Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk memastikan pendapatan dan daya beli masyarakat tetap terpenuhi. Bantuan ini sekaligus menjadi stimulus perekonomian di masa pandemi. Jumalah BSU yang dianggarkan per penerima ialah sebesar Rp 500 ribu yang akan diberikan langsung untuk dua bulan dengan total Rp 1 juta.

Menyikapi permasalah tersebut, analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa masyarakat seyogyanya mengapresiasi pemerintah yang telah berusaha mempercepat penyaluran dan pengiriman bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan sosial (Bansos) secara tepat sasaran dan sistematis kepada masyarakat dan pekerja terdampak pembatasan cegah Covid-19. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat ditengah pandemi, sehingga roda perdagangan tidak terhenti. Selain itu, adanya penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II kepada 8,8 juta KPM, dalam hal ini berupa paket 10 kg beras medium/KPM merupakan kebijakan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tekanan dari masyarakat yang saat ini sedang memerlukan bansos.

“Masyarakat seyogyanya mengapresiasi pemerintah yang telah berusaha mempercepat penyaluran dan pengiriman bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan sosial (Bansos) secara tepat sasaran dan sistematis kepada masyarakat dan pekerja terdampak pembatasan cegah Covid-19”, ujar Tulus J. Maha.

Selain itu, dirinya juga mengimbau dan mengajak masyarakat untuk melaporkan atau memviralkan apabila terdapat pungutan liar (Pungli) terkait Bansos oleh oknum tertentu agar dapat segera dilakukan penegakkan hukum. Dukungan dari Pihak kepolisian diberbagai daerah yang akan menindaklanjuti setiap aduan maupun pelaporan penyimpangan dana bansos Covid-19 juga merupakan langkah yang positif guna mengawal ekosistem perdagangan.

“Mari kita awasi penyaluran Bansos, agar tepat sasaran. Waspadai fenomena Pungli Bansos Covid-19 diberbagai daerah”, tambahnya.

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting bangsa ini, baik dalam mempersiapkan ketahanan bangsa yang komprehensif, khususnya dalam bidang kesehatan, maupun memberikan bukti nyata mengenai orientasi kebijakan dari pemerintah serta kedewasaan masyarakat.

Tentu pelajaran tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam memperbaiki komitmen kita sebagai sebuah bangsa, khususnya dalam mengutamakan kepentingan bersama dan synergitas para stakeholder didalam mengatasi pandemi covid-19.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Makara Strategic Insigh, Iwan Freddy, mengatakan bahwa ditengah ancaman resesi global akibat lonjakan kasus varian Delta, diperlukan sinergitas seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berjuang bersama dan “Yakinlah Indonesia Pasti Bisa” melawan pandemi Covid-19.

“Ditengah ancaman resesi global akibat lonjakan kasus varian Delta, diperlukan sinergitas seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berjuang bersama dan yakinlah Indonesia Pasti Bisa melawan pandemi Covid-19”, ujar Iwan Freddy.

Lebih lanjut, dirinya menghimbau dan mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk bersatu, bersama-sama melawan pandemi Covid-19. Seluruh elemen masyarakat harus optimis bahwa Indonesia akan menang lawan pandemi Covid-19.

“Mari seluruh elemen bangsa ini untuk bersatu, bersama-sama melawan pandemi Covid-19. Seluruh elemen masyarakat harus optimis bahwa Indonesia akan menang lawan pandemi Covid-19”, tambah dirinya.

Rentetan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KST kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban KST sudah banyak berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal KST Disamping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KST terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KST yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KST leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip dalam keterangannya.

“Di saat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KST. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KST adalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KST.

Sebagai kelompok teroris, KST selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KST kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, teroris KST juga sangat membahayakan kedaulatan negara.

Presiden RI Jokowi berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini diberlakukan. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7/2021) yang lalu, Presiden Jokowi menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait,” ungkap Presiden.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7/2021).

Pemberlakukan PPKM didasarkan pada 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam Instruksi Mendagri yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional.

Sementara itu, Menko Luhut mengatakan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” kata Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

  1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;
  2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;
  3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;
  4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;
  5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;
  6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;
  7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;
  8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

  1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;
  2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

  1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;
  2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (**)

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. “Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal. Sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja,” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, pemerintah telah mengaktifkan “Klaster Nasional Penanggulangan Bencana” untuk perkuat penanganan pandemi Covid-19. Klaster ini terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Perlindungan dan Pengungsian, Klaster Pendidikan, dan Klaster Pemulihan Dini.

Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari pelibatan pihak kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas.

“Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan ini sangat diperlukan,” tuturnya. Muhadjir mengarahkan agar kalster nasional bisa meningkatkan peranannya dalam membantu penanganan Covid-19.

Untuk kaster kesehatan, terang Menko Muhadjir, bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M, dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi.

Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan Covid-19. Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan.

Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktivasi posko satgas Covid-19 di hingga level terendah di RT/RW, dan membantu pemulihan dampak Covid-19 di daerah.

“Peranan dan andil dari masyarakat dari seluruh komponen bangsa harus kita galakkan terus dan tidak kalah pentingnya dengan peran negara,” pungkas Menko PMK. (*)

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah pun terus menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM agar dapat terus bertahan dan mendukung perekonomian nasional di tengah krisis akibat wabah penyakit menular.

Di tengah pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mempercepat pendistribusian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sebesar Rp 1,2 juta.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Eddy Satria menuturkan, pihaknya akan terus mendorong percepatan penyaluran hingga akhir Agustus 2021 sebanyak 3 Juta penerima BPUM. Untuk memperoleh BPUM 2021, tentunya pelaku UMKM juga harus menyertakan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM.

Pelaku UMKM juga bisa mengusulkan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten atau kota di wilayah masing-masing paling lambat 31 Agustus 2021, dengan mempersiapkan dokumen berupa ; NIK sesuai e-KTP, KK, Nama Lengkap, Alamat Sesuai KTP, Bidang Usaha, Nomor Telepon.

Program Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahap pertama, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Sedangkan anggaran tahap kedua sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta usaha mikro.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merasa optimis bahwa UMKM dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja.

Data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa UMKM telah berkontribusi sebanyak 61,07 persen terhadap PDB, atau setara dengan lebih dari Rp 8.500 triliun.

UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total nilai investasi. Selain itu keberlangsungan UMKM selama masa pandemi juga menunjukkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Wapres berharap agar UMKM dapat menjadi garda terdepan kebangkitan ekonomi, dapat meraih keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.Meski saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 dan PPPK, Ma’ruf Amin meyakini bahwa tekad dan cita-cita untuk memajukan UMKM tidak pernah surut.

Sementara itu Menkop dan UKM Teten Masduki menuturkan, kondisi Pandemi Covid-19 masih memberikan tantangan bagi aktifitas usaha, meskipun angka pertumbuhan ekonomi membaik pada kuartal II. Teten juga berharap agar momen peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dapat menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali upaya transformasi UMKM untuk masa mendatang.

Ia juga berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk merajai dan mengangkasa kembali sembari beradaptasi di tengah disrupsi pandemi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Pandemi Covid-19 memang berpengaruh terhadap eksistensi UMKM. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya pembatasan sosial dan fisik yang mengganggu proses produksi maupun transaksi.

Kemenkop UKM juga mencatat bahwa 94% UKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha karena literasi digital yang masih rendah. Padahal digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik. Suntikan dana BLT tentu saja diharapkan dapat membantuk pelaku UMKM untuk dapat berinovasi terkait dengan cara bisnisnya.

Marketplace atau lokapasar tentu bisa menjadi alternatif bagi pelaku UMKM agar tetap memiliki penghasilan. Digitalisasi di sektor UMKM ternyata mempunyai peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional serta mendorong UMKM untuk terus berdaya. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 2021 menyebutkan, bahwa 80% UMKM yang sudah masuk ekosistem digital mempunyai daya tahan yang lebih baik.

BLT yang diberikan oleh pemerintah tentu diharapkan agar pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam melebarkan sayap distribusinya. Apalagi pemerintah juga melakukan market demand dengan mengefektifkan belanja pemerintah senilai 40% dari seluruh anggaran yang mencapai Rp 460 triliun.

Pandemi ini seperti layaknya ombak yang mengombang-ambingkan kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil, untuk bertahan dari terpaan ombak tentu saja diperlukan stimulus agar kapal menjadi kokoh dan tetap bertahan sembari berinovasi, sehingga ketika badai sudah berlalu UMKM dapat bangkit dan menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Reza Pahlevi )*

Kesuksesan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua sudah sepatutnya menjadi ajang membangun optimisme bangsa, apalagi event ini diselenggarakan di Provinsi Papua yang jauh dari ibukota. Kelancaran acara tersebut tentu saja akan menjadi pembuktian bahwa setiap daerah mampu menyelenggarakan acara nasional.

Dengan melandainya kasus covid-19, kita berharap agar PON Papua dapat menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia. Dalam hal ini Papua harus bisa membuktikan bahwa Provinsi Papua dapat menyelenggarakan PON XX secara aman dan tanpa gangguan yang berarti.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan persiapan PON dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua berjalan lancar menjelang pelaksanaannya yang akan digelar pada 2 Oktober mendatang. Dalam kesempatan rapat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua secara virtual di Jakarta, Zainudin menyampaikan progres kesiapan sarana dan prasarana secara umum berjalan baik. Ia juga menuturkan persiapan infrastruktur dilaporkan tidak ada masalah, dan komunikasi Panitia Besar PB PON dengan sub-sub yang ada juga sudah bagus.

Yunus Wonda selaku Ketua Harian PB PON menuturkan, pihaknya saat ini tengah fokus dalam hal pengiriman barang yang berkaitan dengan PON Papua, seperti perlengkapan pertandingan setiap cabang olahraga. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menjelaskan bahwa jadwal kedatangan technical delegate direncanakan pada 15 September, sedangkan atlet akan mulai tiba di Papua empat hari setelahnya atau pada 19 September sebelum mengikuti PON Pemuda pada 2-15 Oktober.

Sebelumnya, Keluarga besar Suku Manuri menyatakan bahwa mereka siap mendukung pelaksanaan PON XX. Kepala suku Manuri, Soleman Manuri mengatakan, sebagai bentuk dukungan yang akan dilakukan dalam menyukseskan PON itu, suku Manuri akan menampilkan kearifan lokal berupa kuliner-kuliner lokal, untuk memanjakan mata dan lidah para tamu maupun atlet yang datang dari luar Papua. Untuk itu, Soleman mengajak kepada seluruh orang asli Papua (OAP) agar tidak jadi penonton saja dalam pelaksanaan PON XX, tetapi terlibat dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

Sementara itu, Duta PON XX Papua, Boaz Solossa, memastikan bahwa PON XX akan tetap terlaksana. Hal tersebut disampaikan Boaz menyusul kabar PON akan kembali mundur akibat dampak dari peningkatan kasus Covid-19.

PON Papua semula akan berlangsung pada Oktober 2020, kemudian dimundurkan pelaksanaannya satu tahun karena wabah virus corona yang terjadi secara global dalam grafik yang tinggi. Maka secara tak langsung ikut terimbas pada persiapan Panitia Besar (PB) PON. Multievent olahraga empat tahunan itu pun akhirnya diputuskan berlangsung pada 2 – 15 Oktober 2021.
Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

Event nasional ini patut didukung karena PON mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung-kampung apalagi masyarakat bisa menjual aksesoris khas lokal Papua, juga makanan-makanan khas lokal bisa dijual di tempat wisata. Hal itu tentu saja akan mendongkrak penjualan ekonomi bahkan PAD di setiap daerah yang ditunjuk sebagai cluster PON.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat vaksinasi covid-19 di sejumlah kota/kabupaten di Papua. Hal ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan PON XX pada 2-15 Oktober 2021.

Pada kesempatan Berbeda, Drs. Romanus Mbaraka, MT menuturkan, bahwa dirinya optimes jika Perhelatan PON XX harus tetao terselenggara sesuai jadwal. Menurutnya, PON XX merupakan jati diri orang Papua dan harus tetap terlaksana dengan sukses, kendati dihadapi berbagai kalangan apapun.

Bupati Mbaraka menyebutkan, kesepakatan soal anggaran atau pembiayaan sudah selesai, walaupaun ada selisih paham sana-sini antara PB PON dan Sub PB PON. Meskipun hal itu menjadi bagian dari proses yang berjalan.
Kesuksesan PON XX Papua adalah harga mati, event multicabang ini sudah semakin dekat, tentu saja setiap daerah akan menunjukkan performa terbaiknya agar nantinya dapat membawa pulang medali dari bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Dombe Lokbere (Mahasiswa Papua di Yogyakarta)

PON XX Papua adalah kebanggaan dan harga diri bagi warga dan masyarakat Papua. Oleh karena itu, tidak pantas orang di luar Papua menyebarkan opini negatif dan pesimistis, seolah-olah orang Papua tidak akan mampu melaksanakan event nasional.

Sangat mengherankan jika ada pihak yang mencoba menggagalkan PON XX Papua. pada 2020 lalu seharusnya menjadi momen PON XX di Papua. Namun akhirnya diputuskan diundur hingga Oktober 2021. Menyaksikan Tokyo Jepang sukses menggelar Olimpiade, seharusnya menambah keyakinan semua pihak bahwa PON Papua bisa dilaksanakan lebih baik, meski dalam masa Pandemi Covid 19.

Kepercayaan dan alasan pemerintah menyelenggarakan PON Papua sudah melalui berbagai pertimbangan yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya menyebarkan rasa khawatir atas dampak kematian akibat Covid 19 pada PON Papua.

Semestinya, penyelenggaraan PON XX Papua ini juga memberikan pengakuan kepada masyarakat dan rakyat Papua maupun daerah lain, bahwa Papua sanggup menjadi tuan rumah perhelatan akbar para atlet seluruh Indonesia.

Pekan Olahraga Nasional ke-20 akan diselenggarakan pada 2 – 15 Oktober 2021. Provinsi Papua kali ini mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah bagi acara multievent nasional satu ini. Tepatnya ada 4 klaster yang akan menjadi lokasi pertandingan cabang olahraga, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan, bahwa PON di Papua itu bukan hanya kompetisi olahraga semata. Namun, PON adalah arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan, dan arena memperkuat persatuan maupun kesatuan. Mari bersama gelorakan semangat solidaritas dan persatuan kita demi sukses PON XX Papua 2020.

Oleh : Gina
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gunadarma )

Kebijakan pemerintah terkait Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 dinilai oleh sejumlah pihak sebagai langkah yang tepat. Apalagi, kebijakan tersebut disertai dengan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa-Bali hingga 16 Agustus. Sementara PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali diperpanjang selama dua pekan hingga 23 Agustus 2021.

Langkah pemerintah memperpanjang PPKM dinilai sudah tepat. Sebab, hingga saat ini angka kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Data penambahan kasus harian per Selasa, 10 Agustus, masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 32.081 kasus baru. Begitu pula kasus kematian akibat Covid-19 ada penambahan 2.048 kasus dalam sehari. Tentu hal ini akan sangat berbahaya jika PPKM tidak diperpanjang.

Namun, kebijakan perpanjangan PPKM harus dibarengi dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa PPKM membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, selama masa perpanjangan PPKM, pemerintah gencar menggelontorkan berbagai jenis Bansos kepada massyarakat.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi program Bansos sebagian merupakan tambahan baru, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) di bulan Juli yang sudah terealisasi Rp5,15 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 7,44 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sedangkan kartu sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM.
Sementara bantuan sosial lainnya juga terus direalisasikan pemerintah. Sederet program Bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipastikan oleh pemerintah akan dilanjutkan tahun ini. Keputusan itu diambil mengingat adanya perpanjangan PPKM berlevel di sejumlah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa kebijakan dukungan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 terdiri dari berbagai kebijakan perlindungan sosial. Pertama, ada Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta masyarakat atau keluarga, terdiri dari ibu hamil, anak usia dini, memiliki anak di usia SD, SMP, SMA atau memiliki anggota keluarga yang difabel maupun lansia. Kemudian ada 18,9 juta keluarga dalam bentuk kartu sembako Rp 200 ribu per bulan yang diberikan tambahan menjadi Rp 400 ribu pada bulan Juli dan Agustus, karena kasus Covid-19 meningkat.

Bantuan berikutnya yang dilanjutkan oleh pemerintah adalah bantuan subsidi tarif listrik. Diskon listrik bagi 32,6 juta rumah tangga resmi diperpanjang, dimana sebelumnya direncanakan berakhir bulan September. Untuk rumah tangga 450 VA diberikan diskon 50 persen per periode April sampai Desember. Sedangkan untuk 900 VA mendapatkan diskon 25 persen dari April sampai Desember.

Bansos BLT upah alias subsidi gaji diberikan melalui Kartu Prakerja kepada 5,6 juta orang, dengan tambahan bantuan subsidi upah sekali bayar kepada 9,1 juta penerima untuk pendapatan di bawah 3 juta. Selain itu, pemerintah juga berikan bantuan beras Bulog kepada masyarakat.

Dengan berbagai jenis bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah selama masa PPKM sudah seharusnya masyarakat disiplin dan patuh menjalani kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Sebab, kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menghadapi wabah virus corona sangatlah dibutuhkan, dan saat ini kebijakan PPKM serta Prokes lah yang dinilai paling efektif menurunkan kasus positif Covid-19 di Jawa-Bali, maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, masyarakat harus optimis bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia bisa segera berakhir. ()

Oleh : Muhammad Ali )*

Masyarakat mengapresiasi instruksi Presiden Joko Widodo agar harga tes PCR diturunkan. Penurunan harga tes PCR tersebut diharapkan meningkatkan tracing Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi kepada Budi Gunadi Sadikin terkait penurunan harga tes swab PCR (Polymer Chain Reaction) Covid-19. Jokowi beralasan, penurunan tes PCR guna memperbanyak jumlah testing Covid-19 di tanah air.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi setelah menerima laporan keluhan dari masyarakat terkait dengan tingginya harga biaya tes PCR di Indonesia. Saat ini masyarakat yang ingin melakukan tes PCR mandiri dikenakan tarif Rp 900.000. Hasilnya pun belum tentu keluar dalam 1 hari. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar biaya tes PCR berada pada kisaran Rp. 450.000 hingga Rp. 550.000. Selain itu ua juga meminta agar tes PCR harus diketahui hasilnya dalam waktu 1 x 24 jam.

Sebelumnya, harga tes PCR di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia dipatok maksimal Rp 900.000. Ini dikeluarkan resmi oleh kementerian kesehatan dan badan pengawasan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Harga batas atas biaya tes PCR tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarkat yang akan melakukan tes secara swadaya.

Harga tersebut tidak berlaku bagi upaya pemeriksaan tes PCR yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanganan virus corona.

Instruksi tersebut lantas diapresiasi oleh anggota Komisi VI Achmad Baidowi, dirinya menilai, instruksi tersebut patut diapresiasi namun harga yang diturunkan 50% tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur kesehatan selain tetap menurunkan harga PCR untuk mempercepat proses tracking.

Dalam mempercepat tracking perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya PCR. Edukasi ini penting apalagi untuk wilayah pedalaman yang masih tinggal di Wonosobo. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta kepada pihak Kepolisian Indonesia untuk ikut mengawasi implementasi kebijakan penurunan harga tes usap dengan metode PCR. Sehingga benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan di semua tingkatan.

Menurut Sahroni, Instruksi Presiden tersebut sangat bagus dan sudah dinanti. Dirinya berharap agar instruksi tersebut dapat langsung diikuti oleh semua laboratorium yang ada, dan aparat kepolisian dapat ikut membantu mengawasi eksekusi kebijakan tersebut.

Dirinya juga meminta kepada polisi untuk mengingatkan atau bahkan memberikan sanksi jika ada pihak-pihak yang tidak patuh atas kebijakan pemerintah tersebut. Dia juga meminta agar instruksi tersebut dapat segera diterapkan hingga ke daerah dan harus dipastikan aturan baru tersebut dipatuhi oleh seluruh lapisan. Sahroni juga sangat mendukung kebijakan tersebut, karena akan membuat warga semakin proaktif untuk melakukan tes. Sehingga akan membantu pemerintah dalam melakukan tes, penelusuran dan pengobatan alias 3T.

Sementara itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan evaluasi terkait batasan tarif tertinggi tes PCR. Mengacu pada proses evaluasi tersebut, maka pemerintah resmi menurunkan batas tarif tertinggi PCR untuk Jawa-Bali Rp 495 ribu dan luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK, Iwan Taufik Purwanto, penetapan tarif tersebut berdasarkan surat permohonan JP.02.03/I/2841/2021 dari kementerian kesehatan, pada tanggal 13 Agustus 2021. Serta merujuk pada surat BPKP sebelumnya pada bulan September 2020 lalu tentang masukan standar biaya ters usap.

Instruksi dari Presiden Jokowi ternyata juga diikuti oleh PT Kimia Farma Tbk yang telah resmi melakukan penurunan harga tes PCR dari Rp. 900 rbu menjadi Rp. 500 ribu. Penurunan tarif tersebut menyusul himbauan Presiden Joko Widodo perihal penyesuaian harga layanan tes covid-19 tersebut.

Keputusan penyesuaian tarif PCR disampaikan oleh manajemen emiten plat merah melalui Surat Edaran (SE) tertanggal Senin, 16 Agustus 2021 dan mulai berlaku sejak keputusan tersebut dikeluarkan. Penurunan tarif tes Swab PCR, menjadi bukti bahwa pemerintah telah getol untuk melakukan tracing tepada warga yang datang dari luar kota atau di gunung.

Dengan adanya instruksi presiden untuk menurunkan harga tes swab tentu diharapkan masyarat dapat melakukan tracing secara mandiri dengan harga yang lebih terjangkau. Jika tarif Swab antigen murah, tentu akan banyak masyarakat yang tertarik dan menggerakkan semangat 3T.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini