Oleh : TW Deora

Kedisiplinan dan konsistensi masyarakat pada umumnya dan kinerja K/L serta Pemda dalam pengawasan penerapan Prokes anti Covid-19 akan menjadi faktor kunci percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.
Hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali mengalami perbaikan penerapan protokol kesehatan. Namun demikian masih ada satu provinsi yakni Banten yang mengalami peningkatan ketidakpatuhan.

Cakupan kelurahan/desa dengan kepatuhan memakai masker yang rendah, paling banyak adalah Banten yaitu 31,76% per 24 Juli 2021. Untuk daerah di luar Jawa dan Bali, kelurahan/desa dengan kepatuhan memakai masker yang rendah per 24 Juli 2021 adalah Provinsi Kalimantan Barat (50%), Sumatera Barat (60%), dan Maluku Utara (66,67%).

Dalam sepekan terakhir, 3 provinsi dengan cakupan kepatuhan protokol kesehatan terendah untuk memakai masker adalah Maluku Utara (66,67%), Sulawesi Tengah (60%), dan Gorontalo (56,39%). Untuk 3 provinsi dengan cakupan kepatuhan protokol kesehatan terendah dalam menjaga jarak berada di Maluku Utara (100%), Gorontalo (55,83%), dan Sumatera Barat (50,51%).

Pemerintah mengapresiasi meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya di Jawa dan Bali. Pemerintah yakin, capaian yang positif ini terwujud karena kerja keras dan peran aktif Satgas COVID-19 di tingkat RT/RW/Kelurahan melakukan sosialisasi taat prokes. Pemerintah mengajak Satgas di tingkat RT/RW/Kelurahan bersama Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terus meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Dengan kekompakan dan gotong royong dari semua pihak maka laju penularan COVID-19 dapat ditekan dan Indonesia pulih.

Pemerintah mengapresiasi meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Upaya ini harus terus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat demi menekan laju penularan COVID-19 di wilayah masing-masing.
Bagaimanapun juga, peningkatan konsistensi penerapan Prokes anti Covid-19 akan mempercepat penanganan Covid-19. Pemulihan ekonomi nasional akan bergerak cepat dan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia akan pulih walaupun sebelumnya diwarnai banyaknya warga asing eksodus dari Indonesia akibat penanganan Covid-19 yang lambat perkembangannya.

Presiden dapat memerintahkan Kemenkes dan Komite Penanggulangan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) untuk menekankan kepada masyarakat tidak lengah melawan pandemi COVID-19. Upaya pencegahan harus dilakukan terus-menerus demi mempercepat Indonesia pulih.

Sementara, Kementerian Kominfo dan seluruh PPID/Humas di K/L mengintensifkan cipta kondisi dan cipta opini dengan menekankan kepada dua pesan krusial yaitu masyarakat yang sehat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif serta semakin taat prokes, semakin cepat kita meninggalkan PPKM Level 4.

Sedangkan, Kemendagri dan Forkopimda di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengajak masyarakat terus meningkatkan capaian kepatuhan prokes yang sudah cukup baik.

Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.

Oleh : Eko Prasetyo )*

Pekan Olah raga Nasional (PON) XX Papua merupakan bukti Indonesia mampu menggelar kegiatan besar di masa pandemi Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk ikut menyukseskan acara tersebut agar berjalan aman dan lancar.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, mengatakan dirinya optimis Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan diselenggarakan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Zainudin menuturkan, berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur (Wagub) Papua, persiapan penyelenggaraan PON tidak ada masalah dan akan diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Optimisme tersebut juga didukung dengan adanya program vaksinasi untuk masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan PON, Menpora menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan sudah berkomitmen untuk membantu proses vaksinasi tersebut. Terkait dengan jadwal PON, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tetap berjalan sesuai jadwal.

Zainudin menuturkan bahwa seluruh pihak tidak perlu khawatir karena pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan vaksinasi atlet, ofisial dan masyarakat sekitar venue pertandingan demi terwujudnya PON XX Papua yang aman. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit terkait dengan ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi yang dipastikan dapat terlaksana sebelum PON Papua digelar.

Kemenkes juga akan mempercepat vaksinasi covid-19 di sejumlah kota/kabupaten di Papua. Hal ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan PON XX pada 2-15 Oktober 2021. Sebagai Informasi, PON XX 2021 akan digelar pada 2-5 Oktober 2021. Terdapat 37 cabang dan 10 cabang ekspedisi yang akan dipertandingkan.

Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, Ketua KONI Marciano Norman meminta agar semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX 2021 harus sudah divaksin. Dirinya juga mengaku optimis, situasi dan kondisi di lokasi penyelenggaraan PON XX 2021 kan kondusif. Adapun lokasi yang dimaksud meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

Pada kesempatan berbeda, sekretaris komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Kenius Kogoya berharap agar seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua. Kenius menuturkan, bahwa PON tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pesimis dan harus optimis bahwa PON harus sukses di Papua. Tidak boleh kita menanggapi hal-hal yang membuat kurang bagus di sini, meskipun pihaknya tahu ada yang terjadi di Papua, tetapi dukungan terhadap event ini harus tetap solid.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

PON XX akan dimeriahkan dengan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabor, 679 nomor pertandingan dan 6.442 atlet. Keseluruhan atlet tersebut diharapkan dapat tampil maksimal demi mengukir rekor baru. Selain itu, multievent paling bergengsi di Indonesia tersebut tidak hanya mengenai kompetisi semata, tetapi juga ajang unjuk gigi bagi atlet asal Bumi Cenderawasih untuk dikenal di dunia internasional.

Sehingga, dengan berbagai masalah maupun keterbatasan yang ada di Papua, bukan berarti Provinsi yang berada di Wilayah Timur Indonesia tersebut minim akan prestasi. Terbukti pada SEA Games 2019, Papua mengirimkan 30 Atletnya yang berjuang di beberapa cabang olahraga unggulan seperti angkat besi dan atletik.

Kepala suku Manuri, Soleman Manuri mengatakan, sebagai bentuk dukungan yang akan dilakukan dalam menyukseskan PON itu, suku Manuri akan menampilkan kearifan lokal berupa kuliner-kuliner lokal, untuk memanjakan mata dan lidah para tamu maupun atlet yang datang dari luar Papua. Untuk itu, Soleman mengajak kepada seluruh orang asli Papua (OAP) agar tidak jadi penonton saja dalam pelaksanaan PON XX, tetapi terlibat dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

PON XX Papua tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Segala persiapan mulai dari venue, vaksinasi, kepanitiaan hingga dukungan masyarakat, tentu menjadi bukti bahwa Provinsi Papua mampu menyelenggarakan multieven akbar sekelas PON dan Peparnas, tentu saja ini merupakan lompatan besar sekaligus mengukir sejarah dalam hal penyelenggaraan PON di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah terus mendistribusikan vaksin Covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini terus ditingkatkan demi mengejar target vaksinasi dan mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan mengatakan 116,4 juta dosis vaksin atau 85 persen sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Sementara untuk saat ini, ada 130,3 juta stok vaksin Covid-19.
Secara rinci, 116,4 juta vaksin yang telah didistribusikan ke daerah antara lain 4,8 juta dosis vaksin coronavac, 85,9 juta dosis vaksin Biofarma 1,5 juta dosis vaksin Pfizer, 15,9 juta dosis vaksin AstraZeneca, 77,5 juta dosis vaksin Moderna dan 499,886 dosis vaksin Sinovac.

Dari 116,4 juta dosis vaksin Covid-19, sudah disuntikkan sekitar 91 juta dosis. Jadi masih ada stok di daerah baik provinsi, kabupaten/kota itu ada sekitar 25 juta dosis. Melalui keterangan pers-nya. Budi menuturkan, jika kecepatan penyuntikan vaksin satu juta per hari maka masih ada stik di daerah untuk sekitar 25 hari. Selain 116,4 juta dosis vaksin Covid-19, pemerintah memiliki sejumlah stok in hand vaksin Covid-19 sebanyak 5,8 juta dosis yang akan segera didistribusikan ke daerah. Vaksin itu terakhir tiba di Indonesia sehingga tidak bisa langsung didistribusikan.

Sebelum didistribusikan, vaksin yang baru tiba di Indonesia harus diberikan nomor-nomor terlebih dahulu, dilakukan proses kemas ulang dan hanya membutuhkan waktu beberapa hari kemudian bisa segera didistribusikan. Selanjutnya, sebanyak 8.165.000 dosis vaksin sedang dalam tahap pengiriman dan akan segera diterima oleh pemerintah daerah. Dengan demikian dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mendapatkan pengiriman vaksin Covid-19 lebih dari 13 juta dosis.

Budi juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menyimpan stok vaksin Covid-19. Permintaan ini disampaikan karena ada sebagian daerah yang menyuntikkan vaksin setengah dari total dosis yang diterima. Secara tegas Budi mengatakan, atas arahan dari Presiden Jokowi, pemerintah daerah tidak perlu menahan vaksin karena akan diatur pengiriman untuk dosis selanjutnya.

Bagi daerah yang mengalami kekosongan stok vaksin, Budi meminta untuk menunggu. Distribusi vaksin Covid-19 dari provinsi hingga daerah tujuan membutuhkan waktu. Bahkan, proses pendistribusian dari provinsi membutuhkan waktu satu minggu.

Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak khawatir akan ketersediaan vaksin. Dia memastikan, pemerintah pusat akan mendistribusikan vaksin Covid-19 cukup banyak ke daerah-daerah. Untuk masalah transparansi, nantinya akana terpasang di website yang akan diperlihatkan stok yang ada di masing-masing kabupaten/kota sehingga kita bisa mengetahui masyarakat juga bisa mengetahui stok yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mempercepat distribusi vaksin ke berbagai daerah. Vaksinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebagai bagian dari upaya menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19.

Menurutnya, di beberapa daerah saat ini masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi warganya. Dirinya mencontohkan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, yang hingga saat ini vaksinasi Covid-19 baru tercapai sekitar 40 persen lebih.

Ia mengatakan, jika dulu banyak masyarakat yang takut mendapatkan vaksin. Ada yang masih mempertanyakan halal atau haram, apakah vaksin aman dan lain-lain, saat ini kepercayaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi terus meningkat.

Menurut Wakil Ketua Umum fraksi PKB tersebut, vaksinasi merupakan langkah terbaik untuk menciptakan herd immunity. Ia menuturkan seluruh jajaran PKB dari tingkat DPP, DPW, DPC, anggota DPR RI, DPRD I dan DPRD II terus melakukan pelayanan dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Jazuli menuturkan, hari ini pihaknya baru bisa melakukan vaksinasi untuk 1500 orang di tiga titik. Nanti akan terus kita tambah. Saat ini kita masih kesulitan untuk mendapatkan stok vaksin. Ini terus diupayakan untuk ditambah sehingga seluruh masyarakat dari kelompok manapun, tidak pilih-pilih, sehingga dapat tercipta herd immunity. Ia berharap, dengan dilakukannya vaksinasi semua masyarakat bisa sehat dan kembali menjalankan aktifitasnya seperti pada kondisi normal.

Pendistribusian vaksin merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat herd immunity, tentu saja vaksinasi perlu kita ikuti sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19. Meski demikian kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun tubuh kita telah mendapatkan vaksin Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Pembukaan Sekolah Tatap Muka harus dilaksanakan dengan Prokes Ketat. Upaya itu dilaksanakan agar tidak ada klaster Corona baru di sekolah.

Tidak terasa hampir 2 tahun anak-anak belajar daring dan sudah banyak ibu yang mengeluh pusing dan lelah karena berperan ganda, jadi ibu rumah tangga sekaligus guru bagi anaknya. Namun mereka juga sadar bahwa penutupan sekolah (untuk sementara) sejak awal pandemi agar anak-anak bebas Corona. Sehingga memilih untuk lebih bersabar.

Jeritan hati para orang tua akhirnya didengarkan oleh pemerintah, ketika sekolah akan dibuka lagi pada bulan September 2021. Namun syaratnya, hanya di wilayah yang terkena PPKM level 1-3 sehingga istilahnya menjadi sekolah tatap muka terbatas.
Pembukaan kembali sekolah dilakukan karena jumlah pasien Corona ‘hanya’ 4.000-an per hari dan sudah dianggap cukup terkendali.
Sri Wahyuningsih, Dirut SD Kemendikbudristek menyatakan bahwa jika sekolah tatap muka terbatas tidak segera dilaksanakan maka dampak learning loss akan semakin besar terhadap anak-anak. Learning loss adalah kondisi di mana proses pembelajaran tidak efektif karena hanya via daring sehingga para murid kurang mengerti maksud guru, karena tidak ada interaksi secara langsung.

Dalam artian, sekolah online berbuntut panjang dan tidak enak, karena pembelajaran kurang efektif dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman. Bahkan ada dampak terburuk, ketika ada murid yang memutuskan untuk drop out karena tidak termotivasi atau tidak mampu membeli gawai dan pulsanya, lalu memutuskan untuk nikah dini.

Sri menambahkan, Kemendikbudristek telah melakukan pendataan terhadap 50.000 sekolah di Indonesia dan dana BOS akan diturunkan lagi untuk sanitasi sekolah, sehingga benar-benar steril. Sekolah sudah siap menyambut para murid dan meminimalisir kuman dan udara kotor yang jadi ajang penularan Corona.

Namun Kemendikbudristek mensyaratkan beberapa hal sebelum sekolah dibuka lebar-lebar bagi para murid. Pertama, para guru harus divaksin terlebih dahulu dan mereka memang mendapatkan prioritas pada program vaksinasi nasional, sehingga pada awal tahun sudah diinjeksi oleh nakes. Kalau bisa semua orang yang di sekolah juga divaksin, seperti staff administrasi, petugas perpustakaan, dan satpam.

Syarat yang kedua adalah protokol kesehatan yang ketat, karena untuk menghindari terbentuknya klaster Corona baru. Para murid dan guru memakai masker ganda dan kalau bisa dilapisi lagi dengan face shield. Guru juga mengawasi agar jangan sampai ada murid yang melepas masker bahkan bertukar masker karena motifnya menarik (biasanya terjadi di SD atau TK).

Protokol kesehatan lain yang wajib dijalani adalah menjaga jarak, sehingga dalam sekelas dibagi 2 sesi. Sehingga para murid hanya masuk 2 hari sekali, karena bergantian dengan temannya yang lain. Hal ini amat wajar karena rata-rata murid di SDN bisa 30-40 orang per kelas.

Ketika sudah ada vaksinasi terhadap guru, pensterilan sekolah, dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, maka sudah meminimalisir terjadinya klaster Corona baru. Kita tidak perlu takut akan ada penularan virus Covid-19 karena tidak hanya guru yang paham bagaimana cara mencegahnya, tetapi para murid juga mengerti. Sehingga semuanya tertib dan mematuhi prokes tanpa dipaksa.

Sekolah tatap muka wajib dilakukan untuk mencegah learning loss dan para murid bisa semangat lagi untuk belajar, karena bisa bertemu dengan teman-temannya. Namun mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh membuka masker sembarangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

PPKM diperpanjang lagi hingga seminggu ke depan. Lanjutan PPKM selama berjilid-jilid tidak membuat masyarakat heran, karena mereka sudah memahami manfaat positifnya. Selain menekan kasus Corona di Indonesia, PPKM juga menurunkan angka kematian akibat virus Covid.

Sejak awal Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM dan ada berbagai aturan yang membatasi mobilitas masyarakat, karena kasus Corona sedang naik. Program ini terus diperpanjang dan kadang masyarakat jadi bingung, kapan berhentinya? Namun mereka akhirnya paham bahwa PPKM diberlakukan secara ketat untuk mengendalikan penyebaran Corona.

Keampuhan PPKM terbukti ketika jumlah pasien Corona turun drastis dalam sebulan. Mari kita bandingkan berdasarkan data dari tim satgas Covid. Jumlah pasien Corona di Indonesia, tanggal 30 agustus 2021 berkisar 4.000-an orang. Sedangkan tanggal 30 juli 2021, ada 54.000-an pasien Covid. Berarti jumlahnya turun drastis menjadi tidak sampai 10%.

Penurunan jumlah pasien Corona juga diiringi dengan turunnya jumlah kematian akibat Covid, menjadi sekitar 3% saja. Begitu juga dengan tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit, menjadi hanya 27%. Progress ini sangat positif sehingga kita bisa bersyukur, berkat kedisiplinan masyarakat saat PPKM maka Corona jadi lebih terkendali.

Oleh karena itu ketika PPKM diperpanjang jangan ada yang mengeluh, karena pemerintah ingin menekan jumlah pasien Corona sampai di bawah 1.000 orang per hari, dan kalau bisa sampai 0% alias tidak ada lagi yang tertular virus jahat ini. Pembatasan mobilitas masyarakat terbukti bisa mengendalikan keganasan Corona sehingga banyak yang sehat dan selamat dari ancaman penyakit berbahaya ini.

Bayangkan jika PPKM dihentikan begitu saja, padahal jumlah pasien Corona sudah turun drastis, takutnya angkanya akan naik lagi dan tidak terkendali. Penyebabnya karena saat tidak ada pembatasan mobilitas, akan ada euforia karena banyak yagn kangen liburan dan akhirnya boom! Kasus meledak lagi dan jumlah pasien meroket, kemungkinan terburuk adalah kematian massal seperti yang terjadi di India.

Kita tentu tidak ingin mimpi buruk itu jadi kenyataan, bukan? Oleh karena itu, hadapi perpanjangan PPKM dengan wajar-wajar saja dan yakinlah jika situasi sudah 100% aman, program ini bisa dihentikan dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa (dengan mematuhi protokol kesehatan). Taati seluruh aturan ketika PPKM diberlakukan, baik di wilayah dengan level 1,2,3, dan 4.

Lagipula, pada PPKM periode ini aturannya sedikit dilonggarkan sehingga masyarakat merasa lega. Kita bisa dine in lagi di restoran walau kapasitasnya masih dibatasi, maksimal 50% pengunjung. Namun minimal tidak lagi dibatasi oleh durasi makan maksimal 20 menit, sehingga bisa menikmati hidangan tanpa terburu-buru atau takut tersedak.

Selain itu, pengusaha juga bersyukur karena Mall diperbolehkan untuk buka lagi sampai maksimal jam 9 malam. Mereka bisa selamat dari ancaman kebangkrutan karena mulai ada pengunjung di toko-toko di dalam Mall. Namun tentu dengan mematuhi protokol kesehatan dan yang boleh masuk harus yang sudah divaksin sampai 2 kali.

PPKM bukanlah penjara bagi masyarakat, melainkan program yang dibuat agar kita semua selamat dari bahaya Corona. Program ini terbukti ampuh dalam mengendalikan penularan virus Covid-19 dan menurunkan jumlah pasiennya di Indonesia, serta menurunkan juga angka kematian akibat penyakit berbahaya ini.

Oleh karena itu wajar sekali jika PPKM masih diperpanjang hingga seminggu ke depan, karena pemerintah ingin agar Corona lebih dikendalikan dan jumlah pasiennya menurun drastis. Kalau bisa hingga 0% alias tidak ada lagi yang terjangkiti oleh virus Covid-19. Mari kita taati PPKM sehingga program ini berhasil.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Aparat Keamanan telah berhasil menangkap Kepala Distrik (Camat) Wusama-Yahukimo, Etius Baye (38), yang diduga terlibat dalam kelompok separatis dan teroris (KST) Papua. Etius diduga berperan sebagai penyandang dana bagi kelompok separatis tersebut.

Penangkapan Camat Etius ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan kasus pembunuhan dua pekerja PT Indo Papua pada 22 Agustus 2021 lalu.

Menyikapi hal tersebut, peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Muhammad Irandito, mengatakan bahwa kelompok separatis teroris (KST) harus ditindak sesuai aturan yang berlaku, demi terciptanya keamanan dan keberlanjutan pembangunan ditanah Papua.

“kelompok separatis teroris (KST) harus ditindak sesuai aturan yang berlaku, demi terciptanya keamanan dan keberlanjutan pembangunan ditanah Papua”, ujar Irandito.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa urgensi tindakan tegas bagi KST karena berbagai aksi mereka telah terbukti telah mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua. Pembangunan sangat penting ditanah Papua karena determinan tersebut merupakan kunci bagi terciptanya taraf hidup yang mumpuni sehingga rakyat Papua tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia.

“urgensi tindakan tegas bagi KST karena berbagai aksi mereka telah terbukti telah mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua. Pembangunan sangat penting ditanah Papua karena determinan tersebut merupakan kunci bagi terciptanya taraf hidup yang mumpuni sehingga rakyat Papua tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia”, tambahnya.

DKI Jakarta telah memulai kembali pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Kebijakan ini menyusul status Jakarta yang masuk zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu sampai tiga.

Pemprov DKI Jakarta mengingatkan sekolah agar disiplin menjaga protokol kesehatan selama PTM terbatas. Bila melanggar, kegiatan PTM terbatas di sekolah tersebut bakal dihentikan

“Di sekolah tersebut, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan ditutup sekolahnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 (Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik).

Pembentukan satgas tersebut berlaku efektif mulai 1 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito mengatakan, Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik ini dibentuk untuk menunjang pencapaian masyarakat produktif aman Covid-19.

“Kita tahu bahwa peluang penularan Covid-19 dapat terjadi di mana saja, di dalam rumah, saat di perjalanan, maupun saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu diharapkan kegiatan di fasilitas publik yang ada pun mampu memberi andil juga pada upaya mengurangi peluang penularan Covid-19 di masyarakat,” pungkas Wiku.

Pemerintah berupaya mencegah kondisi semakin memburuk akibat pandemi COVID-19 antara lain dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi, utamanya di daerah-daerah pusat kegiatan ekonomi dengan mobilitas warga tinggi.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin pagi, mengatakan bahwa percepatan pelaksanaan vaksinasi merupakan satu dari tiga pilar utama penanggulangan Covid-19 yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

“Pemerintah sedang meningkatkan jumlah vaksinasi harian mencapai 1.250.000 suntikan di bulan Agustus pada tujuh wilayah aglomerasi dan menyiapkan 1.230.000 suntikan vaksin di luar wilayah aglomerasi Jawa-Bali,” katanya.

Menurut Nadia, pemerintah sudah menyiapkan 258 juta vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi selama Agustus hingga Desember 2021.

Selain mempercepat pelaksanaan vaksinasi, ia menjelaskan, pemerintah memasifkan kampanye penerapan protokol kesehatan 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), yang merupakan pilar utama kedua dalam penanggulangan COVID-19.

“Untuk mengantisipasi kondisi buruk akibat varian baru COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Karena itu cara yang paling efektif untuk mencegah varian baru dan bertambahnya varian baru,” katanya.

Pilar utama ketiga dalam penanggulangan COVID-19, ia menjelaskan, mencakup kegiatan pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan kasus secara masif.

Nadia mengatakan bahwa pemerintah menargetkan bisa melaksanakan 579.000 ribu pemeriksaan per hari untuk mendeteksi penularan COVID-19 serta melacak setidaknya 10 kontak erat dalam setiap kasus penularan virus corona.

Oleh : Jimi Aditya )*

Tren penurunan kasus aktif Covid-19 terus terjadi pasca diberlakukannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun demikian, masyarakat diminta untuk selalu taat Prokes dan mengikuti vaksinasi agar kasus ledakan Covid-19 tidak kembali terulang.

Presiden RI Ir. Joko Widodo bersyukur atas membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir. Perbaikan situasi tercermin dari angka kasus harian dan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang terus melandai.

Pemerintah mencatat, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, tambahan kasus harian sebesar 18.671. Angka tersebut sudah turun drastis dari puncak krisis pada 15 Juli silam yang mencapai angka 56 ribu kasus.

BOR nasional per hari ini juga mencatat hanya sebesar 29%. Padahal, pada pertengahan Juli, tingkat keterisian tempat tidur mencapai lebih dari 80% angka tersebut diperparah dengan kelangkaan oksigen dalam tabung. Hasil baik tersebut bisa terwujud karena pemerintah dalam menerapkan kebijakan, selalu bersandar pada data dan fakta yang ada di lapangan serta masukan-masukan dari pada ahli di bidang kesehatan.

Dalam momen pembukaan Sarasehan Ekonom Indonesia, Jokowi mengatakan bahwa tim epidemiolog telah menyampaikan bahwa kita harus hati-hati. Jika tidak segera ditangani ini bisa naik sampai 80.000, kemudian naik menjadi 160.000, bahkan sampai di atas 400.000. Tapi alhamdulollah, perkembangan kasus sudah semakin membaik, sudah terjadi penurunan.

Kendati telah mengalami penurunan, Jokowi juga meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada. Para mengeri juga harus berhati-hati dalam memutuskan setiap kebijakan. Jokowi juga mengajak kepada semua pihak untuk terus bekerja secara extraordinary sebelum krisis multidimensi yang dihadapi saat ini berakhir.

Sementara itu, beberapa wilayah di Indonesia masih mencatat tingginya tambahan kasus positif. Seperti di wilayah Jawa Timur, terdapat tambahan sampai 1.310 kasus menjadi 372.392 kasus. Kemudian Jawa Barat 1.192 kasus menjadi 669.102 kasus.

Selanjutnya adalah Sumatera Utara yang bertambah 1.002 menjadi 89.068 kasus, Jawa Tengah 822 kasus menjadi 462.179 kasus dan terakhir DKI Jakarta bertambah 702 kasus menjadi 845.931 kasus.

Adapun secara total, konfirrmasi kasus positif di seluruh Indonesia telah mencapai 3.979.456 kasus. Kasus aktif turun 12.898 kasus menjadi 306.760 kasus. Ada 148.410 spesimen dengan suspek sebanyak 262.664 orang. Tercatat kesembuhan sebanyak 3.546.324 orang atau bertambah 24.276 dalam sehari. Sayangnya, kasus meninggal juga bertambah, ada 1.030 orang menjadi 126.372 kasus.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa penularan virus corona semakin menurun. Perkembangan yang membaik bisa dilihat dari tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang terus menurun.

Di Jakarta, BOR untuk tempat isolasi pasien covid-19 kini terisi 22 persen. Sebanyak 140 Rumah Sakit yang merawat pasien Covid-19 menyediakan 8.745 tempat tidur dan terisi 1.896 tempat tidur. Dari 1.468 tempat tidur ruang Intensive care Unit (ICU) di Jakarta, kini terisi 586 tempat tidur atau 40% dari kapasitas tempat tidur rumah sakit.

Ia juga mengatakan, pasien yang tengah mendapatkan perawatan tidak seluruhnya warga Jakarta. Ada 24-30 warga dari luar Jakarta yang dirawat di Ibu kota. Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, bahwa saat ini hanya ada satu wilayah rt di Jakarta masih berstatus zona merah penularan Covid-19.

Di samping itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan terus dilakukan seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko dan pengaturan pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat. Serta mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk kondisi Covid-19 di Indonesia.

Protokol Kesehatan (prokes) adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi Covid-19. Prokes tetap jalan terus meski program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini. Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menjalankan prokes selama pandemi. Harapannya, masyarakat sudah lebih memahami pentingnya prokes sebagai cara agar tidak menambah kasus Covid-19.

Kewaspadaan mutlak diperlukan, karena meski telah mendapatkan vaksin, Indonesia masih jauh dari target herd immunity, sehingga protokol kesehatan harus tetap ditegakkan demi keamanan diri dan keamanan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Memperketat protokol kesehatan adalah harga mati demi mewujudkan herd immunity, di sisi lain vaksinasi juga harus tetap digenjot demi mengakhiri pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sejumlah wilayah di Indonesia berhasil menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Level 4 ke Level 3 dan dari Level 3 menjadi Level 2.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta supaya pemerintah daerah untuk tidak lengah guna menghindari adanya kenaikan jumlah kasus penyebaran Covid-19 kembali.

Berbagai sejumlah kabupaten/kota yang berhasil turun level usai menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 31, 32 dan 34 Tahun 2021 yang mengatur luar Jawa-Bali dan PPKM Jawa-Bali.

Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Suhajar Diantoro, menyebut dari 128 kabupaten/kota di 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM, terdapat 10 Kabupaten-Kota di 4 provinsi yang berhasil lepas dari PPKM Level 3 atau bisa turun ke level 2.

10 daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.

“Sebelumnya ada 2 wilayah, yang berada di Level 2, Tasikmalaya dan Sampang. Kini, jadi 10 Kabupaten-Kota yang telah berhasil mengelola manajemen penanggulangan Covid-nya atau turun ke Level 2,” kata Suhajar beberapa waktu yang lalu.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Semarang Raya dan Banten. Daerah yang semula berada di level 4 tersebut, kini berhasil turun ke level 3.

“Banyak sekali yang masuk ke level 3. Alhamdulillah, Jabodetabek, hari ini semuanya di level 3. Begitu pula untuk Banten. Banten, seluruhnya hijrah masuk ke Level, 3. Bahkan, wilayah Serang dan Lebak masuk Level 2,” ucapnya.

“Di Jatim, wilayah aglomerasi yang mengalami penurunan level adalah Surabaya Raya. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gersik dan Kabupaten Bangkalan. Aglomerasi Surabaya dan Aglomerasi Semarang, Alhamdulillah sudah masuk Level 3,” tambah Suhajar.

Selain itu, kabar gembira juga datang dari wilayah Luar Jawa – Bali. Di mana terdapat 11 kabupaten/kota yang mengalami penurunan level dari PPKM Level 4 menjadi PPKM Level 3, atau menurun dari penerapan 2 minggu sebelumnya.

Adapun 11 Kabupaten yang turun ke Level 3, yakni Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, Okan Hulu dan Dumai.

“Dari 45 kabupaten/kota yang 2 minggu lalu di level 4, sekarang tinggal 34. Ada 11 kabupaten/kota yang berhasil mengelola pandemi ini, sehingga membaik menjadi level 3,” ungkapnya.

Lebih jauh, Suhajar menjelaskan, secara keseluruhan ada perkembangan assesment yang lebih baik untuk wilayah luar Jawa-Bali. Wilayah assesment level 4, kata dia, menurun dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi. Sedangkan assesment level 3 meningkat dari 215 kabupaten/kota menjadi 234 kabupaten/kota.

Sementara, di level kabupaten, wilayah assesment level 4 yang sebelumnya ada 132 kabupaten/kota menjadi 104 kabupaten/kota. Sedangkan level 2 dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

“Dan level 2, sebelumnya ada 39 menjadi jadi 49. Ada 10 kabupaten/kota, yang menebus level 2,” ucapnya.

Dengan adanya kecenderungan penurunan level PPKM di sejumlah kabupaten/kota, sambung Suhajar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi kinerja pimpinan pemerintah daerah yang tak kenal lelah mengendalikan pandemi Covid-19. Dengan begitu, kesehatan masyarakat terjaga, sekaligus aktivitas ekonominya dapat berjalan.

“Ini adalah prestasi luar biasa kerja baik teman-teman di lapangan. Dan, atas prestasi ini, Bapak Menteri menyampaikan terima kasih,” kata dia.

Kendati begitu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah untuk tidak lengah dalam menyikapi penurunan level atau pelonggaran PPKM di wilayahnya masing-masing. Penerapan protokol kesehatan 5M, kemudian 3T atau testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi cakupan tinggi harus tetap dipertahankan.

Bahkan, pelonggaran PPKM di beberapa daerah yang turun dari level 4 menjadi level 3, harus tetap disertai ketaatan terhadap prosedur yang sudah dibuat. Seperti, taat mengirimkan laporan hasil penerapan PPKM berskala level tiap pekannya. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35, 36 dan 37 Tahun 2021.

“Termasuk, perbaikan data terkait Covid-19 ini. Jangan sampai data kita tidak sinkron atau input yang terlambat. Kalau data dibiarkan terus tak sama atau tidak sinkron, ini kan bahaya. Pengambilan keputusan kita harus berdasarkan data. Dan, ini yang kita tambahkan dalam Inmendagri ini,” pungkasnya. (*)