Oleh: Deny Setiawan (Warganet Kota Sidoarjo)

Jelang pelaksanaan PON XX yang akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2021 hingga 15 Oktober 2021 mendatang, pemerintah mengetatkan beberapa aturan agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang direncanakan. Dukungan yang terus berdatangan baik dari masyarakat maupun tokoh agama maupun tokoh Papua itu sendiri agar pelaksanaan kegiatan akbar olahraga nasional ini, dapat berjalan lancar dan sukses di Bumi Cendrawasih Papua.

Salah satunya adalah tokoh perempuan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Marta Itlay mengajak seluruh masyarakat ikut sukseskan PON XX karena hal ini bagian dari pembangunan Papua. Marta juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda papua dalam kegiatan ini, serta untuk tidak terpengaruh isu-isu yang akan menghalangi pelaksanaan PON XX Papua.

PON XX 2021 Papua mengangkat tagline “Torang Bisa” yang merupakan bentuk penyemangat khas Papua. Keberlangsungan gelaran ini akan menunjukkan kemajuan pembangunan Papua. Pemerintah terus mematangkan konsep yang akan diterapkan, mengingat PON XX ini merupakan ajang unjuk kehebatan atlet Indonesia agar dapat bersinar di kancang nasional.

Selain itu, PON XX 2021 Papua memakai logo bergambarkan Stadion Papua Bangkit yang merupakan simbol olahraga di Bumi Cenderawasih. Logo PON 2021 Papua tidak hanya menampilkan Stadion Papua Bangkit, tetapi juga tiga buah segitiga runcing yang mencirikan gunung-gunung di Tanah Papua.

Banyaknya ikon yang ditonjolkan dalam filosofi PON XX ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman yang harus kita rawat bersama. Karena lewat PON XX 2021 yang digelar di Papua dapat memperkuat kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

Oleh : Robert Pitiray )*

PON XX sangat istimewa karena diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 dan dilaksanakan di Papua. Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas bersama untuk mewujudkan PON XX Papua yang sehat dan aman, baik dari Corona maupun gangguan Kelompok Separatis Teroris (KST).

Tahun 2020 dijadwalkan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua tetapi sayangnya ada pandemi Covid-19 yang menghantam dunia, sehingga acara ini diundur setahun. Lantas beberapa bulan sebelum jadwal (oktober 2021) ternyata masih saja ada Corona, bahkan pemberlakuan PPKM yang ketat. Namun ini bukan alasan lagi untuk kembali menunda lomba, karena panitia sudah punya strategi khusus agar acaranya aman dari virus Covid-19.

Salah satu usaha panitia agar tidak ada kluster Corona baru di arena PON XX adalah dengan menggunakan drone militer. Alat modern ini bisa memantau di sekitar arena pertandingan agar tidak terjadi kerumunan, sehingga jika ketahuan ada yang berdesak-desakan untuk menonton rombongan atlet, akan langsung dibubarkan. Hal ini dinyatakan oleh Ketua II PB PON Roi Letlora.

Roi menambahkan, drone ini sangat canggih karena bisa mendeteksi detail sampai ke wajah orang-orang di sekitar arena PON XX, bahkan mereka yang masuk dalam blacklist juga bisa terpampang nyata, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan. Drone bisa menjangkau sampai 3KM dan sangat membantu untuk pengamanan acara sekaligus mencegah Corona.

Drone yang bentuknya pesawat mini akan mengamankan 3 arena PON, sehingga dipastikan seluruh pertandingan berjalan dengan aman dan tidak ada kerumunan massa. Selain memakai drone, pengamanan juga ditambah dengan aparat dan para pemuda Papua yang menjadi relawan. Mereka akan melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kerumunan dan kerusuhan atau situasi buruk lain.

Selain drone, upaya lain panitia untuk mengamankan acara ini dari kluster Corona baru adalah dengan vaksinasi. Seluruh panitia, atlet, dan offisial wajib diinjeksi vaksin agar memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19. Vaksinasi sangat penting karena pada berbagai pertandingan olahraga ada kontak fisik, sehingga mencegah terjadi penularan virus via droplet dari atlet yang ternyata OTG.

Saat pertandingan olahraga memang diperbolehkan untuk melepas masker karena akan sangat pengap dan menghambat pernafasan sang atlet. Misalnya di cabang olahraga renang dan sepakbola. Oleh karena itu, jangan sampai ada droplet yang tersebar dan akibatnya pertandingan dihentikan gara-gara Corona. PON XX adalah acara akbar sehingga wajib 100% sukses.

Selain atlet, panitia, dan offisial, maka masyarakat di sekitar arena PON XX juga mendapatkan vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk membentuk kekebalan komunal agar semua orang bebas Corona. Sehingga baik di luar maupun dalam arena pertandingan tidak akan ada penyebaran virus Covid-19.

Untuk vaksinasi dan pengamanan dengan drone memang perlu dana khusus tetapi tidak perlu khawatir karena panitia akan mendapatkan anggaran yang cukup. Yang penting acara akan berjalan tanpa kerusuhan dan aman dari Corona. Sehingga masyarakat Papua amat bangga karena menjadi saksi, untuk pertama kalinya PON XX diselenggarakan di Bumi Cendrawasih.

Pengamanan PON XX dari ganasnya virus Covid-19 sudah dilakukan dengan maksimal. Saat ini tinggal menunggu waktu untuk pembukaan acara olahraga level nasional ini, oleh karena itu panitia terus bersiap dan memastikan seluruh orang mendapatkan injeksi vaksin. Jangan sampai ada kluster Corona baru yang bisa mengacaukan PON XX dan membuat semua orang merana.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Timika

Oleh : Ivan Kurniawan )*

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. BSU dari pemerintah adalah bentuk perhatian negara untuk seluruh rakyatnya, agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19.

Pandemi membuat kondisi ekonomi masyarakat terdampak cukup parah karena banyak yang gajinya dipotong. Ada yang beruntung karena ‘hanya’ 25%, tetapi ada juga yang merelakan setengah gajinya dipenggal oleh perusahaan, karena kondisi finansial yang kurang baik.
Sebenarnya pengurangan gaji ini lebih baik daripada pemecatan, tetapi dengan uang segitu, cukupkah untuk bertahan hidup?
Untuk mengobati kebingungan para pekerja, pemerintah memberikan BSU kepada pekerja terdampak pandemi Covid-19. Nominalnya Rp. 500.000 dan langsung diberikan untuk 2 bulan, jadi per orang mendapatkan Rp. 1 juta. Diharap dengan subsidi ini, para pekerja akan bisa survive saat pandemi Covid-19 dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga diharapkan tidak lagi kebingungan untuk mencari uang atau terbelit dalam hutang rentenir.

Syarat untuk mendapatkan BSU adalah memiliki pendapatan di bawah Rp. 3,5 juta per bulan dan juga kartu BPJS ketenagakerjaan. Ada 8,7 juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini dan pemerintah menganggarkan sampai 8,8 triliun rupiah. Jumlah ini sangat fantastis tetapi wajar karena yang disubsidi juga amat banyak.

Diharapkan, subsidi ini akan membantu para pekerja untuk menyambung hidup, sehingga mereka tidak akan merana karena periuk nasi terguling. Dengan bantuan ini maka bisa dirupakan beras, telur, minyak, dan kebutuhan dapur lain. Uang ini juga bisa untuk membayar SPP anak-anak dan membeli kuota, karena saat sekolah daring tentu membutuhkannya.

Pemerintah berharap bantuan ini bisa langsung dibelanjakan, bukannya ditahan (ditabung atau dibelikan logam mulia). Penyebabnya karena jika ada banyak yang shopping, maka akan berefek positif pada kondisi finansial negara, karena pasar akan terus ramai dengan transaksi. Justru ini adalah saat yang bagus untuk belanja, karena roda perekonomian akan terus berjalan.

Akan ada efek domino positif dari subsidi pekerja, yakni pasar mulai ramai dan perekonomian dinamis. Jika pedagang banyak mendapatkan pembeli maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Uang akan terus diputar sehingga perekonomian maju kembali. Pedagang yang merupakan owner UMKM akan maju dan tidak gulung tikar saat pandemi. jadi subsidi ini adalah pancingan untuk membantu mereka juga.

Mengapa pengusaha UMKM wajib dibantu oleh pemerintah? Penyebabnya karena merekalah tulang punggung perekonomian negara, dan 90% pebisnis adalah yang berlevel kecil dan menengah. Jika UMKM maju maka finansial Indonesia juga maju karena perekonomian tak lesu lagi, dan kita bisa bebas dari jebakan resesi yang mengerikan.

Oleh karena itu, BSU untuk para pekerja tidak usah dinyinyiri, karena akan memberikan efek positif ganda. Baik untuk pegawai maupun pengusaha, semua akan mendapatkan manfaatnya. Sambil menyelam minum air. Pemerintah sudah memikirkan langkah ini marang-matang agar semuanya tertolong dan mendapatkan keadilan, sesuai dengan Pancasila.

Memang para pekerja mendapatkan gaji bulanan tetapi banyak pemotongan. Katakanlah gajinya 2 juta sedangkan saat pandemi jadi hanya 1 juta. Dengan jumlah uang segitu, akan ngos-ngosan dalam memenuhi kebutuhan dapur, bayar listrik dan air, dan lain sebagainya, sehingga mereka juga patut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Bantuan dari pemerintah untuk para pekerja sudah mulai disalurkan dan para pegawai sangat berterimakasih karena subsidi bisa untuk memanjangkan nafas di tanggal tua. Mereka bisa bertahan hidup walau gajinya dipotong dan uang itu memang harus dibelanjakan. Tujuannya agar banyak transaksi di pasar dan menggerakkan roda perekonomian negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus memperbaiki ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19. Keberlangsungan UMKM diharapkan dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja produktif.

Pandemi Covid-19 membuat kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak bisa dikatakan baik, karena hadirnya virus kecil membuat perubahan besar dalam kehidupan. Terutama di sektor ekonomi, karena ada hantaman karena apsar global juga sedang lesu. Baik pedagang kelas kakap maupun kelas teri hampir megap-megap karena harus beradaptasi dengan kondisi yang kurang stabil.

UMKM adalah pihak yang sempat terpukul di awal pandemi Covid-19 karena daya beli masyarakat turun drastis. Mereka berupaya keras untuk tetap survive, dengan merambah pasar online, menyediakan layanan antar, dan memberi service terbaik. Sehingga pelanggan lama akan tetap setia dan belanja dengan jumlah yang cukup.

Namun kini UMKM mulai bangkit dan tetap bertahan, mereka tidak menyerah karena memutuskan untuk tutup adalah tindakan konyol. Menteri UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa ada perbaikan di sektor UMKM pada kuartal kedua tahun 2021. Progress positif ini dicapai berkat kebijakan-kebijakan pemerintah saat pandemi.

Memang pemerintah sangat concern kepada pengusaha UMKM karena merekalah yang menjadi tulang punggung perdagangan di Indonesia, dan 90% bisnis di negeri ini adalah yang memiliki skala kecil dan menengah. Sehingga wajar jika pemerintah memprioritaskan para pedagang. Ini bukanlah sebuah pilih kasih, tetapi langkah jitu untuk menyelamatkan kondisi finansial negara.

Pemerintah memberi BLT khusus untuk pengusaha UMKM senilai 2,4 juta rupiah pada awal pandemi dan 1,2 juta rupiah pada tahun 2021. BLT diberikan sebagai stimulus agar pebisnis kecil dan menengah tidak gulung tikar. Jika kondisi ini terjadi maka akan berbahaya, karena negara yang perekonomiannya kuat adalah yang memiliki banyak entrepreneur. Sedangkan faktanya, di Indonesia baru ada 2% WNI yang jadi pengusaha, dan idealnya minimal 5%.

Dengan BLT tersebut maka pengusaha UMKM bisa menggunakannya untuk modal tambahan, sehingga mereka bisa kulakan dan membuka tokonya kembali. Presiden Jokowi juga berpesan agar menggunakan uang itu untuk bisnis, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Uang itu waji digunakan sebagai modal sehingga bisa diputar dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Selain BLT, pemerintah juga membuat aturan baru berupa kerjasama UMKM dengan berbagai Dinas. Sehingga jika ada pengadaan di Dinas tersebut, UMKM yang akan diprioritaskan. Mereka akan otomatis mendapatkan klien baru dan pesanan dari Dinas lumayan nominalnya, sehingga keuntungannya juga mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah juga membantu melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Ketenagakerjaan, dengan memberikan seminar serta pelatihan. Sehingga para pengusaha kecil dan menengah mendapatkan keterampilan baru untuk menambah penghasilan. Jika bisnis A sepi maka mereka bisa banting setir ke bisnis B.

Pihak dinas juga membantu masalah pemasaran dengan mengajarkan teknik digital marketing, sehingga UMKM tidak akan gagap teknologi, tetapi mahir mengoperasikan internet dan memasarkan berbagai produknya di sana. Dengan merambah media sosial dan situs, maka mereka bisa mendapatkan calon pembeli potensial. Tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari seluruh dunia.

Pengusaha UMKM terus berusaha agar tetap survive di tengah pandemi dan mereka tidak mau menyerah begitu saja, karena berbisnis adalah satu-satunya mata pencaharian. Pemerintah membantu pengusaha kecil dan menengah agar tidak jatuh bangkrut dengan berbagai program. Mereka bisa bertahan dan melanjutkan bisnisnya, serta mengalami kenaikan keuntungan di masa pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal Depok

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan harmonisasi data angka kematian yang disebabkan oleh pandemi Cov-19. Upaya yang dilakukan guna mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir.

Lebih lanjut pihak Pemerintah menyatakan tidak akan menutupi angka real kematian akibat virus corona (Covid-19). Pernyataan ini dipastikan pemerintah dalam rangka kebijakan penghapusan kematian dalam indikator penilaian penanganan pandemi. Penghapusan itu dilakukan guna perbaikan data kematian.

Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, mengatakan bahwa menghilangnya angka kematian dalam asesmen level PPKM, angka kematian itu tidak dipakai untuk sementara karena datanya merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa pekan ke belakang.

“Bukan karena ditutupi, justru untuk memperbaiki data tersebut, untuk integritas data,” ujar Jodi Mahardi

Ditempat terpisah, Juru Bicara Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, memastikan tidak ada daerah yang bermaksud untuk menyembunyikan data kasus kematian akibat Covid-19, perbedaan data kasus yang terjadi saat ini disebabkan karena input data dari daerah yang tidak aktual atau real time.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons instruksi Presiden Joko Widodo terkait penurunan harga tes polimerase rantai ganda atau PCR untuk Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya akan mengkaji batas harga pemeriksaan PCR dan berkonsultasi dengan berbagai pihak.

“Sesuai arahan Presiden, kami akan mengkaji batas atas harga pemeriksaan PCR, kami konsultasikan dengan berbagai pihak termasuk penyedia, distributor, laboratorium swasta dan juga BPKP,” kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Sebelumnya, Kemenkes menetapkan batas harga pemeriksaan PCR melalui Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 pada Oktober 2020. Dalam SE tersebut diatur bahwa batas harga pemeriksaan PCR di laboratorium swasta sebesar Rp 900.000. Nadia mengatakan, aturan terbaru terkait batas harga pemeriksaan PCR akan diumumkan dalam bulan Agustus ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes PCR untuk Covid-19. Dia mengatakan, menurunkan harga tes PCR merupakan salah satu cara untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19.

“Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000,” kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021). Selain itu, Presiden juga meminta, dengan harga tersebut, hasil tes PCR bisa keluar selambat-lambatnya dalam 1×24 jam.

HUT ke 76 Indonesia harus menjadi momentum untuk berjuang bersama dalam penanganan Covid-19. Tidak hanya itu, momentum ini harus digunakan untuk membangun optimisme bangsa agat bangkit menyelesaikan pandemi Covid-19.

“Pemerintah mengajak semua elemen masyarakat agar berjuang dalam rangka melawan Covid-19. Itu yang berbeda dengan tahun-tahun lalu,” ucap Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, Senin (16/8/2021).

Subadri juga menyebut, jika perjuangan dalam melawan pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Hal itu merupakan sebuah bentuk ikhtiar bersama.

“Oleh karena itu pemerintah kota serang berikhtiar agar memberikan himbauan dan mengajak keseluruhan masyarakat agar bersama-sama melawan Covid-19 dengan cara menjalankan instruksi pemerintah, 5 M nya dijalankan, mengurangi mobilitas dengan dasar itulah,” tambahnya.

Sesungguhnya, kata Subadri, semua pihak menginginkan pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu, maka diperlukan kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Tapi lagi-lagi selesainya kapan hanya Allah SWT yang tahu, yang paling terpenting kita berikhtiar untuk bersama-sama agar zona kita cepat hijau. Memang sadar untuk menuju ke hijau itu diperlukan sebuah gerakan,” katanya

Ketua DPW PPP provinsi Banten ini pun menyampaikan 76 tahun lalu, para pahlawan berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan. Maka, untuk tahun ini dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang melawan Covid-19.

“Jawaban pandemi cepat selesai atau tidak itu jawabannya ada dipundak kita semuanya, tidak hanya di pemerintahan. Maka keinginan kami pemerintah kota serang mari kita bersama-sama untuk melawan Covid itu sendiri,” pungkasnya.

Penanganan pandemi Covid-19 baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan telah berjalan sesuai jalur yang tepat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika penanganan Covid-19 di Indonesia semakin membaik setiap harinya.

Dikutip dari hasil survei yang dilakukan selama periode 12-20 Juli 2021, sebanyak 51,4% responden mengatakan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini sangat baik dan baik, berada di atas yang menyatakan buruk dan sangat buruk (45.6%). Dari total responden 1.200 orang, 53,1% menyatakan percaya dengan data yang dirilis oleh pemerintah terkait Covid-19, sementara 43,3% lainnya menyatakan tidak percaya.

Terkait hal ini, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi tidak terlepas dari komitmen besar pemerintah serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

“Salah satu contoh komitmen pemerintah adalah dalam meningkatkan upaya tes dan lacak. Selama sebulan terakhir, kita melihat adanya kenaikan tes dan lacak dari 50 ribu ke 200 ribu. Semua ini tercapai akibat dukungan semua pihak seperti lab-lab daerah yang sudah melakukan analisis PCR dan Antigen,” kata Nadia, baru-baru ini.

Sebagai informasi, pada Maret-Desember 2020, Indonesia melakukan Genom Sequencing hanya 140, namun saat ini sudah hampir 4000.

“Ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak yg terdiri dari berbagai laboratorium penelitian, universitas dan swasta dalam jejaring Genome Sequencing dan Kemenkes sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan,” ujar dr. Nadia.

Menurutnya berbicara tentang penanganan Covid-19 pasti terkait dengan program vaksinasi yang juga dijalankan oleh pemerintah.

Masih dari hasil riset Charta Politika, 72,4% responden menyatakan bersedia untuk menerima vaksin Covid-19 sementara hanya 23,9% yang tidak bersedia, dan sisanya tidak tahu.

“Tentu saja ini sebuah informasi yang melegakan. Kita memang melihat di beberapa daerah, antusiasme masyarakat untuk divaksinasi begitu tinggi. Walau sejumlah daerah juga menunjukkan tingkat penerimaan vaksinasi yang rendah. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi, salah satunya melalui program edukasi yang terus menerus dilakukan. Kami juga berulang kali menegaskan kepada masyarakat untuk jangan percaya dengan hoaks. Vaksin sudah terbukti efektif mencegah keparahan hingga kematian akibat virus Covid-19,” katanya.

Sebuah studi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Hal itu sejalan dengan Data dari Public Health England (PHE), vaksin AstraZeneca, salah satu merk vaksin yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi nasional, menawarkan perlindungan tingkat tinggi dari varian delta. Dua dosis vaksin AstraZeneca, dapat mencegah resiko rawat inap akibat varian delta hingga 92%. Dan bahkan tidak ada kematian diantara mereka yang divaksinasi.

Sementara itu, dua dosis lengkap Sinovac bisa menurunkan penularan Covid-19 hingga 94%, mencegah 96% perawatan Rumah Sakit dan menghindari kematian hingga 98%. PHE juga menyampaikan hasil penelitian terkait vaksin jenis Pfizer-BioNTech. Vaksin yang rencana nya mulai bulan depan juga akan masuk ke Indonesia ini, dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech, 96% terhindar dari rawat inap tanpa kematian. Vaksin jenis ini juga diklaim 88% efektif melawan Covid-19 bergejala yang disebabkan oleh varian Delta dua minggu setelah dosis kedua.

Pemerintah terus bekerja keras untuk mendatangkan vaksin guna mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional. Pada bulan Agustus 2021 ini, Indonesia akan kedatangan 70 juta dosis vaksin. Stok vaksin yang ada di daerah bisa mencapai 80 juta dosis, sehingga diharapkan 2 juta vaksin pada bulan Agustus itu bisa tercapai.

“Yang perlu diingat adalah vaksin melatih kekebalan tubuh kita sehingga tercipta pasukan yg siap sedia dan dengan cepat melawan virus Covid 19 di tubuh kita. Potensi tertular akan tetap ada. Maka pelonggaran pembatasan sosial masyarakat harus di gantikan dengan disiplin protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan) dalam menghadapi virus dan varian baru Covid-19,” tutup dr. Nadia. (**)

Pemerintah memutuskan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Hal tersebut disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (16/8/2021) malam.

Luhut mengungkapkan, perpanjangan PPKM menunjukkan hasil positif. Penambahan kasus baru per 15 Agustus lalu turun 76% dibandingkan PPKM periode sebelumnya. Demikian pula kasus aktif turun 53% dari sebelumnya.

Diketahui, PPKM Level 4, 3, dan 2 telah diterapkan di sejumlah daerah selama empat pekan terakhir. Awalnya pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli lalu usai terjadi lonjakan kasus Covid-19 beberapa pekan setelah lebaran. Kemudian pemerintah menerapkan PPKM Level 4 pada 20-25 Juli, berlanjut pada 26 Juli-2 Agustus, 3-9 Agustus.

Kemudian 10-16 Agustus merupakan perpanjangan keempat, lalu kini diperpanjang lagi. Di masa PPKM sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan penurunan kasus telah terjadi di Jawa dan Bali. Namun, daerah-daerah di luar Jawa-Bali harus lebih waspada karena belum mengalami penurunan kasus positif Covid-19.

Terkait perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait perpanjangan PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

Inmendagri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada 16 Agustus 2021 itu mengatur tentang kegiatan belajar-mengajar, operasional perkantoran sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Selama penerapan PPKM level 4 di Jawa dan Bali periode 9-16 Agustus 2021, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan (mal) di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, beroperasi kembali. Pembukaan kembali mal dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hanya warga yang telah divaksin Covid-19 minimal dosis pertama dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi Pedulilindungi, yang diizinkan masuk. Anak di bawah usia 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun, dilarang masuk mal. Selain itu, pengunjung mal dibatasi maksimal 25% dari kapasitas. Jam beroperasi pun hanya sampai pukul 20.00.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucer, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00. Selain itu, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. (*)

Oleh : Denny Indrayana )*

Blok Rokan yang menjadi kilang minyak terbesar, kembali ke pangkuan Indonesia. Alih kelola ini adalah kado manis bagi HUT Republik Indonesia di bulan Agustus, sehingga diharapkan dapat membantu kondisi finansial negara dan mengatasi berbagai efek pandemi Covid-19.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, seperti tembaga, emas, gas, dan minyak bumi. Namun sayang ada yang pengelolaannya masih dilakukan oleh asing, karena mereka datang sebelum kita merdeka, sehingga deal terjadi antara Belanda dengan perusahaan tersebut. Namun kini kilang minyak Rokan di Riau telah dikembalikan ke Indonesia dan pengelolaannya dipercayakan kepada perusahaan BUMN.

Kembalinya blok Rokan ke tangan ibu pertiwi adalah sebuah prestasi yang membanggakan, karena setelah 90 tahun akhirnya ia menjadi milik kita lagi. Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas prestasi ini dan mengapresiasi serta mempercayai BUMN yang memegangnya. Mulai 9 Agustus 2021 blok Rokan resmi tak lagi dikelola oleh asing.

Jika blok Rokan menjadi milik Indonesia maka ini adalah kado paling istimewa, karena akuisisi terjadi di bulan Agustus, sehingga saat NKRI ulang tahun tanggal 17 nanti sudah memiliki kilang minyak yang bagus. Amat wajar jika presiden memuji keuletan BUMN dalam proses perpindahan pengelolaan ini, karena banyak sekali yang harus diurus, terutama untuk birokrasi.

Selain itu, blok rokan menjadi hadiah paling apik untuk HUT RI, karena kita bisa mengelola sendiri sumber daya alam di negeri ini. Setelah berhasil mengakuisisi perusahaan tambang tembaga di Indonesia Timur, maka peralihan hak milik kilang minyak adalah langkah yang jitu. Jika kita bisa mengelola SDM sendiri, akan mencapai swasembada bahan bakar dan tidak lagi tergantung oleh harga minyak dunia atau impor dari asing.

Pihak asing juga rela mundur teratur dan tidak nekat untuk mempertahankan blok Rokan, karena mereka tahu diri. Blok Rokan ada di Indonesia sehingga wajar jika dikelola oleh perusahaan BUMN. Mereka sudah cukup untuk mengelola selama 90 tahun dan bisa melanjutkannya di negara lain.

Apresiasi wajib diberikan karena jika kilang minyak ini dipegang oleh BUMN, maka otomatis keuntungannya untuk negara. Sehingga bisa memiliki dana yang cukup untuk menambal finansial RI yang sempat hampir keok akibat pandemi, karena untuk program vaksinasi dll tentu butuh biaya besar. Uang ini juga bisa disalurkan untuk program lain dalam mengatasi efek pandemi Covid di Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa dikelolanya blok Rokan oleh perusahaan BUMN merupakan komitmen Presiden Jokowi sejak 2018. Dalam artian, presiden ingin agar kilang minyak itu jadi milik Indonesia agar bermanfaat bagi seluruh WNI. Sehingga kita bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.
Menteri Erick menambahkan, blok Rokan bisa memperbaiki perekonomian nasional, khususnya di wilayah Sumatera. Kini saatnya perwira BUMN untuk menjaga dan meningkatkan hasil dari kilang minyak, membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.

Sementara itu, akuisisi baru berhasil dilakukan tahun 2021 karena tentu butuh proses panjang dan persiapan matang. Jangan ada yang malah mem-bully karena mereka tidak tahu beratnya untuk mengalihkan sebuah kilang minyak. Selain itu, akuisisi ini sangat aman karena pegawai perusahaan asing yang berasal dari Indonesia akan direkrut menjadi pegawai BUMN, sehingga tidak akan ada pemecatan.

Kembalinya blok Rokan ke pangkuan Indonesia menjadi kado indah di bulan Agustus, bulan kemerdekaan RI. Kita patut bangga karena bisa mengakuisisi kilang minyak besar, sehingga bisa swasembada bahan bakar dan menambah finansial negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini