Oleh : Deka Prawira )*

Sebentar lagi PON XX akan digelar dan aparat makin mengetatkan keamanan guna meminimalisasi berbagai ancaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Gerombolan KST adalah kumpulan manusia keji yang tega melukai rakyat hingga mengancam keamanan PON XX.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX baru pertama kali diselenggarakan di Papua dan panitia menjaga betul lomba ini agar benar-benar aman. Pertama, aman dari bahaya Corona karena PON dilaksanakan di masa pandemi. Kedua, aman juga dari gangguan eksternal alias dari ancaman kelompok separatis dan teroris (KST) dan OPM.

Wakil Ketua BIN Letjen TNI (Purn) Teddy Lakshmana Widya Kusuma menyatakan bahwa KST meningkatkan aksi teror dengan tujuan menggagalkan PON XX. Selain itu, mereka ingin menciptakan instabilitas untuk menarik perhatian dunia internasional. Dalam artian, teror yang ditebar bertujuan lain, bukan untuk menakut-nakuti warga tetapi caper ke netizen di seluruh belahan dunia.

Memang PON adalah gelaran nasional tetapi di era teknologi informasi saat ini akan sangat banyak media yang meliput, tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Pasalnya, saat pandemi jarang sekali diadakan lomba olahraga, dan terakhir adalah Olimpiade Tokyo 2020. Ketika ada PON XX maka jurnalis juga berlomba-lomba meliput dan membuat berita terbaik.

Sehingga keadaan ini akan dimanfaatkan oleh KST untuk menarik perhatian dari jurnalis maupun masyarakat yang melakukan live streaming saat PON XX diselenggarakan. Mereka akan sengaja membuat huru-hara sehingga fokus kamera akan terpecah. Tidak lagi melihat pertandingan di arena tetapi berpindah ke kerusuhan yang diadakan dengan sengaja oleh KST.

KST sengaja membuat ulah, terutama di dekat arena pertandingan, karena perhatian dunia internasional sedang tertuju ke lomba olahraga ini. Sehingga jika ada anggota KST yang tersorot jurnalis, mereka berharap netizen dari belahan dunia lain akan bersimpati, lalu mendukung gerakan Papua merdeka.

Sedangkan di luar arena, KST juga membuat kerusuhan di daerah Maybrat. Mereka menyerang Posramil Kisors dan dalam peristiwa naas itu, 4 prajurit TNI meninggal dunia. Adanya korban jiwa tentu membuat masyarakat makin mengecam KST, karena terlalu nekat menembak aparat dan sengaja membuat kekacauan, untuk mengganggu persiapan PON XX.

Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena jangan sampai ada pihak luar yang ikut campur untuk mengacaukan PON hanya demi eksistensi mereka. KST memang belum 100% diberantas dan aparat bekerja keras agar mereka tidak membubarkan acara ini, sehingga keamanan akan lebih diperketat. Selain aparat, relawan yang terdiri dari para pemuda asli Papua juga berjaga-jaga untuk mengamankan di sekitar arena pertandingan.

Untuk mencegah masuknya KST ke dekat venue PON maka pengamanan juga dilengkapi dengan drone. Dengan memanfaatkan teknologi maka drone diterbangkan sampai radius 3 KM dan ia dilengkapi dengan kamera, sehingga bisa memantau apakah ada kerusuhan yang disebabkan oleh ulah KST.

Letjen TNI (Purn) Teddy menambahkan, saat ini KST meneror terutama di wilayah Kabupaten Puncak. Di sana memang rawan konflik sehingga penjagaan makin ditingkatkan. Selain itu, dilakukan juga kampanye dari para penduduk yang pro otsus untuk melawan propaganda KST, karena mereka tidak hanya menyerang secara fisik tetapi juga mental. Ini bisa jadi psy war sehingga aparat menyiapkan berbagai strategi jitu.

Penjagaan baik di sekitar arena PON XX maupun di daerah lain makin ditingkatkan, karena ada 4 tempat pusat pertandingan dan tersebar di Papua dan Papua Barat. Untuk itu aparat makin meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai ada kericuhan akibat ulah KST, yang cari perhatian pada dunia internasional.

PON XX wajib sukses 100% dan aparat berusaha keras mencegah kegagalannya karena ulah KST. Selama ini kelompok teroris tersebut memang selalu membenci program pemerintah dan bagi mereka PON hanya sebuah gangguan. Oleh karena itu sebelum diteror oleh KST, dilakukan berbagai upaya pencegahan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemerintah terus memaksimalkan target vaksinasi nasional demi mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif. Masyarakat pun diminta mendukung langkah tersebut demi percepatan pengendalian pandemi Covid-19 maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pandemi Covid-19 yang dijalani selama hampir 18 bulan membuat situasi jadi runyam, karena ia merusak tatanan ekonomi, pariwisata, dan terutama kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras menghapus efek negatif pandemi, salah satunya dengan vaksinasi nasional. Program yang dimulai pada maret 2021 ini menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh WNI di Indonesia.

Awalnya Kementerian Kesehatan mentargetkan 1 juta suntikan per hari (di seluruh Indonesia) tetapi akhirnya direvisi menjadi 3 juta suntikan per hari. Penyebabnya karena Presiden ingin vaksinasi nasional lekas selesai dalam 12 bulan saja. Ketika semua orang sudah diinjeksi maka akan terbentuk kekebalan komunal dan bisa bebas corona dengan cepat.

Total WNI yang mendapatkan vaksinasi pertama adalah 59.426.934. sementara untuk vaksinasi kedua ada 33.357.249. Dengan demikian, jumlah WNI yang telah divaksin mencapai 16%. Untuk mempercepat tercapainya target 12 bulan selesai vaksinasi, maka ada beberapa langkah yang diambil untuk membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi nasional.

Pertama, menyediakan tempat yang representatif untuk vaksinasi massal. Jika hanya mengandalkan ruangan dalam Puskesmas atau Rumah Sakit, maka kapasitasnya agak terbatas. Pada beberapa kampus seperti UII Jogjakarta dan UM Malang, disediakan aula atau dome, khusus untuk tempat vaksinasi massal. Sehingga walau ada banyak orang yang datang untuk divaksin, masih bisa menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan.

Di UII Jojakarta vaksinasi dilaksanakan di Auditorium KH. Abdulkahar Mudzakkir dan dikhususkan untuk lansia. Mereka mendapat prioritas karena daya tahan tubuhnya relatif lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Para lansia datang dengan pendamping, karena mereka memang ada yang perlu dibimbing, bahkan dipapah.

Kedua, perusahaan swasta menyediakan vaksinasi gotong royong kepada segenap pegawainya. Mereka mendapatkan haknya di bidang kesehatan dan akan diinjeksi, sehingga punya kekebalan tubuh yang bagus. Perusahaan wajib membayarkan biaya vaksinasi karena ini termasuk benefit yang diberikan pada karyawan, sekaligus untuk mencegah terbentuknya klaster perkantoran.

Sedangkan yang ketiga, diadakan vaksinasi door to door alias petugas yang datang langsung untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat. Vaksinasi door to door diinisiasi oleh BIN dan mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah, karena akan mempercepat target 3 juta suntikan per harinya. BIN dan kemudian disusul oleh Polri mengadakan vaksinasi ini untuk melayani masyarakat.

Para petugas naik mobil lalu datang langsung ke perkampungan atau perumahan dan masyarakat akan diinjeksi, tanpa harus mengantri lama sekali, seperti saat di vaksinasi massal (di GOR atau aula). Setelah dicek tensi dan ditanya riwayat penyakitnya, mereka akan disuntik vaksin corona.

Berbagai langkah bisa dilakukan untuk mendukung percepatan target vaksinasi nasional. Terutama adalah kerelaan untuk divaksin, karena ada sebagian pihak yang masih takut atau termakan hoaks tentangnya. Jangan takut untuk divaksin karena sudah halal dan lolos uji BPOM. Jika sudah divaksin maka kampanyekan ke seluruh teman, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Pemerintah sangat perlu untuk didukung dalam percepatan vaksinasi nasional. Kita bisa langsung datang jika ada vaksinasi door to door dan disuntik dengan suka hati. Jangan malah mengompori orang lain untuk kabur, karena akan mengacaukan program ini. Ingatlah bahwa ketika ingin bebas dari masa pandemi, syarat wajibnya adalah vaksinasi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Aulia Hawa )*

Sejak awal tahun 2020 pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang ketat dan disusul dengan berbagai kebijakan seperti Pemberlakukan Pembatasan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semua aturan dibuat untuk mengendalikan penularan pandemi Covid-19.
Pandemi membuat banyak orang sakit, tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental.
Mereka merasa terteror karena takut kena corona dan ada pula yang khawatir karena stay at home lalu kena cabin fever alias penyakit psikologis karena terlalu lama di dalam ruangan. Lantas bagaimana cara mengakhiri pandemi agar tidak banyak yang tumbang?
Pemerintah berusaha keras agar Indonesia bebas dari status pandemi secepatnya dengan protokol kesehatan dan juga PPKM. Terbukti pasca PPKM diberlakukan (sejak awal Juli 2021 lalu), jumlah pasien corona turun drastis. Dalam 2 bulan, kasus Covid turun dari 50.000-an sehari menjadi ‘hanya’ 10.000-an per hari.

Turunnya kasus corona diiringi juga dengan turunnya tingkat kematian akibat Covid, menjadi kisaran 3% saja. Kemudian, BOR (bed occupancy ratio) alias rasio tingkat okupansi ranjang di Rumah Sakit juga menurun menjadi hanya 27%. Ini benar-benar kabar baik karena 2 bulan lalu BOR hampir 100%, bahkan para pasien ada yang ditempatkan di tenda, di halaman Rumah Sakit.

Penurunan ini patut kita syukuri karena menandakan keberhasilan PPKM dan ketertiban masyarakat dalam menjalani aturan-aturannya. Namun kita harus tetap waspada dan jangan lengah sedikitpun. Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa masyarakat jangan terjebak dalam euforia meski kasus corona turun drastis. Jangan lengah dan tetap meningkatkan radar kewaspadaan.

Menteri Johnny menambahkan, kewaspadaan masih harus dijaga karena Covid itu dinamis dan fluktuatif. Dalam artian, jika banyak yang kena euforia lalu traveling seenaknya sendiri, tanpa mengindahkan protokol kesehatan dan melanggar penyekatan PPKM, maka takut akan menaikkan lagi kasus corona di Indonesia. Penyebabnya karena mobilitas yang tinggi otomatis bisa menjadi ajang penularan virus Covid-19.

Tiap aturan dalam PPKM harus ditaati. Misalnya ketika dalam 1 restoran hanya boleh maksimal 50% pengunjung, maka owner harus membatasi customer yang ingin dine in. Penyebabnya karena jika restoran penuh maka tidak bisa menjaga jarak. Ia jangan takut kekurangan omzet karena bisa diatasi dengan promosi delivery order yang bekerja sama dengan perusahaan ojek online.

Selain itu, masyarakat juga wajib menaati aturan PPKM untuk tidak ke Mall saat sedang penuh. Jangan pula nekat mengajak anak-anak, karena mereka belum divaksin dan tidak boleh masuk ke dalamnya (untuk sementara). Daripada nanti kena corona dan fatal akibatnya, karena para bocah lebih mudah tertular.

Taati juga protokol kesehatan 10M dan kenakan masker ganda untuk meningkatkan filtrasi jadi 90%, karena corona varian delta lebih berbahaya. Jangan lupa pula bawa hand sanitizer saat bepergian dan kalau perlu ketika duduk di suatu tempat, semprot dulu dengan cairan disinfektan. Saat makan di warung pun lebih baik bawa alat makan sendiri.

Aturan paling saklek dalam protokol kesehatan adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan tetap sayangnya masih ada saja yang melanggarnya. Masyarakat jangan ragu untuk menghubungi tim satgas Covid ketika ada yang nekat untuk menggelar pesta dan melanggar prokes.

Kita semua ingin bebas dari cengkraman pandemi, oleh karena itu jangan langgar protokol kesehatan sedikitpun dan masih harus memakai masker, walau hanya pergi membeli gula ke warung tetangga. Taati pula semua aturan dalam PPKM level, dan Anda pasti sudah terbiasa melakukannya. Semua ini dijalani agar meminimalisir penularan corona, jadi jangan mengeluh dan menyalahkan pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dede Sulaiman )*

Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi dianggap mampu mengakselerasi penanganan Covid-19. Dengan adanya percepatan tersebut, maka pemulihan ekonomi dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga 9 September 2021. Perpanjangan PPKM dirasa merupakan langkah yang tepat demi menjaga tren positif penanganan Covid-19 dan meredam kasus kematian akibat Covid-19. PPKM juga dianggap sebagai program mujarab dalam menangani kasus Corona di Indonesia. Per tanggal 30 agustus 2021, jumlah pasien Covid turun drastis jadi hanya 4.000-an orang saja per harinya. Padahal beberapa hari lalu masih 7.000 orang dan bulan lalu malah tinggi sekali, sampai 40.000-an kasus per harinya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa jangan sampai ada perbaikan yang sudah dicapai (selama PPKM) menjadi sia-sia. Dalam artian PPKM diperpanjang lagi untuk maksud yang baik dan jangan sampai ketika masyarakat ngotot program ini tidak lagi diperpanjang, akan ada kenaikan kasus Corona. Jika seperti itu akan sangat memusingkan karena pandemi akan berakhir entah kapan.

Selain itu, keberhasilan PPKM jangan sampai membuai dan membuat banyak orang meninggalkan protokol kesehatan. Justru ketika program ini diperpanjang maka kita makin disiplin dalam menarapkan prokes, sebagai salah satu ikhtiar untuk menolak Corona. Jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun antiseptik, serta menjaga jarak antar sesama.

Untuk mempercepat penanganan Corona maka masyarakat harus menaati protokol kesehatan 10M, bukan hanya 3M atau 5M. Ingat-ingatlah poin prokes yang lain, seperti mengganti baju (setelah bepergian), menjaga kebersihan lingkungan, menjaga imunitas tubuh, menghindari kerumunan (dan tidak dengan sengaja membuatnya) dan mengurangi mobilitas.

Saat PPKM memang dilarang keras untuk membuat kerumunan karena takut akan ada penularan virus Covid-19 dari OTG, jadi demi percepatan penanganan Corona, jangan dengan sengaja melanggar aturan ini. Jika ada yang dengan sengaja membuat acara keramaian, maka akan langsung dibubarkan dan tempatnya disegel, seperti yang terjadi di pesta ulang tahun seorang selebgram di Makassar.

Selain PPKM, maka salah satu usaha untuk mempercepat penanganan Corona adalah dengan vaksinasi. Program ini makin digencarkan dan targetnya dinaikkan, dari 1 juta suntikan menjadi 3 juta suntikan per harinya (se-Indonesia). Untuk jangka waktu vaksinasi nasional maka targetnya maksimal 12 bulan (terhitung sejak maret 2021).

Vaksinasi bisa meningkatkan kekebalan tubuh manusia dari virus Covid-19. Tiap injeksi vaksin sudah digratiskan demi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi vaksin Corona sudah mendapat status halal MUI dan memiliki izin BPOM sehingga sangat aman.

Untuk mempercepat vaksinasi, demi terbentuknya herd immunity, maka diadakan vaksinasi massal, vaksinasi door to door, dan vaksinasi gotong-royong. Di seluruh Indonesia diupayakan untuk dilakukan 3 program ini. Semua program ini demi kesehatan masyarakat dan mereka lega karena mendapatkan haknya untuk divaksin.

Untuk menangani ganasnya Corona dan mengakhiri masa pandemi yang mengerikan, maka kita wajib mengikuti aturan saat PPKM. Jangan nggerundel saat program ini diperpanjang, karena diharap angka pasien Covid akan turun lagi. Selain itu, cara lain untuk mengurangi kasus Corona di Indonesia adalah dengan mewajibkan vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Bansos agar dapat lebih tepat sasaran. Pemberian Bansos kepada pihak yang membutuhkan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos), seperti penyaluran bantuan sosial atau bansos berjalan sesuai target selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali.

Dalam kesempatan konferensi pers, Airlangga mengatakan, program bantuan beras 10 Kg sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga. Ia menjabarkan penyaluran bansos beras dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga untuk tahap pertama.

Tahapan berikutnya ialah pemberian bantuan beras kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako dengan angka 8,8 juta keluarga. Selain itu, untuk bansos beras 5 kilogram disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah. Diketahui untuk bantuan ini, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial.

Dinas sosial juga turut berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat. Sebelumnya, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras menyampaikan, setelah melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan beras PPKM di sejumlah daerah, pihaknya tetap mempercayakan Perum Bulog sebagai BUMN pangan nasional untuk melanjutkan penyaluran Bantuan Beras selama PPKM.

Pasalnya, dilaporkan bahwa beras yang dibagikan ke masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timut memiliki kualitas buruk. Beras bansos yang diberikan pemerintah tersebut dibagikan untuk warga di Bangkalan dengan jumla total 1.500.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos penerima keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Menteri Tri Rismaharini juga akan menyalurkan BST kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp 300 ribu per bulan per penerima selama PPKM Darurat. Rencananya, BST akan diperpanjang dua bulan dari Juli-Agustus. Sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima. Targetnya, BST bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran dana PKH akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada bulan Juli. Percepatan PKH untuk kuartal III ini dilakukan guna memberi bantalan bagi masyarakat rentan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Pemerintah akan memberikan bantuan PKH untuk masyarakat rentan sesuai dengan indeks bantuan atau kebutuhan. Untuk keluarga yang memiliki anak usia dini dan ibu hamil, dana yang diberikan sebesar Rp 3 juta.
Sementara, Rp.900 ribu untuk kategori pendidikan anak SD, Rp. 1,5 juta untuk pendidikan anak SMP, Rp. 2 juta untuk pendidikan SMA, sedangkan penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan Rp 2.4 juta.

Sebelumnya, Polisi telah berhasil mengungkap tindakan pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) yang dilakukan oleh seseorang berinisial MI (41) yang merupakan seorang timer angkutan umum mikrolet M15 rute Tanjung Priok Kota.

Budhi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan BST kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona, dimana ada diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan. Modus MI melakukan aksi pemotongan yakni mereka diminta mencairkan ke ATM dan ada sejumlah uang yang harus diberikan ke MI untuk diberikan lagi ke pihak terkait memperlancar. Dalam modus ini dirinya berhasil mengantongi Rp 2.000.000.

Tentu saja pelaku modus penipuan seperti ini perlu ditindak tegas, agar tidak ada bansos yang diselewengkan. Penyimpangan dana bansos bisa dikenakan pasal korupsi. Karena itu dia memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan edukasi kepada pemda agar pendistribusian bansos sesuai aturan yang ada.

Saat PPKM diberlakukan, tentu saja ada mobilitas warga yang tersendat, sehingga diperlukan suntikan dana ataupun bantuan untuk tetap bertahan hidup selama pandemi. Di sisi lain optimalisasi bantuan sosial ini juga jangan sampai diselewengkan, karena bansos tersebut merupakan hajat hidup masyarakat yang perekonomiannya terhantam pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) dikabarkan telah kembali membantai 2 warga sipil Papua. Dua warga tersebut tengah bekerja, membangun jembatan di sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai Kabupaten Yakuhimo, Papua. Masyarakat Papua pun mengutuk aksi brutal kelompok tersebut yang menghambat pembangunan Papua. 

KST kembali melakukan aksi brutal. Kasatgas Humas Nemangkawi KBP Ahmad Mustofa Kamal, dalam keterangannya, membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, kedua jenazah sedang periksa medis di RSUD Dekai.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Yahukimo itu pun terjadi perhatian utama Satgas gabungan TNI-Polri Nemangkawi. Ahmad menuturkan, Aparat tidak akan tinggal diam dan akan mengusut tuntas sesuai dengan prosedur hukum pelaku pembantaian pekerja PT Indopapua ini. Kepada Warga masyarakat yang memiliki info seputar KST Wilayah Yakuhimo pimpinan Tendius Gwijangge agar tidak segan untuk melapor ke kepolisian terdekat.

Apa yang dilakukan KST memang terbilang kejam, kelompok tersebut membunuh dua orang warga sipil pegawai PT Indo Papua dan jasadnya ditemukan dibakar berrsama satu unit mobil milik PT Indo Papua.  Personel Satgas Nemangkawi juga melakukan penyisiran dan pengamanan terhadap karyawan PT. Indo Papua yang masih berada di camp kali yegi, Jalan Trans Papua Dekai Yahukimo, ke kenyam Nduga.

Saat melakukan penyisiran dan pengamanan personel satgas Nemangkawi menggunakan satu unit mobil Hilux singgah di PT Indo Papua, guna mengecek dan membantu evakuasi barang-barang milik karyawan untuk diamankan di tempat pengungsian.

Setelah itu, personel gabungan bergeser untuk melanjutkan perjalanan menuju ke TKP, saat dalam perjalanan menuju TKP, personel Satgas Nemangkawi menghadang satu unit mobil yang mencurigakan yang menuju  ke arah kota, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan tiga buah HP, yang akan diselidik lebih lanjut di Sat Reskrim Polres Yakuhimo.

Personel-pun akhirnya melanjutkan perjalanan, setibanya di TKP Jembatan Kali Braza rombongan mendapatkan serangan tembakan dari arah bukit seberang Kali Brazza, personel Satgas Nemangkawi membalas tembakan dari KKB wilayah Yakukimo.

Tepatnya di pertigaan jalan Trans Papua Dekai Yakuhimo-Tanah Merah, personel satgas Nemangkawi ditembaki dari arah sebelah kanan, sehingga personel Satgas Nemangkawi membalasnya dengan tembakan.

Ketika sudah tidak ada balasan tembakan dari KKB Wilayah Yakuhimo personel melanjutkan perjalanan 100 Meter kedepan terdapat satu pohon yang melintang dan satu unit motor Honda Blade tanpa nopol. Selanjutnya personel memotong kayu untuk membuka jalan dan melanjutkan perjalanan.

Personel Satgas Nemangkawi tiba di kampung kali bele melakukan pengecekan kampung di kali bele selanjutnya personel melanjutkan perjalanan ke camp Kali Yegi.

Setibanya di Kali Yegi, personel Nemangkawi langsung melakukan pengecekan di Camp Kali Yegi untuk mencari Karyawan PT. Indo Papua yang masih berada di Camp Kali Yegi, namun setelah dilakukan pengecekan, penyisiran di sekitar dan membunyikan sirine dengan maksud karyawan keluar dari persembunyian, apabila karyawan bersembunyi di Hutan namun di camp kali yegi tidak terdapat adanya karyawan PT. Indo Papua.

Sekitar 500 meter dari Camp Induk PT. Indo Papua personel Satgas Nemangkawi mendapati para karyawan PT. Indo Papua yang telah menyelamatkan diri di pinggir kali Braza di Rumah warga setempat, kemudian tim mengamankan ke atas kendaraan dan dibawa menuju Mapolres Yakuhimo.

Setelah melakukan evakuasi pekerja PT. Indo Papua, selanjutnya personel Satgas Nemangkawi bergerak menuju kearah kota dan personel beserta para pekerja PT. Indo Papua tiba di Mapolres Yakuhimo.

Personel gabungan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. KST memang tidak bisa ditolerir, mereka menggunakan cara keji untuk memisahkan diri dari NKRI dan tidak segan-segan untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah, sehingga apparat TNI-Polri patut memberangus mereka agar Papua menjadi aman dan damai.

Sementara itu Papua tengah menyiapkan event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, di mana event tersebut akan mendongkrak pembangunan Papua dang menggerakkan beragam sector termasuk ekonomi, tentu saja keamanan di Papua harus tetap dijaga agar KST tidak mengacaukan multievent olahraga kebanggaan Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh: Aulia Hawa )*

Program vaksinasi nasional makin digencarkan agar berhasil selesai lebih cepat. Nanti ketika kekebalan komunal sudah terbentuk, kita bisa bebas dari masa pandemi yang mengerikan. Untuk mempercepat vaksinasi maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat kooperatif dengan menurut saat divaksin.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini vaksinasi adalah hal yang wajib. Selain untuk menignkatkan kekebalan tubuh dari virus covid-19, kartu vaksin adalah syarat yang harus ditunjukkan sebelum naik pesawat dan masuk Mall. Vaksinasi covid juga gratis, halal, dan sudah lulus uji BPOM, sehingga masyarakat bersemangat untuk mendapatkannya.

Pada awal pandemi, target pemerintah adalah 1 juta suntikan per hari dan diperkirakan bisa selesai dalam waktu 18 bulan. Namun akhirnya target ini direvisi oleh Kementrian Kesehatan, atas perintah Presiden Jokowi. Beliau ingin agar vaksinasi nasional selesai hanya dalam 12 bulan. Sehingga suntikan ditingkatkan jadi 2 juta vaksin per harinya.

Untuk mencapai target maka Kementrian Kesehatan menggandeng berbagai instansi. Juru bicara vaksinasi covid Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa Kemenkes mengupayakan target 2 juta injeksi per hari bisa tercapai. Caranya dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Ormas, TNI, dan juga Polri.

Bantuan dari TNI dan Polri sangat penting untuk mensukseskan pemercepatan target vaksinasi nasional, karena di daerah yang terpencil mereka ikut membantu dalam distribusinya. Dengan bantuan dari aparat maka penyebaran vaksin akan berlangsung dengan aman. Sehingga di wilayah yang jauh seperti di Merauke sekalipun, stok ampul vaksin covid akan tersalurkan.

Ketika persedian vaksin tersedia, meskipun di Sabang sekalipun, maka seluruh warga Indonesia akan mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Mereka akan divaksin tanpa harus menunggu selama berbulan-bulan, karena kiriman stok vaksin selalu tepat waktu. Sehingga di luar Jawa, kasus covid akan terkendali, karena sudah banyak orang yang diinjeksi vaksin Corona.

Selain itu, TNI dan Polri juga membantu pemerintah dalam mempercepat target penyelesaian vaksinasi nasional dengan menyelenggarakan vaksinasi massal. Penyelenggaraanya biasanya dilakukan di lapangan dan antriannya lebih tertib, karena panitianya sangat disiplin. Dalam artian, tidak ada kerumunan karena petugas sigap dalam berjaga dan menyediakan kursi yang berjarak 1 meter untuk mengantri.

BIN juga membantu dalam mempercepat target 2 juta suntikan vaksin per hari, dengan menyelenggarakan vaksinasi door to door. Mereka melakukan jemput bola alias datang langsung ke perkampungan dan perumahan, dan menyelenggarakan vaksinasi di sana. Dengan cara itu maka masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dan menghemat biaya transportasi.

Bantuan dari Polri, TNI, dan BIN, adalah komitmen mereka dalam mensukseskan program pemerintah dan menunjukkan komitmen dalam mengamankan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Aparat adalah sahabat rakyat, sehingga wajar jika mereka turut melayani dalam vaksinasi nasional, dan berharap semoga program ini cepat selesai. Masyarakat juga senang karena aparat membantu pemerintah, sehingga pandemi bisa lekas diakhiri.

Sementara itu, pihak swasta juga membantu dalam mensukseskan percepatan target injeksi, dengan menyelenggarakan vaksinasi. Seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan transportasi. Mereka melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawannya, dan juga pihak luar. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara drive thru sehingga berlangsung dengan cepat dan tidak membuat kerumunan.

Berbagai pihak mulai dari aparat hingga swasta turut membantu pemerintah dalam memepercepat target vaksinasi nasional. Semuanya berkolaborasi agar masyarakat selalu sehat dan bebas Corona. Jika program-program ini berhasil, maka kita optimis akan mencapai target 2 juta suntikan per hari dan bisa selesai hanya dalam 12 bulan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, sepakat memperkuat kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. Kesepakatan dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh ketiga institusi.

Mengingat saat ini sebagian pemerintah daerah masih menerapkan PPKM level 4 dan 3, sistem pengelolaan tersebut diluncurkan secara virtual pada Selasa, 31 Agustus 2021. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun komitmen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP, dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui acara ini, juga diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi, dan fokus sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sepakat bahwa sinergi pengendalian korupsi dalam masa kedaruratan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kolaborasi pengawasan antara APIP – BPK – APH harus dilakukan sejak awal, tidak bisa lagi saling tunggu menunggu. “Lebih baik mengutamakan pencegahan keuangan negara di awal ketimbang uang negara sudah terlanjur bocor,” kata Ateh.

Dijelaskannya, dalam mengawal akuntabilitas kedaruratan Covid-19 skema layering peran APIP-BPK-APH tidak bisa dijalankan seperti biasanya. Untuk itu, dibutuhkan adaptasi yang relevan dan kolaborasi sejak awal. Sehingga, kapasitas dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi cepat.

“Peran APIP-BPK-APH memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perlu kolaborasi mumpuni untuk saling menutupi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan masing-masing,” ujar Ateh.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan pentingnya sinergitas antara KPK, Kemendagri dan BPKP untuk penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Harapannya, dengan pengelolaan MCP bersama-sama akan memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinyu, masif dan terukur.

“KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” kata Firli.

Kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

“KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan,” terang Firli. (*)

Aparat Penegak Hukum di wilauah Jawa Timur bergerak cepat menyikapi kabar soal pengalokasian packaging dan distribusi pada program JPS yang digulirkan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Jatim untuk warga Kabupaten Malang terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi soal temuan itu. Dimana dalam temuan tersebut, pengalokasian packaging dan distribusi bahan pangan senilai Rp 862.5000.000 dinilai oleh BPK sebagai kelebihan bayar, yang tidak tercantum di dalam kontrak antara Dinsos Kabupaten Malang dengan penyedia.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariyono mengatakan bahwa pada prinsipnya, sepanjang sebuah temuan tersebut dilengkapi bukti-bukti, maka pihak Kejaksaan juga akan melakukan tindak lanjut.

“Pada prinsipnya, jika barang buktinya cukup dan ada indikasi penyimpangan, ya akan ditindaklanjuti” ujarnya Rabu (1/9/2021).

Dirinya tidak bisa memastikan siapa saja pihak-pihak yang datang ke Kejari Kabupaten Malang untuk memberikan keterangan. Hanya saja, dari informasi yang dihimpun, beberapa orang yang hadir tersebut termasuk dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

Dirinya menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, pihak Kejaksaan harus memastikan sejauh mana perkara tersebut ditindaklanjuti. Terlebih pihak yang bersangkutan juga telah memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melakukan proses pengembalian.

“Karena kadang-kadang informasi yang di luar itu kan rame, ternyata begitu kemudian kita klarifikasi suaranya tidak se ‘keras’ yang dibicarakan orang-orang. Makanya, terhadap temuan itu, masih ada kesempatan dari dinas (Dinsos Kabupaten Malang) untuk menindaklanjuti kan selama 60 hari. Itu harus dilihat dulu, benar sudah ditindaklanjuti apa belum. Makanya kami tidak mau beradai-andai, dilihat dulu faktanya seperti apa, baru bisa dikonfirmasikan,” tegas Agus.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menerima 272 laporan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, Lumajang, Jawa Timur. Disebutkan, program bantuan sosial yang diselewengkan bermacam.

“Ya nanti kita lihat, kalau memang ada kesalahan yang tersistematis ya kami akan lakukan proses kode etik,” kata Risma, Senin (30/8/2021).

Risma menerima laporan dugaan pemotongan dana bansos di program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Usaha Mikro. Aduan ini diterima Risma pada saat berdialog bersama warga Lumajang.

Risma menjamin akan menindak tegas oknum yang bertanggungjawab dalam penyelewengan dana bansos di masa pandemi covid-19 ini. Risma juga telah berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian untuk mengusut laporan tersebut.

Risma juga mendapat laporan dugaan monopoli pengadaan beras yang dilakukan salah satu distributor ke sejumlah e-warung binaan. Risma meminta kepada pihak bank untuk menindak distributor karena menggunakan jejaring saat menjabat sebagai karyawan bank.

Masalah Bansos sangat rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah yang dinilai gagal dalam menyalurkan Bansos. Hal i ni dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat.

Terkait hal itu Pemerintah dengan tegas akan menindak siapa saja pelaku penyelewengan dana Bansos masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada penyelewengan Bansos. Oleh karea itu masyarakat diimbau untuk melaporkan jika ada oknum pelaku penyeleweng Bansos dimana saja. (**)

Pemerintah mulai melonggarkan PPKM Level 4, salah satunya dengan mengizinkan mall untuk beroperasi dengan syarat para pengunjung sudah mengikuti vaksinasi. Pemerintah pun meminta kepada pengelola mall untuk mengecek apakah pengunjungnya benar sudah divaksin melalui sertifikat vaksin yang tercantum di aplikasi PeduliLindungi.

Dengan men-scan QR Code yang ada di PeduliLindungi, otomatis aplikasi ini melakukan pengecekan terhadap database pengunjung mall yang bersangkutan dan memberikan persetujuan.

Cara lainnya adalah pengunjung mall menguntuk sertifikat vaksin dan menunjukkannya kepada petugas. Namun, metode kedua perlu diperhatikan, karena ada potensi kebocoran data kependudukan, yakni NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.

Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya pun menyoroti jasa pencetakan sertifikat vaksin yang menjamur. Karena alasan kepraktisan agar tidak perlu menunjukkan smartphone, banyak orang memilih untuk mencetak sertifikat vaksin.

Karena tidak semua orang memiliki printer, sertifikat vaksin pun dikirimkan ke jasa pencetak. Nah, jasa pencetak pun otomatis mendapatkan kumpulan data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.

Padahal, data-data di atas sangat berharga dan sangat berpotensi disalahgunakan. Misalnya untuk membuat KTP palsu yang bisa digunakan untuk banyak aktivitas jahat, misalnya membuka rekening bank penampungan hasil kejahatan hingga mengikuti pinjaman online.

Oleh karenanya, Alfons berpesan agar masyarakat ekstra hati-hati dalam melindungi data pribadinya, semaksimal mungkin.

“Ada baiknya juga jika aplikasi PeduliLindungi mempertimbangkan untuk menutupi informasi kependudukan dalam sertifikat vaksin, seperti yang dilakukan oleh aplikasi JAKI,” kata Alfons.

Alfons berpendapat, informasi kependudukan ini mungkin kurang berarti secara terpisah. Misalnya yang bocor hanya tanggal lahir atau nama saja, tanpa data lain. Maka data tanggal lahir atau nama secara tunggal cukup sulit dieksploitasi.

Namun, nomor NIK adalah kuda hitam, karena secara tunggal pun tetap memiliki nilai data yang tinggi karena sifatnya yang unik dan sulit diciptakan. Hal ini karena nomor NIK adalah gabungan dari beberapa data kependudukan, seperti lokasi pemilik KTP, tanggal lahir, dan informasi tambahan lain.

Nomor NIK pun bersifat melekat pada penduduk dan berlaku seumur hidup. Jika digabungkan dengan data kependudukan lain seperti nama lengkap atau tanggal lahir, informasi ini jadi data berharga yang rentan dieksploitasi. Oleh karenanya, data kependudukan yang mengandung NIK, nama, dan tanggal lahir harus dilindungi dengan baik.

Alfons merekomendasikan metode pengecekan sertifikat vaksin proaktif menggunakan aplikasi gawai untuk memindai QR Code di mall atau tempat makan. Pasalnya cara ini dinilai cukup aman karena dapat mencegah kebocoran data.

Selain itu, data yang masuk ke aplikasi PeduliLindungi jika diolah dengan baik dapat menjadi Big Data berharga dan bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya tracing atau memantau kedisiplinan mall atau restoran dalam menjalankan PPKM agar tidak melewati batas maksimal pengunjung yang diperbolehkan.

Alfons juga tidak menyarankan pencetakan sertifikat vaksin, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga karena berpotensi pada kebocoran data, terutama data penduduk yang mengandung NIK .

“Jika terpaksa mencetak sertifikat vaksin, sangat disarankan untuk menutup informasi kependudukan yang penting pada sertifikat vaksin tersebut,” ucap Alfons. (*)