Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) dikabarkan telah kembali membantai 2 warga sipil Papua. Dua warga tersebut tengah bekerja, membangun jembatan di sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai Kabupaten Yakuhimo, Papua. Masyarakat Papua pun mengutuk aksi brutal kelompok tersebut yang menghambat pembangunan Papua.

KST kembali melakukan aksi brutal. Kasatgas Humas Nemangkawi KBP Ahmad Mustofa Kamal, dalam keterangannya, membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, kedua jenazah sedang periksa medis di RSUD Dekai.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Yahukimo itu pun terjadi perhatian utama Satgas gabungan TNI-Polri Nemangkawi. Ahmad menuturkan, Aparat tidak akan tinggal diam dan akan mengusut tuntas sesuai dengan prosedur hukum pelaku pembantaian pekerja PT Indopapua ini. Kepada Warga masyarakat yang memiliki info seputar KST Wilayah Yakuhimo pimpinan Tendius Gwijangge agar tidak segan untuk melapor ke kepolisian terdekat.

Apa yang dilakukan KST memang terbilang kejam, kelompok tersebut membunuh dua orang warga sipil pegawai PT Indo Papua dan jasadnya ditemukan dibakar berrsama satu unit mobil milik PT Indo Papua. Personel Satgas Nemangkawi juga melakukan penyisiran dan pengamanan terhadap karyawan PT. Indo Papua yang masih berada di camp kali yegi, Jalan Trans Papua Dekai Yahukimo, ke kenyam Nduga.

Saat melakukan penyisiran dan pengamanan personel satgas Nemangkawi menggunakan satu unit mobil Hilux singgah di PT Indo Papua, guna mengecek dan membantu evakuasi barang-barang milik karyawan untuk diamankan di tempat pengungsian.

Setelah itu, personel gabungan bergeser untuk melanjutkan perjalanan menuju ke TKP, saat dalam perjalanan menuju TKP, personel Satgas Nemangkawi menghadang satu unit mobil yang mencurigakan yang menuju ke arah kota, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan tiga buah HP, yang akan diselidik lebih lanjut di Sat Reskrim Polres Yakuhimo.

Personel-pun akhirnya melanjutkan perjalanan, setibanya di TKP Jembatan Kali Braza rombongan mendapatkan serangan tembakan dari arah bukit seberang Kali Brazza, personel Satgas Nemangkawi membalas tembakan dari KKB wilayah Yakukimo.

Tepatnya di pertigaan jalan Trans Papua Dekai Yakuhimo-Tanah Merah, personel satgas Nemangkawi ditembaki dari arah sebelah kanan, sehingga personel Satgas Nemangkawi membalasnya dengan tembakan.

Ketika sudah tidak ada balasan tembakan dari KKB Wilayah Yakuhimo personel melanjutkan perjalanan 100 Meter kedepan terdapat satu pohon yang melintang dan satu unit motor Honda Blade tanpa nopol. Selanjutnya personel memotong kayu untuk membuka jalan dan melanjutkan perjalanan.

Personel Satgas Nemangkawi tiba di kampung kali bele melakukan pengecekan kampung di kali bele selanjutnya personel melanjutkan perjalanan ke camp Kali Yegi.

Setibanya di Kali Yegi, personel Nemangkawi langsung melakukan pengecekan di Camp Kali Yegi untuk mencari Karyawan PT. Indo Papua yang masih berada di Camp Kali Yegi, namun setelah dilakukan pengecekan, penyisiran di sekitar dan membunyikan sirine dengan maksud karyawan keluar dari persembunyian, apabila karyawan bersembunyi di Hutan namun di camp kali yegi tidak terdapat adanya karyawan PT. Indo Papua.

Sekitar 500 meter dari Camp Induk PT. Indo Papua personel Satgas Nemangkawi mendapati para karyawan PT. Indo Papua yang telah menyelamatkan diri di pinggir kali Braza di Rumah warga setempat, kemudian tim mengamankan ke atas kendaraan dan dibawa menuju Mapolres Yakuhimo.

Setelah melakukan evakuasi pekerja PT. Indo Papua, selanjutnya personel Satgas Nemangkawi bergerak menuju kearah kota dan personel beserta para pekerja PT. Indo Papua tiba di Mapolres Yakuhimo.

Personel gabungan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. KST memang tidak bisa ditolerir, mereka menggunakan cara keji untuk memisahkan diri dari NKRI dan tidak segan-segan untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah, sehingga apparat TNI-Polri patut memberangus mereka agar Papua menjadi aman dan damai.

Sementara itu Papua tengah menyiapkan event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, di mana event tersebut akan mendongkrak pembangunan Papua dang menggerakkan beragam sector termasuk ekonomi, tentu saja keamanan di Papua harus tetap dijaga agar KST tidak mengacaukan multievent olahraga kebanggaan Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan digelar di Papua pada 2 s.d. 15 Oktober 2021. Terdapat empat kabupaten dan kota yang menjadi tuan rumah, salah satunya Kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyatakan masyarakat sangat bangga atas kepercayaan rencana penyelenggaraan PON XX di Papua. Terlebih telah dibangunnya venue-venue yang bertaraf internasional.

“Kita bangga menjadi 10 provinsi di Indonesia yang bisa diberikan kepercayaan. Maka orang Papua mengatakan ‘Torang Bisa’. Itu akan kita buktikan dengan kesiapan masyarakat yang luar biasa antusiasnya,” kata Benhur Tomi Mano dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang bertajuk “Mengintip Kesiapan PON XX Papua” yang berlangsung virtual, Kamis (24/06/2021).

Menurut Benhur, bersama TNI dan Polri, pihaknya pun telah melaksanakan gebyar vaksinasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Merauke. Antusias masyarakat pun sangat tinggi mengikuti vaksinasi COVID-19.

Benhur mengatakan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat yang tinggal dekat dengan venue harus divaksinasi. Termasuk mereka yang menjual aksesoris-aksesoris dan para penonton.

“Itu terbukti, di klaster Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke sekarang antusias masyarakat untuk datang divaksin cukup tinggi,” ujar dia.

Walikota Jayapura mengaku, telah memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada tiga bupati di Papua untuk bersama- sama mensukseskan penyelenggaraan PON XX Papua.

Wali Kota Jayapura pun menegaskan bahwa empat kabupaten dan kota tempat diselenggarakanya PON XX sangat aman.

Menurutnya, kejadian yang diberitakan di media-media nasional lokasinya jauh dari empat Kota dan Kabupaten tempat diselenggarakanya PON XX.

“Papua aman. Jika bapak dan ibu melihat di media-media nasional bahwa kejadian yang terjadi itu bukan berada di dekat wilayah penyelengaraan PON. Tidak, itu jauh. Penerbangan bisa 1 atau 2 jam sampai ke daerah itu,” tutur Walikota.

Benhur kembali memastikan bahwa Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Timika kondisnya sangat damai dan aman.

“Kami siap untuk menyambut duta- duta olahraga dari seluruh Indonesia untuk ajang prestasi di Tanah Papua,” kata dia seraya berharap, dalam penyelenggaraan PON XX, Provinsi Papua bisa menjadi juara umum. (*)

Kemensos telah merancang program bagi anak-anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19. Dipastikan, hak para anak itu dapat tetap terpenuhi.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak hanya membuat jutaan orang terjangkit virus hingga meninggal. Wabah itu juga merontokkan sendi-sendi sosial ekonomi suatu negara. Begitu banyak yang kehilangan keluarga, sahabat, tokoh masyarakat, dan rekan sejawat.

Kelompok masyarakat yang paling terpukul adalah anak-anak. Covid-19 yang merenggut orang tua mereka menyebabkan mereka menjadi anak yatim, piatu atau yatim piatu. Bahkan ada anak yang tinggal sebatang kara, karena ketika orang tuanya meninggal, anak itu tak lagi memiliki sanak saudara.

Kondisi mengenaskan serupa itu tak luput dari perhatian pemerintah. Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Konstitusi Negara Republik Indonesia jelas menyebut di Pasal 34, ‘Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara’.

“Saya pastikan anak yatim, piatu, dan yatim piatu diberikan perlindungan. Mereka tidak hanya diberikan dukungan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan psikososial, pengasuhan, dan keberlanjutan pendidikan mereka,” ujar Mensos di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Kementerian Sosial menjangkau anak yatim piatu, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19, dengan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Anak.

Program Atensi Anak meliputi layanan pemenuhan hak hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan bagi keluarga, terapi sosial psikologis, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bantuan sosial/asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas.

Dijabarkan Menteri Risma, Program Atensi Anak, menyasar anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19 serta anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan anak-anak yang tinggal dalam keluarga tidak mampu.

Merujuk data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang menghimpun data dari 3.914 LKSA, pada Mei 2021 ada 191.696 anak yang berada dalam binaan LKSA (panti asuhan/yayasan/balai) dan di antaranya ada 33.085 anak yatim, 7.160 anak piatu, dan 3.936 anak yatim piatu.

Risma menjelaskan, sejauh ini program penanganan anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang dijalankan oleh Kementerian Sosial menyasar 4.043.622 anak yang terdiri atas 20.000 anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19, sebanyak 45.000 anak dalam pengasuhan LKSA, dan 3.978.622 anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu.

Menyangkut dukungan anggaran, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI untuk menyiapkan dukungan anggaran kurang lebih sekitar Rp3,2 triliun.

Kemensos memastikan bantuan kepada setiap anak tidak sama. Mereka akan diasesmen. Adapun, bentuk bantuannya akan disesuaikan dengan hasil asesmen tersebut. Anak yatim dan piatu yang masih berada dalam pengasuhan orang tuanya, misalnya, bisa diintervensi dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anak-anak yatim dan telantar tersebut juga dimasukkan dalam skema program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa melanjutkan pendidikan. Tentunya, Kemensos menggandeng Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dalam mewujudkan bantuan tersebut.

Kemensos juga memberikan pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bantuan sosial/asistensi sosial dan dukungan aksesibilitas.

Lantas bagaimana jika ada keluarga yang ingin mengasuh anak yatim piatu ini? Saat ini, Kemensos tengah menyiapkan sejumlah aturan pengambilan hak asuh anak yatim piatu akibat terdampak Covid-19, termasuk di antaranya tes psikologi.

Hal tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko adanya orang tua asuh yang sengaja mengambil untung atas bantuan Kemensos yang seharusnya ditujukan untuk keberlangsungan hidup anak terdampak tersebut.

Selain itu, penanganan dan penyaluran bantuan pada anak yatim piatu terdampak Covid-19 juga dilakukan dari penelusuran data kependudukan orang tua asuhnya.

Melindungi Anak Korban Kekerasan

Diakui oleh Kemensos, terjadi tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan upaya terpadu dan terarah guna melindungi dan memenuhi hak anak korban kekerasan dari lingkungan internal dan eksternal di masa pandemi Covid-19.

Dari catatan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)/Pendamping Rehabilitasi Sosial, sejak Januari hingga Juli 2021, tampak bahwa sebanyak 8.021 anak bermasalah sosial telah ditangani oleh Kementerian Sosial.

Mereka diberikan dukungan psikososial dan trauma healingsecara langsung kepada anak dan keluarga di masa pandemi Covid-19, Kemensos juga memperkuat upaya konseling dan penguatan keluarga secara daring.

Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap anak korban pandemi Covid-19. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Di dalam beleid tersebut diatur mengenai perlindungan bagi anak dalam situasi darurat. Pada Pasal 5 Ayat 2 PP 78/2021 disebutkan, perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi darurat termasuk pada korban bencana sosial, korban bencana nonalam, dan anak dari narapidana perempuan. Situasi pandemi Covid-19 saat ini telah ditetapkan pemerintah sebagai situasi bencana nonalam.

Disebutkan dalam PP tersebut, bagi anak dalam kondisi darurat yang berusia di atas dua tahun dapat diasuh oleh keluarga, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perlindungan khusus bagi anak tersebut berupa perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. (*)

Indonesia kembali kedatangan 5 juta dosis vaksin Sinovac melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin (23/8/2021). Dengan penambahan tersebut, total vaksin Covid-19 yang masuk ke Tanah Air mencapai lebih dari 200 juta dosis.

Kedatangan vaksin Covid-19 tersebut untuk mendukung percepatan program vaksinasi nasional. Di tahap ke-42 ini tiba sebanyak 5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemkeu), Heru Pambudi menyampaikan, dengan tambahan 5 juta dosis vaksin Sinovac tersebut, maka Indonesia telah menerima lebih dari 200 juta dosis vaksin, baik itu dalam bentuk jadi maupun berbentuk bahan baku.

“Di tengah kelangkaan vaksin di dunia saat ini, memastikan ketersediaan vaksin bukanlah hal yang mudah. Karenanya, Indonesia patut bersyukur bahwa kita termasuk negara yang berhasil mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan perlindungan warga kita,” kata Heru Pambudi dalam keterangan pers menyambut kedatangan vaksin tahap ke-42, Senin (23/8/2021).

Heru menyampaikan, dalam upaya mempercepat herd immunity, presiden menargetkan 2 juta dosis vaksin dalam sehari bisa tercapai pada akhir Agustus 2021. Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan di 2021 juga telah mengalokasikan sebesar Rp 57,75 triliun untuk program vaksinasi.

“Kita harus bekerja bersama dan berkolaborasi untuk melaksanakan percepatan dan perluasan program vaksinasi. Di atas itu semua, yang paling penting dan utama adalah dukungan dan partisipasi masyarakat,” kata Heru.

Dalam kesempatan ini, Heru juga kembali mengimbau kepada masyarakat untuk sesegera mungkin mengikuti vaksinasi Covid-19 untuk melindungi diri, keluarga, dan bangsa. Hingga saat ini sekitar 57 juta masyarakat Indonesia telah divaksinasi, di mana 31 juta di antaranya telah divaksinasi sebanyak dua dosis.

Selain vaksinasi, lanjut Heru, yang juga tidak boleh dilupakan yakni disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan seluruh aktivitas. Meskipun saat ini tingkat penularan dan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit sudah mengalami penurunan, namun perbaikan ini tidak boleh membuat kita lengah.

“Momentum ini tetap perlu kita jaga. Kita perlu pertahankan dan tingkatkan disiplin kita semua bersama-sama,” tegas Heru.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini dan tidak pilih-pilih vaksin.

Selain Sinovac, beberapa merek vaksin telah tiba di Indonesia, yakni AstraZeneca, Sinopharm, Moderna dan Pfizer.

Ketua IDI Cabang Kota Bandarlampung, dr Aditya M.Biomed, mengatakan semua jenis vaksin sama dan efektif melawan Covid-19, Rabu (25/8/2021).

Aditya menuturkan pengalaman dirinya yang menggunakan dua jenis vaksin Covid-19 yang berbeda pada program vaksinasi.

Pada suntik dosis 1 dan 2 dirinya menerima vaksin Sinovac, dan sebagai tenaga kesehatan dirinya menerima suntikan ketiga sebagai booster, vaksin Moderna.

“Saya pernah merasakan dua vaksin, dan kedua-duanya insya Allah bermanfaat,” ujar dia.
Aditya mengharapkan masyarakat dapat berperan aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi karena vaksin sekarang ini bukan lagi hak tapi kewajiban bagi semua lapisan masyarakat.

“Mohon maaf kalau sampai ada sebagian yang enggak mau dan menolak, artinya herd immunity atau kekebalan komunal tidak terbentuk dan kita berlama-lama dengan pandemi,” kata dia.

Aditya menilai, saat ini, vaksin Covid-19 merupakan satu-satunya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melawan Covid-19.

Terkait kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI) yang dialami tenaga kesehatan usai divaksinasi dengan Moderna, dr Aditya menjelaskan hal itu sesuatu yang umum dan tidak selalu terjadi karena banyak faktor yang memengaruhi.

“KIPI tidak selalu, saya dikasih Moderna juga tidak apa-apa. Jangan terlalu digembar-gemborkan. Jangan terlalu curiga, punya prasangka jelek,” ujar dia.

Aditya mengingatkan masyarakat khususnya tenaga kesehatan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral dan sebagai warga negara ikut menyukseskan program vaksinasi demi kepentingan bangsa dan negara.

“Sudahlah enggak usah posting yang akhirnya malah membingungkan. Kami dari IDI juga mohon (maaf) ini, kalau ada anggota kami di Bandarlampung yang istilahnya aneh-aneh, kami akan menjatuhkan sanksi dari organisasi,” tegas dia. (**)

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 nasional. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah telah memegang komitmen dari sejumlah pihak untuk mendatangkan sekitar 370 juta dosis.

Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah menargetkan untuk mendapatkan tambahan pasokan vaksin lagi sehingga jumlah total vaksin yang ingin didapatkan oleh pemerintah sebanyak 430 juta dosis.

“Kita rencananya akan melakukan vaksinasi lebih dari 200 juta rakyat sampai dengan akhir tahun ini. Kalau masing-masing membutuhkan 2 dosis dibutuhkan sekitar 400 juta dosis,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya melalui konferensi video saat kedatangan vaksin Kamis (19/08/2021).

Dosis vaksin yang diterima oleh Indonesia hingga saat ini didapatkan dari sejumlah skema perjanjian baik yang sifatnya business to business (B2B), multilateral, maupun hibah dari negara sahabat.

Kedatangan perdana 1,5 juta dosis vaksin Pfizer merupakan bagian dari perjanjian B2B antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Pfizer, Amerika Serikat. Selain Pfizer, tiga jenis vaksin lain yang juga bagian dari perjanjian B2B yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax.

“Yang pertama adalah Sinovac yang sudah mulai dari tanggal 13 Januari dan AstraZeneca yang business to business bulan ini pertama kali datang. Jadi kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567,5 ribu dosis ini adalah kedatangan pertama dari vaksin business to business kita,” jelas Menkes.

Pada bulan Juli lalu, Kemenkes dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE telah menyepakati kerja sama dalam menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer. Menkes berharap hingga akhir tahun dosis vaksin Pfizer yang telah disepakati sebelumnya dapat segera hadir di Indonesia.

“Kami harapkan sampai akhir tahun bisa memperoleh 50 juta dosis dari Pfizer secara business to business dan sekitar 20 juta sampai 30 juta vaksin business to business dari AstraZeneca untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac,” lanjutnya.

“Kita juga masih menunggu persetujuan dari FDA Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan akan keluar persetujuannya dalam waktu singkat ini,” tambahnya.

Selain pendekatan B2B, Budi mengatakan Indonesia juga menerima vaksin melalui jalur perjanjian bilateral dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Dari GAVI kita sudah menerima vaksin AstraZeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac yang rencananya akan kita terima mulai bulan ini juga,” imbuh Menkes.

Di samping itu, Indonesia juga menerima hibah vaksin dari sejumlah negara sahabat salah satunya dari Belanda. Menkes pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Belanda yang telah memberikan 450 ribu dosis vaksin siap pakai AstraZeneca.

“Apa yang dilakukan pemerintah Belanda dan rakyat Belanda itu akan sangat bermanfaat bagi akselerasi program vaksinasi Indonesia dan akan memberikan contoh bahwa untuk bisa menyelesaikan pandemi ini semua bangsa, semua rakyat di dunia harus memperoleh akses ke vaksinasi,” ucap Menkes. (*)

Oleh : Putu Prawira )*

Kedamaian di Papua hampir terganggu oleh isu hoax dan provokasi yang sengaja disebar oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Mereka memang selalu membuat manuver baru untuk menekan psikologis masyarakat, sehingga publik diharapkan tidak terpengaruh dan tetap tenang menyikapi hoaks dan provokasi KST Papua.

Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan warna kulit, termasuk Papua. Di Indonesia timur, secara fisik memang berbeda jauh dengan warga asli Jawa atau Sunda. Namun kita selalu menyadari bahwa perbedaan itu indah dan tidak usah dipermasalahkan, karena Bhinneka Tunggal Ika dan berkomitmen menjaga persatuan Indonesia.

Akan tetapi belakangan muncul isu rasisme yang berembus di Papua, ketika ada kericuhan di apartemen di Jakarta Selatan, yang diprotes oleh warga Negara Nigeria. Sehingga peristiwa ini dimanfaatkan oleh KSTyang mendompleng black lives matter. Penyebabnya karena KST merasa bahwa ini adalah kasus rasisme.

Padahal yang terjadi di sini tidak sama seperti di Amerika. Jika di Amerika ada petugas yang dengan kejam menindih seseorang hingga meninggal dunia, maka di Indonesia lain cerita. Tidak bisa disamaratakan apalagi dihubungkan dengan isu rasisme yang ada di negeri Paman Sam, karena tidak apple to apple.

Kakanwi Kemenkumham Jakarta Ibnu Chuldun menerangkan kronologisnya: petugas imigrasi melakukan pengecekan (yang sudah biasa dilakukan secara berkala) di sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ada warga negara Nigeria yang emosi karena tidak mau menunjukkan kartu identitasnya dan izin tinggal sementara (KITAS) sehingga memicu keributan. 

Akhirnya petugas berinisiatif untuk dibawa ke kantor keimigrasian. Namun di dalam kendaraan, WNA tersebut makin emosi dan melawan petugas, lantas ia berteriak, meronta, dan menggigit, sampai petugas memar dan berdarah. Ia bahkan ingin memecahkan kaca mobil dengan vape elektronik. Spontan petugas memeganginya agar ia tidak berulah dan membahayakan seluruh penumpang.

Sampai di kantor imigrasi, sang WNA baru mengaku statusnya sebagai diplomat. Miskomunikasi ini yang membuat pubik terhenyak, karena mengapa ia tak mau bercerita sejak awal? Apa susahnya menunjukkan KITAS? Petugas melakukan pengantaran ke kantor imigrasi karena menjalankan kerjanya, bukan karena rasisme atau penyebab lain.

Isu ini yang dibakar oleh KST dan mereka menggaungkan kembali isu black lives matter. Seolah-olah kekerasan yang terjadi di Amerika dan Indonesia sama saja, sama rasisnya. Padahal tidak sama, karena di Indonesia terjadi karena WNA yang tidak kooperatif, dan pemerintah kita tidak pernah memakai isu SARA saat menegakkan peraturan.

Black lives matter tidak pernah ada di Indonesia, dan masyarakat perlu melihat kasus WNA Nigeria secara utuh. Pemerintah tidak pernah berniat untuk memberangus orang negro maupun warga Papua yang ciri fisiknya mirip, karena sama saja dengan melanggar pancasila. Kita adalah bangsa yang majemuk dan Bhinneka tunggal ika, dan tidak ada perbedaan perlakuan ke semua suku di negeri ini.

Jangan sampai nasionalisme warga sipil jadi terambil gara-gara ulah OPM, karena warga terpengaruh oeh hoax. Kenyataannya,  tidak mau untuk berpisah dari Indonesia. Mereka paham bahwa hoax dan propaganda yang disebarkan, dibuat untuk menekan warga sipil secara psikologis. Namun masyarakat tahu bahwa KST memang selalu ingin mengacau dan mencari perhatian dengan cara negatif.

Hoax dan propaganda yang disebar oleh KST sangat menyebalkan karena mereka selalu menjungkirbalikkan fakta, padahal kenyataannya tidak benar. Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu di luar sana, yang disebar oleh KST, karena mereka memang sengaja menciptakannya untuk merusak perdamaian di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Fadil Imron )*

Tarif PCR di Indonesia paling murah se-Asia, sehingga hal ini menepis anggapan bahwa tes ini sangat mahal. Dengan tarif yang cukup terjangkau kantong maka penelusuran kasus Covid-19 diharapkan dapat lebih optimal. 

Saat pandemi Covid-19, kita main akrab dengan berbagai tes untuk mengetes apakah seseorang terkena Corona atau tidak, seperti tes rapid dan PCR. Bedanya, PCR dinilai lebih efektif daripada rapid, dalam mengenali virus Covid-19 di dalam tubuh manusia. Namun sayang sejak awal pandemi, tarif tes PCR cukup tinggi, mencapai 900.000-an per orang.

Padahal tes PCR amat dibutuhkan ketika seseorang ingin bepergian naik pesawat terbang, bahkan pada tes CPNS 2021 dikabarkan seluruh peserta juga wajib untuk melakukan tes ini terlebih dahulu. Tarif yang lumayan ini membuat banyak orang pikir-pikir, padahal tak ada salahnya untuk mengetes, karena jika memang positif Corona bisa mendapatkan perawatan yang intensif.

Ada kabar gembira karena pemerintah menetapkan tarif yang rendah untuk PCR, menjadi hanya 495.000-525.000 rupiah. Penurunan menjadi hanya 50% dari tarif awal sangat menggembirakan masyarakat, karena mereka ingin tes Corona yang akurat tetapi terbentur oleh isi kantongnya. Selain itu, hasil tes juga jadi lebih cepat, sehingga memudahkan mereka untuk langsung menunjukannya sebelum bepergian.

Tarif tes PCR ini termasuk yang termurah se-Asia Tenggara, dan fakta ini berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan. Jika dibandingkan dengan negara tetangga maka di negeri kita jauh lebih miring. Sebagai contoh, tes PCR di Thailand yang tarifnya 1,3-2,8 juta, sementara di Singapura tarifnya sekitar 1,5 juta rupiah.

Dengan tarif tes yang lebih terjangkau maka masyarakat bisa memanfaatkannya, misalnya jika di rumah merasa demam, pusing, dan sakit tenggorokan, maka langsung ke laboratorium untuk tes PCR. Sehingga tahu ia kena Corona atau hanya meriang biasa. Saat ternyata terinfeksi virus Covid-19 maka bisa langsung isolasi mandiri dan tidak menularkannya ke lebih banyak orang, dan mencegah rantai penularan Corona.

Tarif tes PCR yang cukup murah bukan berarti pemerintah memudahkan banyak orang untuk bepergian, karena syarat sebelum masuk kendaraan umum seperti pesawat terbang harus melakukan tes ini terlebih dahulu. Saat pandemi apalagi PPKM, memang lebih baik di rumah saja. Namun ada perkecualian bagi mereka, misalnya yang jadi tenaga medis atau bekerja di sektor esensial.

Beberapa waktu lalu memang sempat viral perbandingan harga tes PCR antara di India dengan Indonesia. Netizen memprotes mengapa di sana biaya tes PCR hanya sekitar 100.000 jika dirupiahkan sedangkan di sini (dulu) sampai 10 kali lipatnya? Jawabannya karena di sana banyak subsidi dan peralatannya dibuat sendiri, sedangkan di Indonesia banyak yang masih impor.

Jika kita terus membandingkan tarif tes PCR di Indonesia dengan negara lain maka sudah bisa dikatakan cukup terjangkau, bahkan termurah se-Asia Tenggara. Jangan lagi menekan pemerintah untuk meminta tarif yang lebih murah lagi, karena akan memusingkan. Tarif yang cukup terjangkau patut disyukuri karena ada diskon 50% dan memudahkan masyarakat yang harus beraktivitas dengan syarat tes PCR terlebih dahulu.

Tarif tes PCR di Indonesia diklaim paling murah di Asia Tenggara, karena ada penurunan dari pemerintah. Kita patut mengapresiasi karena pemerintah memudahkan masyarakat untuk mengetes dengan harga yang tidak mencekik. Sehingga mereka bisa memanfaatkantes dan mengetahui dengan cepat dan akurat, apakah terkena Corona atau tidak.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute