Diketahui, aksi teror Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di sejumlah wilayah menunjukkan peningkatan. Terbaru terjadi di Yahukimo, KST Papua menembak mati dua pekerja PT Indo Papua pada Minggu (22/8/2021). Sebelumnya KST Papua juga menembaki aparat TNI-Polri pada Sabtu (10/7/2021) malam.

Di tengah aksi teror KST Papua yang meningkat, sebanyak 203 personel Satuan Brimob Polda Aceh dikirim ke Papua. Para personel Brimob itu ditugaskan ke Polda Papua untuk pengamanan dalam rangka Operasi Amole 2021.

Menyikapi fenomena tersebut, peneliti keamanan Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris (KST) Papua yaitu OPM, KKB dan TPNPB merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan HAM di Papua.
“berbagai aksi teror yang dilakukan oleh kelompokh separatis teroris (KST) Papua yaitu OPM, KKB dan TPNPB merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan HAM di Papua”, ujar Jim.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa KST selama ini melakukan aksi teror ke masyarakat dengan membunuh warga Papua secara kejam dan membakar fasilitas umum, sehingga KST pantas ditindak tegas dan ditumpas habis karena aksinya merupakan kejahatan kemanusiaan dan melanggar HAM, mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan dan kemajuan di Papua.
“KST selama ini melakukan aksi teror ke masyarakat dengan membunuh warga Papua secara kejam dan membakar fasilitas umum, sehingga KST pantas ditindak tegas dan ditumpas habis karena aksinya merupakan kejahatan kemanusiaan dan melanggar HAM, mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan dan kemajuan di Papua”, tambah Jim.

Gotong royong dan kolaborasi terbukti menjadi kunci keberhasilan Indonesia melewati masa sulit pandemi Covid-19, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Penguatan kolaborasi antarsemua pihak diharapkan dapat membawa Indonesia melewati pandemi yang saat ini menjadi tantangan global.

“Peran masyarakat, baik dari pihak swasta, UKM, organisasi, komunitas, bahkan setiap individu sangat penting dalam membantu masyarakat atau orang sekitar kita di masa pandemi, khususnya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)” kata Johnny dalam siaran pers, Selasa (24/8/2021).

Johnny menambahkan, saat ini sudah banyak pelaku usaha dari sektor swasta dan komunitas yang turun langsung ke lapangan untuk membantu penanganan pandemi. Salah satunya melalui pemberian donasi, seperti oksigen dan sembako dengan nilai yang cukup besar. “Kita semua berharap kolaborasi seperti ini bisa terus dilanjutkan dan diperkuat.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama, bahu membahu untuk meringankan beban sesama dalam menghadapi pandemi, khususnya di masa PPKM seperti sekarang ini,” kata dia.

Pemerintah menekankan tiga prioritas terbaru penanganan Covid-19 yaitu ketersediaan tempat isolasi, pelayanan tenaga kesehatan dan vaksin atau obat-obatan yang cukup untuk mempercepat pengendalian penyebaran virus corona. Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meresmikan tempat isolasi terapung di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu (21/8).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritan dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada semua pihak agar tidak pesimis dengan kebijakan pemerintah soal penanganan Covid-19 di dalam negeri.

Pasalnya Luhut melihat banyak masyarakat bahkan orang asing yang menyangsikan kinerja pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Padahal, klaim dia, pemerintah dalam membuat kebijakan soal penanganan Covid-19 sesuai dengan pertimbangan epidemolog.

“Saya baca banyak sekali yang pesimis, bilang ini salah, kurang ini dan segala macam. Kami kan juga kumpulin orang-orang pintar untuk masuk dalam tim, untuk merumuskan langkah apa yang terbaik kami lakukan saat ini. Menurut kami dan epidemolog-epidemolog memang langkah yang baik, jangan underestimate pada kemampuan bangsa kita,” kata Luhut.

Oleh : Rangga Abhiseka )*
PPKM yang terus diperpanjang memiliki alasan tersendiri, karena sangat efektif menurunkan kasus Corona di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kita wajib menuruti semua aturan saat PPKM dan tidak mengeluh, karena program ini untuk melindungi semua orang dari bahaya Corona.
Apakah Anda sudah jenuh dengan PPKM? Program yang dimulai sejak awal juli ini diperpanjang hampir tiap minggu dan masyarakat jadi bingung, kapan akan berakhir? Sebenarnya pemerintah punya pertimbangan tersendiri saat akan memperpanjang durasi PPKM, karena harus melihat berapa kasus Corona di Indonesia. Sehingga tidak mungkin program ini dihentikan saat masih banyak yang jadi pasien Covid.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa PPKM menurunkan kasus Corona di Jabar. Puncak kasus susah terlewati dan ibarat naik ke pucuk gunung, sekarang kita sudah menuruninya. Semua ini berkat keampuhan PPKM yang diberlakukan dengan disiplin di wilayahnya. Dalam artian, program ini berhasil di Bandung dan wilayah Jabar lainnya, dan semoga juga sama di daerah lain di Indonesia.
Ridwan melanjutkan, bukti dari dahsyatnya PPKM adalah turunnya BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit Corona). Jika sebelum PPKM (Juni 2021), BOR mencapai 91% maka per maka saat ini sudah mencapai 24,99 persen. Tren positif ini diharapkan dapat terus dijaga, sehingga pasien Corona benar-benar turun karena RS mulai sepi dan diharap BOR akan terus menurun hingga 0%.
Sementara itu di ibu kota, PPKM menunjukkan keampuhannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa jika pada bulan juni 2021 kasus aktif mencapai lebih dari 100.000, maka sejak PPKM diberlakukan turun drastis jadi ‘hanya’ 17.000. Sementara untuk BOR jadi di bawah 70%.
Penurunan pasien Covid di DKI Jakarta amat disyukuri karena provinsi ini menjadi rujukan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jika pasien Corona per hari tidak sampai 20.000 orang, maka wisma atlet yang menjadi RS darurat akan berangsur-angsur sepi, tidak seperti di awal tahun yang masih membludak isinya.
Sebelum PPKM diberlakukan kasus Corona di Indonesia sedang ganas-ganasnya, bahkan mencapai 50.000 orang per hari. Semua ini gara-gara virus Covid-19 varian delta yang merupakan hasil mutasi, yang menular dan menyerang 2 kali lebih cepat. Bahkan diklaim bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG.
Sedangkan pasca 50 hari, pasien jadi hanya berkisar 20.000 orang per hari. Jumlah orang yang sembuh dari Corona juga naik dan tingkat kematian turun 8%. Angka ini sungguh bagus karena menunjukkan bahwa PPKM adalah program yang memang berhasil untuk menggebuk Corona dan jangan sampai ada penularan lagi di Indonesia.
Keberhasilan PPKM terjadi berkat kolaborasi antara tenaga medis, aparat, tim satgas penanganan Covid, dan masyarakat. Semua pihak bahu-membahu dalam mengatasi Corona dan menuruti tiap aturan PPKM, dan mengurangi mobilitas. Warga sipil paham bahwa PPKM adalah jalan menuju bebas Corona dan tidak mengeluh walau di rumah saja.
Walau PPKM berhasil tetapi kita tidak boleh lengah sedikitpun, karena jangan sampai angka pasien Covid naik lagi. Kalau bisa jumlah pasien menurun jadi di bawah 10.000, bahkan 0 per harinya, alias tidak ada penularan Corona. Semua bisa terjadi ketika disiplin dalam mempraktikkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh.
PPKM ampuh dalam mengatasi ganasnya Corona dan mengurangi jumlah pasien Covid, dan keterisian ranjang di Rumah Sakit juga berkurang. Ini adalah hal yang patut kita syukuri karena ada tanda-tanda pandemi akan berakhir lebih cepat. Mari kita lebih disiplin dalam menjaga protokol kesehatan dan hidup bugar, agar tidak mudah terkena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Penegakan hukum dalam situasi pandemi COVID-19 memang tidak boleh diabaikan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada “oknum-oknum” yang memanfaatkan situasi pandemi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pandemi COVID-19 memang seharusnya tidak menjadi halangan bagi aparat penegak hukum kita untuk terus bekerja menegakkan hukum.

Penegakan hukum dalam situasi pandemi COVID-19 memang beragam seperti kasus tindak pidana korupsi, penyebaran informasi bohong (hoax), dan lain-lain. Untuk itu, diharapkan komitmen dari para aparat penegak hukum untuk tetap menegakkan hukum dengan adil dan transparan.

Penegakan Hukum

Di masa pandemi pun, tak menghalangi KPK untuk tetap bertugas menjerat para pelaku korupsi, bahkan yang terjerat mulai dari setingkat menteri hingga kepala daerah. Memang di saat masyarakat membutuhkan bantuan akibat dampak dari pandemi, namun ada pejabat negara justru yang berbuat korupsi adalah hal yang menjengkelkan.

Kasus korupsi yang sempat menyita perhatian publik adalah terkait dengan pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) saat itu, Juliari Peter Batubara. KPK pun menetapkan Juliari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka. Sontak, kasus Juliari tersebut menjadi puncak kejengkelan masyarakat, Bagaimana tidak, pengadaan bansos malah “dimanfaatkan” untuk memperkaya diri sendiri.

KPK sendiri telah berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran dan pelaksanaan refocusing kegiatan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun rawan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi. Apabila disalahgunakan, maka KPK akan menindak tegas para pelakunya.

Saat ini, Juliari sudah berstatus terdakwa. Ia pun telah dituntut selama 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Jaksa Penuntut Umum JPU) KPK menyebut Juliari dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Selain Juliari, kasus yang juga sempat menghebohkan publik adalah kasus suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Edhy Prabowo terkait dengan perizinan ekspor benih lobster (benur). Kasus tersebut memang tidak terkait dengan penanganan COVID-19, namun tetap saja melukai hati masyarakat karena berbuat korupsi di tengah pandemi apalagi dilakukan oleh pejabat negara.

Edhy telah divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara penerimaan suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24,6 miliar dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Edhy terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250.

KPK juga telah menjerat beberapa kepala daerah di tengah pandemi, salah satunya Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang ditetapkan sebagai tersangka bersama anaknya, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan dari pihak swasta. Ketiganya diduga melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat Tahun 2020. Berkas perkara ketiganya juga telah dilimpahkan ke pengadilan dan segera disidangkan.

Sementara itu, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, polisi juga menjadi penyelesai masalah (problem solver), membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, menjalin kemitraan yang baik dengan stakeholders. Selanjutnya, transparansi informasi yang akurat sebagai penangkal berita bohong (hoax-buster) dan berpartipasi bersama masyarakat dalam penanggulangan COVID-19.

Untuk membantu penanganan COVID-19 dan juga mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM), Polri juga telah menggelar Operasi Aman Nusa II Lanjutan. Selama pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Lanjutan, 3 Juli hingga 2 Agustus, Polri telah melakukan penindakan baik secara tindak pidana maupun tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggar aturan PPKM muapun protokol kesehatan.

Beberapa penindakan yang telah dilakukan kepolisian, seperti di Polda Jawa Tengah terkait dengan ajakan di media sosial untuk melakukan aksi penolakan PPKM Level 4. Berikutnya, di Polda Metro Jaya terkait dengan pemalsuan dokumen kesehatan yang terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu di Polda Jawa Barat terkait dengan demo ricuh pada masa PPKM Level 4 di Bandung.

Penindakan berikutnya oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri terkait dengan kelangkaan dan kenaikan harga obat terapi COVID-19 serta tabung oksigen, total ada 33 kasus yang ditangani dengan jumlah tersangka sebanyak 37 orang.

Hal yang sama, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga tetap berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus besar seperti kasus korupsi investasi asuransi Jiwasyara, kasus Djoko Tjandra yang juga menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari, kasus korupsi PT Danareksa Sekuritas, dan kasus pengelolaan keuangan dan dan investasi di PT Asabri (Persero).

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah memerintahkan jajaran kejaksaan mendukung pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dengan memberi sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan sebagai efek jera. Para kepala kejaksaan diminta dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, kewenangannya untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat.

Langkah berikutnya, menggelar Operasi Yustisi Penegakan Hukum Kedisiplinan PPKM, dengan berkoordinasi dengan Satgas COVID_19, kepolisian, pemerintah daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan pengadilan. Para kepala kejaksaan juga diminta memastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan COVID-19 berjalan lancar serta menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat ataupun menggagalkan pengadaan dan distribusi barang dimaksud.

Kejaksaan juga telah merilis hasil kinerja pada semester I-2021. Pada bidang tindak pidana khusus, jumlah penanganan perkara pada tahap penyelidikan sebanyak 860 perkara, tahap penyidikan 847 perkara, tahap penuntutan 645 perkara, tahap eksekusi 605 orang, dan estimasi penyitaan aset senilai sekitar Rp14 triliun.

Sedangkan di bidang tindak pidana umum, jumlah penanganan perkara pada tahap penuntutan sebanyak 56.987 perkara, tahap eksekusi 43.962 perkara, sidang daring (online) 339.090 persidangan, dan penghentian penuntutan 46 perkara. Selain itu, untuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berhasil ditangkap sebanyak 96 orang, salah satunya memulangkan terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis ke Indonesia.

Pelayanan Peradilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8) juga telah menekankan kecepatan kerja dan pelayanan peradilan tidak bisa ditunda bahkan harus dipercepat meski saat ini bangsa Indonesia masih berada dalam era pandemi.

Menurutnya, proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung (MA) secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan-elektronik, e-Court, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang juga menggelar persidangan melalui daring. Presiden mengatakan munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara Pilkada, tetap membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu.

Presiden mengatakan keberadaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Komisi Yudisial (KY), kata Presiden, juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim.

Presiden mengatakan dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi COVID-19 ini.

Di saat negara sedang berjuang melawan COVID-19, penegakan hukum juga harus tetap diperjuangkan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. (*)

Oleh : Reza Pahlevi )*

Pemerintah terus memberi bantuan kepada masyarakat, bahkan sampai ada 7 jenis. Bantuan ini menunjukkan perhatian pemerintah kepada rakyatnya agar mampu bertahan di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Dalam kebijakan ini, mobilitas warga dibatasi dengan tujuan agar mengendalikan penyebaran corona. Namun ada sedikit efek samping dari program ini, yakni melambatnya roda perekonomian. Penyebabnya karena jam buka pasar tradisional dan Mall dibatasi. Selain itu, para pedagang kaki lima juga harus membereskan jualannya lebih sore karena ada razia di atas jam 8 malam.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rakyat saat PPKM dengan memberikan berbagai bantuan. Terhitung ada 7 jenis Bansos yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga bisa bertahan hidup tanpa harus kelimpungan mencari pinjaman uang. Walau mobilitas dibatasi tetapi mereka bisa survive berkat bantuan dari pemerintah.

Pertama, Bansos diberikan kepada pedagang kecil dan menengah alias BLT UMKM. Mereka mendapatkan dana sebesar 1,2 juta rupiah dan langsung ditransfer ke rekening Bank BUMN. Sebanyak 15,36 triliun digerojokan oleh pemerintah, agar pengusaha cilik tidak gulung tikar. Pasalnya, mereka adalah tulang punggung perekonomian negara sehingga wajib dibantu.

Bantuan kedua adalah BLT subsidi gaji pekerja. Para pegawai yang gajinya di bawah 3,5 juta akan mendapatkan Bansos sebesar 1 juta rupiah dan syaratnya harus punya kartu BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, mereka harus bermukim di kota atau kabupaten yang terkena PPKM level 3 dan 4. Mereka butuh bantuan karena banyak yang gajinya dipotong, bahkan sampai 50%, oleh perusahaan.

Sementara itu, bantuan ketiga adalah subsidi tagihan listrik. Masyarakat yang memiliki daya listrik 900 KWH bisa menikmati diskon 25% sedangkan untuk rumah dengan daya 450 KWH diskonnya 50%. Subsidi ini lumayan membantu masyarakat karena mendapatkan potongan tagihan, sehingga .

Bantuan keempat yang diberi oleh pemerintah adalah subsidi kuota pelajar. Para pelajar dan mahasiswa bisa mendapatkan free kuota, dengan catatan bantuan digunakan benar-benar untuk sekolah online, bukan untuk main game atau buka Tiktok. Bantuan ini sangat membantu para ibu karena mereka tidak kesusahan saat harus membeli banyak pulsa untuk modal sekolah online.

Sementara itu, bantuan kelima adalah Bansos tunai sebesar 600.000 rupiah. Bantuan diberikan cash, langsung kepada mereka yang berhak menerimanya. Mengapa bukan sembako yang disalurkan? Pasalnya, berkaca dari tahun lalu, Bansos sembako bisa disalahgunakan oleh para oknum saat akan kampanye atau malah disunat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat, karena mereka bisa bertahan hidup saat PPKM. Ketika pandemi, kantong sudah makin tipis, dan apalagi saat PPKM ketika kesusahan untuk bekerja di luar rumah. Ketika harus stay at home maka mereka bisa menggunakan Bansos dari pemerintah, agar asap dapur kembali mengepul.

Pemerintah sangat bertanggung jawab karena mau tak mau PPKM berdampak pada perekonomian rakyat. Ketika mereka kesulitan secara finansial maka Bansos muncul sebagai penyelamat. Bantuan ini diharap bisa langsung dibelanjakan, bukannya ditabung atau diinvestasikan. Penyebabnya karena justru saat pandemi ini harus banyak berbelanja demi lancarnya roda perekonomian negara.

Berbagai bantuan dari pemerintah untuk masyarakat menunjukkan betapa Presiden dan segenap bawahannya memikirkan nasib para wong cilik. Jangan sampai pandemi dan PPKM membuat banyak orang kesulitan sekadar untuk membeli beras. Namun mereka bisa bernafas lega ketika mendapatkan Bansos dan menyambung hidup sampai akhir bulan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Jelita Chantiqa

Sejumlah negara di dunia akan menghadapi ketidakpastian dari pasca pandemi Covid-19, terlebih tidak mampu mengendalikan wabah pandemic ini, kecuali memutuskan untuk mencegahnya. Sejumlah negara perlu memahami, karena menghadapi dampak pasca pandemic covid-19 membutuhkan pengeluarkan puluhan miliar dollar. Dana sebesar itu hanya dapat digunakan untuk satu tahun. Untuk itu meminta negara di dunia segera melindungi warganya dengan upaya apapun yang dapat dilakukan termasuk menguasai obat dan kebutuhan medis.

Bill Gates, mengatakan pandemi Covid-19 tidak akan menjadi pandemi terakhir di muka bumi, dan pandemi berikutnya jauh lebih berbahaya serta mematikan dibanding dengan Covid-19 saat ini. Diperkirakan manusia tidak akan mampu menghadapinya karena 10 kalli lebih serius. Oleh karena itu, dunia perlu menggandakan investasi dalam riset dan pengembangan.

Pemerintah Arab Saudi, Dr. Abdulfattah bin Sulaiman Mashat yang juga Wakil Menteri Haji dan Umrah mengumumkan bahwa pendaftaran Jemaah tahun 2021/2022 dimulai 9 Agustus 2021 dan 2 juta pengajuan akan diterma setiap bulannya. Disamping itu, mengembangkan mekanisme eksekutif dan menciptakan lingkungan yang aman dan mudah diakses bagi para-Jemaah umrah sepanjang perjalanan mereka mencapai keamanan, keselamatan dan Kesehatan.

Sebelumnya pemerintah Arab Saudi hanya mengijinkan 60.000 jamaah umrah yang terbagi dalam delapan periode, dengan system layanan dan tindakan pencegahan yang terintegrasi. Pembatasan diberlakukan kepada jamaah asal penerbangan dari India, Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Argentina, Brasil, Afrika Selatan dan Lebanon, untuk penerbangan langsung menuju Arab Saudi. Kepada mereka diharuskan transit dan karantina selama 14 hari serta divaksin ulang (Sinovac) sebelum melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi. Selama pandemic, pelaksanaan umrah dibatasi, hanya warga Saudi dan penduduk asing yang tinggal di negara itu yang diizinkan melakukan ibadah di Masjidil Haram dengan kapasitas 30% atau 6.000 per hari.

Fenomena penolakan vaksin yang tersebar di medsos. Jika ada pemaksaan program vaksinasi maka masyarakat wajib metolak, karena vaksinasi diatur didalam WHO Vaksinasi; karena memiliki komorbid (penyakit bawaan akut); dan karena pasal 28G UUD 1945 ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.”

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu yang diatur dalam PMK ini menyangkut kriteria warga yang asing (WNA) yang bisa mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sebelumnya, dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 diatur bahwa perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dapat mengikuti pelaksanaan Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.

Pada pasal 10A Ayat (1) Permenkes Nomor 18 Tahun 2021, perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional, warga negara asing dapat mengikuti pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan kriteria yaitu warga negara asing yang berumur diatas 60 (enam puluh) tahun ke atas, tenaga pendidik dan kependidikan, dan warga negara asing tertentu; dan untuk Vaksinasi Gotong Royong meliputi karyawan/karyawati yang bekerja di badan hukum/badan usaha yang melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah pusat berencana memberlakukan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat melakukan berbagai kegiatan termasuk perjalanan wisata ke depan. Kartu vaksin ini sebagai syarat untuk melakukan berbagai kegiatan bagi masyarakat serta sebagai syarat masyarakat untuk masuk ke tempat-tempat umum. Aturan prasyarat kartu vaksin untuk berbagai kegiatan dan aktivitas perjalanan ini diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat, khususnya agar bersemangat mengikuti vaksinasi Covid-19 yang kini digencarkan pemerintah. Pemerinah menargetkan vaksinasi bisa selesai 100 persen pada September 2021. Jadi rata-rata sebulan itu 70 juta vaksin bisa disuntikkan, untuk daerah di Jawa-Bali rata rata per hari 2,3 juta.

Menurut penulis, pandemi Covid-19 yang menelan korban jiwa, berdampak juga perubahan peradaban masyarakat dunia. Namun, keuntungan yang bisa diambil dari kondisi pandemic covid-19, telah mendorong warga masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan cara yang lebih efisien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan pandemi covid-19. Selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021, berbagai upaya dilakukan salah satunya meningkatkan kemampuan vaksin, pembatasan mobilisasi masyarakat dan peningkatan penerapan protocol kesehatan.

Bagaimanapun juga ada setidaknya dua dampak yang kemungkinan dapat ditimbulkan yaitu pertama, penetapan peraturan pemerintah dalam rangka menekan angka korban pandemic covid-19, melalui program vaksinasi menghadapi perlawanan. Penyebaran berita bahaya vaksin hingga berdalih HAM melalui media social cukup signifikan. Perilaku menentang pemerintah atau anti pemerintah diyakini sebagai hak setiap warga negara mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman. Warga negara mengalami sesat berpikir karena peredaran pemberitaan di medsos cukup signifikan tanpa pembatasan (control).

Kedua, dalam rangka upaya penanganan dampak pandemic covid-19 yang diduga akan memperburuk keadaan kondisi nasional Indoonesi ke depannya, Pemerintah menargetkan capaian vaksinasi 100 % pada September 2021, tetap akan menghadapi kurang minatnya warga masyarakat melakukan vaksin.

Presiden perlu memerintahkan K/L untuk mengakselerasi kegiatan percepatan target pencapaian vaksinasi nasional melalui koordinasi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja untuk Optimalisasi Gerakan Vaksinasi Nasional.

*) Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan.

Oleh : Rangga Abhiseka )*

PPKM yang terus diperpanjang memiliki alasan tersendiri, karena sangat efektif menurunkan kasus Corona di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kita wajib menuruti semua aturan saat PPKM dan tidak mengeluh, karena program ini untuk melindungi semua orang dari bahaya Corona.

Apakah Anda sudah jenuh dengan PPKM? Program yang dimulai sejak awal juli ini diperpanjang hampir tiap minggu dan masyarakat jadi bingung, kapan akan berakhir? Sebenarnya pemerintah punya pertimbangan tersendiri saat akan memperpanjang durasi PPKM, karena harus melihat berapa kasus Corona di Indonesia. Sehingga tidak mungkin program ini dihentikan saat masih banyak yang jadi pasien Covid.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa PPKM menurunkan kasus Corona di Jabar. Puncak kasus susah terlewati dan ibarat naik ke pucuk gunung, sekarang kita sudah menuruninya. Semua ini berkat keampuhan PPKM yang diberlakukan dengan disiplin di wilayahnya. Dalam artian, program ini berhasil di Bandung dan wilayah Jabar lainnya, dan semoga juga sama di daerah lain di Indonesia.

Ridwan melanjutkan, bukti dari dahsyatnya PPKM adalah turunnya BOR (keterisian ranjang di Rumah Sakit Corona). Jika sebelum PPKM (Juni 2021), BOR mencapai 91% maka per maka saat ini sudah mencapai 24,99 persen. Tren positif ini diharapkan dapat terus dijaga, sehingga pasien Corona benar-benar turun karena RS mulai sepi dan diharap BOR akan terus menurun hingga 0%.

Sementara itu di ibu kota, PPKM menunjukkan keampuhannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa jika pada bulan juni 2021 kasus aktif mencapai lebih dari 100.000, maka sejak PPKM diberlakukan turun drastis jadi ‘hanya’ 17.000. Sementara untuk BOR jadi di bawah 70%.

Penurunan pasien Covid di DKI Jakarta amat disyukuri karena provinsi ini menjadi rujukan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jika pasien Corona per hari tidak sampai 20.000 orang, maka wisma atlet yang menjadi RS darurat akan berangsur-angsur sepi, tidak seperti di awal tahun yang masih membludak isinya.

Sebelum PPKM diberlakukan kasus Corona di Indonesia sedang ganas-ganasnya, bahkan mencapai 50.000 orang per hari. Semua ini gara-gara virus Covid-19 varian delta yang merupakan hasil mutasi, yang menular dan menyerang 2 kali lebih cepat. Bahkan diklaim bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG.

Sedangkan pasca 50 hari, pasien jadi hanya berkisar 20.000 orang per hari. Jumlah orang yang sembuh dari Corona juga naik dan tingkat kematian turun 8%. Angka ini sungguh bagus karena menunjukkan bahwa PPKM adalah program yang memang berhasil untuk menggebuk Corona dan jangan sampai ada penularan lagi di Indonesia.

Keberhasilan PPKM terjadi berkat kolaborasi antara tenaga medis, aparat, tim satgas penanganan Covid, dan masyarakat. Semua pihak bahu-membahu dalam mengatasi Corona dan menuruti tiap aturan PPKM, dan mengurangi mobilitas. Warga sipil paham bahwa PPKM adalah jalan menuju bebas Corona dan tidak mengeluh walau di rumah saja.

Walau PPKM berhasil tetapi kita tidak boleh lengah sedikitpun, karena jangan sampai angka pasien Covid naik lagi. Kalau bisa jumlah pasien menurun jadi di bawah 10.000, bahkan 0 per harinya, alias tidak ada penularan Corona. Semua bisa terjadi ketika disiplin dalam mempraktikkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh.

PPKM ampuh dalam mengatasi ganasnya Corona dan mengurangi jumlah pasien Covid, dan keterisian ranjang di Rumah Sakit juga berkurang. Ini adalah hal yang patut kita syukuri karena ada tanda-tanda pandemi akan berakhir lebih cepat. Mari kita lebih disiplin dalam menjaga protokol kesehatan dan hidup bugar, agar tidak mudah terkena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah terus maksimalkan vaksinasi untuk atlet yang akan bertanding dalam Pekan Olah Raga (PON) XX di Papua. Upaya ini dilaksanakan guna mewujudkan PON XX yang aman dan sehat.

Masyarakat Papua gembira ketika Papua dipiih menjadi tuan rumah PON karena baru pertama kalinya lomba olahraga ini diadakan di Bumi Cendrawasih. Namun panitia harus memendam kekecewaan karena ternyata tahun 2020 ada pandemi, sehingga acara ini ditunda setahun. Setelah mengalami delay ternyata tahun 2021 juga masih pandemi.

Kondisi pandemi membuat panitia memikirkan berbagai cara agar PON XX terselenggara dengan aman, baik dari sektor fisik, ekonomi, maupun kesehatan. Mereka tentu tidak ingin acara ini membuat kluster Corona baru dan sebagai antisipasi, kemungkinan lomba diselenggarakan tanpa penonton, untuk meniadakan kerumunan. Hal ini merujuk pada Olimpiade Tokyo 2020.

Selain wajib pakai masker, atlet juga wajib divaksin sebelum bertanding, karena mereka sering melakukan kontak fisik di tengah arena pertandingan. Sehingga diharap jika sidah divaksin, tidak akan tertular atau menularkan Corona. Kita juga tidak tahu siapa di antara mereka yang berstatus OTG sehingga vaksinasi adalah sebuah kewajiban untuk mencegah hal buruk terjadi.

Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat menyatakan bahwa sudah ada 70% atlit dan ofisial yang mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. Diharap pada akhir agustus, semuanya sudah diinjeksi, karena ada pertandingan yang dilakukan lebih awal (di bulan september). Padahal pembukaan PON secara resmi baru bulan oktober 2021.
Injeksi vaksin untuk para atlet dan ofisial merupakan fasilitas dari pemerintah, karena seluruh WNI memang wajib mendapatkan vaksinasi dan gratis 100%. Para atlet diutamakan bukan karena status atau popularitas, melainkan untuk mencegah terbentuknya kluster PON. Kita tentu tidak mau pesta olahraga ini berakhir dengan tragis karena banyak korban, bukan?

Selain itu, ofisial juga disuntik vaksin karena merekalah yang selalu berkontak dengan para atlet. Jadi lingkungan terdekat atlet sudah terlindungi oleh vaksin dan diharap bisa membentuk kekebalan komunal, sehingga di antara peserta PON XX tidak ada yang kena Corona.

Marciano menambahkan, untuk warga di sekitar arena PON XX sudah mencapai 40%. Purnawirawan ini menginginkan agar ada percepatan, sehingga vaksinasi bisa selesai sebelum bulan oktober. Sehingga akan benar-benar aman dari Corona, baik di dalam maupun luar GOR atau arena pertandingan cabang olahraga lain.

Vaksinasi amat penting karena jangan sampai rakyat Papua banyak yang kena Corona pasca PON XX. Pesta olahraga ini bagus untuk meningkatkan sportivitas dan kekompakan WNI, tetapi perlu untuk meminimalisir segala kemungkinan terburuk, termasuk terbentuknya kluster baru. Sehingga warga di sekitar arena PON juga mendapatkan vaksinasi, agar 100% aman di lingkungan tersebut.

Selain itu, vaksinasi adalah bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap keamanan dan kesehatan rakyat Papua. Sehingga mereka tidak akan menderita karena Corona, tetapi bisa menyaksikan pertandingan PON XX dengan aman, tanpa takut dibayang-bayangi teror penyakit mengerikan ini. Pemerintah sangat perhatian kepada warga di Bumi Cendrawasih dan menjaga agar mereka tetap sehat.

Setelah vaksinasi maka langkah selanjutnya adalah menjaga protoko kesehatan. Semua orang wajib pakai masker (kecuali jika sedang bertanding karena akan susah bernafas), rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Wartawan yang meliput juga tidak boeh berdesakan agar bisa menerapkan physical distancing.

Vaksinasi untuk para atlet dan offisial di PON XX adalah ikhtiar untuk menjauhkan acara ini dari ganasnya Corona, mengingat diaksanakan pada masa pandemi. Pemerintah sangat serius untuk mensukseskan PON tanpa mengabaikan protokol kesehatan, sehingga seuruh rangkaian acara dipastikan aman.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Made Prawira )*

Elit buruh kembali memprovokasi para pekerja agar berdemo lagi pada 25 Agustus 2021. Padahal unjuk rasa di masa pandemi jelas terlarang karena mengumpulkan massa yang membuat kerumunan.

Saat pandemi ada banyak sekali kegiatan yang dilarang karena bisa menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan, misalnya konser musik, pertandingan olahraga dengan banyak supporter, dan unjuk rasa. Semuanya tidak boleh dilakukan agar mencegah penularan corona. Sehingga masyarakat paham akan bahayanya dan meniadakan aktivitas-aktivitas tersebut untuk sementara.

Namun sayangnya para elit buruh tetap nekat akan mengadakan demo pada tanggal 25 Agustus 2021. KSPI mengajak para buruh dari 1.000 pabrik untuk berunjuk rasa, dalam rangka mengawal sidang lanjutan uji formal UU Cipta Kerja di Mahkamah Agung. Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim bahwa demo akan diadakan di setidaknya 24 provinsi di Indonesia.

Said Iqbal melanjutkan, demo akan diadakan diluar pabrik tetapi tidak keluar dari lingkungan perusahaan. Nantinya para buruh akan mengibarkan bendera merah putih, memasang spanduk, dan membacakan 3 tuntutan, di antaranya menolak UU Cipta Kerja terutama pada klaster ketenagakerjaan. Selain itu mereka juga menuntut pengurangan penularan corona dan angka kematian buruh.

Kita patut menolak provokasi KSPI dan jangan mau jika diajak berdemo, walau ‘hanya’ dilakukan di lingkungan perusahaan. Pasalnya walau lingkungannya dekat tetapi prediksi yang berdemo sampai 50 orang sehingga tetap berpotensi membuat kerumunan dan klaster corona baru. Padahal itu jelas melanggar protokol kesehatan dan akan langsung dibubarkan oleh aparat.

Kerumunan jelas langsung dibubarkan karena bisa membuat klaster corona baru. Menyampaikan aspirasi tidak dilarang karena Indonesia adalah negara demokrasi tetapi harap dipahami bahwa unjuk rasa bisa mengumpulkan banyak orang, sehingga yang dilarang adalah kerumunannya, bukan penyampaian pendapatnya. Aparat tidak memerangus demokrasi tetapi hanya menegakkan peraturan untuk anti demo saat pandemi.

Apalagi demo akan diadakan di 24 provinsi di Indonesia sehingga KSPI tidak bisa mengontrol langsung satu per satu. Apakah mereka bisa menjamin unjuk rasa tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan? Jika banyak buruh yang memakai masker maka apakah dikenakan dengan baik atau malah dilepas karena kegerahan atau ingin berorasi sehingga suaranya lebih keras?
Para buruh diharap tenang dan jangan terpengaruh untuk ajakan berdemo, daripada nekat lalu tertular corona. Jika sudah terinfeksi oleh virus covid-19 maka mereka sendiri yang rugi karena harus cuti selama 2 minggu, dan ketika izin cuti tidk diberikan oleh pabrik maka bisa dianggap mengundurkan diri. Demo selama 3 jam bisa berpotensi melepaskan mata pencaharian, sungguh menyedihkan.

Jika para buruh benar terinfeksi virus covid-19 pasca berdemo, akankan KSPI bertanggung jawab? Belum tentu mereka mau memberi bantuan untuk biaya pengobatan dan pembelian vitamin, karena mereka adalah organisasi non-profit. Jadi jangan tersulut emosi dan ikut berdemo daripada berpotensi sakit parah dan akhirnya kehilangan nyawa, apalagi corona varian delta lebih ganas dan menular 2 kali lebih cepat di kerumunan orang.

Hentikan saja rencana demo besar-besaran karena bisa menyebabkan kerumunan massa dan lebih baik mengajukan cuti kerja agar tidak terpaksa melakukan unjuk rasa. Demo saat pandemi jelas dibubarkan, di manapun akan diadakan, karena sudah menjadi tugas aparat untuk menghalau kerumunan massa. Sayangilah nyawa Anda yang hanya satu-satunya dan unjuk rasa hanya berujung pada kelelahan dan potensi kena corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini