Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76, Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS bersama warga Distrik Walesi-Kab. Jayawijaya memasang bendera Merah Putih disepanjang jalan utama.
Menyikapi kegiatan tersebut, Dansatgas Pamrahwan, Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi, S.I.P. mengatakan bahwa kegiatan pemasangan bendera Merah Putih dan umbul-umbul adalah wujud antusias Satgas TNI bersama warga masyarakat Distrik Walesi dalam menyambut peringatan HUT Kemerdekaan.

Sementara itu, Pemuda Kampung Walesi, Said Asso, menyatakan rasa bangganya bisa bersama-sama dengan Satgas TNI untuk mempersiapkan perayaan HUT RI ke-76.

“Saya mewakili masyarakat, khususnya pemuda Walesi mengucapkan terima kasih kepada anggota Pos Walesi Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS yang sudah peduli dengan lingkungan kami, semoga kegiatan semacam ini benar-benar dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dibenak pemuda kami,” ujar Said.

Ditempat terpisah, peneliti keamanan dan Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, menghimbau agar masyarakat mendukung TNI/Polri menindak tegas provokasi kelompok separatis teroris (KST) Papua guna menjamin keamanan dan kondusifitas Papua bagian dari NKRI menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-76.

Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar masyarakat Papua mewaspadai provokasi kelompok separatis teroris (KST) Papua menjelang peringatan hari kemerdekaan RI ke-76 guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Masyarakat Papua sebaiknya mewaspadai provokasi kelompok separatis teroris (KST) Papua menjelang peringatan hari kemerdekaan RI ke-76 guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban”, ujar Jim Peterson.

Pemerintah menggulirkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk memastikan rakyat bisa tetap memiliki pendapatan dan daya beli, sekaligus sebagai stimulus perekonomian semasa pandemi. Pekerja yang berhak menerima BSU akan mendapat bantuan sebesar Rp 500 ribu per orang dan diberikan langsung untuk dua bulan sejumlah Rp 1 juta.

Untuk dapat menerima BSU, pekerja harus memenuhi beberapa syarat di antaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp

3.500.000 per bulan, dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan, bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisasi penyelewengan penyaluran bantuan, BSU akan didistribusikan langsung ke rekening bank penerima bantuan, mulai bulan Agustus.

Sejalan dengan tujuan utama penyaluran BSU, pemerintah memahami bahwa keberlangsungan usaha sama pentingnya dengan menjaga kesejahteraan buruh/pekerja. Karena itu, pemerintah juga berharap pengusaha memelihara dialog secara bipartit dengan pekerja/buruhnya, untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Pemerintah terus berupaya memantau perkembangan varian virus COVID-19, agar dapat melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran. Mendampingi pemerintah yang terus menguatkan pelaksanaan 3T, masyarakat diharapkan disiplin memelihara 3M, juga mengurangi mobilitas dan kegiatan-kegiatan lain yang berisiko memperluas penyebaran virus COVID-19.

Kita dihadapkan pada fakta bahwa adaptasi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 harus dilakukan. Varian Delta dikenal memiliki masa inkubasi lebih pendek dan karakter yang cepat menempel pada sel tubuh manusia. Varian Delta, menurut dr Koesmedi Priharto SpOT MKes – Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 saat menjadi pembicara pada Dialog Produktif KPCPEN dengan tema Upaya Mengurangi Risiko Kematian Akibat Varian Baru, memang mudah menular dan mendominasi lebih dari 76% yang ditemukan di Indonesia. Namun demikian, seperti virus pada umumnya, virus COVID-19 akan dapat dikalahkan oleh daya tahan tubuh manusia yang kuat.

Kesadaran dan sikap proaktif masyarakat di daerah lebih diharapkan untuk membantu pelaksanaan testing serta tracing, karena rasio di daerah belum setinggi di Jakarta yang sudah memenuhi target tes harian. Masyarakat didorong untuk sukarela melakukan testing dan bila hasilnya positif segera melaporkan kontak eratnya agar dapat ditelusuri.

Selama menunggu keluarnya hasil tes, pasien maupun kontak erat sebaiknya langsung melakukan isolasi dan karantina sebagai tindak pencegahan penularan. Merujuk pada aturan WHO, isolasi dan karantina adalah selama 14 hari.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, studi efektivitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian.

Nadia menyebutkan, studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan (nakes) di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021

Studi tersebut mengamati kasus konfirmasi positif Covid-19, perawatan, dan kematian pada tiga kelompok tenaga kesehatan yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap atau dosis kedua, dan yang belum divaksinasi. Para tenaga kesehatan ini mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac.

Dari obsecasi itu, sebanyak 5% dari tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap dilaporkan terkonfirmasi Covid-19 pada periode April-Juni 2021. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 pada periode Januari-Maret 2021 yang jumlahnya hanya 0.98%.

“Namun begitu, jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap yang harus dirawat jauh lebih rendah hanya 0,17% ketimbang mereka yang belum divaksinasi 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus Covid-19.” kata Nadia, Jumat (13/8/2021).

Nadia juga menambahkan, sampai saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan telah digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi dari virus varian baru ini.

“Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 masih sangat efektif,” katanya.

Demikian pula dengan kejadian kematian akibat Covid-19. Nadia mengatakan, jumlah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi yang meninggal relatif lebih banyak daripada yang sudah mendapat vaksinasi lengkap.

Begitu juga tenaga kesehatan yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 relatif lebih banyak daripada mereka yang menerima dosis lengkap.

Sementara pada dua periode observasi di bulan Januari-Maret 2021 dan April-Juni 2021, terlihat bahwa proporsi kasus meninggal karena Covid-19 pada tenaga kesehatan yang belum divaksin (0,03%) tidak berbeda dengan tenaga kesehatan yang telah mendapat vaksin dosis pertama (0,03%). Sedangkan vaksinasi dosis lengkap melindungi tenaga kesehatan dari risiko kematian dengan rasio 0,001% pada periode Januari-Maret 2021 dan 0,01% pada periode April-Juni 2021.

Nadia menyebutkan, data-data tersebut memperlihatkan bahwa vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dapat diandalkan untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko perawatan dan kematian akibat infeksi Covid-19.

Efektivitas vaksin Covid-19 dosis lengkap dalam mencegah infeksi Covid-19 pada bulan Januari-Maret 2021sebesar 84% atau dengan kata lain, hanya 2 dari 10 orang tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap berpeluang terinfeksi Covid-19.

“Ini menunjukkan vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi Covid-19. Tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi Covid-19 dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi,” ujar Nadia.

Sementara pada periode April-Juni 2021, total 474 tenaga kesehatan yang dirawat karena terinfeksi Covid-19. Namun tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap tidak banyak yang dirawat atau jumlah yang dirawat berkurang hingga 6 kali lebih rendah yakni turun dari 18% ke 3,3%.

Data juga menunjukkan lama perawatan tenaga kesehatan yang divaksinasi relatif lebih singkat yaitu 8 hingga 10 hari dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi dalam 9-12 hari.

“Dari total tenaga kesehatan yang dirawat, 2,3% memerlukan perawatan intensif di ICU. Sebagian besar atau 91% dari tenaga kesehatan yang memerlukan perawatan intensif adalah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi atau baru mendapatkan vaksinasi 1 dosis,” katanya.

Meskipun sudah divaksinasi, Nadia berpesan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

“Karena kemungkinan kita untuk terpapar virus akan tetap ada namun kemungkinan untuk penderita gejala parah akan semakin kecil,” pesannya.

Perlu diketahui bahwa saat laporan tersebut diturunkan, kata Nadia, ada 143.000 orang SDM Kesehatan di DKI Jakarta telah divaksinasi dosis pertama dan 125.431 orang telah divaksinasi dosis kedua.

Studi dilakukan dalam kondisi pandemi yang dinamis, mengingat sepanjang Januari-Juni 2021 terjadi beberapa gelombang peningkatan kasus Covid-19 serta dinamika komposisi Variants of Concern (VoC) yaitu adanya mutasi varian Delta, baik di wilayah DKI Jakarta maupun nasional. (**)

Infeksi virus Covid-19 sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan harian konfirmasi penambahan kasus pasien Covid-19 dan penuhnya rumah sakit.

Untuk mengkonfirmasi seseorang terinfeksi virus Covid-19 dilakukan dengan test swab PCR. Untuk test biasanya mengeluarkan dana mulai dari Rp 900 ribu per test. Namun masyarakat sebenarnya bisa mendapatkan swab PCR gratis di fasilitas kesehatan Puskesmas tingkat kecamatan.

Meski gratis, tidak semua warga Indonesia bisa menikmati test swab test PCR tanpa berbayar ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar layanan ini bisa didapatkan.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K. Ginting mengatakan, layanan swab gratis bagi warga dibuka melalui mekanisme penelusuran kontak atau contact tracing.

Penelusuran kontak dilakukan untuk menelusuri kemungkinan kontak seorang warga yang dinyatakan positif Covid-19 dengan warga lainnya. Cara ini dilakukan untuk memutus potensi rantai penyebaran lebih jauh.

Warga yang merasa memiliki kontak dengan kasus positif bisa langsung mendatangi Puskesmas untuk melakukan swab gratis. Selain kontak dengan pasien positif Covid-19, mereka yang dapat melakukan swab PCR termasuk yang merasa mengalami gejala Covid-19 seperti sakit kepala, demam, pilek, batuk, diare dan lain sebagainya.

Selain itu ada juga sejumlah syarat bagi warga yang hendak menjalani swab gratis di Puskesmas. Diantaranya yakni sebelum mengisi formulir, sejumlah syarat yang harus dipenuhi yakni, surat domisili dan kartu identitas atau KTP. “Tinggal isi formulir saja, terus domisili dan KTP, enggak susah kok, hanya antre,” kata Alexander Ginting. Kendati demikian, Ginting tak menjelaskan lebih lanjut bagi warga yang ingin test namun tanpa contact tracing tersebut.

Hal yang sama juga berlaku bagi bagi masyatakat Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang sempat kontak dengan pasien positif Corona atau Covid-19, tidak perlu lagi khawatir. Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menyediakan test swab PCR gratis bagi masyarakat Batam yang termaksud dalam kategori kontak erat para pasien positif Covid-19 tersebut.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan test swab PCR gratis ini sebagai salah satu upaya Pemkot Batam menjalankan proses tracing dalam menekan pertumbuhan kasus Covid-19. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan test swab PCR gratis ini sebagai salah satu upaya Pemkot Batam menjalankan proses tracing dalam menekan pertumbuhan kasus Covid-19. (*)PCR

Oleh : Sarifudin )*

Beberapa hari ini jumlah pasien Corona di Indonesia menurun tetapi sayangnya ada kenaikan di daerah luar Jawa. Pemerintah daerah di luar Jawa diharapkan  sigap untuk mengantisipasi ledakan Covid-19.

Corona adalah penyakit yang menghebohkan tahun lalu dan tahun ini, karena korban-korban terus muncul. Pemerintah berusaha keras untuk menekan angka pasien Covid dan meningkatkan vaksinasi nasional, agar pandemi yang mengerikan segera berakhir. Kita semua sudah lelah, jenuh, dan stress dalam menghadapi Corona.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa beliau senang karena PPKM level 4 efektif dalam menekan kasus Corona di Indonesia, dari 30.000-an jadi 20.000-an saja per harinya. Namun beliau juga miris karena justru di daerah luar Jawa dan Bali ada peningkatan jumlah pasien. Sedangkan jumlahnya mencapai 46% dari kasus nasional.

Pemerintah pusat akhirnya menegur pemerintah daerah untuk terus waspada dalam mengantisipasi ledakan kasus Corona, khususnya di luar Jawa dan Bali. Jangan sampai naiknya kasus Corona akan membuat jumlah pasien Covid naik lagi secara nasional. Jadi, mereka harus benar-benar teliti dan tidak boleh terlena, karena kasus Corona di Indonesia sedang turun.

Untuk mengantisipasi ledakan kasus Covid di luar Jawa dan Bali, maka pemerintah daerah perlu memantau PPKM level 4 secara ketat. Apalagi durasinya lebih panjang daripada di Jawa dan Bali, yakni sampai tanggal 23 agustus 2021. Sehingga diharap pasca PPKM, jumlah pasien Covid akan turun drastis.

Jangan sampai PPKM level 4 hanya ada di atas kertas tetapi tidak dipraktekkan di jalanan. Contohnya adalah penyekatan dan pembatasan mobilitas. Petugas harus benar-benar tegas untuk menghalau kendaraan agar tidak lewat sembarangan dan berhasil untuk pergi keluar kota, padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan sampai ada yang mengelabui dan nekat melarikan mobil saat ada pergantian shift jaga.

Selain itu, pemerintah daerah juga wajib tegas dalam mengatur pabrik dan perkantoran, karena di bidang non essensial semuanya wajib untuk work from home. Apalagi kita sudah dimudahkan dengan teknologi, jadi bisa rapat secara virtual, koordinasi via email, WA, telegram, dan telepon, sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. 

Jangan sampai ada pimpinan perusahaan yang nekat untuk membuka pabrik secara full seperti biasa, dengan alasan ekonomi. Namun akhirnya dia sendiri yang rugi karena terbentuk klaster baru dan tempatnya terpaksa ditutup selama minimal 14 hari dan disemprot antiseptik.

Pemerintah daerah juga perlu untuk menekankan 3T, yakni testing, tracing, and treatment. Testing sangat penting untuk mengetahui apakah di sana banyak warga yang positif Covid, dan mereka bisa mendapatkan sosialisasi bahwa rapid test ini tidak sakit. Justru mereka akan terselamatkan karena tahu jika kena Corona, dan mendapat perawatan dini. Sehingga akan lekas sembuh dan tidak menularkan ke keluarganya. 

Tracing juga penting untuk menelusuri siapa saja yang pernah berkontak dengan pasien, dan jika mereka jadi OTG bisa dites juga, sehingga tahu positif Covid atau sehat. Jika ada yang kena Corona maka wajib mengumumkannya, sehingga yang berkontak bisa cepat-cepat tes, dan memudahkan proses tracing.

Treatment alias pengobatan menjadi faktor penentu kesembuhan pasien Covid. Pemerintah pusat sudah memberikan fasilitas berupa obat dan vitamin gratis dan pemerintah daerah tinggal memantaunya, agar tersampaikan ke pasien yang isolasi mandiri. 

Pemerintah daerah wajib waspada agar tidak ada lonjakan pasien Covid, karena faktanya di luar Jawa-Bali justru ada peningkatan. Kita wajib bekerja sama dan menaati aturan PPKM level 4 agar bebas Corona secepatnya. Kedisiplinan adalah kunci.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Nugroho )*

PON XX Papua akan berlanjut walau diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Tidak akan ada pergeseran jadwal, karena  Panitia telah mengantisipasi penyelenggaraan tersebut baik dari aspek kesehatan maupun keamanan.

Masyarakat Indonesia yang suka menonton acara olahraga langsung bersorak ketika ada pertandingan PON XX yang disiarkan dari Papua. Mereka ingin menyaksikan laga sepakbola, atletik, balapan, renang, dan berbagai cabang olahraga lain. Namun sayang PON XX diundurkan dari jadwal semula, dari tahun 2020 ke tahun 2021, karena alasan pandemi. 

Ketika tahun 2021 juga masih pandemi, akankah PON XX Papua ditunda lagi? Hal ini ditangkis oleh Ketua Umum KONI DKI Jakarta Laksma TNI (Purn) Djamhuron P Wibowo.  Menurutnya, PON XX tidak akan ditunda lagi meski pandemi. Penyebabnya karena acara ini sudah disiapkan sekian lama dan ini saatnya berlaga.

Bayangkan jika PON XX ditunda lagi, padahal persiapannya sudah sangat matang, maka akan membengkakkan biaya. Jika ada penundaan misalnya selama setahun, maka ada biaya maintenance di stadion, arena aquatic, dan berbagai arena lain. Sehingga akan memberatkan APBD Provinsi Papua dan Papua Barat. Padahal sebenarnya uang itu bisa digunakan untuk hal lain.

Alasan lain dari jadwal PON XX Papua yang tetap dilangsungkan tahun 2021 adalah penyelenggaraan dipastikan memenuhi protokol kesehatan. Semua orang yang ada di PON, baik atlet, pelatih, sampai panitia dan masyarakat sekitar sudah divaksin corona, sehingga tidak akan menimbulkan klaster baru. Mereka juga wajib pakai masker dan jaga jarak. 

Kemungkinan besar PON XX juga diadakan tanpa penonton, seperti pada Olimpiade Tokyo. Hal ini dilakukan agar mematuhi protokol kesehatan physical distancing. Namun penonton tidak akan kecewa karena bisa menyaksikannya via internet, bahkan lebih lengkap karena ada komentator dan ulasan pertandingan.

Oleh karena itu, PON XX akan tetap diselenggarakan tanggal 2 sampai 15 oktober di Papua. Ketiadaan penundaan sangat diapresiasi oleh masyarakat, karena mereka sudah menunggu-nunggu tayangan olahraga berkualitas. Setelah ASEAN Games pada 2018 lalu, belum ada lagi acara olahraga yang besar, yang disiarkan langsung di televisi maupun internet.

Amatlah wajar jika PON XX tidak ditunda lagi karena acara olahraga ini bukan sekadar menyiarkan pertandingan belaka, melainkan sebuah adalah hiburan yang edukatif, karena juga mengajarkan sportifitas dan fair play. Jika masyarakat menontonnya maka akan terinspirasi dan menjalankan hidup dengan sportif, tanpa saling menjegal.

Selain itu, PON juga mengajarkan untuk hidup sehat. Masyarakat akan lebih sering untuk berolahraga, sehingga wajar jika ada jargon ‘mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga’. Apalagi di tengah pandemi makin banyak yang obesitas karena terlalu sering ngemil saat di rumah saja, padahal kegemukan bisa memicu banyak penyakit.

PON XX akan tetap diselenggarakan di Papua walau kita masih masa pandemi, dan ketika ditunda lagi, belum tentu beberapa bulan kemudian sudah benar-benar bebas corona. Sudah ada beberapa langkah untuk meminimalisir resiko terbentuknya klaster baru, dengan vaksinasi ke semua pihak dan mempraktekkan protokol kesehatan 10M. Jadi tidak usah khawatir lagi.

Pekan Olahraga Nasional ke-20 adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh warga Papua karena sangat membanggakan. Oleh karena itu, acara ini tidak akan ditunda lagi, karena persiapannya sudah sangat matang. PON membawa banyak efek positif di masyarakat, oleh karena itu tayangannya juga dinanti oleh banyak orang, karena menjadi hiburan yang edukatif.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Abner Wanggai (Mahasiswa Papua di Jakarta) 

Papua telah siap menjadi tempat berkobarnya semangat para atlet Indonesia yang akan berjuang di 37 cabang olahraga. Kita ketahui  bersama bahwa PON XX di Papua berlokasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Kabupaten Merauke. Di lokasi-lokasi itulah para atlet akan bertanding sportif meraih kemenangan sejati.

Sementara itu, Stadion Lukas Enembe, Koya Koso, dan Timika adalah beberapa tempat yang akan siap mewadahi keringat dan semangat para atlet profesional Indonesia. Masyarakat Papua dan rakyat Indonesia tentu sangat mendukung perhelatan akbar ini. Tidak hanya warga di Bumi Cendrawasih yang tidak sabar menantinya, melainkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan warganet di seluruh dunia juga menantikan PON XX meski menyaksikan pertandingannya via streaming. 

Oleh karena itu, pelaksanaan PON XX Papua akan memperhatikan aspek Kesehatan (standar prokes ketat) dan keamanan (aman dari aksi kekerasan KST). Isu keamanan dan kesehatan tersebut masih menjadi dua isu krusial jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua.

Menjawab wacana tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menegaskan tidak akan ada penundaan kejuaraan serta vaksinasi untuk partisipasi PON Papua 2021. 

Di samping itu, Walikota Jayapura, Benhur Tami Mano, bersama TNI dan Polri telah melaksanakan gebyar vaksinasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Merauke. Antusias masyarakat pun sangat tinggi mengikuti vaksinasi Covid-19 tersebut. 

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat yang tinggal dekat dengan venue harus divaksin. Termasuk mereka yang menjual aksesoris-aksesoris dan para penonton. Tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19 apalagi terbentuknya klaster baru.

Oleh karena itu, mari kita dukung suksesnya PON XX Tahun 2021 di Papua dengan membangun narasi positif di berbagai ruang media publik yang dapat menumbuhkan optimisme serta soliditas guna bersama-sama membangun kebanggaan bangsa demi PON XX yang sehat dan aman.

Oleh : Muhammad Yasin )*

Wacana Lengserkan Jokowi Hanya merupakan dagangan  para Petualang Politik. Mereka memanfaatkan situasi pandemi untuk kepentingan politik dan kekuasaan, semua kebijakan pemerintah dinilai jelek, padahal Presiden Jokowi sukses turunkan lonjakan kasus Covid-19.

Pandemi membuat keadaan emosi orang bermacam-macam, ada yang tenang tetapi ada yang berdarah panas. Mereka merasa sumpek dengan keadaan tetapi gagal move on dan akhirnya menyalahkan pemerintah. Sampai-sampai segala program pemerintah dicela dan ngotot untuk memakzulkan Presiden Jokowi, karena dinilai memiliki kinerja yang kurang baik, terutama saat pandemi.

Padahal pandemi bukan alasan untuk memakzulkan Presiden. Ahli hukum Suparji Ahmad menyatakan bahwa pemakzulan presiden amat diragukan, apalagi jika alasannya karena kegagalan dalam mengatasi efek covid-19. Hal ini tidak cukup kuat untuk menggulingkan presiden secara sah di mata hukum.

Masyarakat juga tidak setuju jika Presiden diberhentikan begitu saja, apalagi sejak awal pandemi beliau benar-benar serius untuk mengatasinya. Mulai dari program stay at home, PSBB, PPKM, hingga vaksinasi nasional. Bahkan injeksi vaksin juga diberikan dengan gratis. Dengan pemberian fasiltias-fasilitas seperti ini, apakah Presiden Jokowi bersalah sehingga layak dimakzulkan? Tentu jawabannya tidak.

Sementara itu, pengamat politik J Kristiadi menyatakan bahwa isu penggulingan presiden adalah dagangan orang-orang yang memiliki ambisi petualangan politik. Mereka sudah kebelet ingin maju di pilpres tahun 2024 dan tidak sabar lagi. Dalam artian, mencari jalan pintas dengan pemakzulan adalah langkah yang diambil dan sayangnya tidak disetujui oleh rakyat, karena mereka jadi fans berat Presiden Jokowi.

Sejak tahun 2014 suhu politik memang memanas karena seolah-olah kita terbagi jadi 2 kubu. Mereka yang dulunya tidak mendukung bapak Jokowi (sejak periode pertama) merasa malu dan menumpahkan kekesalannya, lalu menyerang dengan cara mencari-cari kesalahan beliau. Sehingga mereka selalu nyinyir dan berkomentar secara frontal.

Segala program pemerintah disalahkan, termasuk penanggulangan corona, padahal keputusan ini diambil dengan matang dan sudah ada saran dari berbagai ahli di bidangnya. Mereka yang berteriak-teriak untuk memakzulkan presiden sebenarnya ingin mengobati sakit hati karena idolanya gagal jadi RI-1, lalu berbalik dan bermanuver. Mereka jadi oposisi dan memberi kritik pedas tiada henti tanpa solusi.

Politisi Moch Eksan menyatakan bahwa wacana impeachment tidak lebih dari kegenitan politik. Ia menjelaskan pemakzulan tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi prosesnya: hak pendapat DPR RI yang menyatakan bahwa Presiden melanggar hukum, melakukan korupsi, atau hal tercela lain. Lantas dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan jika disetujui akan diadakan sidang istimewa MPR RI.

Pemakzulan akan mustahil terjadi karena Presiden Jokowi terbukti tidak pernah korupsi atau melanggar hukum. Jika beliau tidak bersalah, mengapa malah ada yang ngotot untuk dimakzulkan? Justru yang ingin menggulingkan presiden-lah yang bersalah karena selalu mencerca dan mencari kesalahan bapak Jokowi, padahal sudah banyak program pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Masyarakat tentu tak setuju akan wacana penggulingan presiden karena sejak tahun 2014, mereka sangat percaya akan kinerja bapak Jokowi. Sebagai presiden yang merakyat, beliau selalu blusukan untuk melihat langsung kehidupan di tengah masyarakat sehingga tahu langkah apa yang harus diambil untuk memakmurkan mereka. Bukan sekadar duduk di istana lalu mendengar laporan dari bawahan.

Pemakzulan presiden adalah ide yang sangat buruk karena beliau sangat dicintai rakyat. Apalagi jika alasannya adalah pandemi covid-19. Berbagai program yang dibuat oleh pemerintah sudah ampuh untuk menekan jumlah pasien dan menolong warga sipil. Sehingga salah besar jika presiden dituduh kurang bisa menangani efek buruk pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini