaten/kota.

            Johny mengatakan, pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi di Indonesia. Penanganan wilayah luar Jawa-Bali tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Mengingat, keluasan wilayah dan kelengkapan infrastruktur yang berbeda dengan Jawa-Bali.  Kemudian, PPKM level 3 berlaku di 302 Kabupaten/kota dan PPKM level 2 berlaku di 39 kabupaten/kota. 

            Pemerintah terus mengerahkan upayanya dalam mengendalikan pandemi di Indonesia. Penanganan Wilayah luar Jawa-Bali tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Mengingat, keluasan wilayah dan kelengkapan infrastruktur yang berbeda dengan Jawa-Bali.

            Johny menambahkan, sinergi dari berbagai pihak haruslah diperkuat. Termasuk peran masyarakat dalam kaitannya dengan disiplin protokol kesehatan. Begitu juga perluasan cakupan vaksinasi, serta peningkatan 3T yang menjadi pilar utama pengendalian pandemi Covid-19.

            Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menghapus 100 titik penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. Sebagai penggantinya akan ada pengawasan secara ketat di 20 ruas jalan di Jakarta selama perpanjangan PPKM level 4.

            Pengawasan 20 ruas jalan yang akan menggantikan penyekatan ini dilakukan dengan sistem patroli agar tetap bisa mengendalikan mobilitas warga. Tercatat ada 20 kawasan yang dikendalikan selama 24 jam dengan patroli.

            Dirinya menuturkan, jika ada kerumunan, atau pelanggaran protokol kesehatan, maka pihaknya akan woro-woro. Tidak cuma akan memberikan peringatan secara lisan, pihaknya juga akan memberikan sanksi administrasi jika pelanggaran prokes terbilang cukup parah. Selain itu, Sambodo menegaskan, pihaknya juga akan turut mengawasi ruas jalan lainnya agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

            Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa implementasi PPKM efektif untuk mengendalikan Covid-19 di Ibu Kota. Ia mengatakan, meski kasus aktif semakin menurun namun pandemi Covid-19 masih belum selesai karena masih ada 3 ribu kasus baru per hari. Saat ini positifity rate di Jakarta di level 15% dan keterisian tempat tidur 70%.

            Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat, tingkat keterisian RS di Jakarta untuk perawatan Covid-19 kini sudah menurun hingga 65%. Tingkat keterisian RS yang paling tinggi yakni Jakarta Pusat 81%, Jakarta Barat 77%, Jakarta Selatan 76%, Jakarta Timur 66%, Jakarta Utara 54% dan Kepulauan Seribu 33%.

            Kebijakan ini tentu saja perlu dipatuhi, karena bagaimanapun kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah merupakan solusi terbaik dalam kondisi pandemi. Perpanjangan PPKM juga menjadi salah satu kebijakan untuk meredam penyebaran virus varian delta yang sempat membuat fasilitas kesehatan kolaps akibat banyaknya pasien.

            Perpanjangan PPKM juga harus didukung dengan kepatuhan masyarakat terhadap prokes dan program vaksinasi, karena 2 unsur itulah yang akan mempercepat herd immunity.

            Kita tentu berharap agar perpanjangan PPKM akan senantiasa berdampak baik dalam percepatan penanggulangan pandemi, sehingga perekonomian rakyat bisa kembali berputar dan aktifitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Raditya )

Tingkar keterisian rumah sakit bagi pasien Covid-19 di beberapa daerah dilaporkan terus melandai.  Tren positif ini diharapkan dapat terus terjaga dan masyarakat juga diimbau untuk selalu taat Prokes.

Kita ingin bisa bebas dari masa pandemi secepatnya dan berusaha keras agar tidak kena Corona. Selain menaati berbagai aturan dalam fase PPKM level 4, kita juga wajib menerapkan protokol kesehatan 10M. Hasilnya sangat positif karena angka pasien Corona menurun, dan semoga makin ditekan dengan perpanjangan PPKM level 4.

Hasil dari PPKM level 4 mulai tampak, saat di Cianjur BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit) menurun. Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan bahwa di RSUD Cianjur, BOR-nya cuma 65%, bahkan di RS lain ada yang Cuma 40%. Sementara itu di ruang isolasi terpusat, tingkat keterisian ranjangnya juga menurun, seiring dengan jumlah pasien Corona yang menurun.

Herman menambahkan, semoga angka ini terus menurun sehingga Cianjur benar-benar bebas Corona. Sehingga wilayah ini bisa kembali jadi zona hijau. Sementara itu, angka kesembuhan pasien juga tinggi, mencapai 80 orang per harinya. Dalam artian, di sana benar-benar positif karena yang sakit makin sedikit sementara yang sehat makin banyak.

Ketika angka keterisian ranjang di Rumah Sakit terus menurun maka ini adalah hal yang sangat bagus karena berarti makin sedikit yang terinfeksi oleh virus Covid-19. Berarti program pemerintah benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka menaati PPKM level 4 dan tidak bermobilitas di luar rumah, kecuali untuk urusan yang benar-benar penting.

Selain itu, masyarakat juga tertib dan mewajibkan anak-anak untuk school from home dan tidak ada sekolah yang memaksa murid-muridnya untuk kelas tatap muka. Jika ada yang memaksakan untuk masuk maka sebuah pelanggaran dan bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah. Penyebabnya karena takut ada kluster sekolah.

Apalagi saat ini yang beredar di udara adalah Corona varian delta yang bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG. Sedangkan murid yang rata-rata berusia di bawah 12 tahun belum mendapatkan vaksin karena belum ada jenisnya. Sehingga lebih baik mereka sekolah di rumah saja untuk menjauhkan diri dari resiko sakit Corona.

Ketika angka keterisian ranjang di RS menurun, jangan larut dalam euforia, karena tempat itu belum benar-benar kosong. Masih ada pasiennya di sana dan kita harus tetap waspada dalam menghadapi nakalnya virus Covid-19. Jangan sampai Anda jadi pasien berikutnya hanya karena malas menerapkan protokol kesehatan.

Jangan lupa untuk pakai masker dan di situasi sekarang wajib mengenakan dua lapis masker, yakni masker disposable di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Tujuannya agar memaksimalkan filtrasi hingga 85-90%, sehingga menolak droplet yang bertebaran di udara. Ingatlah bahwa saat ini OTG makin banyak dan kita tidak tahu siapa yang kena Corona tetapi tidak menyadarinya.

Selain itu, hindari juga pertemuan dengan orang lain, walau saudara kandung sekalipun. Jika terpaksa, mengobrollah dengan jarak minimal 1 meter dan tetap pakai masker walau sedang menerima tamu. Jangan lengah sedikitpun karena Corona varian delta lebih ganas saat menyerang kekebalan tubuh manusia.

Ketika tingkat keterisian ranjang di RS terus menurun maka ini adalah berita gembira karena menunjukkan bahwa makin sedikit orang yang terinfeksi oleh virus Covid-19. Ini adalah buah dari program-program pemerintah seperti PPKM level 4 dan protokol kesehatan 10M. Namun kita tidak boleh lengah sedikitpun walau jumlah pasien menurun, karena masih wajib untuk menerapkan protokol di mana saja.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok