Pasca aksi teror yang dilakukan KST Papua belakangan ini, Pemda Yahukimo berencana untuk menutup area penambangan emas ilegal di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Hal ini disampaikan oleh  Bupati Yahukimo, Didimus Yahuliakan.

Didimus menduga, salah satu alasan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua berulah di wilayahnya karena keberadaan area penambangan emas ilegal tersebut.

“Itu betul sekali, tadi kami sudah putuskan akan menutup sampai batas waktu yang tidak kami tentukan sambil membenahi keadaan di dalam,” ujar Didimus pada hari Rabu (25/8/2021).

Menyikapi hal tersebut, peneliti keamanan Lesperssi, Jim Peterson mengatakan bahwa masyarakat seyogyanya mendukung TNI San Polri didalam menindak tegas berbagai aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dalam upaya mewujudkan rasa aman di Bumi Cendrawasih. Sehingga pemerataan pembangunan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan dan peningkatan SDM ditanah Papua.

“Masyarakat seyogyanya mendukung TNI San Polri didalam menindak tegas berbagai aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dalam upaya mewujudkan rasa aman di Bumi Cendrawasih. Sehingga pemerataan pembangunan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan dan peningkatan SDM ditanah Papua”, ujar Jim.

Lebih lanjut, peneliti yang mengenyam pendidikan magisternya di Australia tersebut mengatakan bahwa selama ini aksi teror KST telah menghambat pembangunan dan kemajuan di tanah Papua.

“Selama ini aksi teror KST telah menghambat pembangunan dan kemajuan di tanah Papua”, tambahnya.

Penambahan kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar kembali sukses melampaui penambahan kasus positif harian. Berdasarkan data resmi pada Rabu (25/8) kasus sembuh Covid-19 bertambah 255 orang.

Di hari yang sama, pasien positif bertambah 187 orang. Dari jumlah tersebut 108 orang diketahui belum mengikuti vaksinasi dan 65 orang berstatus warga luar Kota Denpasar.

Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah 8 orang dengan status terkonfirmasi positif Covid-19. Dimana, sebanyak 7 orang diantaranya belum divaksinasi.

Dengan begitu, kumulatif kasus positif tercatat 34.954 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 31.711 orang , meninggal dunia sebanyak 796 orang dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 2.447 orang.

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, mengatakan angka kesembuhan pasien Covid-19 yang terus meningkat dan lebih besar dari kasus positif harian adalah kabar yang menggembirakan. Namun, ia meminta masyarakat tidak terlena dengan tren tersebut.

Darul mengatakan, masyarakat tetap harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. “Sementara pemerintah harus tetap meningkatkan testing dan tracing serta menggencarkan vaksinasi. Sebab fatality rate kita masih tinggi,” pungkasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mengakselerasi vaksinasi Covid-19 di Kota Bandung bagi 1,9 juta warga Kota Bandung. Termasuk kalangan anak dan remaja agar mendapatkan vaksin untuk membentuk kekebalan komunal (herd immunity) dalam mengendalikan pandemi ini.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial didampingi Ketua Forum Bandung Sehat (FBS), Siti Muntamah melihat pelaksanaan vaksinasi massal dosis kedua bagi warga usia 12-17 tahun, Rabu (25 Agustus 2021). Vaksinasi yang digelar di Gedung PKK Kota Bandung, Jalan Sukabumi Dalam berjalan lancar.

Pada vaksinasi ini, Pemkot Bandung berkolaborasi dengan FBS, Komunitas Pelajar Yayasan Tunas Indonesia Cemerlang (TIC), Teen’s Institute, Yayasan Insan Pembelajar (YIPI) dan Itsar Bandung dengan serta Forum Anak Kota Bandung.

Pemerintah juga menggencarkan program vaksinasi bagi pelajar untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah. Vaksinasi penting untuk melindungi insan pendidikan dan keluarganya dari potensi paparan Covid-19.

Pemerintah telah memberikan izin vaksinasi untuk pelajar atau kategori usia 12 -17 tahun sejak awal Juli 2021 dan terus mendorong pelaksanaannya di berbagai daerah. Vaksinasi pelajar diharapkan akan memperkuat persiapan menuju penerapan PTM terbatas di daerah.

“Karena vaksinasi untuk pendidik telah berlangsung sebelumnya, sekarang tugas kita adalah melakukan percepatan vaksinasi untuk pelajar menjelang dibukanya PTM terbatas di beberapa daerah,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.

Menurutnya, pemberian vaksin akan memaksimalkan perlindungan dari paparan COVID-19, sekaligus memberikan rasa aman bagi peserta didik dalam mengikuti PTM.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) menegatakan, seluruh pelajar sudah harus divaksin sebagai syarat untuk dapat melaksanakan PTM.

“Pelajar sudah harus divaksin, kalau belum jangan dilakukan tatap muka,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/8/2021).

Sultan menuturkan, untuk memulai PTM disaat kasus Covid-19 masih fluktuatif berisiko besar. Pasalnya, jika tidak dipersiapkan dengan matang, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di DIY.

Menurut Sultan, vaksinasi menjadi salah satu upaya agar penyelenggaraan PTM tidak menimbulkan klaster baru, setidaknya 80 persen pelajar sudah divaksin saat PTM dilaksanakan.

Hingga saat ini, pihaknya terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi, khususnya pelajar. Sementara, untuk vaksinasi guru sendiri sudah 100 persen dilaksanakan di DIY.

“Syaratnya semua harus vaksin dulu, guru vaksin, pelajar divaksin, baru bisa tatap muka. Makanya sekarang digenjot vaksinasi untuk masyarakat maupun pelajar,” ujar Sultan.

Di wilayah DIY, sekitar 16 ribu pelajar usia 12-18 tahun yang harus divaksin. Sementara, total seluruh pelajar di tingkat SD, SMP hingga SMA mencapai 120 ribu orang.

Sultan menyebut, vaksinasi pelajar baru mencapai sekitar 40 persen. Pihaknya pun menargetkan agar vaksinasi dapat diselesaikan pada Oktober 2021.

“Pada bulan September atau awal Oktober (harapannya) bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga terus mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk pelajar. Vaksinasi pelajar ini dipercepat dengan pelaksanaan vaksinasi secara berkesinambungan di sentra-sentra yang sudah disediakan.

Sementara itu Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, percepatan vaksinasi terhadap pelajar ini juga sebagai persiapan untuk menerapkan PTM. Pihaknya mensyaratkan bahwa untuk menggelar PTM harus dengan capaian vaksinasi pelajar minimal 70 persen.

“Target kita seluruh pelajar yang bersekolah di Kota Yogya sudah tervaksin, minimal 70 persen. Itu adalah langkah awal kita untuk menentukan strategi untuk melakukan KBM (kegiatan belajar mengajar) dengan metode tatap muka,” kata Haryadi.

Secara teknis, pihaknya sudah siap untuk menggelar PTM. Untuk sarana dan prasarana penunjang terlaksananya protokol kesehatan juga sudah disediakan.

“Secara teknis kami sudah siap, misalnya jumlah bangku dan meja. Keterisian bangku sudah 50 persen dari yang sebelumnya satu meja dua bangku, sekarang satu meja satu bangku,” ujarnya.

Terkait dengan pengaturan masuk peserta didik, disiapkan strategi dengan sistem nomor induk ganjil dan genap. Haryadi menjelaskan, peserta didik dengan nomor induk ganjil dan genap akan menghadiri kelas pada hari yang berbeda.

“Nomor induk ganjil masuknya hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Untuk siswa dengan nomor induk genap masuk di hari Senin, Rabu dan Jumat,” jelas Haryadi. (**)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diyakini akan hidup berdampingan dengan masyarakat di berbagai negara belahan dunia. Namun, sebelum kondisi itu tercapai, masyarakat harus sudah bersiap diri dalam masa transisi untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dan perkembangan penanganan kasus terus terkendali. Hidup bersama dengan wabah virus corona, penyebab penyakit Covid-19, tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pada awal-awal pandemi di Indonesia, bahkan jauh sebelum munculnya vaksin efektif untuk Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meramalkan soal kondisi hidup berdamai dengan virus ini. “Ada kemungkinan (kasus) masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,” kata Jokowi beberapa yang lalu.

Jokowi mengatakan hal ini tiga bulan setelah munculnya kasus terkonfirmasi pertama Covid-19 di Indonesia. Saat itu Jokowi sempat meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun akibat kasus yang fluktuatif, Pemerintah memunculkan wacana New Normal, yang juga berkembang di banyak negara. Inilah cikal bakal munculnya rencana hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pilihan kembali hidup bersama dengan corona merupakan salah satu arahan Presiden Jokowi terbaru terkait penanganan Covid-19. Ini memberi sinyal bahwa era ‘New Normal’ baru kembali diterapkan. “Bapak presiden memberikan arahan bahwa ke depannya bahwa mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan bapak presiden kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan,” kata Budi Gunadi.

“Bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki bisa tetap menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman,” lanjutnya. Budi Gunadi mengatakan jika Kemenkes akan mengatur enam aktivitas utama secara digital disertai penerapan protokol kesehatan. Keenam sektor itu adalah perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan dan pendidikan.

Sementara Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kemungkinan penggunaan masker akan dilakukan bertahun-tahun ke depan. “Karena mungkin kita akan hidup bertahun-tahun ke depan dengan masker ini. Karena ini salah satu alat di samping vaksin untuk mencegah penularan varian delta,” kata Luhut dalam taklimat media.

Meski begitu, Luhut mengklaim kepatuhan masyarakat menggunakan masker terus meningkat. “Kepatuhan mengenai penggunaan masker telah mencapai 82%, meningkat 5% dibandingkan bulan Februari dan Maret. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah,” katanya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa saat ini negara lain serta organisasi seperti WHO tengah menyiapkan panduan bagaimana hidup bersama Covid-19. Dia berujar, sebagaimana arahan presiden bahwa saat ini bersiap dengan situasi, Covid-19 akan hidup bersama masyarakat dalam waktu tak sebentar.

“Tak hanya RI hadapi ini. Negara lain dan organisasi seperti World Bank dan WHO menyiapkan panduan sisi kesehatan dan ekonomi. Pemerintah akan memantau kondisi demi mengambil kebijakan yang tepat, baik kesehatan pemulihan ekonomi,” kata Wiku. Menurut dia, upaya terbaik adalah bagaimana menjalani dinamika yang ada. Selain itu memaksimalkan upaya pengendalian untuk melakukan proteksi secara maksimal. (*)

Oleh: Astrid Puteri (Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia)

Pekan Olahraga Nasional XX di Papua dipastikan akan berlangsung pada Oktober 2021 mendatang, di tengah pandemi Covid-19. Untuk menyukseskan even olahraga berstandar nasional ini, pemerintah dan sejumlah pihak menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat, termasuk para pelajar di Bumi Cendrawasih.

Perhelatan PON XX Papua tidak sekedar pertandingan olahraga biasa, melainkan akan menjadi ajang mengukir prestasi serta silahturami antar putra-putri Indonesia untuk merakit dan mempererat persaudaraan.
Menjelang penyelenggaran even tersebut, sejumlah pihak saling bersinergi melakukan persiapan yang matang agar kegiatan bisa berjalan dengan sukses meski dalam situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama dengan Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua menggelar vaksinasi bagi siswa sekolah tingkat SMP hingga SMA/SMK. Kegiatan ini digelar untuk menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke pada 2-15 Oktober 2021.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Mathius D Fakhiri menuturkan, “nantinya para siswa yang telah divaksinasi akan turut serta menyemarakkan PON dengan menjadi penonton. Pasalnya, surat vaksinasi menjadi syarat bagi masyarakat untuk menonton ajang olahraga tersebut secara langsung.”

Kegiatan vaksinasi pelajar ini diselenggarakan di sejumlah sekolah yang lokasinya berdekatan titik pertandingan. Target pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 12-18 tahun di klaster sekitar venue PON XX sebanyak 57.000 orang. Untuk tercapainya target tersebut, maka kegiatan vaksinasi tidak hanya dilakukan Polda saja, tetapi sejumlah unsur pemerintah baik dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, serta Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua turut memfasilitasi kegiatan yang dinamakan menjadi gebyar vaksin.

Kolonel Inf. Rahmat Puji Susetyo menuturkan bahwa, pelaksanaan vaksinasi massal yang diselenggarakan BIN Daerah Papua turut menggandeng sejumlah rumah sakit (RS) milik TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan rumah sakit milik Polri serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah daerah guna mempercepat proses vaksinasi di Kabupaten Jayapura.

Untuk diketahui, Kabupaten Jayapura merupakan salah satu klaster pelaksanaan Pekan Olahraga Nasionala (PON) XX tahun 2021, sehingga ditargetkan minimal 75 % warga di Papua dapat divaksin. Dengan kesadaran dan atusiasme warga Papua akan pentingnya vaksin Covid-19, target penerima vaksin yang sebelumnya hanya sekitar 700 orang per harinya justru melebihi dari 1.000 orang.

Hal ini menjadi kabar baik untuk kita semua, karena nantinya baik atlet maupun orang-orang yang datang akan merasa aman, karena semua warga sekitar sudah di vaksin. Banyaknya masyarakat dan pelajar yang mengikuti vaksin merupakan satu pertanda bagus, karena kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan penyelenggaran PON XX ini telah meningkat.

Oleh karena itu, mari kita dukung program vaksinasi massal di Papua sehingga kesuksesnya penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua dapat terwujud. Bangun narasi positif di berbagai ruang media publik yang dapat menumbuhkan optimisme serta soliditas guna bersama-sama membangun kebanggaan bangsa demi PON XX yang sehat dan aman.

Oleh : Mega Paramita )*

Pemerintah terus berusaha memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan merelaksasi pembatasan kegiatan yang diharapkan dapat mendongkrak perputaran ekonomi rakyat.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan tiga upaya yang perlu dilakukan agar pemulihan ekonomi ke depan dapat berbasis riset dan inovasi. Dirinya juga berharap bahwa pertumbuhan riset menuju ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan mengurangi polusi.

Airlangga mengatakan riset ekonomi hijau melalui kegiatan yang berbasis bahan bakar hijau atau green fuel telah mempunyai succes story yakni B30. Melalui pengembangan B30, harga kelapa sawit mencapai harga tertinggi atau disebut super cycle yang terus didorong untuk meningkatkan nilai ekspor.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan B30 mendorong kekuatan Indonesia di sektor energi dan membuat Indonesia menjadi negara biodiesel terbesar di dunia. Oleh karena itu, kini Indonesia tengah menyiapkan B100 sebagai inovasi di bidang biodiesel. Kemudian upaya pemulihan ekonomi berbasis riset dan inovasi yang kedua adalah mempercepat komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui kerja sama dengan dunia usaha seperti industri dan UMKM serta lembaga penelitian.

Ia mengungkapkan, jika tidak ada nilai dari komersial maka sustainability kita terganggu 43 tahun BPPT telah membuktikan banyak sekali, Mana yang berhasil mana yang belum berhasil mana yang bisa komersial mana yang tidak, sehingga tentu platformnya sudah terlihat. Sedangkan upaya ketiga adalah meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam pengembangan riset dan inovasi melalui pemanfaatan data online dan offline sehingga terjadi integrasi digital.

Airlangga menuturkan bahwa Big Data dan Data Center menjadi penting. Data Center di Batam dan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan di kawasan Jawa Barat beberapa perusahaan multinasional sudah menyiapkan data centernya. Sehingga hal ini diharapkan bisa mendorong perkembangan teknologi berbasis digital.

Jokowi menekankan, program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, utamanya yang bergerak di sektor industri padat karya. Sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus agar mereka tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya PHK secara masif sekaligus mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya.

Sektor padat karya diketahui mampu menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya.

Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus berdampingan dan bersedia memikul beban dan bergotong-royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, yakni agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian.

Jokowi menginginkan adanya konsep berbagi beban, sharing the pain, yang harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

Jokowi juga mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel dan mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Untuk itu, penting kiranya pengawasan dan pendampingan dalam menjalankan program-program tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta kepada jaksa Agung, BPKP, dan LKPP agar melakukan pendampingan dari awal. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat membantu terciptanya pemulihan aktifitas ekonomi. Dirinya mengharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas atau kegiatan terutama di luar ruangan dapat memanfaatkan protokol kesehatan se-optimal mungkin, apalagi pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menangani persoalan kesehatan melalui pemberian alokasi anggaran yang memadai, prioritas penerima manfaat dan memperkuat koordinasi antara K/L dengan daerah. Ia menegaskan, pemerintah juga akan terus menjaga dinamika kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengedepankan konsitensi dan kredibilitas.

Pemulihan ekonomi tentu saja patut didukung agar sektor perekonomian dapat kembali berjalanan seperti sedia kala. Dukungan yang bisa kita berikan adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta berangkat vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dewi Kumalasari )*

Kalangan akademisi menilai perpanjangan PPKM adalah langkah yang tepat. Perpanjangan aturan ini diharap akan lebih menekan jumlah pasien Corona di Indonesia
Tiap akhir masa PPKM masyarakat menanti keputusan dari pemerintah, apakah program ini diperpanjang atau tidak. Namun tanggal 23 Agustus lalu ada pengumuman bahwa PPKM masih diperpanjang hingga seminggu ke depan. Masyarakat sebenarnya tidak begitu kaget karena paham bahwa biasanya program ini akan terus diperpanjang.

Iwan Ariawan, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menilai bahwa keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM sudah tepat. Penyebabnya karena walau tren kasus Covid menurun di Jawa dan Bali tetapi masih banyak kota/kabupaten yang masuk dalam PPKM level 4. Dalam artian, masih banyak bahaya yang mengancam di sana karena jumlah pasien Corona perlu ditekan lagi.

Iwan melanjutkan, agar PPKM efektif maka masyarakat harus menaati protokol kesehatan. Dalam artian, jangan hanya stay at home tetapi masih mengundang banyak orang dan menyelenggarakan acara makan-makan, karena sama juga bohong saat terjadi kerumunan. Kesepuluh poin dalam protokol kesehatan wajib ditaati agar selamat dari ganasnya Corona.

Perpanjangan PPKM dinilai sudah tepat karena berdasarkan data tim satgas Covid, per 23 agustus 2021 pasien Covid tinggal ‘hanya’ 9.000-an per hari. Jika dibandingkan dengan bulan lalu maka jumlah penderita Corona hanya seperlimanya. Namun mengapa masih ada perpanjangan PPKM?

Penyebabnya karena 9.000-an pasien per hari dianggap masih mengkhawatirkan oleh para dokter, sehingga mereka dan ahli epidemiologi setuju jika PPKM diperpanjang. Diharap pasca perpanjangan ini, angka pasien Covid akan menurun, bahkan kalau bisa sampai 0 alias tidak ada yang tertular Corona.

Dalam kurun waktu 2 bulan, PPKM menunjukkan kesaktiannya dengan menekan jumlah pasien Corona. Penyebabnya karena mobilitas masyarakat benar-benar dibatasi sehingga meminimalisir penularan virus Covid-19. Selain itu, banyak kegiatan yang dilarang misalnya pesta pernikahan besar-besaran, sehingga tidak ada kerumunan yang bisa jadi ajang terbentuknya kluster Corona baru.

Oleh sebab itu kita wajib legowo bahkan bersyukur akan perpanjangan PPKM, karena program ini dibuat demi keselamatan bersama. Berkat PPKM dan tingginya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, maka angka pasien Corona menurun. Sehingga kita tidak takut akan tertular virus Covid-19 karena OTG juga makin sedikit.

Jangan hanya mengeluh dan membayangkan kebebasan jika tak ada PPKM, padahal itu hanya angan-angan semu. Bayangkan jika PPKM tidak diperpanjang lagi, maka bisa-bisa angka pasien Corona naik lagi. Padahal sudah diturunkan dengan susah-payah oleh tim satgas Covid, para nakes, dan segenap aparat yang menegakkan aturan saat PPKM diberlakukan.

Wajar jika PPKM terus diperpanjang sampai keadaan benar-benar aman. Tiap akhir masa program ini maka pemerintah melakukan evaluasi, bersama dengan para ahli, apakah PPKM diperpanjang, diturunkan levelnya, atau dihentikan. Pemerintah tidak akan gegabah dalam memutuskan perpanjangan PPKM karena sudah dipikirkan matang-matang.

Ketika PPKM diperpanjang maka kita wajib menaatinya dan jangan malah asal serobot serta melanggar penyekatan dengan sengaja. Jika banyak yang ugal-ugalan maka akan membuat keadaan makin kacau karena penularan Corona tak bisa dikendalikan. Kita tak mau terinfeksi virus Covid-19, bukan?

Perpanjangan PPKM sudah sangat tepat karena dimaksudkan untuk menekan jumlah pasien Corona sampai rendah sekali, kalau bisa 0%. PPKM adalah program untuk mengatasi pandemi, agar mobilitas masyarakat dibatasi dan tidak ada lagi penularan Corona.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme dan Terorisme rupanya menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia, paham tersebut dapat tersebar secara senyap menembus dinding logika manusia yang terpapar paham ekstrim.

Belum lama ini, belasan orang terduga teroris juga telah diamankan di Papua, Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Rusdi Harton menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui jika belasan orang terduga teroris yang diamankan di Papua baru terpapar paham radikal setelah pindah ke Merauke.

Rusdi menuturkan bahwa belasan teroris tersebut bukanlah orang asli Papua, mereka terpapar usai pindah dan menetap di Merauke. Barulah mereka membangun kelompok-kelompok kecil untuk menyebarkan paham radikal yang diketahui terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Perlu diketahui bahwa merka ternyata masih satu jaringan JAD yang dikembangkan dari Makassar, dimana jaringan tersebut melebar pula sampai Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap penangkapan sejumlah terduga sel jaringan teroris di Merauke, Papua terus bertambah menjadi 13 orang. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan kemungkinan angka tersebut masih bertambah.

Selain menangkap belasan teroris, Densus 88 juga mengamankan berbagai barang bukti. Penangkapan teroris tersebut rupanya diawali dengan ditangkapnya 10 orang setelah sebelumnya terindikasi melakukan pemboman di Merauke, namun gagal.

Pada kesempatan berbeda, Politisi Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewaspadai ekspansi ideologi transaksional radikal. Menurut dia, hal tersebutlah yang membuatnya semakin mendukung langkah pemerintah.

Ferdinand mengatakan secara tegas, bahwa radikalisme memang harus dibasmi dari muka bumi pertiwi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2021 dari Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa, 1 Juni 2021, menekankan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa untuk menanamkan secara kuat nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat.

Menurutnya, upaya ini memang tidak ringan di tengah pesatnya globalisasi, kemajuan teknologi dan interaksi dunia.

Menurutnya, di era globalisasi saat ini dan cepatnya interaksi antar belahan dunia, tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Namun, juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus diwaspadai, termasuk mengenai ideologi.

Jokowi berujar, yang harus diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi.

Jokowi juga menekankan, perkambangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Hadirnya revolusi industri 4.0 menimbulkan kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan dalam berorganisasi menggunakan skala besar lintas negara.

Perkembangan konektivitas 5G yang melanda dunia juga membuat interaksi antara berbagai masyarakat juga semakin mudah dan cepat.

Bahkan menurut Jokowi, kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal dalam era disrupsi teknologi ini bisa melampaui standar normal.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa saat ini perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Segenap bangsa memerlukan cara-cara baru yang luar biasa dan mampu mengoptimalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan, bahwa Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan.

Jika Pancasila telah menjadi fondasi dalam diri setiap Warga Negara Indonesia, tentu tidak akan ada aksi terorisme ataupun penyebaran paham radikal, karena Pancasila memberikan semangat bersatu dalam perbedaan dan bersama dalam keberagaman tanpa ada permusuhan.

Sementara itu, di Palembang seorang Polisi Bripka Ridho harus dilarikan ke Rumah Sakit setelah ditusuk oleh seseorang yang mengaku dirinya teroris.

Dalam reka kejadian, pelaku mengaku secara sengaja mendatangi korban yang sedang duduk sendirian di dalam pos. Dirinya juga berpura-pura bertanya di mana alamat Rumah Sakit Bunda.

Saat Bripka Ridho menolah kearah lain, sang pelaku kemudian mengambil pisau lalu menusukkan benda taham tersebut di bagian leher korban.

Ketika pelaku berhasil diamankan, dirinya mengaku sebagai seorang teroris, sehingga petugas akhirnya memborgol dan membawanya ke Mapolda Sumsel.

Motif penusukan tersebut belum diketahui, namun sudah bisa dipastikan bahwa pelaku telah terpapar paham radikal sampai dirinya memiliki rasa tega untuk membunuh aparat keamanan.

)* Penulis adalah warganet aktif dalam Pertiwi Institute