Oleh : Aditya Akbar )*

Perekonomian Indonesia memang sempat khawatir akibat pandemi Covid-19, tetapi kita tetap optimis bahwa kondisi ini akan berakhir. Mayoritas masyarakat optimis terhadap kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berada di jalur yang benar dan mulai menampakan tren positif.

Dalam setahun ini kita dibekap oleh ganasnya pandemi dan cukup berdampak pada perekonomian, karena daya beli masyarakat menurun. Selain itu, pebisnis juga pusing karena pasar global juga lesu, sehingga agak susah untuk mengekspor produknya, dan ada beberapa negara yang strict serta tidak mau menerima barang apapun dari negara lain saat pandemi.

Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja karena hidup harus terus berjalan. Hal ini terlihat dari hasil survey terkini, di mana 60,5% penduduk optimis bahwa perekonomian kita akan kembali membaik. Dalam artian, kita akan bangkit lagi walau didera pandemi, karena jika tekun dan bekerja keras, finansial negara akan naik dan tidak akan terperosok dalam jurang resesi.

Kita wajib untuk merasa optimis karena setiap badai pasti berlalu. Pandemi pasti berakhir dan perekonomian bisa berlari kencang, sehingga keuangan negara kembali sehat. Jika semua orang tidak kena corona maka bisa bekerja keras seperti dulu lagi dan semangat untuk membangun negeri.

Jangan malah menggerutu dan pesimis karena hanya akan membuat segalanya sulit, akibatnya pemerintah yang disalahkan. Padahal pemerintah sudah melakukan segala cara untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menaati program-program pemerintah, bukannya malah menuduh macam-macam.

Ingatlah saat tahun 1998 ketika Indonesia terkena krisis moneter dan keadaannya sangat buruk, tetapi kenyataannya kita bisa bangkit hanya dalam beberapa tahun. Sehingga optimisme wajib dilakukan di masa pandemi, karena yakin bahwa keadaan akan membaik di tahun depan. Jangan menyerah begitu saja.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan bahwa optimisme tinggi merupakan PR bagi pemerintah untuk melihat ekspetasi dan realita setahun ke depan. Dalam artian, optimisme memang perlu tetapi perlu ada strategi agar keadaan ekonomi Indonesia membaik. Penyebabnya karena jika realitanya sama saja, bahkan lebih buruk, maka akan berakibat jelek ke depannya.

Oleh karena itu pemerintah tak hanya bersikap optimis tetapi juga memiliki strategi khusus untuk memperbaiki kondisi finansial negara. Misalnya dengan membuka lebar-lebar pintu investasi, sehingga para penanam modal asing akan masuk dengan gembira ke Indonesia. Mereka sangat antusias karena birokrasi dipermudah dan perizinan tidak sesusah tahun-tahun lalu.

Jika ada banyak investor maka proyek-proyek akan berjalan lancar, karena memiliki penyandang dana. Proyek kerja sama ini saling menguntungkan, sehingga masyarakat tidak usah khawatir. Justru masuknya penanam modal asing adalah hal yang bagus, karena kita bisa membuat banyak proyek tanpa berhutang pada IMF atau negara lain.

Selain itu, optimisme juga diwujudkan dengan tetap melaksanakan proyek saat pandemi, karena pegawai di sektor essensial diperbolehkan untuk masuk kerja. Proyek besar seperti pembuatan bendungan tetap dilaksanakan, karena hasilnya akan menguntungkan rakyat.

Kita wajib optimis saat pandemi karena perasaan positif akan membawa hasil yang baik dan pemerintah berusaha keras agar perekonomian Indonesia bangkit lagi. Caranya dengan tetap melanjutkan pembangunan proyek karena akan berguna untuk rakyat. Dana proyek ini sebagian dari investor asing, dan ini wajar karena di banyak negara maju juga memberlakukan hal yang sama.

Semoga pandemi lekas selesai dan yang lebih penting lagi, rasa optimis harus tetap dijaga. Ketika pandemi belum selesai, jangan menyerah begitu saja, tapi pelihara rasa optimis dan yakin bahwa situasi akan membaik. Finansial Indonesia akan bagus lagi dan kita tidak akan jatuh bangkrut.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Hampir setiap event atau moment special, kabar bohong atau hoax kerap menghiasi sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Masyarakat pun diminta mewaspadai hoax tentang PON XX Papua dan ikut mendukung kesuksesan acara tersebut.

Pada event PON XX sendiri, beredar kabar terkait lowongan pekerjaan menjadi crew runner PON XX Papua. Informasi lowongan kerja tersebut menyebar luas melalui grup whatsApp. Dalam pesan tersebut tertulis dibutuhkan 900 orang untuk event PON XX Papua 2021 bulan September – Oktober 2021.

Tertera juga kualifikasi yang dibutuhkan, job description, gaji UMR Jakarta atau Rp 4.5 Juta per bulan, hingga sejumlah fasilitas lain yang diberikan kepada pelamar kerja. Setelah diselidiki ternyata informasi tersebut adalah salah alias Hoax. Kabar tersebut telah dibantah oleh ketua 2 PB PON, Roi Letlora. Pihaknya juga mencari tahu dari mana sumber awal kabar tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar terkait adanya surat dengan kop surat KONI Provinsi Papua perihal perubahan jumlah cabang olahraga PON XX yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa berdasarkan surat KONI Pusat Nomor 24 tahun 2019 tentang penetapan cabang olahraga, nomor pertandingan dan kuota atlet PON XX tahun 2020, yang semula berjumlah 47 cabor untuk dikurangi menjadi 35 cabor.

Namun, hal tersebut ditepis oleh Kapisa selaku Kadispora Papua, karena kala itu belum ada pernyataan resmi maupun surat dari pemerintahan Papua untuk perubahan atau pengurangan cabor. Cabang Olahraga sepak takraw yang diisukan tidak dipertandingkan, rupanya telah masuk kedalam daftar cabor yang dipertandingkan, bertempat di Kota Jayapura yang merupakan cluster paling banyak dalam menyelenggarakan cabor paling banyak.

Tercatat akan ada 6.484 atlet dari seluruh penjuru Indonesia yang akan berpartisipasi dalam PON XX Papua. Kemudian, total ada 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang olahraga, dan 679 nomor pertandingan/perlombaan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali optimis bahwa penyelenggaraan PON XX akan berjalan dengan lancar. Menpora Zainudin juga menyatakan bahwa PON diundur pada tahun 2021 karena adanya Pandemi, dimana situasi covid-19 mempersulit akses pengiriman peralatan dan perlengkapan ke Papua.
Sebelumnya, KONI Pusat sempat mengusulkan agar event multicabang tersebut dilaksanakan tanpa penonton agar menghindari kerumunan. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 di mana kasus positif covid-19 di Indonesia masih tinggi. PB PON XX Papua merespons usulan tersebut dengan menyiapkan opsi regulasinya.

Pihak PB PON juga berjanji akan memaksimalkan broadcasting sebagai langkah antisipasi kemungkinan tersebut. Meskipun finalisasi ada tidaknya penonton di PON tergantung dengan keputusan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait percepatan vaksinasi bagi atlet dan masyarakat di sekitar venue. Kementerian Kesehatan, melalui Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Harry Papilaya, mengatakan bahwa pihaknya terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bertugas mengawal PON.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua berencana untuk memvaksinasi sekitar 2/3 masyarakat di sekitar venue PON.

Pihaknya juga mengharapkan bantuan dan asistensi dari Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi kepada masyarakat di sekitar venue. Apabila masyarakat sudah divaksin, mereka tentu dapat ikut memeriahkan pesta olahraga tersebut.

Sementara itu, vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Alasannya jelas, kala itu kasus covid-19 meningkat dan pembangunan venue ikut terhambat. Pemerintah tentu saja tidak ingin mengorbankan kesehatan dan keselamatan seluruh atlet.

Jika atlet, pelatih dan seluruh elemen yang berperan dalam kemeriahan PON XX telah mendapatkan vaksinasi, tentu saja diharapkan perhelatan ini akan berjalan tanpa gangguan yang berarti.

Kita juga memiliki peran dalam mensukseskan PON XX, salah satunya adalah dengan tidak menyebarkan kabar yang tidak jelas tentang PON. Event PON diharapkan tidak hanya bergulir sebagai formalitas event 5 tahunan saja, tetapi juga harus berjalan dan bermakna khususnya bagi Provinsi Papua yang pada tahun ini akan menjadi tuan rumah PON XX.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh: Erika Teodhora (Warganet Kota Kupang, NTT)

Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua akan berlangsung bulan Oktober 2021 mendatang. Diketahui perhelatan olahraga nasional empat tahunan akan digelar di tengah pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengatakan Kemenkominfo telah menyiapkan dukungan berupa media center dan pelaksanaan komunikasi publik agar PON Papua makin semarak dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Konten informasi sangat penting untuk disiapkan, secara khusus oleh juru bicara dari masing-masing cabang olahraga, Pengurus Besar PON hingga bagi awak media selama meliput PON XX Papua.

Selain itu, saat ini media sosial menjadi lebih mudah untuk diakses bahkan sepersekian detik media selalu update terhadap informasi/isu yang tengah terjadi. Hal tersebut kerap kali menjadi ancaman masyarakat Indonesia, akan tersebarnya berita hoaks yang dinilai dapat memecah belah bangsa. Banyaknya berita bohong yang beredar juga bisa menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah.

Sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan bijak, sudah sepatutnya kita mengakses informasi yang sudah terbukti kebenarannya, sehingga warga tidak lagi termakan oleh berita bohong yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Membaca konten narasi dari media yang sudah terpercaya juga dapat menghindari kita dari ancaman berita hoaks yang banyak beredar.

Kominfo juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi positif di tengah persiapan pelaksanaan PON XX, terlebih reporter-reporter perlu menyampaikan dengan diksi-diksi yang akurat dan penuh semangat, kameramen-kameramen perlu menampilkan angle-angle olahraga yang menantang dan hebat sehingga memberikan kebanggan bagi warga Indonesia.

Pemerintah juga mengajak masyarakat agar ruang digital tidak diisi dengan informasi hoaks, berita yang simpang siur, adu domba, hate speech dan saling mencela. Maka dari itu, sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan PON XX Papua digelar bisa berlangsung dengan optimal.

Sebagaimana tujuan diadakannya PON XX, yakni untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memaknai perbedaan yang ada di negara kita sendiri. Jangan sampai karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, membawa kita menjadi bangsa yang terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika harus tetap terpelihara di hati masing-masing rakyat Indonesia.

Oleh : Jajuli )*

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kasus positif hingga meredam angka kematian yang masih tinggi di Indonesia.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali diputuskan untuk kembali diperpanjang, hal tersebut bertujuan untuk menekan laju penularan virus corona. PPKM diperpanjang di berbagai daerah dengan level yang berbeda-beda.
Dalam kesempatan konferensi pers, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, Momentum yang cukup baik harus dijaga. Atas arahan Presiden, maka PPKM level 4, 3, 2 diperpanjang hingga 23 Agustus. Terdapat tambahan Kabupaten/Kota yang masuk level 3, sebanyak 8 kabupaten/kota.

Diketahui, PPKM level 4, 3 dan 2 telah diterapkan di sejumlah daerah selama empat pekan terakhir. Awalnya pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli lalu usai terjadi lonjakan kasus Covid-19 beberapa pekan setelah lebaran. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan PPKM level 4 pada 20-25 Juli, berlanjut pada 26 Juli – 2 Agustus, 3-9 Agustus. Kemudian 10-16 Agustus merupakan perpanjangan keempat, lalu kini diperpanjang lagi.

Di masa PPKM sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan penurunan kasus telah terjadi di Jawa dan Bali. Namun, daerah-daerah di luar Jawa-Bali harus lebih waspada karena belum mengalami penurunan kasus positif Covid-19.

Luhut menuturkan pemerintah tak pernah mencoret indikator kematian. Ia mengatakan indikator ini hanya dikeluarkan sementara untuk perbaikan. Sehingga akurasi lebih baik. Sayangnya, mobilitas masyarakat malah tinggi. Di satu sisi bagus untuk ekonomi, tapi berbahaya karena bisa menyebabkan kenaikan kasus.

Menko Luhut menyebutkan bahwa perpanjangan dilakukan di beberapa daerah karena tren kasus di kawasan ini mulai menunjukkan perbaikan. Luhut menuturkan tren kasus aktif juga turun 53% pada 15 Agustus 2021. Meski demikian, PPKM level 4 tetap diperpanjang demi mempertahankan momentum penurunan kasus ini.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan PPKM di luar Jawa-Bali tetap akan dijalankan hingga 23 Agustus 2021. Hal ini mengacu pada keputusan sebelumnnya bahwa perpanjangan PPKM berdasarkan level di wilayah luar Jawa-Bali berlaku selama 2 pekan mulai 10-23 Agustus 2021.

Perlu kita ketahui bahwa sepanjang pemberlakuan PPKM level 4 telah terjadi penurunan kasus Covid-19. Presiden Jokowi juga mengklaim tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit (RS) Pulau Jawa, bahkan nasional mengalami penurunan. Ia bersyukur dengan adanya penurunan angka BOR tersebut.

Seiring dengah hal tersebut, Presiden Jokowi juga meminta agar vaksinasi Covid-19 harian terus dipercepat. Menurut Presiden, saat ini vaksinasi harian secara nasional telah mencapai 1,6 juta suntikan dalam satu hari pada puncaknya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta untuk dilakukan isolasi terpusat yang memegang peranan penting dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Demikian juga dengan pengetesan dan penelusuran kasus konfirmasi positif Covid-19 yang diminta untuk terus ditingkatkan.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, perpanjangan PPKM ini dilakukan karena jumlah kasus saat ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan sebelum terjadi lonjakan kasus.

Dalam kesempatan konferensi pers, Prof. Wiku menuturkan, meski kasus sudah turun, jumlah kasus masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan sebelum terjadi lonjakan kasus. Kasus harian kita berkisar di angka 5 ribu sampai 7 ribu kasus, sedangkan saat ini masih berada di angka 20 ribu sampai 40 ribu.

Satgas mencatat, pada minggu ini kasus positif kembali mengalami penurunan yakni sebesar 48.256 kasus dari sebelumnya 273.891 menjadi 225.635 kasus. Namun, beberapa provinsi masih menunjukkan kenaikan kasus positif yang cukup tinggi. Untuk kasus aktif di tingkat nasional pada minggu ini telah mengalami penurunan sebesar 17 persen dari puncak kasus pada 25 Juli lalu. Penambahan kasus aktif tercatat telah mengalami penurunan selama dua minggu berturut-turut.

Satgas mencatat, kenaikan kasus aktif ada di provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Prof Wiku juga meminta kepada kepala daerah untuk dapat melakukan antisipasi lonjakan kasus dengan menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di masing-masing wilayahnya.

Perpanjangan PPKM diambil karena kasus masih tinggi dan beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan kasus, sehingga kebijakan ini harus tetap diambil agar penyebaran virus corona dapat diredam.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah sudah memberi banyak bantuan untuk masyarakat saat pandemi. Mereka juga merasa puas karena Bansos ini sangat bermanfaat di masa krisis akibat virus Corona.

Pandemi Covid membuat banyak korban, mulai dari yang sakit fisik hingga mental. Mereka yang merasa stress rata-rata jatuh terpuruk karena kondisi finansianya oleng, gara-gara corona. Virus kecil ini membuat dunia bergejolak dan perekonomian anjlok, daya beli masyarakat turun, dan banyak perusahaan yang memotong gaji pegawai.

Pemerintah tak ingin rakyatnya menderita di saat pandemi, dan memberikan berbagai bantuan, sehingga mereka bisa bertahan hidup tanpa harus kalang-kabut mencari bagaimana cara untuk survive sekaligus mencari rezeki yang halal. Bantuan sangat berarti karena tidak dilihat dari nominalnya, tetapi dari perhatiannya. Berarti pemerintah tidak mau warganya depresi gara-gara kesulitan finansial.

Mayoritas (53%) rakyat sudah puas dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ini adalah hasil dari survey Ipsos, sebuah lembaga survey global. Bantuan yang paling difavoritkan masyarakat adalah program prakerja, subsidi listrik, dan subsidi kuota internet. Jadi tak hanya bansos yang diharapkan oleh warga sipil, tetapi juga bantuan bentuk lain.

Bantuan-bantuan dari pemerintah memang sangat menolong di masa pandemi. Program prakerja bukan sekadar kartu, tetapi benar-benar sebuah inovasi agar rakyat bisa mendapatkan keterampilan baru. Dengan memiliki kartu prakerja, mereka tak hanya diberi uang cash, tetapi juga skill. Sehingga yang diberi adalah pancingnya, bukan hanya ikannya, dan sesuai dengan motto Presiden Jokowi: kerja, kerja, dan kerja.

Sudah banyak rakyat yang menikmati bantuan kartu prakerja dan mereka senang karena program ini dibuka dengan banyak gelombang, sehingga jika belum lolos bisa mendaftar lagi pada periode berikutnya. Dengan membuka banyak gelombang berarti makin banyak warga yang memiliki skill baru. Sehingga bisa menjadikannya modal untuk berwirausaha dan berkarya tanpa harus bingung melamar kerja di mana.

Subsidi listrik juga sangat disyukuri oleh rakyat, apalagi pada awal bantuan ini ada penggratisan bagi rumah dengan syarat memiliki daya 450 KWH dan diskon 50% jika dayanya 900 KWH. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada penggratisan tapi masih ada diskon. Sehingga tidak memberatkan rakyat untuk membayar tagihan listrik yang mahal.

Selain itu, subsidi kuota internet juga sangat bermanfaat, terutama bagi para ibu rumah tangga. Mereka bisa lancar mendampingi anak-anaknya untuk sekolah online tanpa bingung harus membeli pulsa lagi dan lagi, dan tidak semua orang kuat untuk membayar tagihan wifi. Subsidi kuota membuat pembelajaran daring makin lancar.

Apalagi subsidi kuota internet akan diperpanjang hingga bulan november 2021, sehingga anak-anak yang masih belajar di rumah bisa memanfaatkannya dengan baik. Para mahasiswa juga menikmati subsidi ini dan mereka bisa kuliah online dengan lancar. Ilmu bisa didapat walau berada di kampung halamannya.

Berbagai bantuan dari pemerintah menunjukkan perhatian dari Presiden Jokowi dan jajarannya, karena mereka sadar bahwa rakyat sangat butuh pertolongan. Pandemi benar-benar meluluh-lantakkan kondisi finansial banyak orang, sehingga mereka bingung bagaimana harus bertahan hidup. Jika ada bansos dan bantuan lain dari pemerintah, akan sangat disyukuri.

Masyarakat merasa senang dan puas karena pemerintah terus membantu, tak hanya dengan paket sembako tetapi juga dengan program lain, seperti subsidi kuota internet, kartu prakerja, dan diskon tagihan listrik. Dalam masa pandemi, warga sipil masih bisa survive berkat banyaknya pertolongan dari pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

JAKARTA – Ditengah pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir, sinergitas antara Pemerintah dengan lapisan elemen masyarakat sangat diperlukan.

Aswandi Jailani, Ketua Umum PP IPNU mengatakan sinergitasnya antara ormas dan tokoh agama yang ingin menuju perubahan di Indonesia bukan kali ini saja tetapi sejak dulu seperti pada tahun 1945 yang dilakukan antara NU dan Muhammadiyah.

Dikatakan Aswandi menjelaskan
bsntuk sinergitas dalam penanganan Covid-19, ormas dan OKP adalah terutama IPNU adalah melaksanakan vaksinasi massal.

“Tidak hanya IPNU tetapi juga OKP dan ormas lainnya seperti IMM, Pemuda Muhammadiyah dan lain- lainnya.
Karena inilah tugas pemuda untuk menyadarkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting sebagai ikhtiar dalam penanganan Covid-19,” kata Aswandi dalam dialog interaktif secara live di Radio Muara Jakarta dengan tema “Pentingnya Sinergitas Tokoh Agama dan Ormas Dalam Penanganan Covid-19”, Rabu (18/8/2021).

Masih dikatakan Aswandi, dalam pandemi ini
IPNU juga melakukan edukasi edukasi dengan komunikasi secara aktif terkait Covid-19 seperti apa dan penanganannya seperti soal opini bahwa Covid-19 bukan rekayasa.

“Bahwa Covid-19 ini berbahaya, vaksinasi itu penting, menerapkan protokol kesehatan juga perlu untuk setiap individu, itu yang kami lakukan melalui keder- kader IPNU di seluruh Indonesia dengan memberikan edukasi,” kata Aswandi.

Dijelaskan Aswandi, tidak perlu berfikir negatif terhadap Pemerintah tetapi harus mampu menghargai dan tidak perlu menyampaikan hal-hal yang jelek kepada orang lain.

“Kalau tidak percaya dengan Covid-19 jangan ajak orang lain. Jika ingin Indonesia cepat pulih, ayok kita bersinergi dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kemudian melakukan vaksinasi. Kapan kita keluar dari pandemi tergantung kita bergandengan tangan dan bersinergi,” ucapnya. []

Aparat keamanan dari Satgas Pinang Sirih mengeklaim menguasai markas KST yang berada di Kampung Welenggaru, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Satgas juga menyita satu pucuk senjata api (senpi) jenis M16.

“Memang benar markas KST di Kampung Welenggaru sudah dikuasai dan anggota TNI juga mengamankan satu pucuk senjata jenis M16,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Rabu (18/8).

Dikatakan, dari laporan yang diterima markas tersebut dikuasai sejak Senin sore (16/8) dipimpin Mayor Inf Sudarmin yang menjabat Kasi Intel Ops Satgas Pinang Sirih. Diamankannya kampung yang menjadi markas KST pimpinan Goliat Tabuni itu berawal dari patroli menggunakan drone, di Kampung Welenggaru, Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak.

Saat itu terlihat tiga orang yang diduga anggota KST yang kemudian melakukan tembakan ke Tim Cakra. Kamal menambahkan, dari drone terlihat ketiganya memasuki honai (rumah khas pegunungan Papua). Tim Cakra melakukan pengejaran dan menembak satu anggota KST. Mereka berlarian ke dalam hutan. Setelah diperiksa ditemukan satu pucuk M16.

Saat ini Satgas Pinang Sirih melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan TNI-Polri serta menyiagakan dari Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 715/MTL. Kombes Kamal yang juga menjabat Kabid Humas Polda Papua mengaku kegiatan patroli terus dilakukan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal. “Personel TNI-Polri bersiaga di pos masing-masing guna mengantisipasi penembakan yang dilakukan KST,” kata Kombes Kamal.

Segenap lapisan masyarakat perlu untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi Covid-19 berkepanjangan, masyarakat harus mulai melakukan adaptasi terhadap kebiasaan baru, yakni menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pemerintah juga harus tegas terhadap masyarakat didalam penerapan kebijakan Prokes yaitu diantaranya memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Selain itu, pandemi Covid-19 juga terbukti telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan kehidupan sosial. Tanpa disadari, hal ini juga menciptakan pola hidup berbeda, dimana masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan teknologi digital.

Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk terus waspada karena Covid-19 akan bersama kita dalam waktu yang lama. Kunci keberhasilan untuk keluar dari krisis akibat pandemi adalah kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dengan menjalankan new normal, yaitu Prokes ketat dan melakukan vaksinasi dengan segera. Pemerintah mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam mengingatkan warga dan berani peduli agar Indonesia segera bangkit.

Menyikapin hal tersebut, Peneliti dari Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengataka bahwa Kombinasi Prokes dan Vaksinasi akan membuat negara mampu mengendalikan pandemi Covid-19, sehingga kegiatan perdagangan akan kembali seperti sediakala.
Selain itu, ia mengatakan bahwa Jejak digital selama pandemi telah mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan tersebut telah membentuk kegiatan baru, salah satunya adalah beradaptasi dengan mekanisme perdagangan. Penjualan produk secara daring atau melalui internet, baik itu platform jual beli, website, e-commerce, maupun grup media sosial. Penjualan daring yang dilakukan secara maksimal dapat meningkatkan PDB selama pandemi Covid-19.
“Jejak digital selama pandemi telah mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan tersebut telah membentuk kegiatan baru, salah satunya adalah beradaptasi dengan mekanisme perdagangan. Penjualan produk secara daring atau melalui internet, baik itu platform jual beli, website, e-commerce, maupun grup media sosial. Penjualan daring yang dilakukan secara maksimal dapat meningkatkan PDB selama pandemi Covid-19”, ujar Tulus J. Maha.

Deputi II Kantor Staf Presiden-Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, mengatakan bahwa pakaian adat Suku Baduy yang dikenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR 2021 adalah sebagai bentuk upaya apresiasi kepala negara terhadap suku Baduy.
Lebih lanjut, Abetnego mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden menganggap langkah Jokowi menggunakan pakaian adat dan mengangkat kebudayaan suku Baduy dalam acara kenegaraan ini merupakan suatu inisiatif yang baik dalam menekankan kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya mengapresiasi keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy, hal itu juga menangkal stigma negatif terhadap Suku Baduy.

“Presiden mengangkat ke tingkat paling tinggi di salah satu acara kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai sebagai cara presiden untuk menghentikan stigma dan makna negatif dari penyebutan suku Baduy,” ucap Abetnego.
Ditempat terpisah, Budayawan Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (MPPI), Ismuanto, S.S.,M.Phil, mengatakan bahwa fenomena tersebut menunjukkan pelestarian adat budaya leluhur menjadi concern dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat melalui baju adat yang dikenakan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan yang menunjukkan atau mewujudkan kecintaan terhadap budaya bangsa, sehingga perlu dilestarikan. Lebih lanjut, dirinya mengajak masyarakat untuk mulai mencintai adat budaya leluhur bangsa.
“Mari cintai adat budaya leluhur bangsa”, ujar Ismuanto.

Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius dalam penanganan permasalahan bangsa, termasuk Pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, melalui Momentum Hari Kemerdekaan RI ke-76 ditengah Pandemi Covid 19, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa bersatu mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh.

Menurut Presiden Jokowi penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan keterlibatan dan kepedulian banyak pihak. Pandemi ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pihak tertentu.
“Penyakit yang diderita seseorang akan menjadi penyakit bersama” ujar Presiden dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin, (16/8/2021) .

Presiden Jokowi mengatakan pandemi telah mengingatkan untuk lebih peduli kepada sesama. Semua pihak harus saling peduli dan berbagi, sehingga masalah seberat apapun dapat terselesaikan.

Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat lebih mendisiplinkan diri menerapkan protokol kesehatan untuk meringankan beban pandemi bersama.
“Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman Covid-19, selama masih ada yang menderitanya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa layanan kesehatan dalam penanganan Covid-19 mengalami perkembangan menggembirakan walaupun kemandirian industri farmasi Indonesia masih menjadi kelemahan serius.

” Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan,” ujar Jokowi.

Namun demikian, Jokowi menyatakan pandemi telah mendorong percepatan pengembangan industri farmasi dalam negeri. Sejumlah inovasi di sektor farmasi dan kesehatan terus bermunculan.

Presiden Jokowi mengatakan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat terus diupayakan. Tidak ada toleransi bagi pihak yang berusaha mencari keuntungan di tengah penderitaan.

“Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” kata Presiden.

Tak hanya itu, Pemerintah mengerahkan semua sumber daya untuk mengamankan pasokan vaksin untuk kebutuhan nasional. Di saat bersamaan, Presiden mengatakan, Indonesia juga memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua bangsa.

“Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi,”.

Lebuih lanjut, Presiden Jokowi mengibaratkan krisis, resesi, dan pandemi yang terjadi di Indonesia seperti api. Namun pemerintah memastikan takkan pernah menyerah menghadapi kondisi tersebut dengan mengerahkan segala bentuk upaya menuntut kreativitas dan inovasi.

Presiden menyatakan pandemi mendorong untuk terus berpikir dan belajar, semata demi menemukan cara-cara baru untuk menekan dampak buruknya.
“Pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah,”.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan pandemi memberikan beban cukup berat bahkan penuh risiko.

“Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah, ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah,” ucap Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan ujian dan asahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pandemi, tidak hanya memberikan beban namun juga kesempatan untuk memperbaiki diri.

Ketika ujian semakin berat, maka asahan akan semakin meningkat. Sehingga kemampuan bangsa semakin kuat dalam menghadapi segala krisis.

“Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan,” kata Presiden. (**)