Dalam beberapa bulan belakangan ini, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua semakin gencar melakukan berbagai aksi penyerangan di sejumlah wilayah secara masif. KST Papua kerap menyatakan perang terhadap militer Indonesia.

Eskalasi tersebut bahkan sampai membuat pemerintah Indonesia memasukkan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai organisasi teroris pada tanggal 29 April 2021 lalu.

Menyikapi hal tersebut, peneliti keamanan dan perbatasan MPPI, Muhammad Irandito, mengatakan bahwa labelling teroris serta upaya TNI-Polri didalam mempersempit pergerakan Kelompok Separatis dan teroris (KST) Papua merupakan hal yang sudah tepat.

“Labeling teroris serta upaya penindakan dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui TNI-Polri guna mempersempit ruang gerak KST Papua (KKB, OPM, TPNPB) sudah on the track”’ ujar Irandito.

Lebih lanjut, Irandito menghimbau kepada setiap elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap segala upaya yang telah dilakukan oleh lembaga keamanan terkait didalam menjaga kondusifitas masyarakat dari ancaman KST. Hal ini Demi keberlanjutan pembangunan Papua dibawah baung an NKRI.

“Seyogyanya setiap elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap segala upaya yang telah dilakukan oleh lembaga keamanan terkait didalam menjaga kondusifitas masyarakat Papua dari KST. Ini demi keberlanjutan pembangunan Papua dibawah naungan NKRI”’ tambahnya.

Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-47 berupa produksi Pfizer sejumlah 1.195.740 dosis. Dengan kedatangan ini, Indonesia telah kedatangan sekitar 220 juta dosis vaksin dari berbagai merek, baik dalam bentuk bulk maupun vaksin jadi.

Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan untuk vaksin produksi Pfizer, rencananya Indonesia akan mendapatkan 54,6 juta dari yang sudah diterima sekitar 1,5 juta dan hari ini merupakan kedatangan kedua hampir 1,2 juta dosis.

Dia mengungkapkan sejak awal vaksinasi pada 13 Januari 2021 butuh waktu 26 pekan untuk mencapai 50 juta suntikan. Kemudian di akhir Agustus 2021 lalu, Indonesia berhasil mencapai 50 juta kedua hanya dalam waktu enam pekan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya mempercepat laju vaksinasi Covid-19 di Indonesia agar segera terbentuk kekebalan komunal. Kemenkes menargetkan 2,3 juta suntikan vaksin Covid-19 per hari mulai September mendatang.

“Kita targetkan dalam waktu bulan September ke depan kita bisa mencapai 2,3 juta dosis suntikan per hari,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden

Menurut dia, pemerintah menyuntikkan vaksin Covid-19 ke 50 juta orang salam waktu 26 minggu sejak Januari hingga Juni 2021. Kemudian, 50 juta orang selanjutnya berhasil disuntik vaksin hingga akhir Agustus 2021.

“Jadi percepatan vaksinasi sudah sedemikian rupa sehingga kita makin lama makin punya pengalaman untuk melaksanakan vaksinasi ini lebih cepat,” ujarnya.

Dante menyampaikan bahwa Indonesia menerima 43 juta dosis vaksin virus corona selama Agustus 2021. Sebanyak 8 sampai 15 juta dosis vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) inkonstitusional.

Pemohon juga meminta MK memerintahkan BKN dan KPK mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK. Namun apa kata MK?

“Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/8/2021).

MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

“Menurut MK, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar hakim konstitusi Deniel Foekh membacakan putusan.

“Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi pemohon, in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK,” ucap Daniel.

Dalam putusan itu, empat hakim konstitusi sepakat dengan amar putusan tetapi mengajukan alasan yang berbeda (concuring opinion). Mereka adalah Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Dalam permohonannya, KPK Watch Indonesia meminta MK memutuskan frasa ‘dapat diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan’ dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

“Sepanjang tidak dimaknai ‘dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan’,” demikian bunyi petitum KPK Watch Indonesia.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyambut baik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021 yang menyatakan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sah dan konstitusional.

DPP LPPI juga mendukung dan menyampaikan pada KPK jika ada kelompok- kelompok yang menolak pada hasil MK untuk tidak gentar dengan intervensi manapun karena pada hasil keputusan MK persoalan TWK bagi pegawai KPK dinyatakan sah dan konstitusional.

Putusan ini diketok setelah KPK Watch Indonesia mengajukan judicial review UU KPK dan meminta MK menyatakan TWK inkonstitusional. Permohonan tersebut dinilai tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Mahkamah Agung (MA) menyatakan TWK untuk calon PNS adalah sah dan konstitusional. MA menyatakan PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan kebijakan Termohon (MenPAN-RB) setelah bersama kementerian/lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan oleh setiap jabatan. (**)

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah terus optimal dalam menjaga iklim demokrasi dan tidak anti kritik. Namun demikian, setiap pihak diminta untuk menjauhi ujaran kebencian dan fitnah. Kritik hendaknya dilakukan secara santun, berbasis data dan memberikan solusi konstruktif terhadap permasalahan.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta masyarakat untuk tidak hanya memberikan kritik kepada pemerintah tentang penanganan krisis Covid-19. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan kritik disertai dengan solusi untuk membantu keluar dari Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan penuturan keterangan pers, Moeldoko menuturkan, bahwa pemerintah tidak antikritik, namun dirinya meminta kepada masyarakat untuk memberikan kritik dengan solusi. Ia juga meminta bantuan untuk menyelamatkan masyarakat, dan bergerak bersama untuk pemulihan bersama.

Mantan Panglima TNI tersebut juga menjelaskan terkait keputusan Presiden dalam menerapkan PPKM. Dirinya menegaskan bahwa cara tersebut diambil untuk menekan mobilitas masyarakat demi memutus rantai penularan virus Corona. Moeldoko menuturkan, PPKM merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran Virus. Mobilitas orang tanpa gejala (OTG) dapat dikendalikan.

Ia memastikan bahwa selama PPKM, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara mulai dari realokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM dan penimbun obat-obatan serta oksigen.

Kendati demikian, Moeldoko mengakui bahwa penerapan PPKM bukanlah tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan dari pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat pada masa PPKM darurat baru minus 30%. Padahal indikator keberhasilan PPKM adalah mobilitas yang minus 50%. Oleh karenanya, Moeldoko mendorong seluruh masyarakat untuk patuh aturan saat PPKM berlaku. Kritikan terhadap berbagai kebijakan yang diambil tentu diperlukan agar tercipta kontrol sosial yang merupakan ciri dari demokrasi.

Sebelum internet merebak seperti saat ini, banyak orang menyampaikan kritik melalui berbagai media, seperti lagu, puisi, tulisan di koran, majalah atau lukisan di dinding yang kita kenal sebagai mural. Dulu orang merasa perlu melakukan kritik sosial baik ditujukan kepada masyarakat itu sendiri atau kepada pemerintah yang berkuasa. Tujuannya bukan untuk menghancurkan masyarakat atau melengserkan pemerintah, melainkan untuk memurnikan atau menebus segala nilai, kebijakan dan aturan-aturan yang dianggap tidak sesuai.

Meski demikian, kritik tidak bisa disampaikan secara sembarangan. Tentu saja ada etika yang perlu dijaga. Agar tercipta kritik yang konstruktif atau kritik yang membangun, sehingga diharapkan kritik yang disampaikan juga dapat menjadi solusi.

Di media sosial, kritikan yang ditujukan kepada pemerintah sangatlah mudah untuk ditemukan, entah dalam konten ataupun pada kolom komentar. Keberadaan media sosial seakan menjadi wahana bagi siapapun untuk menciptakan media secara independent, semua orang bahkan bisa menulis di media sosial tanpa harus mengikuti pelatihan jurnalistik.

Meski kebebasan berpendapat telah diatur undang-undang, namun bukan berarti kita bebas mencela dengan nada provokasi. Apalagi jika terdapat kritikan yang disampaikan secara kasar, tentu saja UU ITE dan polisi cyber akan menjerat pelaku pengkritik jika tidak mengindahkan etika dalam mengkritik. Jangan sampai, kritik yang disampaikan hanya berisi provokasi untuk membenci, tetapi kritikan haruslah obyektif agar menjadi evaluasi bersama dalam membangun negara agar lebih baik.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menegaskan, bahwa presiden selalu terbuka terhadap kritik. Menurut Fadjroel, kritik merupakan jantung demokrasi.

Ia menuturkan bahwa demokrasi tanpa kritik akan membuat suasana sepi. Fadjroel juga mengibaratkan bahwa suasana tersebut seperti kuburan. Fadjroel menjelaskan, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan maju tanpa adanya kritik. Begitu pula masyarakat dan pemerintahan.

Saat Jokowi dikritik dengan tajuk “king of lip service”, Presiden Jokowi justru menanggapi hal tersebut sebagai keberimbangan terhadap praktik demokrasi. Sehingga kebebasan berekspresi memang perlu dijaga. Jokowi juga meminta kepada pihak kampus untuk tidak menghalangi mahasiswa untuk berekspresi dan lebih menekankan pada pendekatan persuasif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan kepada pihak universitas untuk tidak perlu menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresi. Namun Jokowi juga mengingatkan adanya budaya tata krama dan sopan santun.
Kritik adalah hal yang diperlukan agar demokrasi dapat terus hidup, kebebasan bersuara dan berpendapat tentu saja memungkinkan siapapun dapat menyampaikan kritikan terhadap sesuatu yang tidak sesuai, meski demikian bukan berarti kritik disampaikan secara provokatif, karena tentu saja ada etika yang harus diperhatikan agar kritik yang disampaikan tidak hanya berisi kebencian. Kritik sebaiknya didasari dengan fakta dan data yang benar, serta disampaikan melalui cara yang baik dan santun.

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX adalah ajang untuk memperlihatkan keindahan Papua, sekaligus menunjukkan eksistensinya sebagai bagian integral RI. Ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON XX adalah sebuah kehormatan sekaligus tanda, bahwa Bumi Cendrawasih adalah wilayah Indonesia yang resmi.

Papua adalah wilayah Indonesia yang terkenal akan eksotisme alamnya. Namun sayangnya, di kalangan netizen internasional, ada yang mengenal Papua karena pemberontakan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua hingga berbagai sisi negatifnya. Padahal masih jauh lebih banyak sisi positif di kawasan Bumi Cendrawasih yang bisa digali dan menampakkan citra positif di seluruh dunia.

PON XX yang akan diselenggarakan di Papua akan membawa kembali nama baiknya di dunia internasional. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dr. Moeldoko menyatakan bahwa PON akan menjadi isu strategis untuk mengangkat nama Papua di dunia, khususnya di Asia Pasifik. Melalui event 4 tahunan ini, Papua bisa menunjukkan eksistensinya tanpa ada masalah, terutama gangguan politik dan keamanan.

Moeldoko melanjutkan, pengelolaan PON XX harus disiapkan dengan matang, memberi kesan baik dari sisi politik, keamanan, kesejahteraan, dan ekonomi. Penyebabnya karena turut mengundang negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jangan sampai mengabaikan keamanan, dan harus zero tolerance. Oleh karena itu harus ada koordinasi antar aparat dan menghasilkan SOP yang bagus.

Isu keamanan memang sangat gencar, karena kurang dari 2 bulan lagi PON XX diselenggarakan. Faktor keselamatan para atlet dan offisial dinomorsatukan, dan jangan sampai mereka diganggu oleh kelompok separatis dan teroris (KST). Baik di arena PON maupun di wisma atlet.

KST memang sengaja merencanakan beragam gangguan untuk menghancurkan PON XX, karena mereka merasa acara ini kurang penting. Bagi mereka, pemerintah Indonesia adalah penjajah, sehingga tiap acara yang diselenggarakan harus dilibas. Mereka juga berharap jika teror berhasil, maka akan mendapat simpati dari dunia internasional.

Kita tentu tidak mau kemungkinan buruk ini terjadi, oleh karena itu pengamanan makin diperketat. Baik di arena PON, wisma atlet, maupun di daerah-daerah rawan seperti di Kabupaten Puncak. Antisipasi harus dilakukan agar acara ini berhasil 100%.

Sementara itu, setelah memperketat faktor keamanan, maka PON akan dipastikan berjalan tanpa hambatan. Ketika ada live streaming yang disimak oleh netizen sedunia, maka mereka bisa melihat bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan tidak ada istilah ‘anak tiri’. Isu bahwa wilayah Papua hanya terpinggirkan sama sekali salah, karena di sana pembangunannya juga sudah maju.

Netizen internasional akan terhenyak ketika melihat betapa modern kehidupan di Bumi Cendrawasih, dan saat ini sudah ada fasilitas modern seperti Jalan Trans Papua, Jembatan Youtefa, dll.  Papua sudah maju dan tidak lagi identik dengan wilayah yang hanya berisi hutan belantara.

Ketika ditampakkan modernitas Papua maka masyarakat internasional sadar bahwa Bumi cCendrawasih adalah bagian integral dari Indonesia, karena pemerintah mewujudkan keadilan sosial di seluruh wilayah NKRI. Salah besar jika ada oknum yang ingin memerdekakan Papua, dengan alasan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Selain itu, panitia memastikan penyelenggaraan PON  XX berjalan dengan mulus. Jika lomba ini berhasil maka tak hanya  akan membawa nama Papua, tetapi juga membawa nama Indonesia ke mata dunia. Penyebabnya karena Indonesia berhasil menyelenggarakan acara berlevel nasional di tengah pandemi.

PON XX adalah event besar yang ditunggu-tunggu, tak hanya bagi netizen Indonesia tetapi juga internasional. Mereka akan melihat betapa indahnya alam di Bumi Cendrawasih dan di sana sangat aman, sehingga tidak lagi percaya akan ocehan KST. Mereka juga yakin bahwa pemerintah Indonesia sudah bertindak adil terhadap rakyat Papua. 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 

Oleh : Sabby Kosay )*

Masyarakat mengutuk Kelompok Separatis Teroris (KST) yang kembali membuat ulah, dengan menembak 4 anggota TNI. KST wajib diberantas karena makin lama makin meresahkan dan hanya menebarkan ketakutan di masyarakat. 

Prajurit TNI adalah garda depan dalam menghadapi musuh yang merongrong keamanan di Indonesia, termasuk di Papua. Khusus di Bumi Cendrawasih, jumlah aparat makin ditingkatkan, karena memang ada penjagaan khusus. Penyebabnya karena di Papua masih saja ada kelompok separatis dan teroris (KST) yang mengganggu keamanan warga sipil.

Para prajurit TNI bersemangat dalam bertugas di Papua,karena mereka merasa bangga dalam menjalankan kerjanya, demi ibu pertiwi. Namun pada tanggal 2 September 2021 jam 3.00 WIT, terjadi peristiwa berdarah yang membuat 4 prajurit TNI gugur saat bertugas. Mereka diserang oleh 50 anggota kelompok separatis dan teroris di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, saat sedang berjaga di Posramil Kisor.

Keempat prajurit TNI yang meninggal dunia adalah Praka Dirham, Serda Amrosius, Pratu Zul Ansari, dan Lettu Chb Dirman. Mereka kehilangan nyawa saat membela kehormatan negara dan menjadi korban kekejaman KST. Sedangkan ada juga korban luka yaitu Sertu Juliano, yang saat ini masih menjalani perawatan yang intensif.

Pelaksana Harian (PLH) Kasdim 1809 beserta 25 anggota Kodim Maybrat dan Koramil Ayamaru bersenjata lengkap telah diterjunkan ke Posramil Kisor dan sampai di TKP jam 7 WIT. PLH Kasdim dan anak buahnya mencari keberadaan Pratu Ikbal, yang menghilang setelah ada serangan KST.

Masyarakat sangat terkejut karena lagi-lagi KST membuat onar, bahkan membuat 4 prajurit TNI kehilangan nyawa. Mereka menyayangkan tingkah KST yang tega membunuh aparat, padahal sebenarnya prajurit sedang berjaga demi kehormatan negara Indonesia tercinta. Namun malah dimusuhi dan diserang dengan senjata api.

Kekejaman KST terhadap anggota TNI sudah di luar batas, karena bukan kali ini saja mereka melakukan penyerangan, tetapi sudah beberapa kali. Mulai dari pembakaran, penembakan pos, sampai pembunuhan dengan sengaja. Dalam peristiwa tersebut juga tak hanya ada korban luka tetapi juga korban jiwa. Sehingga prajurit TNI gugur saat membela negara dan ditangisi oleh keluarganya.

Masyarakat mengutuk aksi kelompok separatis dan teroris karena bukan hanya prajurit TNI yang jadi korban kekejaman KST, tetapi juga warga sipil. Sehingga mereka merasa miris, mengapa KST tega menghabisi nyawa masyarakat Papua yang notabene saudara sesukunya sendiri? Hal ini sungguh di luar nalar dan batas kemanusiaan.

Oleh karena itu masyarakat setuju jika KST dinyatakan sebagai organisasi teroris karena mereka memang sehari-harinya meneror dan menakut-nakuti masyarakat, agar mereka mau bergabung dalam Papua merdeka. Padahal warga asli Bumi Cendrawasih sendiri tidak mau membelot. Penyebabnya karena mereka setia pada NKRI dan tidak pernah terpikir untuk jadi seorang penghianat negara.

Masyarakat juga mendukung penangkapan anggota KST, bahkan sampai ke markas-markas mereka. KST memang wajib diberantas hingga ke akarnya agar benar-benar menghilang dari Indonesia. Penyebabnya karena mereka hanya bisa mengacau dan tidak pernah bersyukur. Bahwa saat ini Papua sudah sedemikian modern dan maju, sehingga ada azas keadilan, terutama di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Kekejaman KST sudah di luar batas kemanusiaan dan mereka memang wajib ditangkap, agar tidak lagi membuat kekacauan di Papua. Pasalnya, korban-korban KST tidak hanya warga sipil, tetapi juga prajurit TNI. Padahal para prajurit sedang membela kehormatan negara, tetapi malah diserang dan dihilangkan nyawanya dengan cara yang kejam.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta