Oleh : Aditya Akbar )*

PON XX akan diselenggarakan di Papua pada oktober ini. Untuk mensukseskan acara olahraga ini, maka dilakukan vaksinasi kepada relawan maupun kalangan pelajar, karena mereka merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan PON XX.

Baru pertama kalinya PON dilakukan di Papua tetapi sayangnya terhambat oleh pandemi tahun 2020, sehingga ditunda setahun. Setelah 365 hari berlalu, PON XX akan tetap diselenggarakan walau corona belum minggat dari Indonesia, karena persiapannya sudah sangat matang. Semuanya mulai dari venue, para atlit dan offisial, sampai vaksinasi, sudah siap untuk mensukseskan PON XX.

Mengapa vaksinasi? Penyebabnya karena acara olahraga ini dilakukan di tengah pandemi sehingga agar tidak ada klaster corona baru di arena PON XX. Kepala DPPAD Papua Christian Sohilait menyatakan bahwa di Papua ditargetkan 229.000 vaksinasi, sementara untuk di 4 klaster PON 51.000. Mereka berstatus pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun.

Christian melanjutkan, 4 klaster PON ada di Mimika, Merauke, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan vaksinasi massal pelajar diselenggarakan DPPAD yang bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua. Di SMAN 2 Jayapura ada 300 siswa sedangkan di SMAN 4 Jayapura ada 400 siswa yang divaksin.

Vaksinasi sangat penting karena Papua menjadi tuan rumah PON XX dan jangan sampai acara besar ini rusak karena virus covid-19. Jika semua sudah divaksinasi, maka diharap memiliki kekebalan kelompok, sehingga tidak ada penularan corona. Semua lomba akan diselenggarakan dengan aman dan tertib, serta tidak dibayang-bayangi ketakutan akan virus covid-19.

Pemberian vaksinasi diutamakan untuk klaster PON XX. Penyebabnya karena di daerah sana pasti akan sangat ramai. Walau belum tahu nanti di pertandingan boleh disaksikan oleh penonton atau tidak, tetapi akan ada rombongan atlet dan offisial dari berbagai provinsi yang datang. Untuk menghindari penularan corona dari kerumunan maka vaksinasi diberikan kepada masyarakat sekitar.

Selain masyarakat di sekitar arena PON, vaksinasi juga diberikan kepada para atlet dan offisial, dan sebelum datang ke Papua mereka juga harus menunjukkan kartu vaksin sebagai buktinya. Penyebabnya karena banyak pertandingan yang melibatkan kontak fisik, sehingga vaksin akan melindungi dari penularan corona. Namun dipastikan mereka sudah dites swab terlebih dahulu dan hasilnya negatif, baru boleh bertanding.

Panitia lokal dan panitia tambahan di PON XX juga mendapatkan jatah vaksin. Penyebabnya karena mereka juga berkontak langsung dengan atlet dan offisial. Sehingga jika semua sudah divaksin akan dijamin aman dari corona, karena memiliki kekebalan tubuh yang bagus.

Walau sudah divaksin tetapi masyarakat, atlet, offisial, dan panitia, harus tetap mematuhi protokol kesehatan 10M, seperti memakai masker dan peraturan lain. Mungkin kecuali saat pertandingan, misalnya berenang, boleh melepas masker sekejap karena akan mengganggu pernafasan, tetapi setelah itu dipakai kembali.

Selain itu, pertandingan diperkirakan akan berlangsung tanpa penonton, karena masih masa pandemi. Penyebabnya karena untuk menghindari terbentuknya kerumunan. Namun walau tidak bisa masuk ke dalam stadion atau arena pertandingan lainnya, masyarakat masih bisa menyaksikan lewat streaming online. Sehingga akan ada dukungan bagi para atlet kesayangan, walau tidak dilakukan secara langsung.

PON XX menjadi momen persatuan bangsa Indonesia karena bertanding di arena tetapi bersatu di luarnya. Ketika PON XX diselenggarakan di Papua maka masyarakat di sana mendapatkan vaksinasi, untuk mencegah terbentuknya klaster corona baru, sehingga akan aman dan berjalan dengan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Kevin Harahap )*

PPKM yang diberlakukan di luar pulau Jawa dan Bali ampuh dalam menurunkan kasus Corona. Oleh karena itu ketika program ini diperpanjang maka diharapkan dapat dipatuhi demi keselamatan bersama.

Ketika masa PPKM hampir habis, kita khawatir menunggu pengumuman, apakah diperpanjang lagi atau tidak. Saat ada pidato yang mengumumkan perpanjangannya, maka ada yang menyimpan kekecewaan karena berharap program ini dihentikan. Namun lebih banyak lagi yang legowo karena paham, kasus Corona di Indonesia masih cukup menyedihkan, sehingga wajar jika PPKM diperpanjang terus-menerus.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa memang ada penurunan tren pasien Covid pada awal Agustus 2021 di Jawa tetapi di luar pulau malah ada kenaikan. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di luar Jawa dan Bali sampai 2 minggu sekaligus, yakni sampai 6 september 2021. Diharap perpanjangan ini bisa mengendalikan kasus Corona.

Menurut data tim satgas Covid, setelah ada perpanjangan PPKM (yang durasinya jauh lebih lama daripada di Jawa), maka ada penurunan jumlah pasien Covid hingga 9,6%, di luar Jawa dan Bali. Hal ini amat bagus karena diharap kasus Corona, baik di luar pulau maupun di Jawa, sama-sama turun. Sehingga jumlah total pasien Covid di Indonesia akan terus mengecil.

Keberhasilan PPKM di luar Jawa-Bali amat disyukuri karena tak sia-sia membatasi mobilitas masyarakat. Mereka juga paham bahwa program ini diberlakukan dengan durasi yang lebih lama daripada di Jawa, karena memang kasusnya pada minggu lalu lebih tinggi daripada di Jawa. Daripada ngotot untuk menghentikan PPKM dan akhirnya kena Corona, lebih baik menaati aturan program ini dan selamat dari bahaya virus Covid-19.

Dengan durasi PPKM di luar Jawa-Bali yang sengaja diperpanjang daripada di Jawa, diharap pasien Corona akan lebih sedikit lagi. Sehingga angka kasus Covid akan terus ditekan, kalau bisa sampai 0% alias tidak ada yang tertular Corona. Penyebabnya karena semua orang disiplin dalam menaati aturan PPKM dan juga menjalankan protokol kesehatan 10M dengan disiplin.

PPKM di luar Jawa-Bali memang sengaja diperpanjang dan lebih ketat aturannya, karena ada perbedaan antara di sana dengan di Jawa. Jika di Jawa ada banyak RS dan pusat kesehatan dengan fasilitas dan tenaga medis yang komplit, maka belum tentu di luar Jawa ada. Kalaupun ada, maka jumlahnya lebih sedikit, sehingga takut pasien akan berebut untuk menggunakan tabung oksigen, ventilator, dll.

Selain itu. Di luar Jawa-Bali ada yang wilayahnya berupa kepulauan, misalnya di NTT dan NTB, sehingga untuk mengendalikan kasus Corona bisa terhalang oleh jarak dan waktu. Sehingga di sana diharap masyarakat lebih menaati aturan PPKM dan tidak hanya memakai masker saat ada petugas yang merazia ke lapangan. Mereka seharusnya sadar dan menaati protokol kesehatan tanpa harus disuruh.

Kedisiplinan adalah kunci dari suksesnya PPKM, baik di Jawa maupun di luar Jawa-Bali. Seharusnya semua orang punya inisiatif untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan 10M, dan sadar bahwa saat ini masih masa pandemi. Sehingga harus lebih menjaga kesehatan dan imunitas tubuh.

PPKM di luar Jawa dan Bali durasinya memang sengaja diperpanjang daripada di Jawa, karena sebelumnya ada sedikit kenaikan kasus Corona. Setelah ada perpanjangan PPKM maka mulai ada penurunan jumlah pasien Covid dan diharap akan lebih turun lagi. Sehingga tidak ada lagi penularan Corona dan semua orang sehat-sehat saja.

)* Penulis adalah Warganet tinggal di Timika

Oleh: Nur Hikmah )*

Pemerintah bersama kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Masyarakat pun mengapresiasi tindakan tegas Pemerintah tersebut sebagai bentuk penyelamatan aset negara.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan saat ini telah ada 49 bidang tanah yang telah disita terkait dengan skandal BLBI. Sebanyak 49 bidang tanah itu tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Karawaci, Tangerang.

Dalam kesempatan konferensi pers penyitaan aset BLBI di Perumahan Lipo Karawaci, Kel Kelapa Dua, Tangerang. Sri Mulyani mengatakan, terdapat 49 bidang tanah yang terletak di empat titik lokasi luasnya 5.291.200 meter persegi. Lokasinya ada di Medan, Pekanbaru, Bogor dan hari ini kita hadir secara fisik di Tangerang Karawaci.

Khusus untuk aset di wilayah, Sri Mulyani mengatakan, memiliki luas sekitar 25 hektare. Nilai aset yang didatangi oleh pemerintah ini mencapai triliunan rupiah.Ia menjelaskan, aset-aset properti yang selama ini berada di Lippo Karawaci luasna 25 ha, menurut Bupati 1 meter persegi, sekarang 20 juta jadi 25 hektar ini nilainya triliunan.

Aset yang disita tersebut telah dipasangi plang negara. Sri Mulyani mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu Satgas BLBI dalam menyita aset tersebut. Ada sekitar 48 obligor dan debitur yang dipanggil terkait penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, total kewajiban mereka mengembalikan utang kepada negara sebesar Rp 111 triliun.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diketahui memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Satgas juga memanggil Ronny Hendrarto Ronowicaksono. Keduanya dipanggil atas nama pengurus PT Timor Putra Nasional. Mereka diminta hadir di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Tapi Mahfud menegaskan bahwa bukan hanya Tommy Soeharto yang mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan tunggakan utang kepada negara terkait BLBI, melainkan semua obligor dan debitur. Utang Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir berjumlah Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang utangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semuanya dipanggil untuk ditagih.

Melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Mahfud menuturkan, bahwa ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar. Dirinya juga sudah berbicara dengan para penegak hukum,baik Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Dirinya menyampaikan, jika semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka jka tidak bisa diselesaikan secara perdata, akan bisa jadi kasus pidana.

Dijelaskannya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh karenanya, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil dapat bersikap kooperatif. Sebab, pemerintah akan tegas soal itu. Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia hanya memberikan waktu untuk menyelesaikan kasus BLBI sampai Desember 2023. Mahfud berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.

Satgas penanganan Hak Tagih juga memburu pada obligor dan debitur yang memiliki utang negara. Berdasarkan rilis resmi Satgas BLBI, selanjutnya satgas telah merencanakan penyitaan aset eks BLBI atas 1.672 bidang tanah dengan luas total + 15.288.175 m2. Lokasinya tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

Jumlah luas lahan yang sangat fantastis. Luas lahan itu setara dengan 1.528,8 hektare (ha). Jika dibandingkan lagi luas lahan tersebut setara lebih dari 3 kali perumahan elit Pondok Indah.

Jika dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, luas lahan yang akan dikuasai Satgas BLBI itu mencapai 232 kali lipatnya. Luas lahan stadion utama GBK sendiri sekitar 65.888 meter persegi. Tentu saja menagih dana sebanyak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan aset yang akan ditagih juga berada di luar negeri.

Ketegasan pemerintah juga mutlak diperlukan untuk menyita aset tersebut, sehingga perlu strategi dengan melakukan pengepungan segala arah penjuru, baik melalui pendekatan hukum, perpajakan, juga kerja sama internasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat diharapkan untuk mewaspadai provokasi di masa pandemi Covid-19, termasuk melalui fenomena mural yang tren belakangan ini. Pembuatan mural tersebut dinilai tidak solutif karena hanya membuang-buang biaya dan menciptakan pesimisme rakyat dalam melewati wabah virus Corona.

Pandemi membuat kita memiliki beragam perasaan. Ada yang ikhlas menghadapinya,tetapi ada juga yang negative thinking lalu menyalahkan pemerintah dan presiden. Mereka yang suka marah (biasanya bukan pendukung presiden pada pilpres lalu), melakukan beberapa cara untuk mengekspresikannya.

Di masa pandemi Covid-19, ternyata kita tak hanya berperang melawan virus Covid-19 dan efek negatifnya, tetapi juga provokasi. Mereka yang suka emosi dan menyalahkan keadaan lalu melakukan provokasi agar lebih banyak lagi yang menjadi kroco, sehingga bisa bersama-sama menghujat. Salah satu bentuk provokasi yang belakangan ini dilakukan adalah dengan lukisan mural.

Lukisan mural yang dipotret lalu viral berisi provokasi dan penghujatan terhadap presiden. Meski akhirnya dihapus, tetapi mural tersebut sudah terlanjur populer dan menancap di pikiran masyarakat. Mural, kata sang pembuat, menjadi bentuk kritik pada pemerintah. Namun sayang kritik yang dilayangkan salah karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh dengan provokasi dari mural tersebut, karena buktinya presiden tidak seperti itu. Saat pandemi, apakah beliau tidak ditemukan alias cuek-cuek saja? Faktanya, Presiden Jokowi bisa jadi orang yang paling sedih karena memikirkan nasib rakyatnya, lalu melakukan berbagai cara agar mereka selamat dari ganasnya corona.

Selain itu, apa yang dikatakan oleh mural juga salah besar. Selama ini Presiden Jokowi selalu ada untuk memberi berbagai bantuan terhadap rakyatnya. Untuk mengatasi efek buruk pandemi Covid-19, beliau memberi Bansos, BLT, kartu prakerja, dan berbagai program lain. sehingga rakyat mendapatkan intensif dan bisa survive tanpa bingung harus mencari utang ke mana.
Masyarakat diminta untuk tenang dan tidak perlu memikirkan masalah mural tersebut dengan serius. Jangan malah marah-marah, terprovokasi lalu berpikiran macam-macam, karena hanya menghabiskan energi, waktu, dan juga tenaga. Memang masa pandemi ini banyak orang makin sensitif tetapi sebagai manusia dewasa kita seharusnya tetap stay cool dan tidak mudah tersulut emosi.

Lantas, daripada marah-marah gak jelas dan membuat mural (lalu beresiko dihapus dan ditangkap oleh aparat), bukankah lebih baik bekerja sama untuk mengatasi dampak pandemi? Lagipula membuat mural juga butuh modal yang cukup besar, bisa mencapai jutaan rupiah. Daripada uang tersebut dihamburkan, bukankah lebih baik dijadikan modal usaha dan menjadi pebisnis yang bonafit?

Lupakan saja urusan mural, kritik, dll dan mari singsingkan lengan baju untuk lebih bekerja keras serta berkolaborasi untuk mengatasi efek buruk pandemi. Kalau ada dana lebih, daripada dibelikan cat atau pylox dan dijadikan mural, lebih baik dibelikan sembako dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini lebih mulia daripada marah-marah via mural, bukan?

Di masa pandemi, kita seharusnya lebih mengasah kepekaan sosial. Misalnya dengan berbagi paket sembako, memberi makan anak yatim-piatu dan fakir miskin, atau melakukan penggalangan dana. Kita juga bisa membuat pelatihan entrepreneur online agar mereka yang pengangguran bisa memulai usaha baru dan bangkit perekonomiannya di masa pandemi.

Waspadalah akan provokasi di masa pandemi dan jangan terpengaruh oleh sekadar mural yang dibuat oleh oknum yang iseng. Penyebabnya karena yang ia tuangkan dalam tembok hanya kritik yang menghancurkan dan samasekali tidak berdasarkan fakta. Daripada memikirkan urusan mural, lebih baik kita bekerja sama untuk mengatasi dampak pandemi dan melakukan bakti sosial.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Sejumlah upaya propaganda kelompok kriminal dan separatis (KST) Papua dipastikan tak mendapat dukungan dari warga Papua. Karena itu upaya mengamankan daerah tersebut tak selalu dengan upaya penegakan hukum.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pendekatan ini dilakukan dengan kegiatan bersifat soft approach.

“Dengan pendekatan lunak yang kami harapkan masyarakat yakin dan percaya kepada apa yang telah ada saat ini,” kata dia.

Terlebih, kata dia, pemerintah telah memberikan program yang sifatnya pembangunan fisik. Kemudian BNPT akan berbuat lebih dalam hal pembangunan non fisik, terutama membangun karakter masyarakat yang cinta NKRI.

“Kegiatan soft approach akan kami lakukan bersama tokoh adat, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat yang ada di Tanah Papua,” ujarnya

Namun Boy menegaskan, mendukungan Satgas Nemangkawi dapat melaksanakan penegakan hukum yang tegas, terukur, objektif dan menghormati HAM.

Di samping itu, Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa KST Papua memang kerap kali melakukan propaganda guna menyulitkan pihak Polri dan TNI. Termasuk kejadian tewasnya Pendeta Yeremia yang diisukan tewas ditembak TNI.

Namun demikian, Awi menyampaikan bahwa tim gabungan Polri dan TNI masih melakukan proses penyelidikan, guna mengungkap propaganda KST Papua.

Ajakan untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa atau demontrasi di masa pandemi dinilai sebagai tindakan yang tergolong tidak bertanggung jawab. Sebelumnya pemerintah sudah menyatakan varian delta dari Covid-19 ini tidak bisa dikendalikan, oleh karenanya setiap ajakan untuk berkumpul dalam jumlah besar adalah perbuatan tidak bertanggung jawab.

Gerakan massa seharusnya dilakukan melalui pengkajian akademis dan rasional, bukan gerakan yang reaksioner. Oleh karena itu masyarakat harus di berikan pemahaman yang mendalam sebelum reaktif turun kejalan karena merasa isu yang di angkat mewakili dirinya atau mewakili kelompoknya. Kita tidak keberatan jika sikap kritis terhadap pemerintah dilakukan di ruang media. Sepanjang semuanya proporsional, bukan hoaks dan ujaran kebencian yang didasarkan pada fitnah.

Menyikapi hal tersebut, Peneliti Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi ajakan aksi demo yang berpotensi memicu peningkatan kasus penularan Covid-19.

“Masyarakat agar tidak terprovokasi ajakan aksi demo yang berpotensi memicu peningkatan kasus penularan Covid-19”, ujar Iwan Freddy.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa masyarakat untuk tidak terhasut dengan ajakan aksi demo di media sosial, karena akan berpotensi menciptakan kerumunan dan menambah penularan Covid-19. Masyarakat sebaiknya tidak membuat kerumunan karena potensi penularan Covid-19 masih tinggi, apalagi varian delta sangat cepat menular, ganas dan mematikan. Kapasitas kuburan sudah penuh, jangan lagi masyarakat membuat kerumunan yang dapat menimbulkan klaster Covid-19.

“Masyarakat untuk tidak terhasut dengan ajakan aksi demo di media sosial, karena akan berpotensi menciptakan kerumunan dan menambah penularan Covid-19. Masyarakat sebaiknya tidak membuat kerumunan karena potensi penularan Covid-19 masih tinggi, apalagi varian delta sangat cepat menular, ganas dan mematikan. Kapasitas kuburan sudah penuh, jangan lagi masyarakat membuat kerumunan yang dapat menimbulkan klaster Covid-19”, tambahnya.

Persediaan vaksin COVID-19 yang ada hingga saat ini berjumlah 130,3 juta dosis. Samjpai saat ini Pemerintah telah mendisitribusikan sebanyak 116,4 juta dosis vaksin atau 85% ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Secara rinci, 116,4 juta vaksin yang telah didistribusikan ke berbagai daerah antara lain 4,8 juta dosis vaksin CoronaVac, 85,9 juta dosis vaksin Biofarma, 1,5 juta dosis vaksin Pfizer, 15,9 juta dosis vaksin AstraZeneca, 77,5 juta dosis vaksin Moderna, dan 499.886 dosis vaksin Sinovac.

Dari 116,4 juta dosis vaksin COVID-19, sudah disuntikkan sekitar 91 juta dosis. Jadi masih ada stok di daerah baik provinsi, kabupaten/kota itu ada sekitar 25 juta dosis.

Menyikapi fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Lentera research Institute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan stok vaksin Covid-19 melalui jalur diplomasi luar negeri maupun produksi dalam negeri dalam rangka mengakselerasi program vaksinasi nasional terutama kepada kelompok rentan baik lansia maupun tenaga kesehatan.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan stok vaksin Covid-19 melalui jalur diplomasi luar negeri maupun produksi dalam negeri dalam rangka mengakselerasi program vaksinasi nasional terutama kepada kelompok rentan baik lansia maupun tenaga kesehatan”, ujar David Chaniago.

Oleh : Faldiaz Anggayana )*

Program vaksinasi nasional sedang digenjot agar lebih cepat selesai, sehingga kekebalan kolektif tercapai dan kondisi pandemi dapat berakhir. Pemerintah memiliki beberapa strategi agar bisa mempercepat vaksinasi, dengan mengamankan stok vaksin dan membuat pusat vaksinasi.

Kita sudah kelelahan menghadapi pandemi yang terjadi selama 1,5 tahun ini dan ingin secepatnya bebas dari ancaman corona yang mengerikan. Oleh karena itu pemerintah makin giat dalam menggalakkan vaksinasi, sebagai salah satu program yang ampuh untuk menghalau virus covid-19. Vaksin digratiskan 100% dan diberikan pada masyarakat agar mereka mendapatkan kekebalan tubuh yang bagus.

Percepatan vaksinasi menjadi goal dari pemerintah dan Kementrian Kesehatan berusaha keras agar target tercapai. Awalnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mentargetkan 18 bulan selesai vaksinasi tetapi akhirnya direvisi jadi 12 bulan saja, setelah mendapat teguran dari Presiden Jokowi. Beliau ingin agar kekebalan kolektif segera terbentuk, sehingga kita bisa mengerakkan lagi roda perekonomian negara.

Strategi pertama pemerintah dalam mempercepat vaksinasi adalah menambah stok vaksin covid-19. Awalnya kita memakai Sinovac (buatan RRC) tetapi kemudian didatangkan merek lain, seperti AstraZaneca, Pfizer, dan Moderna. Tujuannya agar makin banyak persediaan vaksin dan tidak hanya mengandalkan hanya dari 1 merek.

Pemerintah juga akan mendatangkan 5 juta dosis vaksin Sinovac sekaligus, pada agustus ini. Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan bahwa vaksin ini dalam bentuk siap pakai dan 1 ampul isinya 1 mililiter. Kali ini vaksinnya bisa langsung disuntikkan, bukan dalam bentuk bulk alias bahan vaksin (yang harus diolah di lab terlebih dahulu), sehingga bisa disitribusikan ke seluruh Indonesia.

Sedangkan strategi kedua untuk mempercepat vaksinasi nasional adalah dengan membuat pusat vaksinasi. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa akan dibuat 3 pusat vaksinasi di Jawa Timur dan Jawa Barat dan disiapkan 15.000 dosis vaksin. Sehingga masyarakat yang akan divaksin bisa langsung datang ke sana dan mendapatkan injeksi serta kekebalan tubuh yang bagus.

Dengan adanya pusat vaksinasi maka penginjeksian akan lebih cepat selesai, karena dilakukan vaksinasi massal di sana. Selain itu, pendataan juga lebih bagus karena menggunakan sistem digital, dan yang sudah divaksin langsung mendapatkan sertifikat dari aplikasi Peduli Lindungi.

Teknologi dan digitalisasi juga membantu dalam vaksinasi nasional dan di Jawa Barat sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan transportasi swasta. Mereka melakukan vaksinasi massal dengan sistem drive thru sehingga antrian berlangsung dengan cepat dan aman, serta manghindari terbentuknya kerumunan. Sebelum vaksinasi ada pre-screening dengan telemedicine sehingga aman (karena tidak berkontak langsung dengan nakes).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memuji program vaksinasi drive thru karena makin cepat yang divaksin akan makin banyak warga yang mendapatkan injeksi. Selain itu, yang divaksin tidak hanya driver perusahaan tersebut tetapi juga masyarakat umum, sehingga membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

Selain itu ada pula program vaksinasi door to door yang digagas oleh BIN, sehingga para tenaga medis yang langsung mendatangi masyarakat. Di perkampungan, perumahan, maupun sekolah, mereka datang dengan mobil yang lengkap dengan peralatan medis, sehingga banyak orang yang mendapatkan vaksin tanpa harus keluar dari lingkungannya. Program ini sangat membantu karena memudahkan mereka yang kesulitan mendapatkan transportasi.

Program vaksinasi nasional digenjot dan targetnya adalah 3 juta suntikan dalam sehari, sehingga kita bisa dengan cepat mendapatkan kekebalan kolektif. Ketika makin banyak yang diinjeksi maka makin cepat target tercapai. Pemerintah senang karena dibantu banyak pihak untuk mensukseskan program ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Presiden Joko Widodo bersama jajaran pemerintahannya sangat serius menangani pandemi COVID-19. Keseriusan ini, menurut Jokowi dilakukan sejak awal munculnya kasus COVID-19 di Indonesia. “Dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah sejak awal sangat serius melakukan langkah-langkah [penanganan].

Jokowi mengatakan langkah-langkah penanganan yang telah serius dilakukannya mulai dari sisi kesehatan seperti fokus mengejar vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga fokus pada program perlindungan sosial untuk mengurangi beban masyarakat terdampak, terutama masyarakat tidak mampu sampai melaksanakan program pemulihan nasional.

Menurut Jokowi meski pandemi COVID-19 di Indonesia masih ada, tetapi tidak boleh menjadi penghambat reformasi dan transformasi struktural ekonomi. Ia memastikan pemerintah terus mereformasi dan trasformasi ekonomi. “Pandemi tidak boleh menjadi penghambat reformasi tersebut, justru harus kita manfaatkan momentumnya untuk mempercepat reformasi struktural,” kata Jokowi. Menurut Jokowi upaya reformasi struktural ekonomi sudah dilakukan dengan beragam cara.

Salah satu metode yang dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi turunan. Semua, kata Jokowi dilakukan dengan menargetkan perubahan struktur ekonomi dari konsumtif ke produktif, terutama upaya menggaet investasi sebagai upaya pemulihan dan penguatan pertumbuhan ekonomi. “Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat, harus perlahan kita alihkan menjadi lebih ke produksi, ke produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor,” kata Jokowi. “Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meluruskan pandangan sebagian pihak terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti kritik. Menurut Moeldoko, Jokowi tidak pernah pusing dengan kritik. Namun, ia menyampaikan catatannya.

“Presiden sangat terbuka, tidak pernah pusing dengan kritik. Tapi beliau selalu sisipkan sebuah kalimat indah. Kita orang timur memiliki adat, jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab,” tutur Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.

Moeldoko mengatakan, pemerintah mempersilakan penyampaian kritik, namun tetap dengan cara yang mengusung tata krama sesuai budaya timur. “Tata krama ukuran-ukuran budaya kita itu supaya dikedepankan, bukan hanya selalu berbicara antikritik, tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya,” lanjut dia dilansir Antara.

Ia juga menyebut banyak pihak yang menyamakan kritik dengan fitnah, padahal dua hal tersebut sangat berbeda. Selain itu, ia juga menyayangkan jika terdapat banyak pihak yang memprovokasi situasi jika terdapat kritik yang disampaikan ke pemerintah. “Banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan terhadap mereka-mereka itu (pemberi kritik), justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi, janganlah seperti itu,” paparnya. (*)