Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar vaksinasi Covid-19 di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang pada Rabu dan Kamis (2/9/2021) ini.

Pelajar SMP dan SMA yang menjadi target pada vaksinasi massal kemarin ada sekitar 8.632 orang.

Arief mengungkapkan, sejumlah pelajar yang mengikuti vaksinasi kemarin berasal dari pelajar Sekota Tangerang dan merupakan hasil dari koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota (Dindik).

“Kemarin kita mengundang (pelajar) sekota Tangerang, yang datang sekitar 2.800-an,” ujar Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Menyikapi hal tersebut, pengamat Pendidikan MPPI, Dwi As’ad, S.Pd., M.Pd, mengatakan bahwa suksesnya vaksinasi pada pelajar akan mempercepat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM).

“Kesuksesan vaksinasi covid-19 bagi pelajar akan mempercepat dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM)”, ujar Dwi As’ad.

Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pihak untuk terus mempercepat program vaksinasi cov-19 bagi para pelajar. Jika seluruh pelajar sudah divaksin, maka kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) bisa kembali digelar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyebut Benny Wenda “membuat negara ilusi” setelah ketua ULMWP (Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua) itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat.

Ia mengatakan Majelis PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksankannya referendum tahun 1969.

“PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal sama,” katanya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

Sementara Kantor Staf Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai “jalan tengah” penyelesaian masalah Papua.

Akan tetapi, kelanjutan otonomi khusus yang sudah berlangsung selama dua dekade itu ditentang oleh gerakan pro-kemerdekaan dan sejumlah warga Papua.

Peneliti Tim Kajian Papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi menjelaskan bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye ULMWP di luar negeri, namun dia memandang itu tak akan berdampak banyak dengan apa yang terjadi di Papua.

“Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh juga di Papua, tidak mendapat dukungan penuh. Apalagi gerakan bersenjata seperti OPM jelas tidak mendukung keberadaan gerakan ini.”

Bangsa Indonesia pada saat ini tengah menghadapi ujian yang sangat berat yaitu pandemi Covid-19. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin bersama-sama menghadapi pandemi ini.

Presiden juga mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini selain berkat rahmat dan anugerah Allah Swt., juga merupakan buah dari semangat persatuan dan kebersamaan seluruh anak bangsa Indonesia. Presiden meyakini semangat tersebut akan terus melekat dalam diri untuk bersama menghadapi tantangan saat ini.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa urgent adanya sinergitas seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk melawan pandemi covid-19.

“Ditengah ancaman resesi global yang diakibatkan dari lonjakan kasus varian delta, diperlukan sinergitas seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berjuang bersama guna melawan pandemi covid-19”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut, dirinya menghimbau seluruh elemen dan komponen bangsa untuk bersatu melawan pandemi serta optimis bahwa Indonesia akan menang melawan Covid-19.

“Seluruh elemen dan komponen bangsa untuk bersatu melawan pandemi serta optimis bahwa Indonesia akan menang melawan Covid-19”, tambahnya.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 nasional. Hingga akhir tahun 2021 nanti, pemerintah telah memegang komitmen dari sejumlah pihak untuk mendatangkan sekitar 370 juta dosis.

Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah menargetkan untuk mendapatkan tambahan pasokan vaksin lagi sehingga jumlah total vaksin yang ingin didapatkan oleh pemerintah sebanyak 430 juta dosis.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan stok vaksin COVID-19 untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi nasional.

“Pemerintah akan terus bekerja keras guna memenuhi kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia. Per kemarin, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin, dan dalam konteks jumlah dosis vaksin yang disuntikkan maka Indonesia menduduki peringkat ke-7 terbesar di dunia,” ujar Menlu dalam keterangan pers menyambut kedatangan 500 ribu vaksin AstraZeneca, Kamis (2/9/2021).

Pemerintah juga terus melakukan akselerasi vaksinasi untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dengan target 208,27 juta penduduk Indonesia.
Percepatan vaksinasi tersebut, ujar Menlu, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa.

“Oleh karena itu, ayo vaksinasi dan terus patuhi protokol kesehatan. Vaksin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan menjadi modal yang kuat bagi Indonesia untuk terus dapat menurunkan angka penyebaran virus,” ujarnya.

Disebutkan, Kemenkes mengungkapkan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan target vaksinasi global setidaknya 10 persen populasi tiap negara pada akhir bulan ini, 40 persen populasi pada akhir 2021, dan 70 persen populasi pada pertengahan 2022.

“Saat ini, setidaknya 140 negara telah memvaksinasi 10 persen warganya, termasuk Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut Retno mengungkapkan bahwa lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi, termasuk di kawasan dan negara yang sebelumnya telah mengalami penurunan kasus. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga tren penurunan kasus yang terjadi di Tanah Air.

“Kasus aktif sudah berada di bawah angka 200 ribu. Kemitraan antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga agar angka kasus tidak mengalami kenaikan lagi adalah kunci. Kemitraan untuk melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan, sekali lagi, adalah kunci,” pungkasnya.

Sebelumnya Menkes, Budi Gunadi pada Kamis, (19/8/2021) mengatkaan bahwa pemerintah akan melakukan vaksinasi lebih dari 200 juta rakyat sampai akhir tahun 2021 ini. Menurut Menkes kalau masing-masing membutuhkan 2 dosis maka dibutuhkan sekitar 400 juta dosis.
Dosis vaksin yang diterima oleh Indonesia hingga saat ini didapatkan dari sejumlah skema perjanjian baik yang sifatnya business to business (B2B), multilateral, maupun hibah dari negara sahabat.

Kedatangan perdana 1,5 juta dosis vaksin Pfizer merupakan bagian dari perjanjian B2B antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Pfizer, Amerika Serikat. Selain Pfizer, tiga jenis vaksin lain yang juga bagian dari perjanjian B2B yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax.

“Yang pertama adalah Sinovac yang sudah mulai dari tanggal 13 Januari 2021 dan AstraZeneca yang business to business bulan ini pertama kali datang. Jadi kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567,5 ribu dosis ini adalah kedatangan pertama dari vaksin business to business kita,” jelas Menkes.

Pada bulan Juli 2021 lalu, Kemenkes dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE telah menyepakati kerja sama dalam menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer. Menkes berharap hingga akhir tahun dosis vaksin Pfizer yang telah disepakati sebelumnya dapat segera hadir di Indonesia.

“Kami harapkan sampai akhir tahun bisa memperoleh 50 juta dosis dari Pfizer secara business to business dan sekitar 20 juta sampai 30 juta vaksin business to business dari AstraZeneca untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac,” lanjutnya.

“Kita juga masih menunggu persetujuan dari FBI Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan akan keluar persetujuannya dalam waktu singkat ini,” tambahnya.
Selain pendekatan B2B, Budi mengatakan Indonesia juga menerima vaksin melalui jalur perjanjian bilateral dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Dari GAVI kita sudah menerima vaksin AstraZeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac yang rencananya akan kita terima mulai bulan ini juga,” imbuh Menkes.

Di samping itu, Indonesia juga menerima hibah vaksin dari sejumlah negara sahabat salah satunya dari Belanda. Menkes pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Belanda yang telah memberikan 450 ribu dosis vaksin siap pakai AstraZeneca.

“Apa yang dilakukan pemerintah Belanda dan rakyat Belanda itu akan sangat bermanfaat bagi akselerasi program vaksinasi Indonesia dan akan memberikan contoh bahwa untuk bisa menyelesaikan pandemi ini semua bangsa, semua rakyat di dunia harus memperoleh akses ke vaksinasi,” ucap Menkes. (**)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) inkonstitusional. Pemohon juga meminta MK memerintahkan BKN dan KPK mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK. Namun apa kata MK?

“Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman. MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

“Menurut MK, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar hakim konstitusi Deniel Foekh membacakan putusan. “Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi pemohon, in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK,” ucap Daniel.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyambut baik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021 yang menyatakan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sah dan konstitusional.

Bahkan, MK menegaskan di dalam pelaksanaan TWK tidak ada pelanggaran hukum seperti apa yang di sebut-sebut oleh pegawai yang tidak lolos TWK. ”Kami menilai putusan Mahkama Konsitusi (MK ) sudah tepat dan akan menjadi acuan publik bahwa KPK telah melaksanakan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh dari itu setop dan hentikan opini miring kepada KPK, hasil putusan MK sudah sangat jelas tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya untuk itu sebagai warga negara yang baik agar menghormati dan patuh pada hasil keputusan hukum yang berlaku,” katanya.

DPP LPPI juga mendukung dan menyampaikan pada KPK jika ada kelompok – kelompok yang menolak pada hasil MK untuk tidak gentar dengan intervensi manapun karena pada hasil keputusan MK persoalan TWK bagi pegawai KPK di nyatakan sah dan konstitusional. (*)