Oleh : Aisyah Faradillah Shania Ayuningtyas

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Penulis juga masih mencatat ada penolakan perpanjangan PPKM level 4, bahwa penegakan disiplin di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Banjar dinilai belum pas. Kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis di masa pandemi.
Tindakan Satgas ataupun penegak hukum belum bisa bersikap adil. Diharapkan pemerintah tidak kembali memperpanjang PPKM level 4. Jika diperpanjang, diharapkan ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat khususnya para pedagang.

Banyak kalangan menilai masih tingginya angka penularan Covid-19 di Kota Palembang saat ini disebabkan salah satunya yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Menyikapi hal ini, Pemerintahan Kota Palembang akan menurunkan Satuan tugas (Satgas) Covid-19 di 107 Kelurahan untuk mengedukasi warga kota setempat, agar menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Peningkatan kesadaran warga untuk menerapkan prokes saat beraktivitas di luar rumah.
Sementara itu sebanyak 116 Peratin atau Kepala Desa di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung menolak vaksinasi bahkan masih banyaknya Peratin (Kepala) 116 desa yang mengizinkan kegiatan adat yang dapat memicu kerumunan, ditambah masih rendahnya animo masyarakat.

Kebijakan PPKM di Indonesia secara umum didukung Kementerian Agama melalui Surat Edaran Menteri Agama No SE 24 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan / Keagamaan tertanggal 19 Agustus 2021. Sebelumnya Kemendagri menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021, dengan penerapan Protokol Kesehatan 5M. Namun sampai saat ini, kasus Covid-19 masih cukup signifikan tinggi, dan program vaksinasi terus dioptimalkan.

Berdasarkan data update Covid-19 dari worldometers.info, hingga 20 Agustus 2021 total kasus Covid-19 di seluruh dunia saat ini mencapai 210.784.690. Sebanyak 4.416.088 orang meninggal dunia dan 188.723.346 lainnya telah sembuh.

Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah kasus terbanyak saat ini, urutan ke-1 yaitu total 38,228,392 kasus. AS juga mengalami tambahan kasus di atas 100.000 selama setidaknya 3 hari berturut-turut. Sementara, Indonesia masuk urutan ke-13 yaitu total 3.892.479 kasus.

Menurut penulis, kurang seriusnya peranan para pemangku pelaksana di tingkat daerah atas penerapan kebijakan PPKM, sehingga masih terjadi kemungkinan pemaparan virus covid-19 di masyarakat, dan perilaku masyarakat mengabaikan Protokol Kesehatan 5M. Bahkan penolakan atas program vaksinasi cenderung tidak terpenuhi hingga September 2021.

Sementara itu, rendahnya pemahaman masyarakat terkait pandemi covid-19 dan dampaknya secara nasional diberbagai aspek kehidupan, akan menghambat percepatan upaya pemerintah untuk terbebas dari bencana nasional ini.
Bahkan, pembiaran aksi penolakan masyarakat dan perilaku oknum yang sengaja memberikan informasi menyesatkan maupun menakuti masyarakat, kiranya tidak dapat dibiarkan karena menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan program kerja pemerintah.

Seharusnya menyikapi hal ini, maka Kementerian Dalam Negeri RI untuk meningkatkan pengawasan atas kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan dan penerapan kebijakan PPKM di lembaga terkait tingkat bawah.

Sementara itu, Kementerian Agama RI cepat bergerak untuk meningkatkan pengawasan atas kebijakan Surat Edaran Menteri Agama No SE 24 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan / Keagamaan dengan melibatkan peran dan fungsi MUI serta Dewan Masjid Indonesia.

*Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia. Alumnus KSI Universitas Indonesia.

Oleh : Edi Haryadi )*

Anak sekolah bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Para guru, murid, dan segenap pihak diharap tertib dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah tren positif pengendalian pandemi Covid-19.

Ketika pandemi mencengkram seluruh penduduk Indonesia, maka para murid harus melakukan pembelajaran online. Terhitung hampir 3 semester mereka school from home dan mendapatkan pengajaran via Zoom atau Google Meet, sementara PR disetor via WA. Sepintas memang terlihat mudah tetapi ternyata ada beberapa problem, seperti koneksi internet yang jelek sampai guru yang belum punya gadget yang memadai untuk mengajar.

Rencananya september 2021 ini semua permasalahan saat belajar daring bisa terselesaikan karena Kementrian Pendidikan memperbolehkan sekolah tatap muka. Mendikbud Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka dan merevisi aturan sebelumnya, yang bilang bahwa hanya murid berusia 12 tahun ke atas yang boleh sekolah offline. Berarti nantinya semua murid dari level TK hingga universitas bisa belajar langsung seperti biasa.

Sekolah yang boleh untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) adalah yang berada di wilayah PPKM level 1-3 dan wewenangnya diberikan langsung ke kepala daerah. Selama ini belajar secara daring berbuntut panjang ketika murid malas-malasan untuk mengerjakan PR dan tidak semua orang tua bisa mendampingi karena harus bekerja. Oleh karena itu PTM diharap bisa membangkitkan lagi motivasi mereka.

Akan tetapi proses pembelajaran tatap muka harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Tujuannya agar tidak terbentuk klaster Corona baru di sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mensyaratkan, selain mematuhi prokes, di sekolah yang mulai dimasuki para murid, harus memiliki setidaknya 80% guru yang sudah divaksin.

Ketika para guru dan segenap staf sudah divaksin maka diperkirakan aman, karena mereka tidak akan menularkan atau tertular Corona. Untuk lebih meminimalisir penularan maka semuanya wajib memakai masker, bahkan masker double (masker medis dan masker kain) dan tidak boleh hanya memakai face shield.

Selain itu, semua orang yang masuk ke dalam area sekolah wajib untuk mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan membawa hand sanitizer di dalam tasnya. Para murid juga belum diperkenankan untuk membeli camilan di kantin atau di pedagang di luar sekolah dan disarankan untuk membawa bekal sendiri, agar lebih higienis. Selain itu, dengan mengkonsumsi bekal di kelas akan meminimalisir kerumunan saat mengantri membeli makanan.

Poin paling penting dari pembelajaran tatap muka adalah sekolah belum 100% dilakukan full offline alias masih setengahnya online. Untuk menghindari kerumunan maka dalam sekelas akan dibagi 2 sesi, jadi masuknya bergantian. Ketika di grup pertama masuk sekolah offline maka di grup kedua masih belajar secara online, begitu pula sebaliknya.

Semua langkah ini dilakukan agar mencegah penularan Corona di sekolah, sehingga para murid bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tetap sehat. Selain murid maka wali murid juga wajib paham untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak melanggar aturan. Misalnya anak-anak dibawakan bekal dan tidak hanya diberi uang saku untuk membeli jajan sendiri.

Pelaksanaan sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1-3 sudah mulai diperbolehkan. Namun pembelajaran offline memiliki syarat, yakni mayoritas guru sudah divaksin dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster Corona baru di sekolah.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Masyarakat mengapresiasi tren penurunan kasus kematian akibat Covid-19 yang terjadi belakangan ini. Masyarakat pun diimbau untuk terus meningkatkan Prokes dan mengikuti vaksinasi guna mencegah penularan kasus Covid-19.

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada penurunan kasus kematian meski setiap harinya terlapor lebih dari 1000 kasus kematian.
Nadia mengatakan, penambahan kasus kematian terlihat tinggi karena ada beberapa daerah yang terlambat melaporkan kasus kematian harian. Hal tersebut menyebabkan kasus kematian kadang menumpuk pada satu hari.

Ia menuturkan pihaknya melihat bahwa trennya terus menurun, memang masih di angka 1000 kasus kematian dalam sehari, tetapi karena ada data rapelan dari perbaikan data kasus konfirmasi di daerah. Namun Nadia belum menjelaskan daerah yang masih merekapitulasi data kasus kematian tersebut. Berdasarkan data di laman Satgas Covid-19, memasuki Agustus penambahan kasus kematian berada di atas angka 1000 kasus.

Pada 1 Agustus kasus kematian bertambah 1.604 kasus, anggka tersebut terus fluktuatif meski penambahannya tetap di atas 1.000 kasus kematian sehari. Pada 10 Agustus kasus kematian bahkan bertambah hingga 2.048 kasus.

Penambahan angka kematian terlihat menurun memasuki akhir Agustus. Catatan penambahan kematian terendah sepanjang Agustus ini pada 23 Agustus dengan 842 kasus kematian sehari. Namun sehari setelahnya pada 24 Agustus, penambahan kematian kembali di angka 1.038 kasus dan 1.041 kasus pada 25 Agustus.

Sementara itu angka kasus kematian terus mengalami penambahan, rasio keterisian tempat tidur atau BOR di RS rujukan juga terus melandai. Dalam laman Kemenkes pada 25 Agustus 2021, angka BOR di 34 provinsi di Indonesia berada di bawah 60%. Artinya keterisian tempat tidur di RS Covid-19 di Indonesia berada di bawah ambang batas aman WHO 60%.

Provinsi tertinggi dengan BOR tertinggi yaitu Kalimantan Timur, namun itu pun hanya 51,1%, artinya masih dibawah 60%. Sementara itu di Pulau Jawa, angka BOR lebih rendah. Di antaranya DKI Jakarta hanya 37,6%, Jawa Barat 7,9 persen, Jawa Timur 16,7%, Banten 6,8 persen, Jawa Tengah 10,1 persen dan DIY 25,2%. Nadia mengaku pihaknya tidak memiliki cara khusus untuk menekan angka kasus kematian. Disamping itu, ia menilai kasus kematian sudah mengalami tren penurunan dan angka BOR juga rendah.

Sejauh ini Kemenkes tetap mengupayakan penguatan rumah sakit sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan kasus pasien Covid-19 bergejala berat-kritis. Nadia juga mengatakan masih mengutamakan telemedisin untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan.

Saat ini Indonesia berada di urutan 8 untuk kasus kematian tertinggi karena Covid-19, dan telah melebihi Italia yang sebelumnya kasus kematiannya lebih tinggi. Sementara itu di urutan pertama ada Amerika Serikat, Brazil, India, Meksiko, Peru, Rusia dan Inggris.

Meski demikian, Indonesia masih di peringkat 3 dengan penambahan angka kematian tertinggi setelah Meksiko dan Rusia, yang masing-masing bertambah 835 orang dan 789 orang. Pada kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Penerapan protokol kesehatan tersebut merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan virus covid-19, khususnya sejumlah varian baru yang telah masuk ke Indonesia.

Untuk mengantisipasi agar varian baru virus corona tidak menyebar lebih luas, Kementerian Kesehatan akan lebih intens dalam melakukan genome sequencing di sejumlah daerah-daerah yang terpantau telah terdeteksi ditemukan varian baru tersebut. Sehingga pihaknya bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain.

Kita tak dapat mengelak bahwa nyatanya ketertiban masyarakat dalam menaati protokol kesehatan akhir-akhir ini agak menurun. Kemungkinan turunnya kesadaran kepatuhan terhadap protokol kesehatan tersebut karena jenuhnya masyarakat saat terhadap pandemi.

Menurunnya angka kematian pada pasien Covid-19 merupakan prestasi yang patut diapresiasi, penurunan kasus ini tentu saja merupakan hasil kolaborasi antara kebijakan pemerintah, peran vital tenaga kesehatan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Penurunan angka kematian karena covid-19 tentu diharapkan akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk kembali menggerakkan roda perekonomian yang sempat tersendat, sehingga sektor kesehatan dan ekonomi dapat segera pulih.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Aparat penegak hukum berhasil menangkap 4 orang terkait Kelompok Separatis dan Teroris (KSR) di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Menyikapi hal tersebut, Direskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, menyatakan bahwa pada awalnya aparat keamanan mengamankan 8 orang, termasuk Kepala Distrik Wusama berinisial EB, di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Jumat (27/8/2021).

“Total ada 8 yang kita amankan dari rumah itu. Namun setelah didalami, 4 orang kita tahan dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, sisanya kita bebaskan,” ujar Kombes Faisal.

Ditempat terpisah, peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Muhammad Irandito, mengatakan bahwa demi keamanan, kedamaian ditanah Papua, kelompok separatis dan teroris (KST) Papua harus ditindak.

“Demi keamanan, kedamaian ditanah Papua, kelompok separatis dan teroris (KST) Papua harus ditindak”, ujar Irandito.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa KST yang terdiri dari OPM, KKB serta TPNPB harus ditindak tegas dan ditumpas habis karena aksinya mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua. Pembangunan sangat penting agar Papua tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

“KST yang terdiri dari OPM, KKB serta TPNPB harus ditindak tegas dan ditumpas habis karena aksinya mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua. Pembangunan sangat penting agar Papua tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua”, tambahnya

Pemerintah kembali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona. Kebijakan itu diperpanjang selama 7 hari, terhitung sejak 31 Agustus hingga 6 September 2021.

Keputusan tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo pada Senin (30/8/2021) malam. “Dalam 1 minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan Covid-19. Positivity rate terus menurun dalam 7 hari terkahir. Tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus Covid semakin membaik. Rata-rata BOR (bed occupancy ratio) nasional sudah berada sekitar 27 persen,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pada Senin (30/8/2021).

Berdasarkan Inmendagri, terdapat 25 daerah di Jawa-Bali yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, mulai 31 Agustus hingga 6 September 2021.

Menurut pedoman organisasi kesehatan dunia (WHO), ada kriteria tertentu yang menyebabkan suatu daerah masuk kategori level 4. Kriteria yang dimaksud antara lain kasus Covid-19 mencapai 150/100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk per minggu.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 nasional. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah telah memegang komitmen dari sejumlah pihak untuk mendatangkan sekitar 370 juta dosis.

Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah menargetkan untuk mendapatkan tambahan pasokan vaksin lagi sehingga jumlah total vaksin yang ingin didapatkan oleh pemerintah sebanyak 430 juta dosis.

“Kita rencananya akan melakukan vaksinasi lebih dari 200 juta rakyat sampai dengan akhir tahun ini. Kalau masing-masing membutuhkan 2 dosis dibutuhkan sekitar 400 juta dosis,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya melalui konferensi video saat kedatangan vaksin Kamis (19/08/2021).

Dosis vaksin yang diterima oleh Indonesia hingga saat ini didapatkan dari sejumlah skema perjanjian baik yang sifatnya business to business (B2B), multilateral, maupun hibah dari negara sahabat.

Kedatangan perdana 1,5 juta dosis vaksin Pfizer merupakan bagian dari perjanjian B2B antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Pfizer, Amerika Serikat. Selain Pfizer, tiga jenis vaksin lain yang juga bagian dari perjanjian B2B yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax.

“Yang pertama adalah Sinovac yang sudah mulai dari tanggal 13 Januari dan AstraZeneca yang business to business bulan ini pertama kali datang. Jadi kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567,5 ribu dosis ini adalah kedatangan pertama dari vaksin business to business kita,” jelas Menkes.

Pada bulan Juli lalu, Kemenkes dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE telah menyepakati kerja sama dalam menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer. Menkes berharap hingga akhir tahun dosis vaksin Pfizer yang telah disepakati sebelumnya dapat segera hadir di Indonesia.

“Kami harapkan sampai akhir tahun bisa memperoleh 50 juta dosis dari Pfizer secara business to business dan sekitar 20 juta sampai 30 juta vaksin business to business dari AstraZeneca untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac,” lanjutnya.

“Kita juga masih menunggu persetujuan dari FDA Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan akan keluar persetujuannya dalam waktu singkat ini,” tambahnya.

Selain pendekatan B2B, Budi mengatakan Indonesia juga menerima vaksin melalui jalur perjanjian bilateral dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Dari GAVI kita sudah menerima vaksin AstraZeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac yang rencananya akan kita terima mulai bulan ini juga,” imbuh Menkes.

Di samping itu, Indonesia juga menerima hibah vaksin dari sejumlah negara sahabat salah satunya dari Belanda. Menkes pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Belanda yang telah memberikan 450 ribu dosis vaksin siap pakai AstraZeneca.

“Apa yang dilakukan pemerintah Belanda dan rakyat Belanda itu akan sangat bermanfaat bagi akselerasi program vaksinasi Indonesia dan akan memberikan contoh bahwa untuk bisa menyelesaikan pandemi ini semua bangsa, semua rakyat di dunia harus memperoleh akses ke vaksinasi,” ucap Menkes.

Presiden Jokowi mengatakan, penerapan protokol kesehatan (prokes) di berbagai daerah sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Bermodalkan hal ini, dapat dijadikan sebagai langkah penting dalam mencegah penyebaran wabah global COVID-19 di masa mendatang.

“Penerapan prokes di beberapa sektor sudah memperlihatkan hal yang cukup baik,” ujar Presiden Jokowi melalui siaran virtual yang ditayangkan pada Senin (30/8/2021).

Penggunaan prokes dalam setiap kegiatan sangat penting dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Mengingat, wabah global COVID-19 masih senantiasa mengintai individu yang lengah dalam menerapkan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Belajar dari negara lain, yang sudah melakukan vaksinasi kepada sebanyak 60 persen penduduknya masih mengalami lonjakan angka positif COVID-19. Hal ini disebabkan oleh, kurang patuhnya masyarakat dalam mentaati prokes yang diberlakukan oleh negaranya. Adanya peristiwa itu, membuktikan prokes sangat penting dalam mencegah terjadinya lonjakan angka positif.

“Beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi sebanyak lebih dari 60 persen ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan kasus COVID-19,” kata Presiden.

Mentaati prokes, adalah salah satu kunci yang efektif dalam mengendalikan wabah global COVID-19 saat ini. Sehingga, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan kebijakan prokes harus dilakukan dengan disiplin.

“Ayo disiplin terapkan protokol kesehatan,” tuturnya.

Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh pemangku kepentingan terkait. Mengingat, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan vaksinasi dengan target mencapai 2 juta orang per hari.

“Bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana ayo segera ikut vaksin,” imbuhnya.

Diketahui, per 28 Agustus 2021, pemerintah telah melakukan vaksinasi tahap I terhadap 61.465.338 masyarakat. Kemudian, pemerintah telah melakukan vaksinasi tahap II pada sebanyak 34.803.788 masyarakat.
Target vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah akan menyasar kepada sebanyak 208.265.720 masyarakat. (**)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berhasil menurunkan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. “Apa yang terlihat itu kasus baru (mulai) turun, kalau kasus baru turun (berarti) penularan (Covid-19) dua minggu terakhir (sangat) menurun sekali,” kata Anies beberapa waktu yang lalu.

Dia mengatakan, bukti keberhasilan PPKM lainnya adalah angka kasus aktif Covid-19 di Jakarta turun hampir 100.000 kasus dalam dua pekan. Setelah sempat berada di angka 113.000-an kasus aktif pada 16 Juli lalu, angka itu turun menjadi 17.859 kasus aktif pada 31 Juli 2021. “Ini bukti kongkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif,” ucap Anies.

Bukti selanjutnya kasus Covid-19 berkurang yaitu tingkat keterisian tempat tidur perawatan atau bed occupancy rate (BOR) pasien Covid-19 di Jakarta yang kini turun di bawah 70 persen. Data terakhir yang dipublikasi Pemprov DKI Jakarta 29 Juli 2021, angka BOR tempat perawatan isolasi mencapai 62 persen, sedangkan ICU berada di angka 80 persen. “Aman (jika) bisa di bawah 60 persen,” ucap Anies.

Bukti terakhir adalah tingkat positivity rate atau persentase kasus positif di DKI Jakarta yang sempat di angka 45 persen kini turun di angka 15 persen. Anies mengingatkan, meski angka ini persentase kasus positif turun bukan berarti DKI Jakarta dalam kondisi aman. “InsyaAllah kalau ini bisa di bawah 5 persen kita bisa mengatakan masuk zona aman,” ucap dia.

Dia meminta semua pihak untuk tetap bersabar menjalani pembatasan yang ada dan tidak terpancing dengan euforia keberhasilan penurunan kasus sampai penularan Covid-19 benar-benar terkendali. “Jadi kita ingin semuanya jangan kendor, jangan puas, jangan merasa berhasil,” kata dia. Sebagai informasi, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta per 31 Juli 2021 mencapai 814.653 kasus. Dari jumlah itu, 784.668 pasien dinyatakan sembuh, 17.850 dinyatakan masih dalam perawatan dan 12.135 orang meninggal dunia. (*)