Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video yang memperlihatkan tindakan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) terhadap seorang warga Papua diduga tuna wicara beredar di media sosial. Video berdurasi 1 menit 21 detik itu diunggah oleh jurnalis Victor Mambor di akun Twitternya @victormambor, Selasa (27/7/2021). Dalam video itu, seorang pria, warga Papua yang diduga tuna wicara tampak ribut di sebuah warung.

Sesaat kemudian tiba dua anggota TNI AU. Dua anggota TNI AU kemudian membawa pria itu ke pinggir jalan. Di situ, dua anggota TNI AU itu kemudian melumpuhkan pria tersebut. Namun, salah satu anggota TNI AU itu tampak menginjak kepala pria itu dengan sepatunya.

Atas kejadian tersebut, Koalisi yang terdiri dari Amnesty International Indonesia, Imparsial, ELSAM Jakarta, Kontras, Aliansi Demokrasi Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, Cahyo Pamungkas, dan Biro Papua Persekutuan Gereja Indonesia, mengecam keras tindakan sewenang-wenang dua oknum anggota TNI AU yang menginjak kepala warga sipil difabel Papua di Merauke.

Koalisi meminta agar kejadian ini diusut tuntas dan pelakunya diadili karena apapun alasan dan konteksnya, kejadian ini adalah bentuk rasisme dan diskriminasi terhadap disabilitas. TNI juga diminta untuk transparan dan independen dalam penyelidikannya hingga membuka hasil penyelidikannya ke publik.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan dua orang Polisi Militer Bandara J Dimara Merauke terhadap seorang seorang difabel. Moeldoko menilai tindakan tersebut sangat eksesif dan di luar prosedur yang berlaku.

“KSP menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku,” ucap Kepala Staf Presiden Moeldoko, Rabu (28/7/2021). KSP kata Moeldoko mengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

KSP juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut. “KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan,” kata Moeldoko.

Tak hanya itu, sesuai arahan Bapak Presiden, Moeldoko berharap agar semua lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM, menekankan pendekatan humanis dan dialogis, utamanya terhadap penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PP nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. “KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya. Selain itu, dipastikan bahwa tidak ada Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Orang Asli Papua (OAP), selama pemerintahan Joko Widodo. (*)

Integrasi daerah sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikatakan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani

“Ini karena untuk infrastruktur memang anggaran ke daerahnya banyak, sehingga dibutuhkan integrasi,” ujar Aviliani.

Ia menilai, selama ini pembangunan infrastruktur cenderung lebih mementingkan ego sektoral, sehingga pada akhirnya infrastruktur hanya dibangun tetapi tidak ada integrasi mengenai pemakaiannya.

Salah satu contoh yang menarik yaitu pembangunan pelabuhan yang mayoritas pembangunannya tidak disertai keberlanjutan rencana penggunaannya oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada kapal berlabuh di sana.

Kemudian, contoh lainnya yakni pembangunan infrastruktur saat Asian Games 2018 di Sumatera Selatan, yang saat ini cenderung tidak terpakai karena pemerintah daerah yang baru tidak mau menanggung biaya perawatannya.

Hal ini juga dipertegas oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thoir menekankan bahwa kunci penanganan Covid-19 adalah kebersamaan.

“Kunci penanganan Covid-19 ini adalah kebersamaan,” tegas Erick Thohir.

Menurutnya, tidak cukup hanya kerja sama Pemerintah saja, namun masyarakat di Tanah Air juga harus mendukung program-program Pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19.

“Salah satunya adalah isolasi terapung ini penting sekali mendapat dukungan dari masyarakat,” ucap Erick.

Sebab itu, dia mengajak masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi agar jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan kapal isoter.

Asisten Operasi Panglima TNI, Mayjen TNI Syafruddin mengabarkan hingga hari ini sebanyak lebih dari 53 juta orang telah divaksin tahap pertama.

Dengan diperolehnya data tersebut, ini berarti seperempat atau 25 persen dari warga negara Indonesia telah divaksin.

Hal tersebut diungkap Syafruddin pada Youtube Sekretariat Presiden, Senin (16/8/2021) siang.

“Hingga hari ini lebih dari 53 juta orang sudah divaksin pertama, ini berarti seperempat atau 25 persen dari warga negara Indonesia telah divaksin,” ujar Syafruddin.

Sebagai informasi, dikutip dari bps.go.id, menurut hasil sensus penduduk pada September 2020, jumlah penduduk indonesia yakni sebesar 270,20 juta jiwa.

Sependapat dengan hal itu, Tenaga kesehatan, Aalif berpesan kepada seluruh masyarakat agar patuh protokol kesehatan agar Indonesia pulih dari pandemi ini. Alif berpesan agar masyarakat patuh protokol kesehatan. Dan ikut menjalani vaksinasi, agar Indonesia lekas pulih dari pendemi dan semua bisa beratifitas normal.

Pandemi covid-19 sejak 2019 lalu, para nakes tidak lelah berjuang membantu menanggulangi covid-19. Mereka layaknya pahlawan yang tentunya patut diapresiasi tinggi di momen kemerdekaan kali ini.

Penerapan kebijakan PPKM Darurat, yang dilanjutkan dengan PPKM level 3 dan 4, dinilai membawa dampak positif terhadap sektor kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Kebijakan pembatasan tersebut, mendorong tren penurunan kasus covid-19 secara signifikan.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Siti Nadia Tarmizi MEpid mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan seluruh pihak telah menerapkan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 2, 3 dan 4 sesuai dengan dinamisnya perkembangan situasi di lapangan.

“Sesuai dengan evaluasi mingguan yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penurunan kasus 17% dibandingkan pekan sebelumnya. Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Maluku Utara,” kata Nadia.

Menurut Nadia, pada pekan lalu, pemerintah mencatatkan angka testing rate sebesar 3,25 per 1.000 penduduk per minggu. Dia mengakui, angka ini menurun dibandingkan pekan sebelumnya. Akan tetapi yang tetap patut diapresiasi adalah seluruh provinsi telah mencapai testing rate minimal yang disyaratkan oleh WHO.

“Positivity rate nasional kita tercatat pada angka 21,4%, menurun dibandingkan minggu sebelumnya, dan kita berupaya untuk terus menurunkan positivity rate sambil mempertahankan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang lain, yaitu penemuan kasus, testing, pelacakan dan isolasi, serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” pungkas Nadia.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto mengatakan pihaknya tengah melakukan deteksi dini terhadap kelompok-kelompok teroris di Indonesia yang memiliki kedekatan ideologi dan jaringan dengan Taliban. Hal itu dilakukan usai kelompok Taliban menguasai Afghanistan sejak beberapa hari terakhir.

“BIN bersama jajaran intelijen melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat deteksi dini dan cegah dini terutama kepada kelompok teroris yang memiliki kedekatan ideologis dan jaringan dengan Taliban,” kata Wawan, Kamis (19/8/2021).

Wawan mengatakan selama ini pergerakan kelompok teroris di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan situasi di tingkat global dan regional.

Ia mencontohkan saat kelompok ISIS mendeklarasikan untuk mewujudkan Negara Islam di Irak dan Suriah pada 2014. “Saat itu beberapa WNI tertarik untuk menjadi bagian dari ISIS,” kata Wawan.

Selain itu, Wawan turut menyoroti bahwa Taliban sudah berjanji tidak akan mengusik misi diplomatik asing di Afghanistan. Meski demikian, pemerintah Indonesia masih terus memonitor situasi keamanan di Afghanistan dari hari ke hari.

Ia memastikan bahwa sejauh ini kondisi WNI dan staf KBRI di Afghanistan dalam kondisi aman dan selamat.

“Keselamatan WNI dan staf KBRI di Afghanistan, menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, akademisi Indonesia yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Monash, Australia, Profesor Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memutuskan bahwa kelompok Taliban sudah berubah.

Menurut Gus Nadir tidak ada literatur atau kitab yang telah mereka tulis untuk dibaca, sehingga bisa dijadikan rujukan untuk memutuskan bahwa mereka benar sudah berubah.

“Kita tidak bisa melihat bahwa Taliban itu sama dengan yang dulu karena memang tidak ada literatur yang mereka tulis,” kata Gus Nadir, Jumat (20/8/2021).
Gus Nadir menyebut bahwa Taliban adalah fighter atau pejuang, sehingga mereka tidak punya kitab tafsir atau karya yang bisa dibaca.

“Mereka itu fighter, mereka tidak punya kitab tafsir tidak punya karya-karya tulis yang bisa kita baca untuk menjustifikasi bahwa mereka sudah berubah,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Kelompok Taliban berhasil menduduki Ibu Kota Afganistan Kabul dan Istana kepresidenan pada Minggu (16/8/2021) lalu. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani dilaporkan pergi keluar negeri demi menghindari pertumpahan darah imbas peristiwa tersebut. (**)

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 111,02 triliun bagi Kepolisian RI (Polri) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Nilai tersebut meningkat 14,6% dibandingkan outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 96,88 triliun. Alokasi anggaran tersebut pun merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran Polri pada tahun depan paling banyak untuk program dukungan manajemen, yakni Rp 49,57 triliun atau 44,65% dari total. Nilai tersebut naik 10,92% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 44,69 triliun. Untuk program modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Polri sebesar Rp 36,18 triliun atau 23,97% pada 2022. Nilai tersebut meningkat 23,97% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 29,19 triliun.

Kemudian, alokasi anggaran Polri yang disiapkan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat senilai Rp 16,78 triliun atau 15,11%. Nilai tersebut naik 3,76% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 16,17 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mencapai Rp 5,29 triliun atau 4,77%. Nilai itu meningkat 17,02% dari tahun ini yang sebesar Rp 4,52 triliun. Untuk program profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 3,19 triliun atau 2,87% dari total.

Nilai tersebut meningkat 38,77% dibanding outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 2,3 triliun. Adapun, pemerintah menetapkan anggaran belanja dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 2.708,68 triliun. Sementara, pendapatan negara dipatok senilai Rp 1,840,66 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 868,19 triliun atau 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan.

Sementara itu, menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) M Rano Alfath sudah seharusnya anggaran Polri sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus bertambah. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin berat.

“Beban Polri ke depan semakin berat. Semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda, maraknya penyalahgunaan narkoba, ancaman dari berbagai segi IPOLEKSOSBUDHANKAM, sampai risiko-risiko kamtibmas lainnya,” ungkapnya.

“Saya sebagai mitra dekat Kepolisian mengetahui kerja capek, kerja keras dan kerja hebat Polri selama ini apalagi dalam hal membantu penanganan Covid-19 dimana yang namanya Polisi itu tidak kenal lelah dan bekerja siang malam demi meminimalisir resiko kesehatan dan transmisi virus di masyarakat,” tambahnya. (*)

Oleh : Sonya Saputri

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan Pemerintah di Jawa Bali kemudian diperluas hingga  Sumatera, Kalimantan dan Provinsi lainnya dalam menekan laju penularan wabah Covid-19. Pemerintah memastikan bahwa selama kebijakan  tersebut diberlakukan akan terus   menggulirkan  beragam bantuan sosial.

Pemerintah sedikitnya menggelontrokan anggaran senilai 6,1 triliun memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST) periode Juli- Agustus 2021.  Pemerintah juga memutuskan kembali memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir Juli diperpanjang karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.

Berikutnya dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 yang lebih diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19. BLT Desa diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun. 

Selama PPKM juga penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga dipercepat. Anggaran PKH Tahun 2021 Rp28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun. Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200.000 perbulan.

Masih dengan beragam bantuan untuk masyarakat, terutama untuk pelaku usaha mikro dengan menambah target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total alokasi Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta bantuan produktif cash. Untuk kuartal 1 dan kuartal 2 baru terealisir 9,8 juta penerima dengan realisasinya Rp11,76 triliun.

Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program pra kerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp2,4 juta yaitu Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei Rp150.000 untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp3,55 juta Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester 2 dengan adanya PPKM.

Pemerintah juga kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp8,8 triliun untuk memastikan rakyat bisa tetap memiliki pendapatan dan daya beli, sekaligus sebagai stimulus perekonomian semasa pandemi. Pekerja yang berhak menerima BSU akan mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu per orang dan diberikan langsung untuk dua bulan sejumlah Rp1 juta.

Untuk dapat menerima BSU, pekerja harus memenuhi beberapa syarat di antaranya peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan, dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berbagai bantuan tersebut akan terus digulirkan, seiring dengan diperpanjangnya pembatasan mobilitas terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat benar- benar merasakan hadirnya negara dalam situasi sulit saat ini. Sebab  program bantuan  sosial sangat bermanfaat  dalam memberikan bantalan perekonomian terhadap masyarakat terdampak. Stimulus tersebut telah menunjukkan konsumsi masyarakat dapat berjalan dengan stabil ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah optimal menjaga masyarakat selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus mendukung dan menaati kebijakan yang dirumuskan Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

(Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan)

Oleh : Adiba Kusumaningtyas )*

Pemerintah terus mengoptimalkan kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan kartu tersebut dianggap efektif karena mampu meningkatkan keterampilan pencari kerja. 

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terkait dengan pelaksanaan prograk Kartu Prakerja. Program semi bansos tersebut dinilai simultan dalam melakukan perbaikan tata kelola, transparan dan dapat menjadi contoh bagi program lain.

Airlangga menuturkan bahwa Pimpinan KPK menilai program Kartu Prakerja dapat menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini tentu saja bisa menjadi pilot project bagi program-program lainnya.

            Dirinya menambahkan, pemerintah telah membuka gelombang 18 untuk 800 ribu orang. Kuota per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus covid-19 dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program tersebut dinilai inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

            Sosialisasi program tersebut juga semakin baik, terbukti pada 2020 penerima program kartu prakerja dari wilaah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun pada semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk Pemerintah Daerah (Disnaker, Disperin, Disdag, Dispar, DiskopUKM) tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

            Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.

            Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua warga negara Indonesia (WNI) yang berumur 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR dan DPRD.

            Adapun skema program Kartu Prakerja semester II 2021 yakni bantuan pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan; dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp50 ribu setiap survei.

            Selain itu, demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima. Kemudian penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

            Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi yangg bisa dilihat pada akun instagram @prakerja.go.id. Untuk menjamin melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan Program Kartu Prakerja dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama dan melakukan pendampingann keamanan sistem sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.

            Perlu diketahui bahwa program kartu prakerja tidak hanya berfokus kepada pelatihan siap kerja, tetapi juga pelatihan kewirausahaan untuk mereka yang ingin memulai usahanya secara mandiri.

            Sebelumnya, presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa program prakerja memang diperuntukkan bagi siapa saja yang baru lulus SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk siapapun yang drop out dari sekolahnya.Saat ini ada 1.700 macam pelatihan melalui program Kartu Prakerja. Ribuan pelatihan tersebut disediakan oleh 165 lembaga pelatihan.

            Merujuk dari jumlah yang tersedia tersebut, peserta program diperbolehkan untuk memilih jenis pelatihan yang diminati atau yang menunjang bakat yang dimiliki. Di zaman yang penuh kompetisi ini, jika skill kita tidak diperbaiki tentu akan hilang.Pemerintah memberikan prioritas program kartu prakerja untuk para pencari kerja muda, namun tidak untuk yang sedang menempuh sekolah atau sedang duduk di bangku kuliah.

            Program Kartu Pra Kerja tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga peluang bagi banyak masyarakat yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, selain itu kartu pra kerja juga memfasilitasi penggunanya untuk mendapatkan akses pelatihan di mana pelatihan tersebut berguna ketika melamar pekerjaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Engelbert Wally (Mahasiswa Papua di Kota Surabaya) 

Kehadiran PON XX di Papua tidak hanya bermanfaat bagi para penikmat dan pelaku olahraga seluruh Tanah Air, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang seluas bagi masyarakat lokal, secara khusus di klaster penyelenggara.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan seluruh anggota masyarakat harus memanfaatkan dan menangkap peluang ekonomi dengan hadirnya PON XX di Kabupaten Jayapura. Peluang ekonomi yang terbuka lebar sesungguhnya ketika ribuan orang dari 33 provinsi di Indonesia berada di Papua dalam keterlibatannya di PON XX, baik sebagai atlet, ofisial, maupun peserta pendukung lainnya. 

Selain ekonomi, pembangunan prasarana dan sarana cabang-cabang olahraga di berbagai daerah, tentu diikuti oleh dukungan pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang mendukung pengembangan wilayah Papua, baik perumahan, jalan dan jembatan, jaringan air bersih, daya listrik dan telekomunikasi, maupun ruang terbuka hijau yang tertata. Banyak manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan PON XX di Papua.

Selain itu, diharapkan ekonomi kreatif tumbuh, dunia pariwisata hidup, dan semakin bergeliatnya pergerakan barang dan jasa di Papua. Proses menuju PON XX juga semakin memperkuat solidaritas sosial antar-anak bangsa dari berbagai provinsi maupun solidaritas sosial di internal penduduk Papua yang kini berjumlah sekitar 3,5 juta jiwa. Julukan Papua sebagai Indonesia mini menjadi modal sosial, sekaligus modal kultural penduduk yang beragam dalam memperkuat kasih menembus perbedaan. 

Pola distribusi ini sejalan dengan pendekatan kewilayahan adat dalam pembangunan Papua, baik kawasan adat Saireri, Mamta, Mee Pago, Laa Pago, dan Animha. Dengan cara ini, derap pembangunan akan dirasakan secara merata di semua kawasan adat, dan soliditas maupun kebanggaan rakyat Papua tumbuh secara inklusif. 

Maka sudah seharusnya seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut menyukseskan PON XX karena hal ini bagian dari pembangunan Papua. Keterlibatan generasi milenial Papua juga penting dalam kegiatan PON XX untuk mencegah isu-isu sunbang yang akan menghalangi pelaksanaan PON XX Papua nanti.

Oleh : Yafeth Waker )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) terus menyebarkan kebohongan dan hasutan kepada rakyat Papua. Masyarakat pun diminta untuk terus melawan provokasi KST demi kesuksesan PON XX Papua. 

Sempat beredar video provokasi dari Juru Bicara TPNPB Orgabisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, dirinya memprovokasi agar masyarakat tidak percaya kepada TNI-Polri, dia juga menuturkan bahwa aparat TNI-Polri menipu masyarakat.

OPM mengklaim masyarakat Papua agar tidak mempercayai TNI dan Polri dapat memberikan jaminan keselamatan diri di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara OPM Sebby Sambom. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah menabuh genderang perang kepada aparat. Sehingga, masyarakat sipil yang masih berada di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi korban.

            Sebby meminta agar masyarakat sipil dari setiap golongan meninggalkan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona perang oleh OPM. Dia menyebutkan, beberapa wilayah konflik seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, Ndugama, Pegunungan Bintang hingga Yakuhimo.

            Sebby juga mengamini, OPM yang saat ini telah dicap sebagai organisasi teroris tidak bertanggungjawab jika terdapat korban sipil yang meninggal. Sebab nyawa masyarakat tidak ditanggungnya. Namun Sebby membuat framing seakan-akan aparat TNI-Polri menipu masyarakat.

            Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa selaku Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, memberikan tanggapan terkait pernyataan dari OPM tersebut. Ia mengatakan bahwa seruan-seruan OPM tersebut tak lebih dari tipuan atau provokasi kepada warga Papua yang digencarkan oleh kelompok tersebut.

            Kolonel Gusti Nyoman menyatakan bahwa seruan-seruan OPM tersebut tak lebih dari tipuan atau provokasi kepada warga Papua yang digencarkan oleh kelompok tersebut. Ia menekankan bahwa di wilauah Papua tidak mengenal yang dinamakan konflik perang. Menurutnya, setiap kejadian yang terjadi merupakan bagian dari gerakan teror OPM.

            Apalagi TNI mengklaim bahwa OPM sudah semakin terpojok saat ini. Justru gerakan teroris OPM saat ini semakin menyempit karena kemanapun OPM bergerak, mereka selalu diburu oleh aparat TNI-Polri.     Boleh dibilang provokasi OPM adalah hal receh yang tidak perlu terlalu digagas, apalagi pada tahun ini Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

            Kodam XVII/Cenderawasih juga telah menyatakan kesiapannya dalam mendukung dan menyukseskan PON yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2021. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi dalam rapat bersama Forkopimda Papua mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, pada Senin 7 Juni 2021.

            Menurut Bambang, Kesuksesan PON XX dapat menambah kesejahteraan masyarakat Papua. Dari segi keamanan, transportasi dan fasilitas yang lain, Kodam XVII Cenderawasih akan senantiasa menyiapkan dan mendukung terselenggaranya dan suksesnya PON XX baik sebelum, saat dan sesudah penyelenggaraannya. Sementara itu,  Wali kota Jayapura Benhur Tomi Mano menuturkan, bahwa Papua itu aman, damai dan sudah siap melaksanakan PON 2020. Sehingga tidak perlu takut.

Selain isu keamanan, isu kesehatan juga menjadi topik yang patut menjadi perhatian dalam persiapan PON XX Papua. Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) PON XX Papua menyatakan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi seluruh peserta pesta olahraga multievent nasional itu, yang akan berlangsung selama 50 hari.

            Ketua Panwasrah PON XX Papua Mayjen TNI (Purn) Suwarno menungkapkan telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menegakkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.       Suwarno menuturkan, pihaknya telah menghimbau kepada KONI di seluruh Provinsi, agar 5 hari sebelum berangkat, para atlet dan pelatih sudah dikarantina di masing-masing provinsi.

            Ia juga menuturkan bahwa saat ini 40% masyarakat di sekitar lokasi PON telah mendapatkan vaksin, dengan target hingga pelaksanaannya nanti sebanyak 70% dari total masyarakat sekitar arena maupun tempat akomodasi PON XX Papua. Kemudian, ia menuturkan pergerakan atlet juga akan dibatasi, yakni hanya dari akomodasi menuju arena pertandingan, baik dalam rangka latihan maupun pertandingan.

            Sementara itu, bagi atlet yang nantinya akan bertanding secara kontak langsung, pihak panitia akan melakukan tes antigen terlebih dahulu, jika negatif maka atlet tersebut dapat bertanding.

            ProvokasI receh dari OPM tentu saja perlu dilawan, salah satunya dengan menyebarkan persiapan PON yang semakin menunjukkan bahwa Papua mengalami kemajuan pesat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Timika