Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan membandingkan Front Pembela Islam (FPI) dengan Taliban di Afghanistan. Dia bersyukur FPI di Indonesia telah dibubarkan meski masih mencoba muncul kembali dengan nama dan organisasi baru.

Ken memaparkan hampir semua teroris di Indonesia itu berideologi latar belakang NII dan Salafi Wahabi.

Hal itu ditegaskan juga oleh Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono yang mengatakan lembaganya dan aparat penegakan hukum lainya terus mewaspadai potensi dampak kemenangan Taliban di Afghanistan terhadap kelompok radikal dan teroris di Indonesia. Eddy mengatakan potensi risiko atas kemenangan Taliban itu tak boleh diremehkan.

“BNPT beserta kementerian lembaga terkait dan aparat penegakan hukum melakukan kewaspadaan, jadi tidak boleh underestimate,” kata Eddy.

Eddy mengatakan berkuasanya Taliban adalah masalah dalam negeri Afghanistan. Di sisi lain, kata dia, ada kekhawatiran bahwa jaringan teroris di Indonesia membingkai kemenangan Taliban di Afghanistan sebagai keberhasilan melawan hegemoni barat.

Senada, Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar, mengatakan pemerintah dan aparat mesti mewaspadai potensi adanya reaksi dari jaringan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Indonesia atas kemenangan Taliban di Afghanistan. Kelompok teroris di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Terutama ISIS-Khurasan itu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan ISIS yang ada di Indonesia, di Makassar dan Surabaya, MIT di Poso. Jadi saya kira memang itu perlu diwaspadai,” pungkasnya.

Varian delta terdeteksi sudah tersebar setidaknya di 29 Provinsi, namun ada 10 provinsi dianggap mengkhawatirkan, sehingga Kementerian Kesehatan meminta agar daerah tersebut fokus melakukan tracing dan testing sesuai target yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
10 provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.
Sebanyak 10 provinsi itu diminta meningkatkan testing karena persebaran varian delta di sana tak diikuti dengan mekanisme testing yang mumpuni. Tingkat testing rate di 10 provinsi tersebut masih dibawah rata-rata angka nasional. Kemenkes juga telah menandai 10 daerah tersebut sebagai daerah merah.

Menyikapi fenomena tersebut, pengamat kebijakan publik Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, menghimbau bahwa pada saat ini masyarakat agar mewaspadai adanya peningkatan kasus penularan Covid-19 varian delta di Indonesia.
“pada saat ini masyarakat agar mewaspadai adanya peningkatan kasus penularan Covid-19 varian delta di Indonesia
Lebih lanjut ia memaparkan bahwa Badan Litbang Kemenkes pada 21 Agustus 2021 mencatat total ada 1.823 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan varian delta atau B.1.617.2 di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dalam 5 hari sejak 16 Agustus 2021 yang tercatat 962 kasus dengan varian delta di Indonesia. Oleh sebab itu sebaiknya masyarakat tetap melaksanakan disiplin prokes dan vaksinasi.
“Badan Litbang Kemenkes pada 21 Agustus 2021 mencatat total ada 1.823 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan varian delta atau B.1.617.2 di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dalam 5 hari sejak 16 Agustus 2021 yang tercatat 962 kasus dengan varian delta di Indonesia”, tambahnya.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 kembali diperpanjang. Meski PPKM kembali diperpanjang, sejumlah daerah mencatatkan perbaikan kondisi atau penurunan PPKM dari level 4 menjadi 3.
Pemerintah secara resmi mengumumkan PPKM diperpanjang untuk periode 24-30 Agustus 2021. Bersamaan PPKM diperpanjang, DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) diturunkan level status PPKM-nya dari level 4 ke level 3.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, S.Sos.,M.A.,M.SI, mengatakan bahwa masyarakat seyogyanya mendukung keputusan pemerintah terkait PPKM Jawa-Bali diturunkan statusnya menjadi level 3, mulai 24-30 Agustus 2021. Karena hal ini merupakan sinyalemen bahwa berbagai upaya pemerintah guna memerangi pandemi cukup efektif, sehingga berbagai pembatasan mendapat kelonggaran.

“Masyarakat seyogyanya mendukung keputusan pemerintah terkait PPKM Jawa-Bali diturunkan statusnya menjadi level 3, mulai 24-30 Agustus 2021. Karena hal ini merupakan sinyalemen bahwa berbagai upaya pemerintah guna memerangi pandemi cukup efektif, sehingga berbagai pembatasan mendapat kelonggaran”, ujar Andre.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa penurunan level ini berdasarkan perkembangan Covid-19 di daerah Jawa-Bali. Penurunan level PPKM diikuti beberapa pelonggaran aktivitas masyarakat, diantaranya pembukaan tempat ibadah.

“Bahwa penurunan level ini berdasarkan perkembangan Covid-19 di daerah Jawa-Bali. Penurunan level PPKM diikuti beberapa pelonggaran aktivitas masyarakat, diantaranya pembukaan tempat ibadah”, tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR , Darul Siska di Jakarta pada Kamis (19/8/2021) mengatakan angka kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat. Namun ia mengingatkan masyarakat agar jangan terlena.

Menurut Darul Siska dua hari terakhir, pasien sembuh selalu di atas 29 ribu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak terlena merespons tren positif tersebut.

“Angka kesembuhan yang lebih besar dari angka positif harian adalah kabar yang menggembirakan, tetapi data tersebut tidak boleh membuat kita terlena,” katanya.

“Masyarakat tetap harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah tetap perlu meningkatkan testing dan tracing, serta menggencarkan vaksinasi. Karena fatality rate kita juga masih tinggi,” Darul menjelaskan.

Darul menilai tren penurunan kasus Covid-19 tidak semata-mata karena program vaksinasi, tetapi juga kesadaran masyarakat yang semakin baik.
Ia berharap program vaksinasi nasional untuk menciptakan herd immunity berjalan tanpa kendala.

“Pemerintah dan semua pihak harus bekerja keras untuk mengejar target vaksinasi agar mencapai herd immunity dengan demikian secara bertahap kita bisa mengendalikan Covid-19,” katanya.

Darul mengatakan ada beberapa pekerjaan pemerintah dalam memerangi Covid-19. Pertama, soal memenuhi kebutuhan vaksin.Kedua, melakukan vaksinasi sekitar 2 juta-2,5 juta orang per hari.

Ketiga, melakukan testing dan tracing sesuai standard WHO. Keempat, menjamin validitas data harian. Kelima, menjaga ketersediaan obat Covid-19 dengan harga terjangkau.

Sementara itu, ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan juga menyebut meningkatnya jumlah orang yang sembuh dari infeksi Covid-19 merupakan kabar baik.

“Tetapi tetap harus waspada agar kasus tidak naik lagi. Tetap harus 3M, 3T, dan vaksinasi,” kata Iwan.

Menurut Iwan, wabah Covid-19 bisa terkendali dengan gabungan 3M, 3T, dan vaksinasi. Oleh karena itu menurut dia tetap harus selalu waspada karena virus tersebut akan tetap ada bersama dalam kehidupan manusia untuk waktu yang lama.

Iwan menjelaskan perlunya terus meningkatkan cakupan protokol kesehatan, pelacakan kontak erat dan vaksinasi.

“PR besar di pelacakan kontak erat yang masih di rasio 1 banding 6, dari target 1 banding 15 dan kecepatan pelacakan kontak erat yang harus lebih kecil dari 72 jam sejak kasus terkonfirmasi,” kata Iwan.

Iwan juga mengatakan pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial harus dilakukan secara berhati-hati dan bertahap agar tidak terjadi peningkatan kasus lagi. Prosedur pelonggaran aktivitas harus dirancang dengan teliti berikut perangkat pemantauannya sebelum pelonggaran tersebut dilakukan.

“Saat ini proses pembukaan mal dan industri sudah dilakukan dengan hati-hati oleh pemerintah, dimulai dengan uji coba dahulu. Untuk aktivitas lainnya yang berpotensi kerumunan orang harus dilakukan dengan cara yang sama,” ujarnya. (**)

Percepatan program nasional vaksinasi Covid-19 terus dilakukan berbagai pihak. Demi mendukung terwujudnya kekebalan komunal (herd immunity) PT KAI Daop VI Yogyakarta juga turut terlibat aktif.

“KAI Daop VI terus berupaya untuk turut serta memutus rantai penyebaran Covid-19 dan sekaligus berperan dalam meningkatkan imunitas masyarakat dengan melayani vaksinasi di Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, dan Klinik Mediska,” ujar Supriyanto selaku Manajer Humas PT KAI Daop VI.

Seperti yang terjadi pada hari, Senin (23/8/2021) kemaren, gerai vaksinasi di Stasiun Besar Yogyakarta atau Stasiun Tugu sudah mulai melayani vaksinasi bagi calon penumpang moda transportasi kereta api.

“Untuk itu, KAI terus berkoordinasi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberikan layanan vaksinasi,” tuturnya.

Supriyanto menyampaikan apresiasi atas bantuan tambahan vaksin, Jumat (20/8/2021) kemarin, yang didapat Klinik Mediska KAI Daop VI. Bantuan tambahan sebanyak 5.700 dosis vaksin atau 570 vial itu berasal dari Dinas Kesehatan DIY.

“KAI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinkes yang pada hari ini telah menyerahkan sebanyak 570 vial dosis vaksin yang akan kami gunakan khusus untuk vaksinasi keluarga pekerja KAI di wilayah Daop VI Yogyakarta.

Selain PT KAI Daop VI Yogyakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sama menggenjot program vaksinasi covid-19 guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Langkah ini demi menanggulangi pandemi covid-19.

Setelah mampu melampaui target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memvaksin 7,5 juta warga untuk dosis satu sebelum akhir Agustus, Pemprov DKI akan fokus menggenjot vaksinasi dosis dua. Di sisi lain, Pemprov DKI masih menggenjot vaksinasi dosis satu agar mencapai 8,8 juta orang.

“Tentu kita akan tambah terus tambah tenaga kesehatan dan juga tambah sentra-sentra vaksin,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza).

Ariza mengapresiasi para pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan program vaksin di Ibu Kota. Selama ini, kata Ariza, cukup banyak pihak yang membantu Pemprov DKI untuk melakukan vaksinasi covid-19.

“Kami terima kasih bagi semua yang terlibat membantu. Selain TNI Polri juga banyak organisasi yang membantu, ormas, tempat tempat peribadatan, swasta, kemudian juga dari KADIN Apindo semuanya terlibat aktif, semuanya membantu pelaksanaan vaksin. Jadi terimakasih semuanya telah membantu kegiatan vaksinasi ini di Jakarta,” kata dia.

Sementara itu, dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk “Vaksin untuk Indonesia”. Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti “obat” atau “anti-virus”, tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi.

“Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema ‘Vaksin untuk Indonesia’. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi. (*)

Oleh : Rangga Abhiseka )*

PPKM yang terus diperpanjang memiliki alasan tersendiri, karena sangat efektif menurunkan kasus Corona di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kita wajib menuruti semua aturan saat PPKM dan tidak mengeluh, karena program ini untuk melindungi semua orang dari bahaya Corona.

Apakah Anda sudah jenuh dengan PPKM? Program yang dimulai sejak awal juli ini diperpanjang hampir tiap minggu dan masyarakat jadi bingung, kapan akan berakhir? Sebenarnya pemerintah punya pertimbangan tersendiri saat akan memperpanjang durasi PPKM, karena harus melihat berapa kasus Corona di Indonesia. Sehingga tidak mungkin program ini dihentikan saat masih banyak yang jadi pasien Covid.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa PPKM menurunkan kasus Corona di Jabar. Puncak kasus susah terlewati dan ibarat naik ke pucuk gunung, sekarang kita sudah menuruninya. Semua ini berkat keampuhan PPKM yang diberlakukan dengan disiplin di wilayahnya. Dalam artian, program ini berhasil di Bandung dan wilayah Jabar lainnya, dan semoga juga sama di daerah lain di Indonesia.

Ridwan melanjutkan, bukti dari dahsyatnya PPKM adalah turunnya BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit Corona). Jika sebelum PPKM (Juni 2021), BOR mencapai 91% maka per maka saat ini sudah mencapai 24,99 persen. Tren positif ini diharapkan dapat terus dijaga, sehingga pasien Corona benar-benar turun karena RS mulai sepi dan diharap BOR akan terus menurun hingga 0%.

Sementara itu di ibu kota, PPKM menunjukkan keampuhannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa jika pada bulan juni 2021 kasus aktif mencapai lebih dari 100.000, maka sejak PPKM diberlakukan turun drastis jadi ‘hanya’ 17.000. Sementara untuk BOR jadi di bawah 70%.

Penurunan pasien Covid di DKI Jakarta amat disyukuri karena provinsi ini menjadi rujukan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jika pasien Corona per hari tidak sampai 20.000 orang, maka wisma atlet yang menjadi RS darurat akan berangsur-angsur sepi, tidak seperti di awal tahun yang masih membludak isinya.

Sebelum PPKM diberlakukan kasus Corona di Indonesia sedang ganas-ganasnya, bahkan mencapai 50.000 orang per hari. Semua ini gara-gara virus Covid-19 varian delta yang merupakan hasil mutasi, yang menular dan menyerang 2 kali lebih cepat. Bahkan diklaim bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG.

Sedangkan pasca 50 hari, pasien jadi hanya berkisar 20.000 orang per hari. Jumlah orang yang sembuh dari Corona juga naik dan tingkat kematian turun 8%. Angka ini sungguh bagus karena menunjukkan bahwa PPKM adalah program yang memang berhasil untuk menggebuk Corona dan jangan sampai ada penularan lagi di Indonesia.

Keberhasilan PPKM terjadi berkat kolaborasi antara tenaga medis, aparat, tim satgas penanganan Covid, dan masyarakat. Semua pihak bahu-membahu dalam mengatasi Corona dan menuruti tiap aturan PPKM, dan mengurangi mobilitas. Warga sipil paham bahwa PPKM adalah jalan menuju bebas Corona dan tidak mengeluh walau di rumah saja.

Walau PPKM berhasil tetapi kita tidak boleh lengah sedikitpun, karena jangan sampai angka pasien Covid naik lagi. Kalau bisa jumlah pasien menurun jadi di bawah 10.000, bahkan 0 per harinya, alias tidak ada penularan Corona. Semua bisa terjadi ketika disiplin dalam mempraktikkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh.

PPKM ampuh dalam mengatasi ganasnya Corona dan mengurangi jumlah pasien Covid, dan keterisian ranjang di Rumah Sakit juga berkurang. Ini adalah hal yang patut kita syukuri karena ada tanda-tanda pandemi akan berakhir lebih cepat. Mari kita lebih disiplin dalam menjaga protokol kesehatan dan hidup bugar, agar tidak mudah terkena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Muhammad Zaki )*

Kelompok-kelompok radikal memang sudah lama dibubarkan di Indonesia tetapi kita perlu mewaspadainya. Pasalnya, mereka bisa saja bangkit secara diam-diam dan melancarkan aksi, utamanya pasca pengambilalihan kekuasaan di Afganistan oleh kelompok Taliban.
Indonesia adalah negara majemuk dan kita paham bahwa negeri ini memang terdiri dari banyak suku dan kepercayaan. Pancasila sudah mencakup semuanya, terutama persatuan negara. Sehingga sejak dulu kita selalu menenggang rasa dan memahami perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat.

Akan tetapi kelompok radikal memiliki pemikiran yang jauh berbeda. Mereka selalu memaksakan pendapat dan tidak menyukai adanya perbedaan, serta selalu mengkampanyekan ideologi khilafiyah. Padahal di negara multi keyakinan seperti Indonesia, mustahil untuk mempercayai ideologi tersebut karena keadaan masyarakatnya yang bermacam-macam.

Beberapa kelompok radikal seperti FPI dan HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah dan izin resminya tidak akan pernah diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Penyebabnya karena mereka mencederai ideologi pancasila dan tidak setia pada negara. Mereka juga melakukan tindakan ekstrim seperti demo pro khilafiyah, sweeping di warung tanpa izin, dan pembubaran keramaian di tempat hiburan dengan semena-mena.

Meski sudah dibubarkan, kita patut mewaspadai kebangkitan kelompok radikal. Pasalnya mereka bisa saja muncul kembali dengan nama yang berbeda dan melanjutkan misinya lewat jalur gerilya di dunia maya. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta masyarakat waspada dengan kelompok intoleran. Penyebabnya karena mereka menggunakan berbagai kedok untuk mengelabui banyak orang.

Ngabalin melanjutkan, kita perlu mengambil pelajaran penting dari peristiwa di Afghanistan ketika Taliban bertindak sangat brutal. Jangan sekali-kali lengah dan harus tetap waspada. Dalam artian, jangan sampai kelompok radikal nekat berbuat curang seperti Taliban dan akhirnya Indonesia jadi porak-poranda. Penyebabnya karena mereka bisa saja menggunakan berbagai cara negatif demi mendapatkan keinginannya.

Mengapa kelompok radikal dihubungkan dengan Taliban? Penyebabnya karena mereka sama-sama memiliki ideologi untuk membangun negara khilafiyah dan langkah-langkah yang diambil juga serupa. Misalnya dengan memaksakan kehendak, melakukan penembakan dan juga pengeboman.
Kita tentu tidak ingin keadaan Indonesia jadi seperti Afghanistan yang hancur-lebur, bukan? Oleh karena itu semua orang wajib mewaspadai kebangkitan kelompok radikal. Pertama, jika ada akun media sosial yang mencurigakan, misalnya selalu mem-posting tentang ekstrimisme, khilafiyah, dll, segera laporkan pada polisi siber. Mereka akan mengusutnya dan mengetahui siapa dalang di balik akun radikal tersebut.

Kedua, jangan terlalu percaya jika ada seminar yang berembel-embel gratis dan cari tahu dulu siapa pengisi acaranya. Jangan-jangan ini hanya tipu muslihat dari kelompok radikal dan ternyata di tengah-tengah seminar ada penjelasan tentang mereka. Takutnya nanti ada sesi brain wash dan makin banyak orang yang terpengaruh radikalisme.

Sedangkan yang ketiga, di sekolah dan universitas perlu ditambahkan pelajaran tentang nasionalisme dan anti radikalisme. Mereka perlu diajarkan tentang rasa cinta terhadap para pahlawan dan juga tanah air, sehingga jika ada rayuan dari kelompok radikal tidak akan terkena.

Terakhir, ketika akan memasukkan anak ke sebuah sekolah, harus survey dulu dengan teliti. Jangan sampai ternyata sekolah itu miliki kelompok radikal sehingga anak-anak diajari kebencian dan intoleransi sejak dini. Sungguh mengerikan.

Kebangkitan kelompok radikal wajib kita waspadai agar negeri ini tidak kacau seperti di Afgaistan. Orang tua juga wajib mengawasi agar jangan sampai anak-anak terpengaruh karenanya. Kita wajib menanamkan rasa cinta tanah air pada mereka sejak dini dan juga ajaran bahwa perbedaan itu indah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adnan )*

Dalam sebuah negara demokrasi, melakukan aksi unjukrasa/demonstrasi tidak dilarang, namun di masa pandemi seperti saat ini seharusnya tidak perlu dilakukan, karena aksi tersebut berpotensi besar menimbulkan klaster Corona baru. Selain menimbulkan klaster baru, unjukrasa di masa pandemi juga dinilai telah melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa waktu lalu di media sosial atau medsos beredar Poster seruan aksi bertajuk “Jokowi End Game”. Dalam poster yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diajak turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Massa diajak melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara.

Ajakan untuk ikut unjuk rasa atau demontrasi di masa pandemi dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah sudah mengakui varian delta dari Covid-19 ini tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, setiap ajakan untuk berkumpul dalam jumlah besar adalah perbuatan tidak bertanggung jawab.

Seyogyanya kita harus mengetahui bahwa aksi massa ini sangat berisiko. Ada istilah penumpang gelap, karena ada yang menyelundupkan kepentingan dan mencoba memanfaatkan gerakan massa untuk memperoleh keuntungan. Kelompok kepentingan ini harus di waspadai dalam membangun gerakan massa. Karena provokasi yang di lakukannya bisa merusak marwah gerakan dan menodai kesucian dari tujuan gerakan massa.

Gerakan massa seharusnya dilakukan melalui pengkajian akademis dan rasional, bukan gerakan yang reaksioner. Oleh karena itu masyarakat harus di berikan pemahaman yang mendalam sebelum reaktif turun kejalan karena merasa isu yang di angkat mewakili dirinya atau mewakili kelompoknya. Kita tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoaks dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah.

Kita juga harus bijak dalam menyikapi ajakan untuk berdemo seperti saat ini, apalagi negara kita belum selesai menghadapi situasi sulit di tengah pandemi yang semakin meningkat. Selain rentan ditunggangi kelompok kepentingan, aksi unjuk rasa di masa pendemi bisa berdampak negatif. Kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru dan memasifkan penyebaran virus Covid-19, sehingga menimbulkan dampak yang simultan yang dapat merugikan banyak pihak.

Sejumlah kalangan menilai bahwa ajakan untuk melakukan demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak ada relevansi dan urgensinya. Bukan menyelesaikan masalah tapi, justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, ajakan yang memprovokasi atas nama rakyat tetapi membahayakan kesehatan rakyat di masa pandemi Covid-19 harus ditentang oleh elemen masyarakat yang berpikiran waras.

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tapi aksi unjuk rasa dimasa pandemi sangat dilarang, karena berpotensi melanggar atau abai terhadap protokol kesehatan. Selain itu, aksi unjuk rasa ini rawan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politik. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tidak terhasut dan terprovokasi dengan ajakan dari pihak yang bertanggung jawab untuk berunjuk rasa di masa pandemi.

)* Penulis adalah Warganet dan Pengamat Media Sosial

Oleh : Abner Wanggai )*

Aksi yang dilancarkan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan bentuk kekejaman terhadap HAM. Seperti menembak guru, membakar rumah guru, sekolah dan rumah kepala suku.

Jika selama ini KKB menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KKB merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KKB sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Pada Pertengahan 2020 lalu, sedikitnya dua petugas medis tim gugus tugas Covid-19 ditembak oleh KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Satu orang korban meninggal dalam kejadian tersebut. Tenaga medis tersebut tergabug dalam tim gugus tugas Covid-19 dan mengemban amanah mulia. Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat berulah dengan membakar satu unit pesawat komersil milik PT MAF di Intan Jaya, Papua.

Aksi brutal tersebut dimulai dengan adanya penembakan terhadap beberapa pesawat sipil termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MAF. Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KKB tidak bisa ditolerir lagi. Negarajuga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KKB menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KKB, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi kebrutalannya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KKB.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di wilayah ujung timur NKRI. Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaa oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua.

Perlu diingat bahwa Statuta Roma dan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Tercatat, KKB juga telah melancarakan timah panas kepada warga sipil sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengakui adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB dengan korban 2 warga sipil, dimana seorang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban yakni Amanus Murib yang mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia.

Aksi kriminal tersebut diduga bermotif intimidasi dari KKB kepada masyarakat, karena aksinya selama ini tidak mendapat dukungan dari warga setempat serta berbagai upaya memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

Pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.
Aksi kekejaman KST sudah banyak tersiar di berbagai media, mereka juga memiliki senjata yang bisa digunakan untuk mengancam dan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan yang tengah bertugas.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjaga keamanan di Papua, jangan sampai warga sipil di Papua menjadi korban kekejian kelompok separatis yang memiliki rekam jejak sebagai biang onar di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rika Prasatya

Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi berhasil menangkap buron yang masuk daftar pencarian orang (DPO), Kopengga Enumbi yang diduga menjadi pemasok kebutuhan logistik Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Penangkapan itu dilakukan pada 3 Agustus 2021,di Kampung Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal, menyatakan bahwa selama ini Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi berperan dalam memenuhi kebutuhan logistik bagi pergerakan KST di Distrik Yambi di bawah pimpinan Lekagak Telenggen.

Keberhasilan aparat keamanan menangkap DPO pemasok logistik perlu diapresiasi, karena telah mengakhiri pelarian dan memutus pasokan logistik KST Papua dibawah pimpinan Lekagak Telengggen. Selain itu pelakunya yang juga terlibat pencurian senjata senjata di Pospol Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, merupakan
adik kandung dari Lerimayu Enumbi yang memiliki posisi penting di kelompok Lekagak Telenggen.

Penangkapan pemasok logistik dapat menjadi langkah antisipasi terhadap jaringan keluarga yang salah anggota terlibat dalam KST Papua. Bukan tidak mungkin adanya keterlibatan keluarga yang mendukungan juga berperan sebagai penyandang dana KST Papua. Seperti DPO Kopengga Enumbi dimana sejak 5 Desember 2018, kerap memenuhi kebutuhan kelompok Lekagak Telenggen.

Sebelumnya, aparat keamanan juga berhasil menangkap kaki tangan Lekagak Telenggen, Yoniku Murib alias Mbobugu. Setidaknya ada 10 kejahatan yang diketahui Mbobugu, yang telah dilakukan KST Papua pimpinan Lekagak Telenggen, diantaranya pembakaran dan perusakan sarana dan prasarana, penyanderaan pesawat, dan penembakan warga sipil

Aksi KST Papua sudah cukup meresahkan dan mengganggu stabilitasa keamanan baik di Papua. Mereka sengaja mengacaukan situasi di Papua dengan tujuan memerdekakan diri. Dalam upaya memulihkan keamanan dan menumpas gerakan KST di Papua ini pemerintah telah membentuk Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI-Polri.

Satgas Nemangkawi setidaknya telah memberi catatan prestasi keberhasilan dalam memberikan perlindungan masyarakat maupun pemberantasan KST Papua.Dengan adanya Satagas Nemangkawi dapat menguatkan sinergitas TNI-Polri dalam memberangus kelompok teroris itu. Dalam perjalannya, sudah ditangkqp 105 orang KST Papua maupun kelompok pendukung kelompok itu.

Penangkapan Kopengga Enumbi dan kaki tangan Lekagak Telenggen merupakan bagian dari operasi penuntasan kelompok separatis di Papua. Satgas Nemangkawi akan terus bersinergi dan menindak tegas KST yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.

Masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua diharapkan terus mendukung tindakan tegas aparat TNI – Polri dalam membasmi KST dan para pendukungnya demi terciptanya kedamaian di Bumi Cendrawasih. Sinergitas masyarakat bersama aparat keamanan sangat diperlukan untuk mempercepat pemberantasan KST untuk keberlangsungan pembangunan di Papua.

*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)