Oleh : Zakaria )*

Pemerintah terus menggenjot vaksinasi di lokasi Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua. Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga dari penularan Covid-19 dan menyukseskan gelaran PON XX.
Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes), mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 dosis pertama di lima kabupaten yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua sudah mencapai 62,7 % atau 206.531 dosis.
Kelima kota penyelenggaraan PON tersebut jumlah total target vaksinasinya ada 648.622. Sudah vaksinasi dosis pertama sebesar 406.531, jadi 62,7 persen. Vaksin keduanya sudah dilakukan pada 253.474 orang atau 39 persen.

Budi menuturkan bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), vaksinasi pertama di wilayah pelaksanaan PON minimal 60%. Menurut Budi, tingkat vaksinasi di Kabupaten Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Mimika sudah mencapai 60%. Sementara itu, vaksinasi di Kabupaten Jayapura baru 57 persen dan Kabupaten Kerom mencapai 54%.

Selain itu, pihak Kemenkes juga menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk mengendalikan malaria di tempat pelaksanaan PON. Kedua lembaga tersebut melakukan fogging di tempat-tempat penting yang kelak akan menjadi lokasi pelaksanaan pekan olahraga tahunan tersebut, maupun penginapan para atlet dan offisial.

Fogging sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa area tersebut bersih dari nyamuk-nyamuk yang bisa menularkan malaria. Kemenkes juga berkoordinasi dengan pihak panitia penyelenggara PON berkaitan dengan penggunaan aplikasi peduliLindungi sebagai syarat bagi penonton PON. Penonton sendiri dibatasi hanya 25% dari kapasitas asli.

Dengan aturan tersebut, Budi berharap agar tidak terjadi penularan Covid-19 atau bahkan klaster baru dalam penyelenggaraan multievent tersebut. Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak kepada masyarakat Papua untuk dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Di samping untuk pengendalian kasus juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan PON XX yang akan digelar pada 2 Oktober mendatang.

Ia menjelaskan percepatan vaksinasi sangat penting agar masyarakat dapat dimungkinkan untuk menyaksikan pertandaingan dan mendukung para atlet secara langsung di setiap venue yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Timika.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk yang belum divaksin agar berduyun-duyun untuk mendapatkan vaksin. Pasalnya, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu tercapainya target vaksin yang akan berimbas pada terbukanya akses penonton.

Dengan terbukanya akses bagi penonton, tentu akan berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah berharap agar PON bisa menjadi momentum membangkitkan perekonomian Papua.

Sementara itu, di sisi lain pemerintah juga telah menyiapkan asrama dan rusun untuk memfasilitasi para atlet dan delegasi dari 34 provinsi selama ajang PON XX Papua berlangsung. Total ada 35 asrama dan rusun yang disediakan pemerintah pusat yang tersebar di seluruh wilayah penyelenggaraan PON.

Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mempercepat distribusi vaksin ke berbagai daerah. Vaksinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebagai bagian dari upaya menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19.

Menurutnya, di beberapa daerah saat ini masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi warganya. Dirinya mencontohkan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, yang hingga saat ini vaksinasi covid-19 baru tercapai sekitar 40 persen lebih.

Ia mengatakan, jika dulu banyak masyarakat yang takut mendapatkan vaksin. Ada yang masih mempertanyakan halal atau haram, apakah vaksin aman dan lain-lain, saat ini kepercayaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi terus meningkat seiring banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi. Sebelumnya Papua sudah menerima sebanyak 14.680 vaksin sinovac dan sudah didistribusi ke Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan seperti di Biak, Yapen, Supiori, Nabire, Wamena serta Merauke untuk kesiapan gudang penyimpanan, jika mereka sudah siapkan gudang, tentu saja vaksin akan segera didistribusi.

Vaksinasi merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menuju kekebalan komunal atau herd immunity, jika herd immunity bisa terwujud tentu saja perhelatan PON dapat berjalan dengan dengan keterlibatan banyak orang serta mengurangi potensi penularan virus.

)* Penulis adalah warganet tinggal Bogor

Oleh : Agung Wijayanto )*

Pemekaran wilayah Papua merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Terkait hal tersebut, sejumlah kepala suku, tokoh adat, agama dan pemuda di Papua mendukung rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah. Kebijakan ini dinilai tepat karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.

Dukungan terhadap Otsus jilid II dan pemekaran wilayah datang dari sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda yang tergabung dalam Forum Indonesia Bersatu Tanah Papua. Mereka terdiri dari Ondofolo Yanto Ohee (Ketua Presidium Putra Putri Pejuang Pepera/P5 yang juga Koordinator Forum Indonesia Bersatu Tanah Papua), Pdt. Coto Mauri S.Th (Tokoh Agama), Sem Kogoya (Wakil Ketua Koordinator Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua), Beni Tesia (Tokoh Masyarakat Greminawa), Neil Manobi (Tokoh Pemuda Sentani), Rudi Yappo Samori (Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Jayapura), Eroll Marweri (Ketua KNPI Kabupaten Jayapura) dan David Ohee (Pengurus KNPI Kabupaten Jayapura).

Sementara itu tokoh adat Ondofolo dan kepala suku di Kabupaten Jayapura juga memberikan dukungan penuh agar Otsus tetap berlanjut, mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan mendukung pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XX Tahun 2021 di Papua.
Tokoh adat yang lain yaitu Benhur Yaboisembut, S.Th, (Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy) juga memberikan dukungan keberlanjutan Otsus dan pemekaran wilayah. Menurutnya, dengan hadirnya DOB, akan mempercepat proses pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Jayapura. Sementara terkait PON XX 2021, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang bisa memberikan kesempatan PON berlangsung di Papua.

Kepala Suku wilayah Grimenawa yang juga Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Grimenawa, Marthinus Kasuai mengatakan kehadiran Otsus ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Karena itu, kehadirannya harus memberikan dampak bagi masyarakat di Papua.

Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak mengindikasikan bahwa perpanjangan Otsus jilid II dan pemekaran DOB sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bumi Cendrawasih. Karena kita ketahui bahwa pemekaran DOB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Pemekaran ini adalah aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak beberapa tahun silam.

Jika melihat luas dan kondisi geografis Papua, memang perlu adanya pemekaran, namun sebaiknya dilaksanakan bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Masyarakat perlu diajak dialog untuk menentukan hal ini.

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dibutuhkan sinergitas yang terarah dan terukur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dukungan dana yang cukup besar yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Otsus. Tujuan dari pemekaran DOB tersebut adalah untuk lebih fokus dalam mensejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakat juga ikut merasakan dampaknya. Selain itu tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan SDM masyarakat Papua agar bisa bersaing dengan wilayah lain.

Pemekaran wilayah di Papua bergantung pada kemampuan keuangan negara dan hasil revisi UU Otsus Papua. Pemerintah mengusulkan perubahan pasal yang berisi ketentuan pemekaran wilayah di Papua untuk mendukung realisasi skenario pemekaran Papua. Pemekaran wilayah otonomi baru yang dilakukan pemerintah pusat, tentu sangat positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di tanah Papua.

Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak terkait dengan DOB, sudah selayaknya pemekaran wilayah di Papua menjadi program yang dapat dilaksanakan secara serius. Dengan adanya program tersebut, pembangunan di tanah Papua diharapkan bisa segera terlaksana sesuai rencana dan akses untuk masyarakat umum akan semakin mudah.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial

Oleh : Ali Gunadi )*

Dunia saat ini mengapresiasi penanganan Covid-19 di Indonesia karena dianggap telah profesional. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas penanganan pandemi agar semua WNI dapat terlindungi dari Virus berbahaya tersebut.

Pandemi membuat seluruh dunia berubah, termasuk Indonesia. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan memproteksi diri dari segala kemungkinan penularan Corona. Banyak orang yang mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat dan mematuhi protokol kesehatan, karena mereka mematuhi anjuran pemerintah, serta sadar bahwa hal ini penting untuk pencegahan penyebaran virus covid-19.

Pemerintah sejak awal pandemi sigap dalam upaya mencegah meluasnya penularan Corona dan mencanangkan protokol kesehatan, serta membuat banyak program lainnya. Hasilnya, dunia internasional memuji penanganan virus-19 covid di Indonesia karena dianggap profesional dan menjadi salah satu yang terbaik. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara bidang vaksinasi Kementrian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi.

Hasil dari profesionalisme pemerintah untuk menangani Corona sudah terlihat beberapa minggu ini. Kasus Corona menurun drastis menjadi tak sampai 10% dari jumlah awal. Pada awal juli 2021 pasien bisa mencapai 50.000-an orang per hari, sementara pada awal september menurun jadi hanya 4.000-an pasien saja.
Ini adalah suatu prestasi yang patut disyukuri.
Hal ini diikuti pula dengan turunnya BOR (tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit) dan tingkat kematian pasien yang juga menurun. Jika ada yang meninggal dunia, maka rata-rata karena komorbid (penyakit bawaan) dan belum mendapatkan vaksin.
Siti Nadia melanjutkan, kasus Corona harian pada tanggal 13 september 2021 merupakan yang terendah sejak bulan mei 2021, yakni hanya 2.577 pasien. Angka ini sangat bagus karena ‘hanya’ 5% dari puncak gelombang Corona 2 bulan lalu. Sehingga penurunan jumlah pasien wajib kita syukuri.

Kerja keras pemerintah yang mendapat penghargaan walau tidak secara resmi, dari dunia internasional, patut kita apresiasi. Pasalnya, pemerintah selalu bergerak cepat dan punya strategi jitu dalam menangani Corona. Sejak awal pandemi, kita semua wajib menerapkan protokol kesehatan. Sejak hanya 3M, 5M, dan sekarang jadi 10M.

Protokol ini dibuat untuk menghindarkan banyak orang dari ganasnya Corona. Apalagi virus jahat ini makin bermutasi, sehingga kita harus makin waspada dan mengenakan masker ganda. Selain itu patuhi juga prokes lain seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan imunitas, dan mengganti baju.

Namun dr Siti Nadia mengingatkan, turunnya jumlah pasien covid di Indonesia tidak boleh membuat banyak orang lalai, tetapi malah harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai ada serangan gelombang ketiga yang biasanya lebih dahsyat. Dalam artian, kita masih harus menaati protokol kesehatan dengan ketat, karena pandemi belum selesai.

Pemerintah sudah mengantisipasinya dengan penggenjotan vaksinasi nasional, karena seseorang yang sudah divaksin akan lebih kebal dari Corona. Vaksinasi massal, vaksinasi gotong-royong, dan vaksinasi door to door dilakukan agar makin banyak yang mendapatkan injeksi. Sehingga kekebalan kelompok terbentuk lebih cepat, sebagai syarat untuk mengakhiri pandemi.

Selain itu, strategi lain adalah dengan meningkatkan kualitas layanan di RS yang menangani pasien Corona. Jangan mentang-mentang jumlah pasien berkurang, layanannya malah menurun. Justru alat-alat seperti ventilator makin ditambah, agar tidak ada pasien yang sengsara.

Penanganan Corona di Indonesia diapresiasi oleh dunia dan kita semua senang karena berarti pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menghalau virus covid jauh-jauh. Pemerintah selalu memperhatikan kesehatan rakyatnya. Jangan sampai ada penularan Corona lagi dan kita semua harus menaati prokes.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Pekanbaru

Oleh: Agung Semedi )*

Polemik tentang pegawai KPK sudah sebaiknya diakhiri karena sudah mendapat putusan dari MK dan MK. Semua pihak pun diminta untuk menahan diri dan menghormati putusan tersebut.

Pegawai KPK ada lebih dari 1.000 orang dan mereka bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi, pegawai KPK bukan sekadar pekerja, melainkan petugas yang menghilangkan para pencuri uang negara dan menyehatkan finansial NKRI. Tak heran KPK adalah salah satu lembaga negara bergengsi yang kinerjanya banyak dipuji oleh masyarakat.

Namun beberapa bulan ini KPK menjadi sorotan dan dituduh macam-macam, karena ada polemik pada 56 pegawainya, yang tak lolos TWK dan akhirnya diberhentikan dengan hormat. KPK jadi viral karena ada dugaan kongkalingkong karena ada TWK sebagai tes pra pengangkatan ASN, padahal tes itu juga dilakukan untuk CPNS di lembaga negara lain.

Ketua Umum Badko HMI Sumut Bambang Irawan menyatakan bahwa sebagai civil society tetap menghormati proses hukum yang telah dilakukan. KPK harus mempercepat putusan tersebut dan jangan sampai isu dan polemik yang muncul membuat kinerja KPK diperlambat. Dalam artian, TWK sudah berlalu sehingga tidak usah dipermasalahkan lagi, karena akan mengganggu kelancaran kerja di internal KPK.

Bambang menambahkan, ia memberi dukungan moril kepada segenap pegawai KPK yang dirumahkan dengan hormat. Namun ia juga berpesan pada mereka untuk menaati hukum yang berlaku. Dalam artian, meski mereka mendapat banyak support, tetapi harus tetap menaati aturan dan tidak melanjutka polemik di luar sana, karena akan membuat permasalahan tidak kunjung selesai.

Walau ada pihak yang mendukung eks pegawai KPK, tetapi mereka tidak boleh jumawa. Mereka bisa melanjutkan karirnya di tempat lain, misalnya di perusahaan BUMN atau yang lain. Sehingga tidak meganggur begitu saja, dan pasti akan mendapat yang baru, karena punya pengalaman kerja yang cukup lama.

Sudah ada keputusan dari MK dan MA yang menyatakan bahwa 56 pegawai KPK diberhentikan dan hasil tes TWK valid. Sehingga semua pihak diharap untuk menghormati keputusan ini dan menghentikan polemik tentang KPK. Sudahi saja semuanya karena MA dan MK sudah memberi keputusan yang mengikat secara hukum.

Ketika masih ada saja pihak yang memprotes KPK, MK, dan MK, maka bisa dipastikan ia tidak mengerti sistem hukum di Indonesia. Keputusan MK dan MK tidak bisa diubah hanya dengan demo berjilid-jilid atau ancaman dari para mahasiswa. Seharusnya mereka malu karena sudah mahasiswa tetapi bertingkah seperti anak kecil.

Jika MK dan MK sudah bersabda maka amat valid, dan keputusan ini tidak bisa dianulir begitu saja. Kita semua wajib menghargai MK dan MA karena mereka adalah lembaga hukum yang profesional dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak luar. MK dan MK sudah mempertimbangkan matang-matang, sehingga keputusannya harus dihormati oleh siapapun.

Kita semua wajib menahan diri dan tidak menghujat KPK, karena pengurangan pegawai, TWK, dan semua yang terjadi beberapa bulan ini sudah sesuai dengan UU. Jangan ada lagi hujatan dan cercaan karena polemik diharap berhenti, agar pegawai KPK lain bisa konsentrasi dalam bekerja.

Pemberhentian 56 pegawai KPK bukanlah sebuah skandal, melainkan seleksi agar ASN di lembaga tersebut terbukti memiliki rasa nasionalisme. Jangan ada yang menghina keputusan KPK, MK, dan MA, karena sudah valid. Lagipula, pegawai lain sudah diangkat jadi abdi negara, jadi tidak usah ribut-ribut lagi.

)* Penulis adalah Kontributor Forum Literasi Publik Cirebon

Menko Polhukam Mahfud MD melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Kepemimpinan Firli Bahuri lebih baik dari periode sebelumnya. Hal ini, terlihat dari penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara yang terlibat kasus korupsi.

“Karena KPK dalam menghasilkan prestasi juga tak kalah, bahkan mungkin lebih baik ya. Pada tahun pertama KPK sekarang itu sudah berhasil menangkap dua menteri aktif. Presiden bilang biarkan, tangkap saja kalau salah,” ujar Mahfud

Menyikapi hal tersebut, Analis Senior Eksekutif Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, mengatakan bahwa KPK telah berupaya maksimal guna mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

“Secara time series analisis, saya melihat KPK telah berupaya maksimal guna mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia”, ujar Iwan Freddy.

Lebih lanjut dirinya juga melihat bahwa KPK juga telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada para pejabat publik untuk melakukan amanahnya dengan baik dan menghindari godaan korupsi. KPK jugw telah mengajak mesyarakat untuk selalu memantau dan mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

“KPK juga telah melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada para pejabat publik untuk melakukan amanahnya dengan baik dan menghindari godaan korupsi. KPK jugw telah mengajak mesyarakat untuk selalu memantau dan mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi”, tambahnya.

Oleh: Fadel Tambuaya )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Perlu untuk terus dilanjutkan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan secara ketat. Hal ini disebabkan PTM menjadi salah satu solusi untuk mencegah learning Loss dan menekan angka siswa putus sekolah.

Menurunnya angka terkonfirmasi covid-19 menjadikan beberapa wikayah di Indonesia untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai bahwa pendapat Komisi X DPR RI untuk melanjutkan PTM meski terjadi klaster di 3 daerah sangat bagus karena mendukung pendidikan bangsa dan mencegah terjadinya learning loss.

Sebelumnya, Komisi X mengatakan bahwa PTM harus terus jalan. Terjadinya cluster baru di sekolah secara objektif harus dinilai bahwa itu angka persentase yang sangatlah kecil.Komisi X juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat untuk melakukan mitigasi dibantu oleh berbagai stakeholder.

Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan pendapat tersebut menandakan bahwa dengan adanya keinginan dari komponen bangsa ini untuk relaksasi menyiapkan sebuah proses keguatan pembelajaran tatap muka yang bermakna, informatif, implementatif dan menyenangkan. Walau pun memang ada risiko pasti di beberapa sekolah terjadi klaster baru.

Menurut Dudung, jika terjadi cluster baru di sekolah, maka segera diselesaikan, antisipasi dan diupayakan agar tidak melebar ke sekolah lain yang sedang menyelenggarakan PTM. Oleh karena itu 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) sangatlah penting sekali agar tidak lagi tercipta cluster-cluster baru di sekolah maupun di masyarakat.

Ia mengungkapkan, tracking dan pengecekan bisa dilakukan agar tahu dari mana, kalaupun terkena positif segera isolasi dan selesaikan. Jangan mencari siapa yang salah apa lagi menyalahkan sekolah. Karena kebijakan ini adalah yang dibangun pemerintah pusat, pemda, kabupaten/kota, serta provinsi yang bekerja sama dengan sekolah dan orang tua.

Dirinya meyakini bahwa sekolah tidak terjadi cluster baru tapi namanya pada era seperti ini semua pasti bisa terjadi. Sehingga yang harus dilakukan adalah, bagaimana meminimalisasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah.

Kemudian, langkah preventif selanjutnya ialah membangun sinergi agar tidak lagi terjadi klaster baru melalui edukasi di sekolah setiap siswa melalui guru dan orang tua sebagai role model. Bisa mengedukasi untuk membimbing dan mengarahkan anaknya untuk terus mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama PTM terbatas dilaksanakan.

Dudung meyakini, jika hal tersebut terus dijalankan, setidaknya akan terjadi minimal klaster baru di sekolah. Ia juga mengusulkan, jika hal tersebut terjadi, haruslah segera dilokalisir persoalan tersebut di tingkat sekolah masing-masing.

PGRI menginginkan dengan adanya PTM ini agar ada relaksasi dan terhindar dari adanya learning loss, apalagi loss generation. PGRI juga berharap semua unsur pendidikan guru, siswa dan orang tua selamat dan mutu pendidikan segera bisa diperbaiki agar tetap stabil. Bermutu dan membaik.

Ini semua merupakan langkah persiapan untuk pelaksanaan PTM pasca pandemi sehingga masyarakat bisa membiasakan pola hidup baru sampai proses pembelajaran tatap muka yang tidak hanya konvensional dan daring. Usulan tersebut rupanya senada dengan penuturan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa PTM di sekolah tidak akan di-stop.

Sebelumnya, situs Kemendikbudristek membeberkan data soal cluster corona saat pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta. Ada 25 cluster corona yang disebut terjadi di Jakarta selama belajar tatap muka digelar. Terkait dengan kasus positif Covid-19 saat PTM di Jakarta itu tertera dalam situs kemendikbudsekolah.data.kemdikbud.go.id. Di laman tersebut ada juga indeks PTM dan indeks siap PTM. Ada juga infografis PTM, infografis kendala dan infografis klaster.

Data kasus corona saat PTM terdapat pada bagian infografis klaster. Sumber data tersebut diambil dari aplikasi Survey Sekolah yang diambil per 22 September 2021. Masih dari laman itu, terlihat data yang menyebutkan 25 klaster sekolah di Jakarta dari total 900 responden sekolah. Perinciannya, sebanyak 227 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan 241 peserta didik (PD) positif Covid-19.

Kebijakan ini tentu diambil setelah melalui beragam pertimbangan, memang ada beberapa wilayah yang tidak menggelar PTM di sekolah karena ada banyak faktor. Meski demikian PTM harus tetap dilanjutkan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan secara ketat, agar anak-anak terhindar dari rasa jenuh dalam menjalani pendidikan secara daring.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro menyampaikan perkembangan terkini terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Menurut Reisa, jumlah penduduk yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 89.822.987 orang. Dia kemudian membandingkannya dengan jumlah populasi di Vietnam dan Negeri Jiran Malaysia. “Angka ini sama dengan hampir sudah memvaksinasi seluruh populasi Vietnam. Bahkan kalau diibaratkan, sudah memvaksinasi hampir tiga kali populasi Malaysia,” ujar Reisa dalam Siaran Pers PPKM virtual di Jakarta, Rabu (29/9) yang lalu.

Menurut Reisa, Indonesia berhasil melaksanakan vaksinasi tahap pertama pada 89,8 juta penduduk berkat kerja sama semua pihak. “Tentu ini bukan pencapaian yang kecil bagi upaya gotong royong lebih dari 100.000 vaksinator, ratusan ribu sukarelawan, mahasiswa aparatur sipil negara dan anggota TNI dan Polri yang tak kenal lelah mengelola sentra vaksinasi di seluruh penjuru Indonesia,” ucapnya. Sementara, capaian vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dua kali suntikan sudah mencapai 50.412.993 warga di Indonesia. Capaian itu sama dengan vaksinasi hampir seluruh populasi Singapura dengan 10 kali putaran.

Disisi lain, Sebenarnya Indonesia sudah melakukan berbagai hal yang sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil mengendalikan kasus covid-19. Namun memang masih ada kendala di sana-sini. Sehinga Herd Immunity yang menjadi salah satu syarat bisa terbebas dari Covid 19 masih sulit dicapai hingga kini. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa kekebalan kelompok atau Herd Immunity baru bisa tercapai jika mayoritas penduduk Indonesia sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

Namun kenyataannya hingga kini syarat Herd Immunity di Indonesia belum juga tercapai. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 6 Spetember 2021, program vaksinasi Covid 19 di Indonesia sudah mencapai 32,1% dari total jumlah yang ditargetkan. Di mana pemerintah menargetkan akan memvaksin 208.265.720 warga guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap Covid-19. Ini berarti target yang harus dicapai masih sangat jauh. Padahal batas minimal untuk mencapai herd immunity yaitu 70% populasi. Apalagi untuk kalangan lansia, ternyata baru mencapai 20% dari total lansia yang ada di Indonesia. Untuk itu dalam upaya mempercepat tercapainya kekebalan kelompok terhadap Covid-19, pemerintah menargetkan penyuntikan sekitar 2,3 juta dosis vaksin per hari.

Oleh karenanya, penting untuk terus berusaha mengurangi risiko penularan virus, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). Juga dibarengi dengan melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment), dan tentunya mempercepatan program vaksinasi. “Dengan upaya itu, diharapkan pandemi bisa dikendalikan. Mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tapi kita bisa mempertahankan supaya pelonggaran bisa dilakukan.

Meski kasus Covid 19 di Indonesia cenderung menurun, namun masih belum aman dari Covid 19. Jika tidak mematuhi protokol masih memungkinkan untuk kembali terjadi lonjakan kasus Covid 19. Oleh karena itu perlu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan hingga kondisi bear-benar aman. (*)

Oleh : Made Raditya )*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus optimal dalam memberantas korupsi. Hal tersebut terbukti dengan ditangkapnya wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsudin dalam perkara kasus korupsi.
Korupsi adalah kejahatan yang pernah mengakar di Indonesia dan pada era orde baru menjadi momok yang meresahkan masyarakat. KKN pada saat itu agak sulit dibasmi karena menjai sebuah sistem dan lingkaran setan. Apalagi ia adalah warisan buruk dari era penjajahan, karena VOC saat menjajah juga melakukan korupsi besar-besaran.

Untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, maka didirikanlah KPK. Lembaga ini ada di bawah negara dan bertugas untuk menangkap semua koruptor dan menyehatkan finansial negeri ini. KPK membuktikan diri untuk tidak goyah dalam keadaan apapun, meski ada suara-suara sumbang di luar sana.

Sekretaris Pusat BEM Nusantara Ridho Alamsyah menyatakan bahwa semua pihak harus menghargai keputusan MK terhadap polemik di KPK. Meski ada pegawai yang dirumahkan, tetapi ada 1.271 orang yang siap untuk memberantas korupsi. Buktinya adalah penangkapan Azis Syamsuddin yang ternyata melakukan tinda kejahatan dan memanfaatkan jabatannya di DPR dengan licik.

Dalam artian, meski ada polemik tentang TWK dan pemberhentian dengan hormat pada 56 pegawainya, KPK tidak menjadi macan ompong. Mereka tetap memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia. Tiap koruptor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan negara.

Penangkapan Azis Syamsuddin membuktikan bahwa KPK tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi salah besar jika ada yang bilang jika polemik TWK yang ada di lembaga antirasuah tersebut terjadi berkat pesanan dari pihak tertentu. Penyebabnya karena tidak ada pihak luar yang bisa menginterverensi para petinggi KPK, karena mereka berkomitmen untuk menjalankan tugasnya.

Para petinggi KPK dan jajarannya bersikap lurus dan selalu mengingat tugas suci untuk memberantas korupsi. Walau yang dicokok adalah pejabat tinggi sekalipun, tetapi ia wajib untuk bertanggungjawab dan melangsungkan hukuman di dalam bui, karena bersalah telah mencuri uang negara. Ia tidak bisa berkelit atau kabur ke luar negeri, karena memang terbukti bersalah.

Tindakan curang seperti korupsi tidak bisa dibenarkan karena merugikan finansial negara. Bayangkan jika ada 1 oknum pejabat yang mencuri dan diikuti oleh yang lain, maka bisa-bisa kita bangkrut dan semakin terjembab dalam hutang yang mengerikan. Oleh karena itu koruptor memang wajib dihukum berat agar ia kapo dan tidak ditiru oleh yang lain.

KPK menjaga komitmen untuk tetap ‘galak’ dan tidak memberi ampun kepada para koruptor. Meski saat ini para pegawainya sudah berstatus abdi negara, bukan berarti semuanya aman. Penyebabnya karena tidak ada perbedaan ketika mereka menjadi pekerja KPK biasa atau pegawai negeri, karena memang tetap diperbolehkan untuk rajin menjaring para koruptor.

Masyarakat tidak usah takut KPK akan menjadi keok, hanya gara-gara 56 pegawainya dirumahkan dengan hormat. Lembaga antirasuah ini tidak akan menjadi pajangan saja, karena pekerjanya menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi seperti biasa. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, meski sempat dicerca karena ada polemik tentang TWK dan masalah-masalah lain.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh segenap pegawai KPK terus dilakukan, meski ada polemik tentang TWK dan pemberhentian pegawainya. Mereka tetap bertaji dan tidak akan kalah melawan koruptor. Meski di luar sana ada pihak yang mencemooh, tetapi KPK tidak gentar dan tetap melaksanakan tugasnya, untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Muhammad Zaki )*

Vaksinasi Door to Door dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi program tersebut yang diharapkan dapat mempercepat tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kita sudah lelah menghadapi pandemi selama 2 tahun ini. Selain ketakutan kena Corona, juga kesulitan dalam mobilitas karena ada pembatasan. Pemerintah berusaha agar tidak ada lagi rakyatnya yang kena Corona dengan berbagai cara, di antaranya dengan program vaksinasi nasional dan PPKM, karena ketahanan tubuh akan terjaga dan mobilitas yang rendah menghindarkan rakyat dari Corona.

Program vaksinasi nasional itargetkan selesai dalam 12 bulan, tetapi setelah 6 bulan baru ada 30% WNI yang telah diinjeksi. Padahal vaksinasi harus berpacu dengan waktu, karena makin cepat selesai, makin banyak yang aman dari bahaya Corona setelah terbentuknya kekebalan kelompok. Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi dengan vaksinasi door to door.

Vaksinasi door to dr diinisiasi oleh BIN dan diadakan di 14 provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi program ini dan meminta agar diadakan di daerah-daerah lain, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan vaksinasi door to door maka makin banyak yang divaksin, karena petugas yang mendatangi masyarakat langsung di perumahan atau kampung mereka.

Vaksinasi door to door ampuh dalam menangani pandemi karena jika petugas yang datang langsung ke lapangan, kesuksesannya akan 100%, karena mereka bisa langsung diinjeksi di tempat. Mereka hanya perlu antri, diperiksa tekanan darahnya, lalu mendapatkan suntikan vaksin Corona. Masyarakat juga senang karena tidak usah pergi ke GOR atau Puskesmas untuk divaksin dan hemat waktu serta biaya transportasi.

Selain untuk masyarakat umum, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), yang dilakukan di Malang. ODGJ juga WNI yang mendapatkan haknya untuk sehat, oleh karena itu mereka juga wajib disuntik. Dengan vaksinasi door to door maka ODGJ bisa aman dari Corona, apalagi kondisi mereka yang tidak seperti manusia normal, akan sangat sulit untuk mengantri vaksinasi secara massal di lapangan.

PPKM juga terbukti mengamankan masyarakat dari bahaya Corona, oleh karena itu program ini diperpanjang, bahkan sampai 2 minggu lamanya. PPKM diberlakukan hingga 4 oktober 2021. Walau ada sedikit pelonggaran, misalnya penyekatan diganti dengan pemberlakuakn ganjil-genap nomor plat kendaraan bermotor, tetapi program ini tetap ampuh dalam melawan virus Covid-19.

Selama PPKM, mobilitas masih agak dibatasi dan kerumunan pasti akan dibubarkan saat itu juga. Rumah makan memang sudah boleh menyediakan tempat untuk dine in, tetapi hanya maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jika ada yang melanggar maka akan didenda setidaknya 2 juta rupiah dan tempatnya disegel, karena harus disterilkan dengan disinfektan.

Selain itu, aturan lain pada PPKM ini adalah anak-anak boleh sekolah lagi, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Di satu sisi mereka butuh sosialisasi tetapi di sisi lain juga harus dijaga dari bahaya Corona, apalagi murid berusia 4-12 tahun belum mendapatkan vaksin, karena vaksinasi yang ada di Indonesia baru untuk 12 tahun ke atas. Dengan cara ini maka mereka semangat belajar dan orangtuanya tidak takut akan Corona.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam melawan Corona, sehingga kedua program ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak mengomel saat ada perpanjangan PPKM karena paham bahwa program ini dibuat demi keselamatan bersama. Selain itu, vaksinasi door to door dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Masyarakat mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di Papua, maka kesejahteraan rakyat akan semakin mudah diwujudkan.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat tentu bukan tanpa tujuan, pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, untuk mendukung hal tersebut pihaknya akan mengambil langkah-langkah pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6.19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat dilakukan salah satunya dengan cara membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.

Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km. Pada tahun 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.

Sementara itu, Kementerian PUPR juga memiliki proyek untuk merampungkan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km, di mana telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km. Pada tahun 2021 pemerintah melalui kementerian PUPR tengah mengerjakan jalan Perbatasan di Papua sepanjang 34 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.

Di daerah perbatasan, Kementerian PUPM membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres 8% dengan target selesai pada April 2022 dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.
Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan sudah ditangani, 1 PTN, dan 8 sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab/rekon Pasar Wouma di Wamena pada tahun 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan rehab/rekon 403 ruko di Wamena pasca konflik sosial dengan anggaran Rp. 138,6 miliar. Tak hanya skala besar seperti jalan perbatasan dan Trans Papua, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/Cash for Work) guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Basuki mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.

Program PKT di Provinsi Papua salah satunya disalurkan melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR pada umumnya membangun jalan produksi dan tambahan perahu untuk memudahkan nelayan maupun petani dalam mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Sesuai data e-monitoring pada 6 Agustus 2021, pukul 11.07 WIB, Program PISEW di Papua pada 2021 dilaksanakan di 20 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 346 orang. Beberapa program PISEW provinsi Papua yang telah selesai pengerjaannya dan memberi manfaat bagi masyarakat diantasanya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat melalui pembangunan jalan jerambah dan tambatan perahu berbahan dasar kayu.

Wilayah Distrik Agats yang didominasi dengan lahan gambut dinilai menyulitkan akses warga beberapa desa di Distrik Agats untuk menjangkau distrik lain, khususnya saat musim hujan. Akses Warga satu-satunya adalah menggunakan canoe atau speed boat dengan biaya sewa yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Tentu saja pembangunan jalan desa dana tambatan perahu akan berdampak positif bagi warga Papua dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang mayoritas merupakan Nelayan dan Petani.

Kemudahan akses transportasi di Papua adalah permasalahan yang harus mendapatkan perhatian, kemudahan akses inilah yang akan membuat masyarakat Papua dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta