Satuan Tugas Pinang Sirih dikabarkan telah berhasil menguasai markas kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua jaringan Goliat Tabuni di wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Satgas yang terdiri dari gabungan TNI-POLRI tersebut melakukan penyerbuan ke markas KST Papua pada Senin (16/8/2021) sore, dipimpin Kasi Intel Operasi Satgas Pinang Sirih Mayor Inf Sudarmin.

Menyikapi hal tersebut, Peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Muhammad Irandito, mengatakan bahwa Satgas Pinang Sirih yang terdiri personel TNI/Polri telah membuktikan efektifitasnya dengan berhasil menyerbu dan menguasai markas KST (KKB) jaringan Goliat Tabuni di wilayah Kabupaten Puncak, Papua.

“Satgas Pinang Sirih yang terdiri personel TNI/Polri telah membuktikan efektifitasnya dengan berhasil menyerbu dan menguasai markas KST (KKB) jaringan Goliat Tabuni di wilayah Kabupaten Puncak, Papua” ujar Irandito.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa langkah TNI-Polri menindak tegas kelompok separatis teroris (KST) Papua tersebut untuk menjamin keamanan dan kondusifitas Papua bagian dari NKRI. Dirinya menghimbau masyarakat Papua agar mewaspadai provokasi kelompok separatis teroris (KST) Papua guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Langkah TNI-Polri menindak tegas kelompok separatis teroris (KST) Papua tersebut untuk menjamin keamanan dan kondusifitas Papua bagian dari NKRI. Masyarakat Papua sebaiknya mewaspadai provokasi kelompok separatis teroris (KST) Papua guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban”, tambah Irandito.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tingkat fatalitas akibat covid di Bandung dan Cirebon cukup rendah. Itu terjadi akibat vaksinasi covid di dua daerah itu yang cukup tinggi.

“Jadi kesimpulannya dengan vaksinasi yang maksimal, ternyata tingkat kematiannya juga rendah di bawah 1 persen,” kata Ridwan Kamil.

Emil menuturkan, kondisi di kedua kota tersebut berbeda jika dibandingkan dengan yang ditemukan di Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Garut. Angka kematian akibat covid-19 di daerah itu cukup tinggi karena cakupan vaksinasinya rendah.

“Maka kami juga akan fokus meningkatkan vaksinasi di daerah itu,” ujarnya.

Emil menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan yang akan mengirim jutaan dosis vaksin untuk Jabar pada bulan depan.

“Kata Pak Menkes bulan depan jutaan dosis akan dikirim ke Jabar, itu akan meng-cover daerah yang rendah vaksinasinya,” ucapnya.

Angka kematian akibat covid-19 di Jabar terus menurun. Setelah sempat menyentuh puncak 269 orang pada 11 Juli 2021, kemarin angka kematian 80 orang atau di angka 1,41 persen dari kasus aktif.

“Maka kami juga akan fokus meningkatkan vaksinasi di daerah itu,” ujarnya.

Emil menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan yang akan mengirim jutaan dosis vaksin untuk Jabar pada bulan depan.

“Kata Pak Menkes bulan depan jutaan dosis akan dikirim ke Jabar, itu akan meng-cover daerah yang rendah vaksinasinya,” ucapnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan harga tes PCR (Polymerase Chain Reaction) di wilayahnya telah turun. Hal itu sesuai arah Presiden Joko Widodo terkait penurunan tarif tes PCR.

“Tadi saya baru mengunjungi lab yang sudah mulai memberikan harga Rp 480.000 dengan waktu kurang dari 24 jam di BPKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit),” katanya di Gedung Negara Grahadi.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp 495 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali. Maka, harga pemeriksaan RT PCR turun sebanyak 45 persen dari harga sebelumnya.

Tarif tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp 495 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali. Maka, harga pemeriksaan RT PCR turun sebanyak 45 persen dari harga sebelumnya.

Tarif tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Gubernur Khofifah berharap perubahan harga tersebut bisa menjadi referensi laboratorium lainnya.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi referensi yang lain dari PCR test di lab-lab yang lain mudah-mudahan akan terus bisa mengikuti arahan pak presiden, Jawa-Bali diharapkan maksimal Rp 495.000 dan maksimal 24 jam,” imbaunya.

“Yang tadi di BPKL Rp 480.000 dan kurang dari 24 jam. Terus tolong disampaikan pesan-pesan ini kalau makin bisa dikurangi harga itu, Rp 480.000-Rp 495.000 lah ya, kurang dari 24 jam mudah-mudahan testingnya akan makin massif,” imbuh Gubernur Khofifah.

Juru Bicara Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa hingga saat ini stok vaksin Covid-19 aman, tidak kurang atau langka, dan siap didistibusikan, namun harus difahami proses distribusiannya memerlukan beberapa tahap dan waktu.

Wiku juga menjelaskan bahwa sebagian besar vaksin yang dikirim ke Indonesia adalah dalam bentuk bahan baku atau bulk, sehingga harus melalui beberapa tahap untuk menjadi vaksin.

Selain itu, Wiku menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan suplai vaksin sesuai kebutuhan dan Indonesia akan memiliki sebanyak 261 juta dosis vaksin COVID-19 hingga Desember 2021.

“Sampai dengan Desember 2021 mendatang akan ada sebanyak 261 juta dosis,” ujar Wiku dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 yang dipantau dari Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Wiku mengatakan jumlah itu dapat terus bertambah melalui skema perjanjian bilateral dan multilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya.

Menurut Wiku, pencapaian target vaksinasi dapat terwujud apabila didukung dengan sinkronisasi data pusat dan daerah. Termasuk mekanisme operasional dan logistik, dengan harapan vaksin dapat diterima oleh daerah dengan tepat waktu dan dalam waktu yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

“Ke depannya, pemerintah akan terus mendorong setiap daerah melakukan percepatan vaksinasi untuk segera mencapai target per daerah melalui prioritas daerah dan populasi berisiko terlebih dahulu,” katanya.

Wiku berharap dengan percepatan yang dilakukan daerah serta penambahan cakupan vaksinasi, dapat membuat target terpenuhi sehingga kekebalan komunitas dapat segera terwujud.

“Dengan penambahan cakupan bertahap ini diharapkan kekebalan komunitas dapat segera tercapai,” kata dia.

Sementara posisinya saat ini, pemerintah telah melakukan sekitar 80 juta suntikan yang terbagi atas 54 juta atau 26% populasi telah divaksinasi dosis pertama dan 29 juta atau 14 % populasi telah mendapat vaksinasi dosis ke dua.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin agar mampu mencapai target 100 juta suntikan hingga akhir Agustus 2021.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar terus melakukan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah di Indonesia hingga mampu mencapai target 50 juta suntikan dalam kurun waktu tujuh pekan. (**)

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kasus positif hingga meredam angka kematian yang masih tinggi di Indonesia.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali diputuskan untuk kembali diperpanjang, hal tersebut bertujuan untuk menekan laju penularan virus corona. PPKM diperpanjang di berbagai daerah dengan level yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan konferensi pers, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, Momentum yang cukup baik harus dijaga. Atas arahan Presiden, maka PPKM level 4, 3, 2 diperpanjang hingga 23 Agustus. Terdapat tambahan Kabupaten/Kota yang masuk level 3, sebanyak 8 kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan perpanjangan kebijakan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait penerapan PPKM di tiap daerah pada Senin (9/8/2021), yakni Inmendagri Nomor (No) 30/2021, Inmendagri No 31/2021, dan Inmendagri No 32/202.

Menanggapi kebijakan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa perpanjangan PPKM bertujuan melindungi rakyat Indonesia dari penularan virus Covid-19 yang semakin masif. “Seperti yang diutarakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan kemarin (Senin), perpanjangan PPKM dilakukan untuk menjaga momentum. Pasalnya, penerapan PPKM Level 2-4 sebelumnya sudah berjalan baik di Jawa dan Bali.

Untuk diketahui, penerapan perpanjangan PPKM Level 4, 3 dan 2 yang dilaksanakan di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tren penurunan kasus hingga 59,6 persen dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Penurunan tersebut turut mengurangi angka kematian akibat Covid-19 di Jawa dan Bali, meski kondisinya fluktuatif di masing-masing provinsi. Karenanya, pemerintah akan membentuk tim khusus di wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 dalam beberapa minggu terakhir.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 telah berhasil menekan kasus aktif COVID-19 di Ibu Kota. PPKM Darurat mulai diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 lalu. Dari semula angkanya 100 ribu menjadi 17 ribu. Kasus aktif merupakan indikator pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit.

“Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Ribuan petugas yang bertugas siang malam kemudian jutaan rakyat yang menaati (protokol kesehatan). Angkanya apa, terlihat itu kasus baru turun, kalau kasus baru turun artinya penularan dalam dua minggu terakhir menurun sekali. Ia menyatakan, penurunan drastis itu merupakan bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang diberlakukan kemarin efektif. Namun, Anies tidak ingin pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) kendor. (*)