PON XX Papua tahun 2021 akan diselenggarakan bulan Oktober 2021 dan akan digelar di empat wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga, serta 679 nomor pertandingan. Multievent nasional  tersebut juga akan dihadiri oleh sekitar 6500 atlet dari seluruh provinsi di Indonesia.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberikan dukungannya  melalui deklarasi virtual dan aksi posting konten positp dari seluruh warganet, Milenial, serta kalangan santri pada (17/8) tepat pada hari kemerdekaan RI ke-76, kemarin.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual serta dukungan penyelenggaraan PON XX Papua agar memeriahkan dan membangun optimisme Bangsa melalui suksesnya PON XX Papua.

“Menciptakan optimisme dan antusiasme semarak dukungan berbagai kalangan terhadap penyelenggaraan PON XX Papua tahun 2021 yang sehat, taat prokes, dan aman dari provokasi KST stau Kelompok Separatis Teroris ” ujar Rusdil.

Rusdil bersama Warganet serta kalangan  santri mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah untuk tetap melaksanakan PON XX Papua karena akan memberikan kontribusi positif maupun kesejahteraan masyarakat Papua.

“Lewat event  PON XX dapat mensinergitas Keindahan Alam dan Budaya Papua agar semakin dikenal sehingga menumbuhkan perekonomian serta  Kesejahteraan Rakyat Papua” kata Rusdil.

Komunitas FPMSI juga mengajak dan mensosialisasikan PON XX Papua di jagat media sosial lewat aksi posting konten informasi positif seputar PON XX dan  kegiatan deklarasi virtual   warganet dan kalangan santri dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua,  dengan isi deklarasi sebagai berikut.

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berkontribusi melalui aksi penyebaran konten narasi positip seputar persiapan penyelenggaraan PON XX Papua di media publik demi Mendukung Suksesnya PON XX Papua yang Sehat Dan aman Dimasa Pandemi Covid-19.

Ketiga , Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten provokasi yang disebarkan KST Papua dengan penyebaran narasi Optimisme menyukseskan PON XX Papua yang aman dan sehat demi Indonesia sejahtera.

Jakarta, 17 Agustus 2021.
Tertanda, Warganet Bersama Kalangan Santri Milenial.

Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada sejumlah negara yang memberikan simpati dan dukungan terhadap Organisasi Papua Merdeka. Pengibaran bendera itu dilakukan dalam rangka memperingati hari deklarasi manifesto politik bangsa West papua 1 Desember. Mereka memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua, sekaligus perlawanan atas pelarangan Bintang Kejora oleh Pemerintah RI.
Menyikapi hal tersebut, Peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Muhammad Irandito, menghimbau masyarakat agar mewaspadai adanya keterlibatan pihak asing dalam propaganda Papua merdeka atau Free West Papua.

“Masyarakat agar mewaspadai adanya keterlibatan pihak asing dalam propaganda Papua merdeka atau Free West Papua”, ujar Irandito.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan dukungan terhadap TNI/Polri didalam menindak tegas pihak manapun, termasuk pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis teroris (KST) Papua yang sering mempropagandakan Papua Merdeka atau Free West Papua. Ia menegaskan bahwa Papua bagian integral dari NKRI.

“Kami mengapresiasi TNI/Polri didalam menindak tegas pihak manapun, termasuk pihak asing yang berupaya mendukung kelompok separatis teroris (KST) Papua yang sering mempropagandakan Papua Merdeka. Papua merupakan bagian integral dari NKRI”, tambahnya.

Pandemi Covid-19 masih terus terjadi dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Oleh sebab Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) perlu untuk terus diterapkan karena menjadi strategi efektif untuk menghadapi pandemi Covid-19 berkepanjangan.

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar masyarakat Indonesia harus dapat beradaptasi dengan Covid-19. Bahkan, ada kemungkinan Covid-19 berpeluang hidup berdampingan dengan masyarakat dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Presiden Jokowi juga telah mengingatkan adanya kemungkinan virus corona akan bertahan cukup lama di muka bumi. Apabila prediksi itu benar, maka manusia yang perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru agar tetap bisa beraktifitas normal dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Pada akhirnya, kita dihadapkan pada fakta bahwa adaptasi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 harus dilakukan. Varian Delta dikenal memiliki masa inkubasi lebih pendek dan karakter yang cepat menempel pada sel tubuh manusia.

Varian Delta, menurut dr Koesmedi Priharto SpOT MKes – Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 saat menjadi pembicara pada Dialog Produktif KPCPEN dengan tema Upaya Mengurangi Risiko Kematian Akibat Varian Baru, memang mudah menular dan mendominasi lebih dari 76% yang ditemukan di Indonesia. Namun demikian, seperti virus pada umumnya, virus COVID-19 akan dapat dikalahkan oleh daya tahan tubuh manusia yang kuat.

Senada, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak masyarakat untuk mulai melakukan kebiasaan baru dalam menghadapi wabah Pandemi Covid-19.

Hadi turut mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Menurut dia, efektivitas penggunaan masker dalam menangkal Covid-19 sebesar 95 persen.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terus mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar. Jokowi mengatakan, jika seluruh pelajar sudah divaksin, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa kembali digelar.

Jokowi menyampaikan pesan tersebut saat meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di SMPN 3 Mejayan, Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8). Dalam kesempatan itu, Presiden juga berdialog melalui konferensi video dengan sejumlah kepala sekolah, pelajar, dan kepala daerah dari berbagai provinsi.

“Jadi semuanya, untuk semua pelajar di seluruh Tanah Air, kalau sudah divaksin silakan dilakukan belajar tatap muka,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, PTM bisa digelar karena surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mengatur hal tersebut telah keluar. Ia pun menyadari tingginya antusiasme para pelajar dan guru yang berharap bisa segera melakukan kegiatan PTM. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan seluruh pihak untuk berhati-hati agar tidak ada penularan Covid-19 jika PTM digelar.

“Kita semuanya harus hati-hati. Jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid-19. Ini yang harus kita hindari,” katanya menegaskan.

Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru, Elmi Gurita, saat berdialog dengan Presiden mengutarakan kerinduannya dengan para murid. Ia berharap vaksinasi pelajar yang sekarang digencarkan dapat secepatnya membuat sekolah bisa kembali menggelar PTM.

“Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak-anak kita sehat walafiat,” kata Elmi.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan, PTM mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sekolah yang menggelar PTM juga masih harus menerapkan blended learning atau pembelajaran campuran jarak jauh dan tatap muka.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 adalah sebesar Rp321 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp744,45 triliun.

“Untuk PEN Rp321 triliun. Tentu ini yang kita sebutkan responsiveness dan fleksibilitas apabila COVID-19 melonjak kita bisa melakukan realokasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Sri Mulyani mengatakan belanja PEN 2022 tersebut melingkupi bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Imbal Jasa Penjaminan (IJP) , pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi dan ketahanan pangan.

Dalam hal ini pandemi masih akan menjadi faktor untuk melanjutkan vaksinasi sekaligus klaim-klaim pasien yang terus berlangsung sampai tahun depan, termasuk insentif tenaga kesehatan dan pengadaan obat.

Sri Mulyani menuturkan anggaran PEN 2022 sebesar Rp321 triliun bersifat fleksibel karena pemerintah dapat melakukan realokasi dan refocusing jika terjadi peningkatan kasus COVID-19.

Ia menjelaskan alokasi anggaran untuk PEN ini meliputi pengalokasian yang memang untuk PEN serta realokasi dan refocusing anggaran dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari upaya pemulihan.

“Ini sifatnya memang selalu indikatif karena kalau kita sajikan adalah yang betul-betul untuk PEN plus PEN dari belanja K/L yang ditandai sebagai bagian dari pemulihan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.

Oleh sebab itu ia meminta agar K/L harus benar-benar menggunakan anggaran belanja mereka untuk program-program yang prioritas sesuai rencana kerja pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan K/L tetap harus fokus pada reformasi dan pelayanan publik mengingat fleksibilitas defisit APBN di atas 3 persen akan segera berakhir pada 2023.

“Jika ekonomi baik dan COVID-19 bisa terjaga dan terkendali maka kita akan terus bisa melakukan program-program yang tidak perlu harus melakukan refocusing,” ujarnya.

Menkeu juga menyebutkan bahwa realisasi anggaran PEN 2021 diproyeksikan sebesar Rp723,7 triliun atau 97,2 persen dari pagu Rp744,45 triliun.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2021 akan tetap positif berkisar 3,7 persen sampai 4,5 persen year on year.

“Pada kuartal II-2021, pertumbuhan ekonomi telah pulih tumbuh positif 7,07 persen. Secara keseluruhan, proyeksi kami masih positif di kisaran 3,7 sampai 4,5 persen year on year,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Pemerintah meneruskan inisiatif kebijakan menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Airlangga mengatakan pemerintah tidak membuat satu kebijakan yang diterapkan merata kepada seluruh daerah di Indonesia karena kapasitas dan budaya setiap daerah yang berbeda satu sama lain.

Di samping itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli warga yang terdampak kebijakan untuk mengendalikan penularan COVID-19.

“Kami telah memperkenalkan langkah-langkah untuk menghindari tekanan ekonomi yang lebih dalam sambil mengendalikan penyebaran pandemi serta membantu mereka yang terkena dampak melalui pemberian bansos,” kata Airlangga. (**)

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, rasio utang pemerintah saat ini masih tergolong sehat. Alasannya, persentase rasio utang pemerintah masih di bawah angka yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara. “Artinya, pemerintah tidak melanggar ketetapan undang-undang,” katanya.

Kondisi itu berbeda dengan yang terjadi di negara maju di kawasan Asia lainnya. Contohnya Jepang. Piter bilang, Negeri Sakura tersebut memiliki rasio utang yang tinggi, yakni di atas 100 persen terhadap PDB. Dengan kata lain, Pemerintah Jepang memiliki utang yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negaranya. Piter menambahkan, kenaikan jumlah dan rasio utang pemerintah di tahun ini juga bukan tanpa sebab.

Pada masa pandemi covid-19, pembiayaan pemerintah atau belanja negara terkerek naik. Pemerintah banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk bidang kesehatan dan sosial untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan berbagai program stimulus. Di antaranya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor properti.Belum lagi, berbagai kebijakan tersebut didukung oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, pengeluaran pemerintah bisa menggenjot konsumsi masyarakat, sehingga menggerakkan roda perekonomian. Karena itu, menurut perhitungan Piter tambahan utang pada tahun 2021 dan 2022 mendatang, belum akan membuat utang pemerintah melampaui batas 60 persen dari PDB.

Alibinya, utang pemerintah saat ini didominasi oleh utang domestik. “Sementara utang luar negeri umumnya adalah utang jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kondisi itu saya melihat kondisi utang pemerintah masih relatif aman,” ujar Piter.

Hal senada juga disampaikan oleh Teuku Riefky, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), di semester I-2021, utang pemerintah melonjak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Namun, kenaikan utang tersebut masih di batas aman.

Riefky mengutip beleid yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU Keuangan Negara itu disebutkan, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60%. “Jadi, kalau rasio utang masih di bawah ketentuan UU, maka bisa disebut utang pemerintah masih dalam posisi aman,” tandas Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (19/06/2021).

Dengan batasan tersebut, menurutnya, rasio utang Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. “Rasio utang Indonesia kenaikannya masih di bawah PDB. Namun, rasio utang negara lain, kenaikannya ada yang di atas PDB-nya. Seperti dialami negara-negara di kawasan Afrika dan Uni Eropa,” tandas Riefky.

Berdasarkan catatan Kementerian (Kemenkeu), pada semester pertama tahun ini, belanja negara mencapai Rp 1.170,1 triliun. Realisasi itu naik 9,4 persen dibandingkan dengan semester I-2020. Kenaikan tertinggi disumbang dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 28,3 persen, dari Rp 350,4 triliun menjadi Rp 449,6 triliun secara semesteran.

Kemudian, realisasi belanja non-K/L pada semester I-2021 mencapai Rp 346,7 triliun, naik 8,9 persen dari semester I-2020 yang sebesar Rp 318,4 triliun. Kemenkeu menyebutkan, belanja negara digunakan untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu, mengatakan realisasi PEN 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau 43 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Febrio menjelaskan, pemerintah harus melakukan adjustment pada awal Juli 2021, khususnya saat menghadapi kebijakan PPKM level 4 dan level 3 di banyak daerah, terutama di Jawa dan Bali. “Kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos),” katanya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat insentif usaha. Pemanfaatan insentif usaha ini cenderung sangat efektif, banyak sektor usaha menggunakan insentif yang ditawarkan pemerintah. (*)

Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Depok) 

Pekan Olahraga Nasional XX atau PON XX yang diselenggarakan di Papua tahun ini adalah ajang olahraga nasional terbesar yang akan diselenggarakan mulai dari 2 – 15 Oktober 2021 dan lokasi utama penyelenggaraannya adalah di Stadion Lukas Enembe. Hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Papua, karena PON XX merupakan ajang yang penting dalam kancah nasional. 

Kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini telah ditunda setahun lamanya karena angka kasus Covid-19 masih cukup tinggi di Indonesia dan hal tersebut tentunya memberikan dampak yang buruk jika pemerintah dan masyarakatnya tidak fokus kepada penanganan Covid-19. Tahun ini, pemerintah mengoptimalkan upaya agar PON XX tetap terselenggara dengan berbagai proteksi dari Virus Corona, salah satunya dengan cara melakukan vaksinasi kepada seluruh atlet maupun peserta pendukung lainnya.

Seiring dengan dekatnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober mendatang, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus berupaya untuk mempersiapkan PON XX di Papua. Ajang olahraga ini diyakini mampu menyelaraskan kemampuan Indonesia dalam kancah nasional, juga sebagai ajang unjuk kemampuan para atlet dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah dengan atlet-atlet internasional. 

Sementara itu, dengan banyaknya keragaman di Indonesia, PON XX Papua mampu memperkuat kebhinekaan dan keutuhan NKRI, sebab pelaksanaannya melibatkan banyak pihak di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, dukungan dari setiap ras, bangsa, suku dan lain sebagainya juga sangat terbentuk dalam kegiatan ini. Terlebih pemerintah juga menekankan terkait keamanan dan kenyamanan di daerah dalam mendukung pelaksanaan PON XX. Maka dari itu, peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk menjaga agar situasi tetap kondusif. 

Dukungan sejumlah pihak terus mengalir agar PON XX dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Masyarakat juga terus menyebarkan konten positif di media sosial terkait PON XX dengan rasa nasionalisme karena dengan terlaksananya PON XX bisa menyatukan bangsa Indonesia. Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan PON XX di Papua mendatang, diharapkan seluruh pihak dan masyarakat dapat turut mendukung keberlangsungan PON XX.

Oleh : Lisa Rumayom )*

Pemerintah terus berupaya mewujudkan kondusivitas menjelang pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua, baik melalui percepatan vaksinasi maupun upaya penegakan hukum terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Masyarakat pun optimis PON XX Papua berlangsung sehat dan aman.

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus dapat beradaptasi, karena tidak mungkin untuk 100%. Acara-acara yang sudah terjadwal bisa diselenggarakan, dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Termasuk PON XX yang akan dilangsungkan bulan oktober 2021.

Sebenarnya jadwal PON XX adalah tahun 2020 tetapi diundur setahun karena pandemi dan ketika jelang acara ini dibuka, ternyata masih ada virus Covid-19. Namun panitia tetap memutuskan untuk menyelenggarakannya karena persiapan sudah nyaris sempurna. Pelaksanaan PON harus aman dari segala kerusuhan dan juga penularan Corona.

Pengamanan wilayah di sekitar arena PON XX memang diperketat, karena panitia ingin agar acara ini berlangsung dengan lancar, tanpa ada gangguan dari OPM. Jangan sampai mereka mengacau dan membubarkan acara penting ini. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa penyelenggaraan PON akan berlangsung aman, karena ada dukungan dari TNI dan Polri.

Selain itu, PON XX juga harus aman dari potensi penyebaran virus Covid-19, karena di masa pandemi kita tidak tahu siapa saja yang berstatus OTG. Untuk mencegah terbentuknya kluster Corona baru maka harus menaati protokol kesehatan dan mencegah kerumunan. Sehingga dipastikan pertandingan akan berjalan tanpa penonton.

Warga jangan kecewa dulu karena akan ada siaran langsung PON XX via televisi atau internet, sehingga mereka tidak akan ketinggalan untuk menonton pertandingan sepakbola, renang, atau cabang olahraga lain. Dengan menonton via gadget justru lebih enak karena bisa dilakukan sambil tidur-tiduran di rumah. Mereka bisa mengikuti berita tentang PON walau masih stay at home.

Pertandingan tanpa penonton diadakan untuk mencegah terbentuknya kluster Corona baru, karena kerumunan supporter juga berbahaya di masa pandemi. Hal ini juga merujuk pada Olimpiade Tokyo yang juga diadakan tanpa penonton. Namun diselenggarakan dengan sukses dan netizen di seluruh dunia bisa melihat siaran langsung pertandingan via gadget. Sehingga kita optimis acara akan berjalan lancar walau hanya disaksikan via streaming.

Selain itu, untuk mencegah penularan Corona maka harus pakai masker, mulai dari atlet, offisial, sampai panitia. Jika ada yang ketahuan tidak pakai masker maka akan dicegah untuk masuk ke arena pertandingan. Namun ketika berlaga boleh untuk sekejap melepasnya, karena akan kesulitan bernafas dan mengganggu jalannya lomba.

Saat bertanding, para atlet sering melakukan kontak fisik, apalagi pada cabang olahraga karate dan sejenisnya. Sehingga kondisi ini amat rawan penularan Corona, dan untuk mencegahnya maka seluruh atlet wajib divaksin terlebih dahulu. Jika mereka sudah divaksin maka akan lebih kebal terhadap virus Covid-19 dan menambah rasa optimis, karena imunitasnya meningkat.

Selain para atlet, offisial, panitia, aparat, bahkan masyarakat sipil di sekitar arena pertandingan juga wajib divaksin. Offisial dan panitia diinjeksi karena mereka sering berkontak dengan atlet. Sementara masyarakat di sekitar GOR dan arena PON XX yang lain juga disuntik, tujuannya untuk membuat herd immunity dan menghapus penularan Corona.

PON XX memang diadakan di tengah pandemi tetapi tidak usah takut karena di acara ini penyelenggaraannya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita optimis PON akan terselenggara dengan baik tanpa ada penularan Corona, karena sudah dicegah dengan vaksinasi dan penertiban protokol kesehatan yang ketat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jayapura

JAKARTA – Dua ormas besar, yaitu Nahdaltul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung penuh gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Kedua ormas ini optimis PON di Papua akan berlangsung aman dan sehat meski pelaksanaannya di masa pandemi Covid-19.

Ketua PC NU Kota Jayapura yang juga anggota Bintal PON XX KONI Papua, Muhammad Syaiful mengatakan, persiapan PON sudah 100 persen. Persiapan venue olahraga, fasilitas kesehatan sebagai turunan dari pandemi covid-19 hingga keamanan sudah sangat matang.

“Semua sudah dipersiapkan dengan baik,” kata Syaiful dalam Trijaya Hot Topic Petang dengan tema ‘Menyongsong PON XX Papua”, Jumat (20/8).

Menurut Syaiful, optimisme PON XX akan berjalan dengan baik awalnya disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Lukas menjelaskan semua persiapan telah final, kondisi keamanan Papua juga aman.

“Ini memutus keraguan dari berbagai pihak yang meminta penundaan PON karena sejumlah alasan. Dampak positif dari optimisme Gubernur Papua adalah kepercayaan masyarakat Papua yang menyatakan kalimat Torang Bisa bukan omong kosong,” ujarnya.

Ia menekankan stabilitas keamanan di Papua aman terkendali. Pemberitaan atau informasi yang menyebutkan Papua tidak aman tidak terbukti. Jika ada peristiwa kecil yang terjadi di Papua, menurut Syaiful hanya kejadian biasa dan itu normal juga ada di wilayah lain di Papua.

Syaiful menjelaskan, ditilik dari sisi kesehatan di masa pandemi covid-19, kasus Covid-19 di Papua cenderung menurun. Terlebih banyak pula kasus pasien covid-19 yang sembuh. Selain itu, tes PCR di pintu perbatasan juga sangat ketat demi menjaga kesehatan di Papua.

“Angka kesembuhan dari Covid-19 di Provinsi Papua 82 persen,” kata dia.

Syaiful menegaskan, seluruh elemen masyarakat Papua sangat mendukung PON XX. Masyarakat sangat antusias. NU sendiri, sejak jauh hari sudah mengedukasi umat muslim untuk turut menyukseskan PON XX.

“Ada hadis nabi, mendatangkan manfaat bagi umat manusia. PON XX di Papua, kesuksesannya berpeluang membawa masyarakat Papua dan Indonesia. Selain ke umat muslim, pendekatan edukasi juga dilakukan ke tokoh agama dan tokoh adat,” tuturnya.

Sementara terkait pelaksanaan PON, kata Syaiful, dirinya mengedukasi agar protokol kesehatan harus dijaga. Agar PON XX berlangsung aman dari Covid-19. Ia meminta masyarakat berkolaborasi menjaga keamanan dan kesehatan di Papua agar PON berjalan lancar.

Optimisme PON XX Papua sukses diungkapkan pula oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Sunanto. Menurut Sunanto yang biasa disebut Cak Nanto, PON XX adalah ajang menghadirkan kualitas anak muda yang konsisten pada profesionalitas.

“Menampilkan kemampuan sehingga tercipta daya saing, tidak hanya di Indoensia tapi juga ke tingkat internasional,” ujar Cak Nanto.

Melalui PON XX, kata Cak Nanto, spirit kebangsaan anak bangsa akan bertemu memperkuat kesatuan bangsa Indonesia.

“PON mensosialisasikan Papua adalah tempat yang aman dan itu jaminan bahwa Papua bagain dari NKRI. Ini rumah kita tidak perlu canggung. Suskeskan PON bahwa ini hajat Indonesia bukan hanya Papua,” kata dia.

Mengenai ancaman dari separatis, Cak Nanto mengatakan, asumsi itu dijawa dengan narasi kebijakan dan jaminan dari pemerintah mengenai keamanan.